HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com

Daftar Judul Tesis Magister Kenotariatan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

Daftar Judul Tesis Magister Kenotariatan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

 

  • AKIBAT HUKUM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TANPA KLAUSUL JANJI PENGOSONGAN DALAM APHT (AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN) BAGI KREDITUR (Studi Kasus Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
  • AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA HIBAH TERHADAP YAYASAN SEBAGAI PENERIMA HIBAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1379/PDT.G/2019/PA/PDLG)
  • Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Atas Tanah Sengketa Ditinjau Dari Hukum Perjanjian (Studi Kasus Putusan Mahkamag Agung Nomor 870PK/PDT/2019)
  • Akibat Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pada Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Pihak Ketiga
  • AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TELAH DINYATAKAN SEBAGAI TERGUGAT TERKAIT AKTA PERSETUJUAN KREDIT COMMANDITAIRE VENNOOTSCAP (CV) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 325/Pdt.G/2019/PN.Sby.)
  • AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM COVERNOTE OLEH PEGAWAI NOTARIS X DI KABUPATEN PURWOREJO
  • AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERDAPAT KETERANGAN PALSU YANG DIBUAT OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA NOMOR: 69/PID.B/2016/PN.PLK)
  • Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Berdasarkan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)
  • Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Saham yang Merupakan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks)
  • ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL DALAM KESALAHAN KETIK PADA MINUTA AKTA YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH NOTARIS PENSIUN (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 114/PDT.P/2018/PN.CLP)
  • ANALISIS IMPLIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT DI KABUPATEN DAIRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG NOMOR 18/Pdt.G/2017/PN Sidikalang jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Nomor 51/PDT/2019/PT Medan)
  • ANALISIS PANDANGAN NOTARIS TERHADAP TERAAN CAP/STEMPEL PADA MINUTA AKTA DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN
  • ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KEBUN KURMA DENGAN AKAD ISTISHNA (Studi Kasus Antara PT. KKI Dengan Tuan K Dan Tuan E Di Kabupaten Kampar)
  • Analisis Pelaksanaan Perpanjangan Masa Jabatan NOTARIS Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  • Analisis Pembatakan Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Tidak dilakukan Konsinyasi oleh Pihak Debitur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Kdi dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 49/Pdt/2020/PT.Kdi)
  • Analisis Pembatalan Hibah Seorang Istri Kepada Suami (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 658/K/AG/2021)
  • ANALISIS PEMBERIAN HARTA WARIS KEPADA BAITUL MAL KETIKA PEWARIS MENINGGALKAN AHLI WARIS (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1776/PDT.G/2019/PA.JS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA.JK Jis Putusan Mahkamah Agung Nomor 668 K/Ag/2021)
  • ANALISIS PEMBUATAN AKTA SEWA MENYEWA BERDASARKAN SURAT KUASA YANG CACAT HUKUM(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi No : 146/Pdt/2018/PT.Bdg
  • Analisis Peralihan Hak Atas Tanah karena Hibah yang Belum Didaftarkan dalam hal Pemberi dan Penerima Hibah Meninggal Dunia (Studi terhadap Akta Hibah Nomor 594.4/07/CBU/II/1996)
  • ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN AKTA HIBAH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM ISLAM ( STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2009 sampai dengan 2017 )
  • Analisis Sebab Dan Implikasi Yuridis Terjadinya Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik (Studi Putusan Nomor : 562 K/TUN/2014)
  • ANALISIS TERHADAP PUTUSAN YANG MENYATAKAN TRANSAKSI JUAL BELI TANAH SAH SEKALIPUN DI DALAMNYA TERDAPAT UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3435 K/Pdt/2017 )
  • Analisis Yuridis Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Objeknya Merupakan Harta Bersama (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 221/Pdt.G/2019/Pn.Smn)
  • ANALISIS YURIDIS AUTENTISITAS SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG PENANDATANGANANNYA TIDAK BERSAMAAN OLEH PARA PIHAK DAN NOTARIS
  • ANALISIS YURIDIS JUAL BELI HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA (STUDI KASUS AKTA JUAL BELI NOMOR 71/2018 YANG DITERBITKAN OLEH PPAT BERINISIAL S DI KABUPATEN SLEMAN)
  • ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT DI HADAPAN CAMAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR 555/PDT/2017/PT.BDG)
  • ANALISIS YURIDIS PEMULIHAN NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT DARI JABATAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT)
  • ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PINJAM NAMA PADA JUAL BELI TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
  • ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP NOTARIS YANG MENJALANKAN JABATAN DI LUAR WILAYAH KERJANYA (Studi Kasus Pemeriksaan NOTARIS BU Yang Telah Meninggal Dunia Oleh Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)
  • ANALISIS YURIDIS SURAT KUASA MENJUAL PADA AKTA PERIKATAN JUAL BELI BELUM LUNAS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 757 PK/Pdt/2018)
  • Analisis yuridis terhadap peralihan harta warisan kepada kepada penerima wasiat wajibah
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN YANG HILANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN
  • ASAS IJBARI DALAM PENETAPAN HAKIM TENTANG BAGIAN WARIS SAUDARA KETIKA MEWARIS BERSAMA ANAK PEWARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN TAHUN 2016-2022)
  • ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERIAN PELAYANAN NOTARIIL SECARA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS
  • Dampak Himbauan Pengurus Pusat Ikatan NOTARIS Indonesia tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 terhadap Pelaksanaan Tugas NOTARIS selama Masa Pandemi Corona di Kota Tegal
  • Dasar Hukum serta Urgensi Persetujuan Calon Ahli Waris sebagai Syarat Pemberian Hibah Tanah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bojonegoro
  • Dasar Pengaturan Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Tanah oleh NOTARIS dalam Korelasi Tertib Administrasi Pertanahan
  • EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PERINGKAT KEDUA AKIBAT KREDIT MACET (STUDI KASUS PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.)
  • HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA NON STRIP PRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  • Hak Istri Dari Suami Yang Meninggal Dan Hak Anak Atas Harta Peninggalan (Studi Kasus Putusan Nomor 839 PK/Pdt/2019)
  • Hak Pembeli Unit Apartemen Berdasarkan Akta PPJB dan Pencatatannya di Kantor Pertanahan serta Perlindungan Hukum Bagi Pembeli di Kabupaten Sleman
  • Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan yang Dilakukan di Bawah Tangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 155/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Tim)
  • Implementasi Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gianyar
  • Implementasi fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap NOTARIS di Kabupaten Minahasa oleh Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
  • IMPLEMENTASI PASAL 10 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN SLEMAN
  • Implementasi Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 yang mengatur mengenai pembuatan tanda bukti sebagai Ahli Waris di Kota Yogyakarta
  • IMPLEMENTASI PASAL 127 HURUF B PERMEN ATR/ KBPN NO. 16 TAHUN 2021 TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DI KABUPATEN PANGANDARAN
  • IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP NOTARIS (Analisis Kasus NOTARIS di Kota Surakarta)
  • IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR : 22/PERKUM/INI/2021 TENTANG PENDAFTARAN ANGGOTA LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KOTA GORONTALO
  • Implementasi Pemberian Persetujuan Majelis Kehormatan NOTARIS Wilayah Provinsi Bali Terhadap Proses Peradilan Pidana Bagi NOTARIS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1134K/Pid/2022)
  • IMPLEMENTASI PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PASAL 111 AYAT (1) HURUF C ANGKA 5 PERMEN ATR/KBPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KABUPATEN KULON PROGO
  • IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) GABUNGAN DI KALIMANTAN UTARA SEBELUM DAN SEMASA PANDEMI COVID-19
  • Implementasi Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Oleh NOTARIS Kabupaten Cilacap Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
  • IMPLEMENTASI TERHADAP HASIL RAPAT PLENO PENGURUS PUSAT YANG DIPERLUAS DI BALIKPAPAN 12 JANUARI 2017 TENTANG BATAS MINIMAL HONORARIUM NOTARIS DI KABUPATEN KLATEN
  • IMPLIKASI ATAS DIBATALKANNYA SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMERIKSAAN NOTARIS YANG DIKELUARKAN OLEH MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH TERHADAP NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 569/K/TUN/2019)

