Daftar Judul Tesis Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM)

Halaman ini memuat judul tesis Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, dikelompokkan ke dalam 13 tema riset agar mudah ditelusuri. Daftar ini bukan sekadar kumpulan judul, melainkan gambaran nyata mengenai apa yang sedang diteliti di salah satu program pascasarjana administrasi publik terkemuka di Indonesia — mulai dari digitalisasi pemerintahan, tata kelola kolaboratif, hingga pemberdayaan desa. Gunakan daftar ini untuk memetakan tema yang sedang berkembang, menemukan celah yang belum tergarap, dan menyusun judul Anda sendiri.

Daftar Judul Tesis Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM)

Daftar Judul Tesis Berdasarkan Tema

Implementasi, Formulasi, dan Evaluasi Kebijakan (62 judul)

• Analisis Dampak atas Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan terhadap Aspek Sosial – Kultural dan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Destinasi Wisata (Studi Kasus Kawasan Destinasi Wisata Canggu dan Seminyak, Kabupaten Badung, Provinsi Bali)
• Analisis Dampak Kebijakan Pengelolaan Pelabuhan Labuhan Haji Lombok Timur
• ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERMENDAG NOMOR 31 TAHUN 2023 MENGENAI PEMBATASAN PEREDARAN BARANG IMPOR DI MARKETPLACE TERHADAP PEDAGANG (MERCHANT): STUDI KASUS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• Analisis Developmental State Terkait Implementasi Kebijakan Hilirisasi Industri Timah di Bangka Belitung
• Analisis Hubungan Modal Sosial Dan Unsur Pembentuknya Terhadap Sikap Kepatuhan Kebijakan Vaksinasi Covid-19
• ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DI PROVINSI MALUKU UTARA
• Analisis Isu Strategis Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) untuk Naik Kelas dalam Implementasi Kebijakan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
• Analisis Kompleksitas Institusional dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kebijakan Desa Mandiri Budaya (DMB) di Daerah Istimewa Yogyakarta)
• ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT ADAT DAN PEMERINTAH TERKAIT KEBIJAKAN PEMANFAATAN LAHAN: STUDI KASUS PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI MBAY LAMBO NUSA TENGGARA TIMUR
• Analisis Policy Learning dalam Perubahan Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Studi Kasus BUMDesa Binangun Jati Unggul, Desa Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo
• Analisis Respons Strategi Perusahaan Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat terhadap Kebijakan Tarif Trump 2.0
• Analisis School Grants Policy Dalam Pengelolaan Dana BOS Pada Sekolah MTs di Kabupaten Gowa
• Beragam Definisi, Beragam Solusi: Mengurai Perbedaan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
• Beyond Poverty Statistics: Programs, Behavior, and Policy Context in Papua
• CLICKTIVISM/SLACKTIVISM DAN AGENDA SETTING KEBIJAKAN: (Studi Kasus Kebijakan Pengembangan Kawasan Kayutangan Heritage di Kota Malang)
• Cultural Policy Entrepreneur di Daerah Desentralisasi Asimetris: Studi Kasus Proses Perumusan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta
• DARI SINYAL KEBIJAKAN KE KEPUTUSAN PENGGUNA: ANALISIS NARASI KEBIJAKAN ENERGI BARU TERBARUKAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN NARRATIVE POLICY FRAMEWORK
• Dari Visi Outcome Jangka Panjang ke Logika Pragmatis Output-Based: Studi Institusionalisme Historis dalam Implementasi Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
• DINAMIKA FORMULASI KEBIJAKAN LUMBUNG PANGAN DI INDONESIA TAHUN 2020-2024: ANALISIS MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK (MSF)
• Dinamika Partisipasi PKL dalam Kebijakan Relokasi: Studi Kasus Relokasi di Kawasan Malioboro
• Efektivitas Metode Foresight dalam Penyusunan RPJPN dan RPJMN (Studi Kasus Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas)
• Evaluasi Implementasi Graduasi Program Keluarga Harapan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2025
• Evaluasi Kebijakan Kemiskinan Menggunakan Metode Outcome Harvesting: (Studi Kasus Perbub No.58 Tahun 2017 Tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar)
• Evaluasi Kebijakan Relokasi Pemindahan Pedagang Kaki Lima Malioboro Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Khusus Malioboro)
• Evaluasi Program KBH2 dan KBLBB Pada Kebijakan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah dalam Pengembangan Investasi Industri Otomotif (Studi Kasus DKI Jakarta)
• Faktor-Faktor Penentu Kesuksesan (Critical Success Factors) Implementasi Public Private Partnership di Sektor Kesehatan Studi Literature (2000-2025)
