HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis Administrasi Negara: Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Judul Tesis : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara)

 

A. Latar Belakang

Program-program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula dilaksanakan, seperti : pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Berbagai program kemiskinan terdahulu dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan dll). Lemahnya nilai-nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Hingga saat ini Bangsa Indonesia belum benar-benar terlepas dari persoalan kemiskinan sejak krisis berkepanjangan.

Oleh karena itu program P2KP hadir untuk melaksanakan amanah Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas mendesak untuk segera ditangani. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang berupaya menanggulangi kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun sebuah gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi P2KP dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sei Sikambing B, kecamatan Medan Sunggal”?

 

C. Landasan Teori

Kebijakan Publik

Menurut Sofyan Effendi (Syafiie, 1999:107) pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan dan program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijaksanaan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijaksanaan.

Implementasi Program

Dalam setiap perumusan suatu kebijakan (program) selalu diiringi dengan suatu implementasi. Betapapun baiknya suatu program tanpa implementasi yang benar dan baik maka tidak akan banyak berarti. Suatu program hanyalah rencana bagus di atas kertas kalau tidak dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan. Udoji (Wahab, 1991:45) menyatakan bahwa pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah sesuatu yang lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi: (a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), (b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, (e) pengetahuan dan keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto, dkk.,2004:6).

 

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian tentu sangat memerlukan informan, oleh karena itu penulis memilih Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Fasilitator Kelurahan, dan Lurah sebagai informan kunci, dan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai informan biasa.

 

E. Kesimpulan Tesis

  1. Masalah kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang sangat kompleks dan telah sangat lama ada dan dicari berbagai usaha untuk mengentaskannya. Usaha-usaha pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan selama ini dianggap belum menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri, yaitu keberdayaan masyarakat sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itulah timbul program pengentasan kemiskinan yang dinamakan P2KP. P2KP sendiri merupakan salah satu dari banyak program yang dibawahi oleh PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Dalam P2KP yang sangat diharapkan adalah perubahan-perubahan positif yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Dana P2KP dianggap hanyalah sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya bergantung dari bantuan pemerintah, namun juga dengan bantuan pemerintah tersebut mereka bisa menjadikan diri mereka sendiri berdaya. Hal ini seperti perumpamaan yang pernah penulis dengar, “Jangan beri ikan kepada masyarakat, tetapi beri pancing agar mereka mencari ikan sendiri.”
  2. P2KP di Kelurahan Sei Sikambing B sudah berjalan cukup baik dan terlaksana sesuai alur siklus P2KP. Dana BLM yang sudah diberikan kepada masyarakat P2KP adalah dana BLM I. Dana ini berasal dari Bank Dunia. Dana BLM I ini sudah dialokasikan sesuai perencanaan yang dibuat bersama oleh masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan di kelurahan Sei Sikambing B. Dana BLM I ini penggunaannya lebih diprioritaskan untuk kegiatan lingkungan, hal ini dikarenakan kondisi lingkungan yang memang cukup buruk.
  3. P2KP di Kelurahan Sei Sikambing B dilaksanakan oleh BKM yang selalu didampingi oleh Fasilitator Kelurahan. Anggota BKM adalah orang-orang yang memang tepat untuk melaksanakan P2KP di kelurahan mereka. Penulis tidak menjumpai adanya ketidakjujuran dan sikap tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh anggota BKM. Semua dana dicatat dengan transparan dan jelas.

 

Contoh Tesis Administrasi Negara

  1. Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat
  2. Implementasi Perencanaan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pembangunan di Desa Lapang, Johan Pahlawan, Aceh Barat
  3. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
  4. Kedudukan Perempuan Etnik Pakpak dalam Memperoleh Pendidikan Formal
  5. Khitan Perempuan (Rekontruksi Pengetahuan dari Praktik Khitan Perempuan pada Keluarga Jawa Medan, Studi Kasus di Daerah Medan)

 

 

Incoming search terms:

Leave a Reply