Daftar Judul Tesis Magister Kenotariatan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

 

  • Implikasi Pemaknaan Pasal 54 UU Jabatan NOTARIS (Perubahan) Tahun 2014 Terhadap Pemberian Salinan Akta Wasiat Notariil di Kabupaten Bantul
  • Implikasi Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Tidak Prosedural terhadap para Pihak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)
  • IMPLIKASI PENETAPAN AHLI WARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA PADA SAAT PENETAPAN DIMOHONKAN (Studi Penetapan Nomor: 437/Pdt.P/2020/PA.JS, Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2022/PA.Badg dan Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2023/PA.JB)
  • IMPLIKASI PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI PERKARA ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD TERHADAP JABATAN NOTARIS
  • IMPLIKASI YURIDIS DISERAHKANNYA ASLI LEMBAR KEDUA AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KEPADA BANK SELAKU PEMEGANG HAK TANGGUNGAN SETELAH BERLAKUNYA HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DI KABUPATEN BATANG
  • IMPLIKASI YURIDIS YAYASAN TEMPAT IBADAT TRI DHARMA KWAN SING BIO DAN TJOE LING KIONG TUBAN YANG ANGGARAN DASARNYA BELUM DISESUAIKAN DENGAN UU YAYASAN TERHADAP HAK ATAS TANAHNYA
  • KAJIAN PENGGUNAAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PROMOSI DIRI OLEH NOTARIS DI KABUPATEN SERANG DITINJAU DARI KODE ETIK NOTARIS
  • Kajian Terhadap Pendampingan Penasehat Hukum Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap NOTARIS
  • Kajian Terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat (MPP) Tentang Perjanjian Peningkatan Jual Beli (PPJB) Yang Uang Bayarannya Dikebalikan Kepada Pembeli (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat NOTARIS Nomor 04/B/MPPN/VII/2019)
  • KAJIAN TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT NOTARIS TANPA MENCANTUMKAN URAIAN TENTANG ADA ATAU TIDAKNYA RENVOI PADA AKHIR AKTA
  • Kajian Yuridis Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan NOTARIS Juncto Pasal 3 Angka 15 Perubahan Kode Etik NOTARIS Dalam Kaitannya Dengan Penandantanganan Akta Yang Dilakukan NOTARIS Di Luar Kantor Berdasarkan Alasan-Alasan Tertentu Di Kabupaten Sleman
  • KAJIAN YURIDIS TERHADAP HIBAH DAN AKTA HIBAH YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Putusan Nomor 890 K/Ag/2019)
  • KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Karangtengah Prandon Kabupaten Ngawi)
  • Kajian Yuridis Terhadap Kerjasama Antara NOTARIS Dengan Bank Ditinjau Dari Kode Etik NOTARIS
  • Keabsahan Akta Jual Beli Dikaitkan Dengan Terbitnya Akta Pencabutan Pernyataan Berama Tentang Kesepakatan Pinjam Nama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Mlg juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 536/PDT/2017/PT.SBY junctis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1854 K/Pdt/2018)
  • KEABSAHAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT OLEH PPAT SEMENTARA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (STUDI KASUS DI KULON PROGO)
  • KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIHADIRI PENGHADAP PADA SAAT PENANDATANGANAN AKTA (Studi Kasus Tanda Tangan Perjanjian Kredit di Bank X Kota Solo)
  • KEABSAHAN JUAL BELI SAHAM DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM PADA PT. BANGUN MEGAH SEMESTA (Studi Kasus Putusan Nomor 770/PK/PDT/2019)
  • KEABSAHAN PENGGUNAAN BUKU DAFTAR AKTA YANG BELUM MENDAPATKAN PENGESAHAN DARI MAJELIS PENGAWAS DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN SLEMAN)
  • Keabsahan Perjanjian Berbahasa Asing Dalam Receivable And Liability Agreement/Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Nomor: 254/Pdt.G/2019/PN.Amp)
  • KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN PASANGAN SUAMI ISTRI BERDASARKAN HUKUM AGAMA KATOLIK
  • Keabsahan Surat Kuasa yang Didasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris dari Ketua Pengadilan Negeri
  • KEBERADAAN PROTOKOL NOTARIS DARI NOTARIS YANG DIJATUHI SANKSI PIDANA PENJARA DAN SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  • KEBIJAKAN PERUSAHAAN PERBANKAN TERHADAP KREDIT BERMASALAH KARENA DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TEMANGGUNG
  • KEDUDUKAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT MELALUI PERTEMUAN VIRTUAL DALAM KEADAAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
  • KEDUDUKAN BANK GARANSI YANG DIKLAIM PENERIMA JAMINAN SAAT DEBITUR DIPUTUS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH PENGADILAN (Studi Kasus di Kantor Pusat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.)
  • KEDUDUKAN KEMENAKAN PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DAN PENERIMA WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DITINJAU DARI ASAS KEADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Sby jo. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5084/Pdt.G/2016/PA.Jr)
  • KEDUDUKAN KEPONAKAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Perkara 277/PDT/2019/PT Mdn Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 484/PDT.G/2018/PNMdn)
  • KEDUDUKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN BAGI NOTARIS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 2200/PID.B/2020/PN SBY)
  • Kegiatan Webinar Ditinjau dari Pasal 4 Angka 1 Perkum INI No:20/PERKUM/INI/2019 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta
  • Kehadiran NOTARIS Dalam Pembuatan Akta RUPS Secara Elektronik Di Kabupaten Sleman
  • Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Lingkup Nasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3230/K/Pdt/2018 dan 3395/K/Pdt/2019)
  • KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG VERLIJDEN-NYA TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN NOTARIS
  • Kendala Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Dalam Proses Pembangunan Di Kabupaten Sorong
  • KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMOHON PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH EKS KAWASAN HUTAN GEDONG WANI REGISTER 40 DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
  • KEPASTIAN HUKUM JANGKA WAKTU PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (Perbandingan Peraturan Terkait Pendaftaran Jaminan Fidusia)
  • KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PROFESI NOTARIS DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  • KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR SEBAGAI PERWUJUDAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (Studi Kasus PT. Sumber Jaya Indahnusa Coy di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)
  • Kewenangan Hakim Indonesia dalam Pembatalan Akta Wasiat yang Dibuat Oleh Pejabat Asing di Luar Negeri
  • Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembuatan Surat Pernyataan Tanah Perwatasan (Studi Sengketa Hak Atas Tanah Perwatasan Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Daerah Kutai Timur)
  • Kewenangan NOTARIS Dalam Menjalankan Jabatannya Di Luar Wilayah Kerjanya (Analisis Kasus NOTARIS Kota Yogyakarta Yang Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Di Jawa Timur)
  • KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENSERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (CYBER NOTARY) ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN
  • Kewenangan NOTARIS dalam Praktik Pengurusan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS) (Studi Kasus oleh NOTARIS di Kabupaten Cilacap)
  • KONFLIK PENGUASAAN TANAH ANTARA PT. LONDON SUMATERA DENGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA
  • Konsekuensi Yuridis Akta Jual Beli Yang Dibuat Di Hadapan PPAT Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Yang Belum Dibagi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Ktg)
  • KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG PERUBAHAN ANGGARAN DASARNYA TIDAK DIBERITAHUKAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
  • Konsinyasi Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bagi Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang di Kabupaten Pasuruan
  • LEGALITAS DAN AKIBAT HUKUM PEMINJAMAN NAMA PERSEORANGAN ATAS HARTA KEKAYAAN BERUPA TANAH-TANAH YAYASAN (Studi Kasus Yayasan Perguruan Tinggi Universitas X di Kabupaten B)