• FESTIVAL SENI ARTJOG SEBAGAI ARENA PENGEMBANGAN INKLUSIVITAS: STUDI DAMPAK KOMUNIKASI KEBIJAKAN TERHADAP INKLUSI SOSIAL
• FORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PLTN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU 2045: Studi Kasus Program Persiapan Pembangunan PLTN di Indonesia
• Gamifikasi Politik: Potensi Game Roblox Dalam Membantu Meningkatkan Pemahaman Anak Muda Terhadap Isu Politik dan Kebijakan
• Gerakan Reforma Agraria Masyarakat Pesisir Dalam Mewujudkan Kebijakan Redistribusi Lahan Perhutanan Sosial Di Kabupaten Malang
• Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Wilayah Kodam Jaya Jayakarta
• Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih di Kota Kupang
• Implementasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi dengan Pendekatan Logic Model: Studi Kasus Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) di Kabupaten Sumba Barat Daya
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Kodim 0618/Kota Bandung)
• IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KABUPATEN GIANYAR
• IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAANNELAYAN TANGKAP DI PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
• IMPLEMENTASI PROGRAM REVITALISASI SOSIAL DAN EKONOMI PADA KEBIJAKAN RESTORASI LAHAN GAMBUT DI KAWASAN HIDROLOGI GAMBUT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
• IMPLEMENTASI PROGRAM ZERO WASTE MELALUI BANK SAMPAH DI KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
• IMPLIKASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI TANAH TERHADAP PROSES PROLETARISASI DI SAMOSIR
• INDONESIA’S HALAL MUTUAL RECOGNITION AGREEMENT: A CRITICAL LOOK AT THE POLICY
• Jalan Panjang Menyelamatkan Udara Jakarta” (Diskursus Advocacy Coalition Framework dalam Kebijakan Penanganan Polusi Udara)
• Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Kebijakan Satu Peta (Studi Kasus: Batas Administrasi Desa di Kabupaten Buru
• Kebijakan Integrated Farming System dan Perubahan Sosio-Ekologis di Kapuas, Kalimantan Tengah: Perspektif Ekologi Politik
• Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Kebijakan Penanganannya di Kota Makassar: Perspektif Feminisme Kritis
• KEKUASAAN, HEGEMONI, DAN RESISTENSI DALAM REKLAMASI PESISIR KOTA MAKASSAR: ANALISIS KONFLIK KEBIJAKAN DI PULAU LAE-LAE
• Kesiapan Implementasi Permenkes 25 Tahun 2023 Studi Kasus Balai Labkesmas Magelang
• MEDIA ALTERNATIF DALAM PROSES AGENDA SETTING KEBIJAKAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA MELALUI PERSPEKTIF NARRATIVE POLICY FRAMEWORK
• MEKANISME KETAHANAN SOSIAL KALA PANDEMI : ANTARA VOLUNTARY ACTION DAN RESPON KEBIJAKAN (STUDI HERMENEUTIK AKSI “CANTHELAN”)
• Membuka Pintu Bagi Investor Global: Kajian Kebijakan dan Rekomendasi Optimalisasi Golden Visa Indonesia
• Menelusuri Dinamika Imaji Kebijakan Biofuel: Eksplorasi Peran dan Perspektif Beragam Aktor di Indonesia
• Menyuarakan Tradisi Dalam Bayang – bayang Konservasi : Konflik dan Resistensi Masyarakat Lamalera Terhadap Kebijakan Konservasi Laut Sawu Tahun 2000 – 2009
• Organizational Information Capacities dalam Mendorong Kebijakan Transisi Energi Berkelanjutan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
• Peran Diskresi Pengawas Ketenagakerjaan Sebagai Street-Level Bureaucrats : Studi Kasus Penahanan Ijazah oleh Perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta
• Pertarungan Knowledge Broker dalam Kebijakan: Studi Kasus Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia
• Policy Learning dalam Kebijakan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus pada Kota Yogyakarta)
• POLICY NETWORK DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: STUDI KASUS KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN BAGI WARGA TIMOR LESTE DI KABUPATEN BELU
• Resentralisasi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia Melalui Permendagri 90 Tahun 2019 : Analisis Faktor Pendorong
• Respon Citizenship Masyarakat Manggarai di Antara Kebijakan Negara dan Tradisi (Analisis Tradisi Cear Cumpe dan Pembabtisan Menurut Tradisi Orang Manggarai Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Administrasi Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT)
• Strategi Koalisi Dalam Konflik Kebijakan Pembangunan Geotermal Poco Leok Di Nusa Tenggara Timur
• Strategi Perhimpunan Petani Nelayan Rawa Pening dalam Mengelola Civil Resistance Terhadap Kebijakan Revitalisasi Danau Rawa Pening
• Studi Kebijakan Relokasi Teras Malioboro Analisis Narrative Policy Framework
• Tata Kelola Data dan Kapasitas Organisasi dalam Implementasi Data-Driven Decision Making melalui IDMC di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Digitalisasi, E-Government, dan Smart City (43 judul)