Daftar Judul Tesis Magister Kenotariatan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

 

  • PELAKSANAAN ATURAN TENTANG LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  • PELAKSANAAN DAN KEDUDUKAN HUKUM SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN BALE MEDIASI LOMBOK TIMUR DALAM PERALIHAN HAK WARIS DI KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR
  • Pelaksanaan dan Parameter Penetapan Nilai BPHTB Atas Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kabupaten Klaten (Studi Implementasi Penetapan BPHTB Ditinjau Dari Perspektif Ketidakpastian Hukum (Kursif) dan Keadilan Substantif )
  • PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 20 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS DI KABUPATEN KLATEN
  • Pelaksanaan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis Dalam Pemeriksaan Laporan Pengaduan Masyarakat
  • PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH DAN KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN PANGANDARAN
  • PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KECAMATAN KARTOSURO KABUPATEN SUKOHARJO JAWA TENGAH
  • Pelaksanaan Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pada Sistem AHU Online Kementerian Hukum dan HAM
  • PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN, SELUMA, KAUR, REJANG LEBONG, DAN KEPAHIANG
  • Pelaksanaan Pengawasan NOTARIS di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Pali, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagaralam
  • PELAKSANAAN PERPINDAHAN KEDUDUKAN JABATAN NOTARIS DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  • PELAKSANAAN PRINSIP INDEPENDENSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH REKANAN PERBANKAN DALAM MEMASANG HAK TANGGUNGAN
  • PELAPORAN WASIAT YANG DIBATALKAN PENGADILAN KE PUSAT DAFTAR WASIAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
  • PELINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI
  • PELINDUNGAN HUKUM KEPADA KREDITUR KEDUA PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM FIDUSIA ULANG BENDA BERGERAK TIDAK TERDAFTAR
  • PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT GAGALNYA PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN ATAS HAK PAKAI DI ATAS SULTAN GROUND (Studi kasus di Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi)
  • PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG FIDUSIA DALAM KEPAILITAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 848/PDT.SUS/2012
  • Pelindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akibat Protokol NOTARIS Yang Telah Musnah
  • Pelindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perseroan Perorangan yang Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
  • PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHADAP ATAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DI LUAR WILAYAH KERJA NOTARIS
  • PELUANG PENERAPAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA ELEKTRONIK MENUJU ERA E-NOTARY BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
  • PEMAKNAAN FRASA PASAL 433 KUHPERDATA DIKAITKAN DENGAN PENGERTIAN DISABILITAS DALAM UU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP KECAKAPAN BERTINDAK DALAM PERJANJIAN
  • Pembacaan Akta Oleh NOTARIS Di Hadapan Penghadap Lain Yang Tidak Disebutkan Dalam Akta
  • Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris yang Berada dalam Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) yang Kemudian Kembali Pulang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  • PEMBATALAN AKTA HIBAH WASIAT (LEGAAT) BEROBJEK HARTA BERSAMA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA (Studi Kasus Putusan Nomor 396/Pdt.G/2013/Pn. Tng., Jis. Putusan Nomor 114/Pdt/2015/PT. Btn., dan Putusan Nomor 1983K/Pdt/2017)
  • Pembatalan Akta Jual Beli Akibat Terjadinya Wanprestasi Oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 126/PDT/2018/PT YYk)
  • Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 415/Pdt.G/2017/PN.Sby.)
  • PEMBATALAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN KARENA ADANYA PENJUALAN OBJEK HAK TANGGUNGAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Penetapan No 002/Pdt. Eks/2015/PA.Yk)
  • PEMBATALAN KEPUTUSAN KONGRES IPPAT KE VII TAHUN 2018 DI MAKASSAR AKIBAT KECURANGAN DALAM PEMILIHAN KETUA UMUM IPPAT (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 422/PDT/2020/PT.DKI)
  • PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN OLEH CALON AHLI WARIS DI DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  • Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Kelalaian NOTARIS Dalam Menerjemahkan Akta (Studi Kasus Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps)
  • Pembatalan Perjanjian Pra Perceraian karena Klausula Bertentangan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang Dibentuk dalam Perkawinan
  • Pemberian Hak Atas Tanah di Sempadan Sungai (Studi Kasus Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat)
  • Pemberian Hak Milik Di Wilayah Kampung Tua Ditinjau Dari Hak Pengelolaan Yang Melekat Di Kota Batam
  • PEMBERIAN HAK PAKAI UNTUK TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI KASUS DI DESA CONDONGCATUR DAN CATURTUNGGAL)
  • Pemberian Jasa Hukum Cuma-Cuma Oleh NOTARIS Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Magelang
  • PEMBUATAN SURAT TANDA BUKTI SEBAGAI AHLI WARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENINGGAL DI LUAR NEGERI
  • PEMENUHAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN TERHADAP JUAL BELI TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR
  • PENATAAN FORMASI JABATAN NOTARIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH
  • Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan Pasca Penggabungan Tiga Bank Umum Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia
  • Pendirian Perseroan Perorangan Bagi Sektor Usaha Mikro Dan Kecil Di Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia Dan India)
  • PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
  • Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Bagi Hasil secara Lisan pada Kegiatan Penitipan Penjualan Tanaman Hias Melalui Live Instagram
  • Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Satuan Rumah Susun (Studi Kasus antara Tuan A dengan Developer Apartemen X Di Babarsari)
  • PENERAPAN ASAS NEMO PLUS YURIS TERHADAP PENGALIHAN OBJEK WARIS BERSTATUS HARTA BERSAMA BELUM TERBAGI (Studi Putusan No 113/Pdt.G/2016 PN Jkt.Sel jo. Putusan No 180/Pdt/2018/PT.DKI jo. Putusan No 3963 K/Pdt/2019)
  • Penerapan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Bagi NOTARIS Dalam Memberikan Pelayanan Di Era Society 5.0
  • Penerapan Cyber Notary Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Sebagai Solusi Praktik NOTARIS Pada Masa Pandemi
  • PENERAPAN KETENTUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT WASIAT DI HADAPAN NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA
  • PENERAPAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SARDJITO
  • PENETAPAN ASAL USUL ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI SIRI YANG TIDAK DIITSBATKAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TAHUN 2019-2022)
  • Pengajuan Pembatalan Akta Perdamaian yang Dibuat Di Hadapan NOTARIS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Pdg jo Putusan Tinggi Padang Nomor 25/Pdt/2018/PT.Pdg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2879K/Pdt/2018)
  • PENGALIHAN HAK ATAS MEREK MELALUI AKTA JUAL BELI (STUDI KASUS MEREK “BENSU” PADA PUTUSAN NOMOR 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)
  • PENGALIHAN HAK ATAS TANAH YANG TELAH MEMILIKI SERTIPIKAT HAK MILIK MENJADI SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (STUDI KASUS KOTA PEKANBARU)
  • PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
  • PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN TERKAIT KETENTUAN PENCANTUMAN DATA PADA PAPAN NAMA DI KABUPATEN BANTUL
  • PENGAWASAN DEWAN KEHORMATAN WILAYAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN BANK DI KABUPATEN WONOSOBO (STUDI KASUS NOTARIS Y DENGAN BANK BTN WONOSOBO)
  • PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH OLEH IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN BOYOLALI
  • PENGAWASAN TERHADAP PPAT OLEH MAJELIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAERAH DI KOTA PADANG
  • Pengecualian Pengenaan BPHTB Pada Peralihan Tanah Negara Menjadi Tanah Kasultanan Ditinjau Dari Prinsip Ekuitas
  • PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HIBAH HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TERHADAP PIHAK PEMBERI HIBAH DITINJAU DARI ASAS KEADILAN
  • PENILAIAN HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL
  • PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH TERHADAP RISIKO PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN SLEMAN
  • Penyelesaian Terhadap Minuta Akta yang Belum Ditandatangani NOTARIS yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Meninggalnya NOTARIS IGASTS di Kota Denpasar)
  • PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT MENGENAI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN
  • PERAN DEWAN KEHORMATAN KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA PEMBINAAN NOTARIS YANG MELANGGAR PASAL 4 AYAT (3) KODE ETIK NOTARIS (Analisis Kasus NOTARIS di Bantul yang Memasang Iklan Pada Media Massa)