• ANALISIS E-PARTICIPATION MASYARAKAT WONOSOBO DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DUKCAPIL ONLINE
• ANALISIS FAKTOR PENGGUNAAN APLIKASI JOGJA SMART SERVICE (JSS): INTEGRASI MODEL UMEGA – NILAI PUBLIK
• ANALISIS FAKTOR SUKSES IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KABUPATEN MAGELANG
• ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL TERHADAP PARTISIPASI USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH DIY
• Analisis Kesiapan dan Penerimaan Auditor Internal Pemerintah terhadap Teknologi Artificial Intelligence di Bidang Audit dengan Model Technology Readiness and Acceptance Model (TRAM) (Studi pada Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
• Analisis Manajemen Perubahan Dalam Proses Transformasi Digital Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Kementerian Keuangan R.I. Tahun 2019-2024)
• ANALISIS PELAKSANAAN SMART GOVERNMENT DI KOTA MAGELANG (STUDI KOMPARASI PADA APLIKASI MAGELANG CERDAS DAN APLIKASI MPP KOTA MAGELANG)
• Analisis Penggunaan Denpasar Integrated Virtual Office System dalam Mendukung Penerapan E-Government di Kota Denpasar
• ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT (STUDI PADA: KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU)
• Analisis Persaingan Tidak Adil dan Predatory Pricing di E-Commerce: Studi Tentang Perlindungan Daya Saing UMKM Sektor Fesyen
• Analisis Strategi Technology Push dan Culture Pull dalam Masterplan Smart City di Indonesia
• Analitik Big Data Petisi Online Terhadap Pola Partisipasi Publik dan Pembentukan Pengetahuan Kolektif di Indonesia
• Beban Administratif Layanan Jogja Smart Service melalui Pengalaman Warga
• Co-Production: Bentuk Keterlibatan Masyarakat (Citizen Engagement) Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Aplikasi JePin di Kota Pontianak
• Collaborative Governance Regime: Mengatasi Food Waste dalam Rangka Mewujudkan Food Smart City Kota Surakarta
• Dampak Transformasi Digital Sektor Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan Pedesaan: Bukti Quasi-Experimental Dari Indonesia
• Efek Big Data: Memahami Peran Analitis Big Data dalam Organizational Agility
• Evaluasi Dampak Digitalisasi Pertanian terhadap Kesejahteraan Petani di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Konteks Nasional
• EVALUASI KINERJA PROGRAM QUICK WINS SMART CITY TAHUN 2018 KABUPATEN KULON PROGO
• Evaluasi Program Literasi Digital Di Daerah Istimewa Yogyakarta
• Faktor yang mempengaruhi transformasi digital sektor publik: tinjauan literatur sistematis terhadap tren penelitian tahun 1994-2022
• Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Konsumen E-commerce akan Perlindungan Hukum
• Implementasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIMNAKER) di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam
• Implementasi Smart Governance dalam menuju Muara Enim Smart Regency
• Keberhasilan Transformasi Kota Cerdas Yogyakarta: Smart City Transformation Framework
• KESENJANGAN DIGITAL DALAM DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK: STUDI KASUS PENGGUNAAN WEBSITE SIPAKDE DI KECAMATAN DEPOK SLEMAN
• Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Smart Halal Tourism
• Kolaborasi Pemerintah Kota Pontianak Pada Kebijakan LARA EMAKK dalam Menangani Kasus Cindy Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)
• LITERASI DIGITAL DAN PERSEPSI TENTANG KUALITAS PELAYANAN e-GOVERNMENT (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)
• Mengapa SINOMAN TIBAN Belum Optimal? Analisis Kesuksesan Knowledge Management System dan Dinamika Knowledge Sharing di Pemerintah Kabupaten Bantul
• MENILAI KESIAPAN ADOPSI BIG DATA DI SEKTOR KESEHATAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENGGUNAKAN TECHNOLOGY-ORGANISATION-ENVIRONMENT FRAMEWORK
• Menuju Transparansi Digital Portal Open Government Data Pemerintah Kota Yogyakarta
• Penerapan Agile Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Penanganan Keluhan Melalui Sistem Informasi Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (SI UPIK) di Masyarakat Kota Yogyakarta)
• Penggunaan Big Data Analytics dalam Pengelolaan Reputasi Organisasi Sektor Publik
• Penilaian Kinerja Collaborative Governance dalam Pengembangan Smart City di Kota Makassar
• PROSES KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER PADA SISTEM INFORMASI LAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN BANTUL (SIMBERSAMA)
• Rezim Kerja Murah: Ekonomi-Politik Kebijakan Platform di Sektor Mobilitas dan Dampaknya terhadap Pengemudi Online di Indonesia
• SMART CITY DALAM GENGGAMAN: ANALISIS PENERIMAAN APLIKASI SLEMAN DIGITAL SERVICES
• STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH ELEKTRONIK: AGENDA SETTING DAN FORMULASI KEBIJAKAN DI AMERIKA SERIKAT, INGGRIS, JEPANG DAN CINA
• The Strategic Planning Proces dan Tantangannya Dalam Penyusunan Masterplan Smart City di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul
• Transformasi Digital Dalam Manajemen Data Sunting: Studi Kasus Penggunaan Aplikasi INZTING SULSEL
• TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS DI KABUPATEN MAGELANG
• TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK PT.ASDP (PERSERO): STUDI KASUS PELABUHAN PENYEBERANGAN BIRA-PAMATATA ASDP CABANG SELAYAR