Daftar Judul Tesis Magister Kenotariatan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

 

  • PERAN IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT) DALAM KEPATUHAN PAJAK ATAS BEA PEROLEHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN
  • PERAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) DALAM PENGAWASAN KODE ETIK TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) YANG MENGIRIMKAN MINUTA KEPADA KLIEN DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
  • PERAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TERHADAP KEPATUHAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATAN
  • PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH TERHADAP PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS DI KOTA BATAM
  • Peran NOTARIS dalam Memberikan Penyuluhan Hukum terkait Legitime Portie dalam Pembuatan Akta Hibah dan Akta Wasiat menurut Hukum Waris Barat (Studi Kasus NOTARIS X dan Y di Surabaya)
  • Peran NOTARIS Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)
  • PERAN PEJABAT SEMENTARA NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENGURUSAN PROTOKOL NOTARIS PADA PERISTIWA NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA SAAT MENGGUNAKAN HAK CUTI (STUDI KASUS DI KABUPATEN KULON PROGO)
  • PERANA MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN KULON PROGO
  • Peranan Dewan Kehormatan Daerah NOTARIS Dalam Rangka Penegakan Ketentuan Larangan Publikasi Menggunakan Sarana Media Sosial Facebook Menurut Kode Etik NOTARIS Di Kabupaten Cilacap
  • PERANAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PROMOSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TOKOPEDIA DI BANTEN
  • PERANAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) TERHADAP PPAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA SUAP DI KABUPATEN SANGGAU
  • Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan NOTARIS
  • PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN BADAN USAHA EKSPOR REPTIL DI KABUPATEN SLEMAN
  • PERANAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET SECARA DAMAI ATAU SUKARELA (STUDI KASUS PADA PT. BANK JATENG CAPEM PASAR INDUK KRAMATJATI JAKARTA TIMUR)
  • PERANAN ORGANISASI NOTARIS TERKAIT PELAKSANAAN KETENTUAN MAGANG BERSAMA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN NOTARIS YANG PROFESIONAL, TERAMPIL, BERKEPRIBADIAN BAIK, DAN BERAHLAK MULIA DI WILAYAH SUMATERA SELATAN
  • PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN KEPAILITAN PENGEMBANG APARTEMEN
  • PERJANJIAN SEWA MENYEWA HAK MILIK ATAS TANAH YANG MENGAKIBATKAN PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING TANPA BATAS WAKTU
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP PEMBATALAN AKTA JUAL BELI OBJEK HAK TANGGUNGAN MILIK PEMBERI HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1681 K/Pdt/2015)
  • Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Atas Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain Yang Sertipikatnya Hilang (Studi Kasus di Desa Roworejo, Kabupaten Purworejo)
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI LUNAS ( STUDI KASUS DI KOTA YOGJAKARTA )
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DAN PPAT DALAM PROSES VALIDASI E-BPHTB DI KABUPATEN KULON PROGO DITINJAU DARI ASAS CERTAINTY DAN ASAS EFFICIENCY
  • PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT YANG BELUM DIDAFTRAKAN (Kasus di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen)
  • PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG TERDEGRADASI SEBAGAI AKTA DI BAWAH TANGAN
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK TERBUKTI BERSALAH SETELAH DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT)
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PENGELOLAAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 20470 K/PDT/2011)
  • Permohonan Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Untuk Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Btl)
  • Persepsi dan Peran PPAT Terkait Kebenaran Materiil Data Fisik dan Data Yuridis Untuk Pembuatan Akta Jual Beli Tanah
  • PERSEPSI NOTARIS TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN KUASA MUTLAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH (PPJB) DI KABUPATEN CIREBON
  • PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMANGGILAN NOTARIS UNTUK KEPENTINGAN PROSES PERADILAN PIDANA
  • PERTANGGUNG JAWABAN BANK DAN PPAT ATAS HILANGNYA SERTIPIKAT HAK MILIK YANG MENJADI JAMINAN KREDIT PADA SAAT PROSES PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN
  • Pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas Perbuatan Hukum Pendirian Anak Usaha dan Langkah Hukum yang Diambil
  • PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DENGAN JANGKA WAKTU LAMA (Studi Putusan Nomor: 94/PDT/2017/PT.DPS)
  • PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENYAMPAIAN SALINAN AKTA PERSEROAN TERBATAS SECARA ELEKTRONIK YANG BERBEDA DENGAN MINUTA AKTA
  • Pertanggungjawaban NOTARIS Terhadap Akta Hibah Saham Yang Dibuat Tanpa Permintaan Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 690 PK/Pdt/2021)
  • PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA KETERANGAN HAK WARIS BERBENTUK PARTIJ ACTEN YANG DI DALAMNYA MEMUAT KETERANGAN PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR:1267K/PID/2017)
  • PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERALIHAN PENITIPAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MILIK CALON PENJUAL KEPADA NOTARIS LAIN ATAS PERMINTAAN CALON PEMBELI SECARA SEPIHAK
  • Pertanggungjawaban NOTARIS terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas
  • PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT JUAL BELI SAHAM DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 149/PID.B/2019/PN GIN)
  • PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MENYETORKAN MODAL DALAM SUATU PERSEROAN SERTA TANGGUNG JAWAB DARI NOTARIS TERHADAP PERMASALAHAN KEWAJIBAN PENYETORAN MODAL OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
  • PERTANGGUNGJAWABAN PENSIUNAN NOTARIS ATAS KELALAIANNYA TERHADAP MINUTA AKTA YANG HILANG (STUDI PENETAPAN NOMOR 77/Pdt.P/2020/Jkt.Pst.)
  • PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI GUGATAN YANG DINYATAKAN PREMATURE SERTA PELINDUNGAN HUKUMNYA BAGI INVESTOR DALAM PERJANJIAN INVESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PDT.GS/2019/PN BGL)
  • PERUBAHAN MINUTA AKTA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK DALAM AKTA
  • Politik Hukum Kenotariatan Pasca Keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. No. 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap NOTARIS
  • POLITIK HUKUM KEPERSERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI
  • PRAGITA FITRIANI, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.Si
  • PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI DESA NAMPUREJO KABUPATEN PURWOREJO YANG DILAKUKAN TANPA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
  • PRAKTIK KERJA SAMA NOTARIS DENGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL BERINGHARJO YOGYAKARTA
  • PRAKTIK PENGGUNAAN JASA FREELANCE OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KABUPATEN KLATEN
  • Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Sertipikat Baru Sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3152 K/Pdt/2014

Daftar Judul Tesis Magister Kenotariatan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

 

  • PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DAN TANGGUNG JAWAB PEMBELI SAHAM DALAM GUGATAN PERJANJIAN SIMULASI JUAL BELI SAHAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 334/PDT.G/2014/PN.BKS JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 188 PK/PDT/2020)
  • Ratio Legis Penerima Protokol Tidak Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Atas Kesalahan Isi Akta Protokol NOTARIS Yang Disimpannya Berdasarkan Undang-Undang Jabatan NOTARIS
  • SINKRONISASI PASAL 12 HURUF A UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DENGAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERKAIT DENGAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN PAILIT TERHADAP JABATAN NOTARIS
  • STATUS KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH YANG TIDAK ADA AHLI WARIS PASCA TSUNAMI DI ACEH (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)
  • STATUS NOTARIS PASCA DINYATAKAN TIDAK BERSALAH PADA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN PK NOMOR 41 PK/PID/2021)
  • Studi Perbandingan Amar Penetapan Terkait Mafqud dan Afwezigheid-nya Ahli Waris dari Pewaris Islam
  • SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT DI LUAR WILAYAH JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 297 K/PDT/2017)
  • TANGGUNG JAWAB DAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SEBAGAI TERGUGAT DALAM GUGATAN PERDATA ATAS AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BERDASARKAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBATAS (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 10/PDT/2021/PT BJM)
  • TANGGUNG JAWAB DIREKTUR RUMAH SAKIT TERHADAP BADAN USAHA RUMAH SAKIT YANG DIKELOLANYA (STUDI KASUS RUMAH SAKIT BERSALIN JEUMPA PONTIANAK)
  • TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA ATAS DASAR KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DILUAR RUPS (KEPUTUSAN SIRKULER) DI KOTA PONTIANAK
  • Tanggung Jawab NOTARIS Dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Keterangan Palsu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/PID/2018)
  • TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUAL BELI PADA JUAL BELI SAHAM YANG MENGAKIBATKAN PENGAMBILALIHAN PENGENDALIAN PERSEROAN TERBATAS SESUAI PASAL 127 AYAT (2) UUPT DI KOTA YOGYAKARTA
  • TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP SURAT KUASA MENJUAL YANG DILEGALISASI TANPA HADIRNYA PEMBERI KUASA DI HADAPAN NOTARIS (Studi Putusan Nomor 92/PDT.G/2016/PN.Smn Junctis Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT.YYK, Putusan Nomor 2592/K/PDT/2018/MA)
  • TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 217/Pdt/2019/Pt.Smg)
  • TANGGUNG JAWAB PPAT PENERIMA PROTOKOL TERHADAP AKTA PPAT PEMBERI PROTOKOL YANG DIGUGAT DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh)
  • TANGGUNGJAWAB KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ATAS KETERLAMBATAN PENGANGKATAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 TERHADAP ADUAN DARI MASYARAKAT
  • TINJAUAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN MELALUI VIDEO KONFERENSI/TELEKONFERENSI
  • Tinjauan Hukum Pluralisme Kewenangan Pembuatan dan Bentuk Surat Keterangan Waris Berdasarkan Pembedaan antara Warga Negara Indonesia Penduduk Asli dan Warga Negara Indonesia Keturunan
  • Tinjauan Pemasangan Papan Nama NOTARIS Berunsur Promosi Ditinjau Dari Kode Etik NOTARIS Di Kabupaten Sukoharjo
  • TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM DAN DIREKSI PERSEROAN PERORANGAN
  • Tinjauan Yuridis Implementasi Asas Itikad Baik pada Perjanjian di Bawah Tangan (Studi perjanjian Maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik)
  • TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BIDANG PERWAKAFAN SEBAGAI SYARAT NOTARIS MENJADI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
  • TINJAUAN YURIDIS PASAL 12 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERLUASAN DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
  • TINJAUAN YURIDIS PENCANTUMAN STATUS FISIK TANAH PERTANIAN ATAU PEKARANGAN DALAM SERTIPIKAT TANAH KARENA PEMECAHAN BIDANG TANAH DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
  • TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN SEBAGIAN OBJEK BOEDEL PAILIT OLEH KURATOR SECARA SEPIHAK DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 02/Pailit/2011/ PN.Niaga.Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 436 K/Pdt. Sus-Pailit/2019)
  • TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI SUBJEK HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Gadai Dengan Objek Berupa Saham Scripless
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN DAN MENJAGA RAHASIA JABATAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 20 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
  • Transaksi Pagang Gadai Tanah Hak Milik Perseorangan di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat
  • UPAYA HUKUM PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN REKOMENDASI PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN
  • Urgensi Klausula Keadaan Sulit (Hardship) Dalam Hukum Perjanjian Bisnis di Indonesia
  • URGENSI PENETAPAN AHLI WARIS DALAM PERMOHONAN KONSINYASI MELALUI PENGADILAN SEBAGAI UPAYA HAPUSNYA PERIKATAN (Studi Putusan No.01/Pdt.P.Cons/2019/PN.Btg)

Daftar Judul Tesis Magister Kenotariatan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

 

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?