Tata Kelola Kolaboratif dan Jejaring Aktor (36 judul)

• Analisis Governance Network dalam Kebijakan Ketahanan Pangan (Studi Tentang Program Lorong Wisata di Kota Makassar)
• ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KARTU PENYANDANG DISABILITAS JAKARTA (Studi di Kota Administrasi Jakarta Timur)
• Analisis Peran Stakeholders Dalam Menangani Permasalahan Stunting (Studi di Kota Surakarta Sebagai Kota Layak Anak)
• Analisis Stakeholder dalam Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat
• Analisis Stakeholder dalam Penataan Kawasan Kumuh: Studi Kasus pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kawasan Gajah wong Kota Yogyakarta
• Analisis Stakeholder Dalam Program Desa Mandiri Budaya (DMB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus DMB di Desa/Kalurahan Panggungharjo, Kabupaten Bantul)
• ANALISIS TEORI INSTITUSIONAL DALAM KOLABORASI PENTAHELIX PARIWISATA CERDAS (SMART TOURISM) KOTA YOGYAKARTA
• Collaborative Governance dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Program PanganKu di Kabupaten Kulon Progo
• Collaborative Governance dalam Pemanfaatan Tanah Desa (Studi Komparasi di Desa Pondokrejo dan Desa Merdikorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman)
• COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING MELALUI PROGRAM PKK (STUDI PADA TP-PKK KOTA AMBON)
• COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA (Studi Kasus Transformasi Keberhasilan Desa Wunut, Klaten, Jawa Tengah)
• Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kalipelus Kabupaten Pacitan
• Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Melalui film Heart Venture di Kabupaten Wonosobo.
• Collaborative Governance Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan dalam Menghadapi Inflasi Pangan
• COLLABORATIVE GOVERNANCE: UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA PADA MASYARAKAT ADAT SUKU KULAWI KABUPATEN SIGI SULAWESI TENGAH
• Discourse Network Analysis: Perbandingan Koalisi Advokasi pada Debat Kebijakan Pengesahan UU Cipta Kerja Tahun 2020 dan Pengesahan UU Cipta Kerja Tahun 2023
• Good Corporate Governance dan Kondisi Kerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum: Perspektif Ekonomi Politik Kritis
• GOVERNANCE NETWORK DALAM KEBIJAKAN PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI BATIK (STUDI TENTANG PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP)
• Keterlibatan Stakeholder dalam Program “Berobat Gratis” di Kabupaten Belu
• Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Penanganan Kekerasan Seksual melalui UU No. 12/2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di D.I. Yogyakarta
• KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDERS DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI DKI JAKARTA
• Pengaruh Dimensi Tata Kelola Pemerintahan terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Negara-Negara di Asia Tenggara Tahun 2015-2023
• PENGARUH GOOD GOVERNANCE DESA TERHADAP SMART VILLAGE INDONESIA
• Peran Knowledge-Oriented Leadership (KOL) pada Kinerja Tata Kelola Sampah secara Kolaboratif di Kabupaten Banyumas
• PERAN STAKEHOLDERS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) DI DESA WISATA TULUNGREJO KOTA BATU
• PERAN STAKEHOLDERS PADA KEBIJAKAN KOERSIF DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE STUDI KASUS: KABUPATEN BURU SELATAN
• PUBLIC GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN ZERO SAMPAH ANORGANIK DI KOTA JOGJA BERDASARKAN SURAT EDARAN (SE) WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 660/6123/SE/2022 (STUDI KASUS: KEMANTREN JETIS DAN UMBULHARJO)
• PUBLIC GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PROGRAM DERADIKALISASI BAGI NARAPIDANA TERORISME OLEH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)
• Sinergisitas Pentahelix Dalam Upaya Pemulihan Destinasi Pariwisata Sumba Timur Di Era New Normal
• Sinergitas Stakeholder dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kota Semarang
• Studi Kerangka Koalisi Advokasi Dalam Proses Formulasi Kebijakan Penataan Pertambangan Rakyat Di Daerah Aliran Sungai Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
• SUSTAINABILITY KOLABORASI PENTA HELIX PADA KEBERHASILAN RISET INOVASI SOSIAL PENGENDALIAN DENGUE MELALUI NYAMUK BER-WOLBACHIA DI KOTA YOGYAKARTA
• TATA KELOLA KOLABORATIF BADAN USAHA MILIK DESA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH (Kasus Pada Bumdes Panggung Lestari dan Bumdes Mandiri Kepek)
• Tata Kelola Kolaboratif Dalam Pengelolaan Tempat Khusus Abu Bakar Ali
• Tata Kelola Kolaboratif Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat Lokal Di Kabupaten Sumba Timur (Studi Kasus Pada Obyek Wisata Pantai Walakiri Dan Kampung Adat Prailiu)

Manajemen SDM Aparatur dan Kinerja ASN (36 judul)

• Analisis Budaya Kerja BerAKHLAK dan Kepuasan Kerja Antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Kota Tegal
• ANALISIS DYNAMIC GOVERNANCE: STUDI KASUS PROSES MEWUJUDKAN MANAJEMEN TALENTA DI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
• Analisis Faktor Kurangnya Minat ASN Pada Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus di Kalimantan Utara)
• Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada RS. Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan
• Analisis Fraud Oleh Aparatur Sipil Negara Generasi Y (Studi Kasus Gratifikasi)
• ANALISIS HAMBATAN INDIVIDU TERHADAP PROMOSI JABATAN PEREMPUAN DI PEMDA. DIY SEBAGAI ORGANISASI YANG MERITOKRATIS
• Analisis Kapasitas Organisasi Pada Kinerja Organisasi Publik Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Provinsi D.I. Yogyakarta: Studi Kasus Pada Penyelenggaraan Assessment Center
• ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA TERNATE
• ANALISIS KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI PADA KINERJA ORGANISASI DI DINAS JASMANI MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
• Analisis Kinerja Prajurit Deninteldam IV/Diponegoro
• Analisis Penerapan Manajemen Talenta untuk Sektor Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
• ANALISIS PENGARUH BUDAYA ORGANISASI MENARA EIFFEL TERHADAP IMPLEMENTASI PENGENDALIAN KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
• Analisis Peran Kepemimpinan Otentik Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta dalam Kolaborasi dengan Pemda DIY
• Behind The Cosmological Axis: Relocation Policy and Working Conditions of Street Vendors at Teras Malioboro 2, Yogyakarta
• Eksklusif/Inklusif Manajemen Talenta Sektor Publik: Studi Kasus Implementasi Manajemen Talenta di Kementerian Keuangan
• Factors Influencing Doctors’ Preferences to Work in Rural Areas of Kotabaru Regency: A Case Study on the Recruitment of Civil Servant Doctors in Kotabaru
• Implementasi Kebijakan Kepmensos Nomor 221/HUK/2022 Tentang Sentra Layanan Sosial (Studi Kasus pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta)
• Keberlanjutan Inovasi Proyek Perubahan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2018
• Kepemimpinan Inklusif dalam Penyediaan Ruang Laktasi: Studi Kasus di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
• KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA TINALAH DI KABUPATEN KULON PROGO
• KESIAPAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) DALAM PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA SEKTOR PUBLIK
• KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH OTONOMI BARU PROVINSI PAPUA SELATAN (Studi kasus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan)
• KOMPETENSI HIJAU DALAM GREEN PUBLIC PROCUREMENT: SEBUAH TINJAUAN TERINTEGRASI
• Manajemen Konflik Pesantren Dalam Kepemimpinan Tradisional Karismatik Kiai di Kampung Santri Mlangi Daerah Istimewa Yogyakarta
• MIGRANT WORKERS’ PRECARITY IN REGULATED SYSTEM: A STUDY OF INDONESIAN SPECIFIED-SKILLED WORKERS IN JAPAN
• Organizational Justice as A Mediator Between Organizational Politics and Performance: Evidence from Indonesia
• Pengaruh Employer Brand terhadap Keterikatan Kerja dengan Kepemimpinan Memberdayakan sebagai Pemoderasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA: STUDI KASUS DESTINASI WISATA TEBING BREKSI
• PENGARUH PUBLIC SERVICE MOTIVATION TERHADAP WORK ENGAGEMENT MELALUI MEDIASI MEANINGFUL WORK PADA ASN DI PROVINSI MALUKU
• Pengaruh Self Efficacy Dan Penghargaan Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Pegawai Sebagai Variabel Intervening (Studi Di Instansi Pelayanan Publik Kabupaten Semarang: Dinsos, Dinkes, Disdukcapil dan DPMPTSP)
• Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Bada Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat
• Sistem Merit Dalam Pengisian Jabatan: Perbandingan Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Antara Pemerintah Kabupaten Buton Utara dan Pemerintah Kota Kendari Dari Sudut Pandang Prinsip – Prinsip Sistem Merit Pada Penyelenggaraan Tahun 2021
• SRIKANDI TANGGUH: KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN JATI UNGGUL DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE -19
• Studi Fenomenologi Budaya Organisasi Militer pada Kasus Penganiayaan/Pemukulan oleh Prajurit TNI AD (Kasus Prajurit Batalyon Arhanud 9/Awj)
• STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN MOBILITAS LATERAL PEGAWAI LINTAS INSTANSI DALAM SISTEM MERIT: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS TAHUN 2000-2026
• Tingkat Kesadaran Dan Sikap Aparatur Sipil Negara Terhadap Praktik Green ICT Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan UMKM (36 judul)

• Analisis Bricolage pada BUMDes Sambimulyo sebagai Social Enterprise dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambirejo-Sleman
• ANALISIS EFEKTIVITAS PENILAIAN KINERJA TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL DESA DI KABUPATEN BREBES
• Analisis Literatur Keberlanjutan Kinerja UKM Tahun 2017-2021
• Analisis Pengembangan Community-Based Tourism (CBT) Di Desa Wisata Braja Harjosari, Kabupaten Lampung Timur
• Analisis Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Tanah Ab Di Desa Kanigoro Kabupaten Gunungkidul
• Analisis Proses Kolaborasi Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Widosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupatan Kulon Progo)
• Dampak Program Food Estate terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Pulang Pisau
• DAMPAK PROGRAM UP2K TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM DI DESA PANGGUNGHARJO, KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL
• Dinamika Co-Creation dan Peran Aktor dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Candirejo Kabupaten Magelang)
• Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kota Lhokseumawe
• EXPORT BARRIERS OF INDONESIAN BATIK SMES TOWARDS INTERNATIONALIZATION: A CASE STUDY IN CIREBON
• INOVASI PROGRAM KAMPUNG BANTAR (BERSIH, AMAN DAN PINTAR) DALAM MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Kampung Bersinar RT.19 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi)
• Integrasi Sosio-Kultural dalam Pengembangan Sustainable Tourism Di Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Koja Doi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten SIkka, Nusa Tenggara Timur)
• MODAL SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT BERKELANJUTAN DI DESA WISATA (STUDI KASUS DI DESA WISATA LEREP, KECAMATAN UNGARAN BARAT, KABUPATEN SEMARANG)
• Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Tinalah, Purwoharjo Samigaluh Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta))
• Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) (Studi Pada Kodim 1010/Tapin Di Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan)
• Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu (Studi Kasus KTH Karya Mandiri dan KTH Oankiak)
• Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Program Kota Pintar di Kabupaten Sleman
• Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kota Kefamenanu dalam Pengelolaan Sampah
• Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Pada Penegasan Batas Wilayah di Kabupaten Keerom
• Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Untuk Perempuan di Kapanewon Berbah
• Pemberdayaan Perempuan (Studi Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Usaha Pengolahan Makanan Berbahan Buah Mangrove Di Distrik Bintuni dan Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni)
• Penerapan Energi Terbarukan Mikrohidro Dalam Mengatasi Kemiskinan Energi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Berbasis Partisipasi Masyarakat
• Pengaruh New Ways of Working terhadap Kesejahteraan Organisasi
• PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA WISATA GIRITENGAH KECAMATAN BOROBUDUR DALAM PERSPEKTIF NETWORK STRUCTURE
• Peran Masyarakat Lokal Terkait Kepemilikan Tanah dalam Kerjasama Pengembangan Pariwisata (Studi Kasus Desa Wisata Nglinggo)
• Peran Modal Sosial dalam Pengembangan Ekonomi Lokal : Studi Kasus Paguyuban Batik Tulis Giriloyo (PBTG)
• Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Sektor Kain Tenun (Studi Pada UMKM Masyarakat Suku Baduy Luar)
• Persepsi Dampak Socioeconomic Pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi Studi Kasus pada Kelompok Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Pedagang Lokal, Pekerja dan Wisatawan di Kabupaten Pangkep
• Potensi Lokal untuk Jaminan Sosial: Studi Kasus Inisiatif BUMDes Desa Wunut, Kabupaten Klaten
• Potret Dinamika Sosial-Ekonomi Petani Kelapa Sawit Selama Masa Tunggu Program Peremajaan Sawit Rakyat (Studi Kasus Kampung Teluk Merbau, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Propinsi Riau)
• Revitalisasi Kawasan Solo Technopark Terhadap Tingkat Kesejahteraan Pelaku UMKM Kota Surakarta
• SMART TOURISM DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DESA WISATA NGLANGGERAN)
• Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir untuk Keberlanjutan Kawasan Konservasi Perairan di KKPD Pulau Mare Kota Tidore Kepulauan
• Strategi Percepatan Graduasi Mandiri bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Yogyakarta
• Sustainable Leadership Dalam Mewujudkan Resilience Kesuksesan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wunut Kec. Tulung, Kab. Klaten, Jawa Tengah)

Keuangan Daerah, Anggaran, dan Pengadaan (26 judul)

• Analis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara
• Analisa Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
• Analisa Perbaikan Proses Bisnis pada Badan Layanan Umum (BLU) menggunakan Metode Business Process Improvement (BPI). (Studi pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) Kementerian Perindustrian)
• ANALISIS ADVOKASI KEBIJAKAN OLEH MASYARAKAT GILI MENO TERHADAP KEBIJAKAN PENGADAAN AIR BERSIH DI GILI MENO
• Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Adat Di Kabupaten Maluku Tenggara
• Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Studi Kasus pada Kementerian Keuangan)
• Analisis Formulasi Kebijakan Insentif Fiskal Impor Sektor Panas Bumi di Indonesia
• Analisis Hambatan Yang Menyebabkan Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh Tahun 2021
• ANALISIS HUBUNGAN ATRIBUSI DAN KEPERCAYAAN PETANI DALAM KASUS KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI: STUDI PADA PETANI LOKAL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA
• Analisis Kesehatan Organisasi Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pendidikan di Kabupaten Kaimana Tahun 2020-2022
• Analisis Peran Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Pada Pengelolaan Keuangan Desa
• Analisis Tematik Kendala Pencapaian Kinerja Anggaran Aspek Manfaat Tahun 2023 Di Kementerian Kesehatan Dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi
• FACTORS THAT AFFECT VILLAGE’S CAPACITY TO GENERATE OWN-SOURCE REVENUE
• Faktor Kunci Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Keuangan RI
• Implementasi Long Form Audit Report pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung
• Implementasi Program Rumah Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Palu
• IMPLIKASI RE-DESAIN DESENTRALISASI FISKAL INDONESIA PADA KEPUTUSAN ANGGARAN PROVINSI DI INDONESIA (Studi Keputusan Angggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah)
• Integrasi Manajemen Risiko dengan Manajemen Kinerja Pada Sektor Publik (Studi Pada Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan Berbasis COSO ERM 2017)
• Menjaga Probity Dalam Pengadaan Publik : Studi Kasus Probity Audit Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Inspektorat Kota Yogyakarta
• PENGARUH LEADER-MEMBER EXCHANGE (LMX) TERHADAP KINERJA ADAPTIF PADA AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DENGAN MODAL PSIKOLOGIS SEBAGAI PEMEDIASI
• Pengelolaan Utang Publik melalui Manajemen Idle Cash (Saldo Mengendap) pada Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri di Kementerian Keuangan
• Potential Loss pada Pendapatan Asli Daerah yang Bersumber dari Pajak Daerah di Daerah Tertinggal di Indonesia
• Tantangan collaborative governance dalam klinik ekspor: studi Bea Cukai Malang
• Time Pressure dan Employee Engagement: Peran Mediasi Coping Strategies pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
• VILLAGE FUND POLICY AND CLASS DYNAMICS IN RURAL AREAS OF NORTH CENTRAL TIMOR REGENCY: A CRITICAL POLITICAL ECONOMY PERSPECTIVE

Lingkungan, Kebencanaan, dan Kesehatan Publik (20 judul)

• Analisis Kapasitas Kelembagaan UPT SPAL-D Kelas A Kabupaten Bogor Dalam Mengembangkan Pengelolaan Air Limbah Domestik
• ANALISIS KO-PRODUKSI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA YOGYAKARTA
• Analisis Penciptaan Nilai Publik Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu: Studi Pada Program Jakarta Recycle Center (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan
• BEYOND PUBLIC HEALTH RHETORIC: TOBACCO CONTROL AND CLASS DYNAMICS IN RURAL JAVA
• Birokratisasi dalam Tata Kelola Kesehatan Jiwa di Kabupaten Gunungkidul
• DINAMIKA CO-CREATION DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS KALURAHAN PANGGUNGHARJO KABUPATEN BANTUL)
• EVALUASI EFEKTIVITAS PROGRAM KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF (KDN) TERHADAP KUALITAS HIDUP WARGA SEKITAR TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU (TPST) PIYUNGAN
• Exploring Multisectoral Collaboration in Stunting Reduction: The Hexa-Helix Model in Surabaya, Indonesia
• FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ INTENTIONS TOWARD ELECTRIC VEHICLES ADOPTION IN INDONESIA
• Hambatan Kolaborasi dalam Strategic Environmental Assessment: Tinjauan Literatur Sistematis Tahun 2000 – 2023
• Keberhasilan Komuntias Lari dalam Pemulihan Pascabencana Covid-19 di Yogyakarta (Studi Kasus: Komunitas Mataram Runners Yogyakarta)
• Keberlanjutan Dampak Program Pembebasan Hutang RIba (PHR) Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (BMT UMY)
• Penerapan Flexible Working Arrangement Pasca Pandemi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat
• Pengaruh Modal Sosial terhadap Transisi Energi di Pedesaan
• Pengarusutamaan Gender Dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Majene Sulawesi Barat
• PERAN JARINGAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN LINGKUNGAN PADA PEMBANGUNAN DI KAWASAN KEBUN TEH KEMUNING, KARANGANYAR, JAWA TENGAH
• PROSES PENETAPAN PULAU KARANTINA OLEH PEMERINTAH PUSAT PADA MASA AWAL PANDEMI COVID-19
• STRATEGI PT SOKORIA GEOTHERMAL INDONESIA MERESPONS TANTANGAN ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA
• Token Sampah’: Translasi Partisipasi dalam Jaringan Tata Kelola Persampahan Kota Yogyakarta
• We Are Not In The Same Boat: Mining Expansion, Environmental Crisis and Class Dynamics in Rural Halmahera

Pelayanan Publik dan Responsivitas Pemerintah (15 judul)

• ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN HIV DAN TB DI BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN YOGYAKARTA
• Analisis Inovasi Pelayanan Publik Tugu Keris di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi
• Analisis Kapasitas Collaborative Governance dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Penyelenggaraan Program Perkuliahan Future Skills Indonesia oleh Pijar Foundation serta Dampaknya terhadap Kepuasan Peserta
• Analisis Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul
• Analisis Kepublikan Dalam Jejaring Kerelawanan Rumah Singgah Dan Ambulance Gratis Dalam Fasilitasi Akses Pelayanan Kesehatan Di Banyumas
• Analisis Publicness Terhadap Diskresi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang SMA di Kota Yogyakarta
• Blood For Life Foundation (BFLF) sebagai New Social Movement : Sebuah Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kurang Mampu
• Collaborative Emergency Management (CEM): Studi Command Center 112 Sebagai Penyedia Layanan Pengaduan Darurat Masyarakat Kota Surabaya
• Evaluasi Pelaksanaan Layanan Sapa 129 Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara
• Kehadiran Dayah Diniyah Darussalam Dalam Mengelola Publicness Terhadap Korban Penyintas Kekerasan Seksual Di Aceh Barat
• Kontestasi Nilai Publicness Antara Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Organisasi Independen dalam Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus: Komunitas Bijak Memilih)
• Menelisik Pengelolaan Publicness Melalui Eduwisata: Studi Kasus Paguyuban Batik Tulis Giriloyo
• PUBLIC SERVICES: ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DAERAH PADA KABUPATEN PIDIE JAYA (Studi Kasus Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Dinas Kesehatan)
• Strategi Peningkatan Responsivitas Trans Jogja Terhadap Lansia Di Kota Yogyakarta
• STUDI IMPLEMENTASI INOVASI: STUDI KASUS PADA INOVASI SOLALA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP) KABUPATEN NIAS UTARA

Reformasi Birokrasi dan Inovasi Sektor Publik (14 judul)

• Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Mewujudkan Agile Organization Melalui Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi
• Analisis Kesiapan untuk Berubah pada Birokrasi: Studi Kesiapan Pegawai di Lembaga Administrasi Negara
• Analisis Pengembangan Kompetensi Integratif dalam Menunjang Efektivitas Organisasi Sektor Publik: Studi Kasus di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
• Analisis Perubahan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
• DINAMIKA INSTITUTIONAL WORK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN TANAH DESA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS KAMPOENG MATARAMAN DI KALURAHAN PANGGUNGHARJO)
• Evaluasi Efektivitas Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir: Studi Kasus di Kota Surakarta
• Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Perspektif Governmentality
• KETEGANGAN ANTARA MEKANISTIK DAN ORGANIK: STUDI MENGENAI BENTUK ORGANISASI DAN KEBERLANGSUNGAN LEARNING ORGANIZATION DI BPBD KABUPATEN GARUT
• Multivariate Analysis Of Varience Pada Dimensi Organizational Agility Maturity di Universitas Gadjah Mada
• Pengaruh Informasi Umpan Balik, Mekanismes Akuntabilitas Dan Proses Belajar Terhadap Survivabilitas Inovasi Sektor Publik (Studi Di Pemerintah Kabupaten Empat Lawang)
• PENGARUH KEBIJAKAN PUBLIK DAN SISTEM MERIT TERHADAP INDEKS REFORMASI BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH INDONESIA
• PERAN BIROKRAT LEVEL BAWAH DALAM MENDUKUNG AGENDA REFORMASI BIROKRASI: STUDI KASUS PADA BIROKRAT LEVEL BAWAH PENGGERAK KOMUNITAS BIROKRAT
• Peran Institutional Work dalam Mempertahankan Kelembagaan: Studi Kasus Seleksi Penerimaan Murid Baru Di Daerah Istimewa Yogyakarta
• Transformasi Organisasi di Sektor Publik: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Badan Informasi Geospasial

Pariwisata, Investasi, dan Ekonomi Daerah (12 judul)

• ANALISIS KINERJA PUSAT DESAIN INDUSTRI NASIONAL
• Analisis Network Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Menara Kudus
• ANALISIS PROSES GENTRIFIKASI PARIWISATA DENGAN PERSPEKTIF ELITE CAPTURE DI KALURAHAN BANGUNJIWO
• Analisis Respon Wisatawan terhadap Tourist Harassment di Destinasi Wisata Urban Jakarta: Pendekatan Menggunakan Model Stimulus-Organism-Response dan Teori Expectancy Disconfirmation
• Ekosistem Kewirausahaan Berbasis Budaya: Analisis Interaksi dalam Ekosistem Kewirausahaan pada Industri Tenun Ikat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
• INKLUSIVITAS BISNIS KAFE DALAM RANTAI NILAI PARIWISATA (Studi Komparasi pada Kafe Franchise dan Kafe Lokal di Kabupaten Sleman)
• Konflik Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Pengembangan Pariwisata di Wilayah Adat Pulau Lapang-Batang Kabupaten Alor
• KRISIS EKSISTENSI TEKSTIL: DEINDUSTRIALISASI DAN FRAGMENTASI KELEMBAGAAN (KASUS INDUSTRI TEKSTIL SUKOHARJO PERIODE WAKTU 2020-2024)
• PENGARUH KUALITAS INSTITUSI DALAM MENDORONG INOVASI PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA
• Pengelolaan Ekowisata Berbasis Komunitas Pada Wisata Danau Pading Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung
• Resistensi Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan Pariwisata Di Kampung Adat Naga Kabupaten Tasikmalaya
• SPILLOVER EFFECTS OF ECOTOURISM ON UBUD AREA IN THE PERSPECTIVE OF LAND-USE CHANGE

Pendidikan, Gender, dan Pembangunan Sosial (10 judul)

• ANALISIS KEBERLANJUTAN SOSIAL MELALUI SOCIAL LIFE CYCLE ASSESSMENT (S-LCA) PADA EARLY-STAGE PROJECT SMELTER NIKEL: STUDI KASUS PT BUMI MINERAL SULAWESI (BMS)
• Analisis Pengaruh Konteks Budaya Yogyakarta Terhadap Progresivitas Kesetaraan Gender (Studi di Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta)
• Evaluasi Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Khusus (ADik) Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua
• FENOMENOLOGI RANGER MPU UTEUN: ANALISIS MODAL SOSIAL PADA GERAKAN SOSIAL DALAM PERTAHANAN EKOSISTEM LEUSER
• Pendekatan Strategis dalam Memperkuat Inbound Mobility Perguruan Tinggi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia Maju 2045
• PERAN KOMUNITAS READ ALOUD JOGJA SEBAGAI UPAYA MELIBATKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ANAK
• Resistensi Pegawai Negeri Sipil Guru Dalam Merespon Kesenjangan Tambahan Penghasilan Pegawai : Studi Kasus Forum Komunukasi Guru Daerah Istimewa Yogyakarta
• Respon Guru dalam Perubahan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Kota Yogyakarta
• Strategi Sekolah dalam Merespon Perubahan Kurikulum Merdeka
• Studi Fenomenologi tentang Partisipasi Sosial Warga Difabel: Konfigurasi Konteks dan Peran Program Yayasan PINILIH di Sedayu, Bantul

Agraria, Tata Ruang, dan Infrastruktur (8 judul)

• Analisis Dampak Rencana Larangan Operasional Kapal Cepat Non Reguler Untuk Angkutan Penumpang Di Kalimantan Utara
• Analisis Dampak Restorative Justice pada Korban Kejahatan Jalanan Klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta
• ANALISIS KONFLIK AGRARIA DI PAPUA SELATAN: STUDI KASUS SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT ADAT SUKU AWYU DENGAN PERUSAHAAN KELAPA SAWIT
• ASIMETRI KUASA DAN MOBILISASI IMAJI DALAM PENGEMBANGAN GEOTHERMAL: STUDI SOCIOTECHNICAL IMAGINARIES PADA KAWASAN GUNUNG ARJUNO-WELIRANG KOTA BATU
• Inovasi Akar Rumput dalam Program Zero Waste di Jalur Pendakian Selo Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu
• Kualitas Public Sphere dalam Tagar #Gunungkidulmelawan dan Petisi Sebagai Upaya Perlawanan Terhadap Pembangunan Beach Club Milik Raffi Ahmad di Kawasan Karst Kabupaten Gunungkidul
• Pendekatan Perilaku dalam Administrasi Publik: Eksplorasi Nudging Pada Proses Pengambilan Keputusan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Padang
• Potensi Keberlanjutan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika: Arah Gerak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Politik Lokal, Pemilu, dan Desentralisasi (8 judul)

• Analisis Dampak Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Keberdayaan Perempuan di Kabupaten Morowali Utara
• ANALISIS SPASIAL TINDAK KEJAHATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• BAYANG POPULISME SANG BUPATI (STUDI KASUS KEGIATAN “SAMBANG WARGA” DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023-2024)
• DESENTRALISASI ASIMETRIS DAN TRANSFORMASI KONFLIK: STUDI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU PROVINSI PAPUA TENGAH
• Kiprah Perempuan Kei dalam Pengelolaan Bonding Social Capital sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik Banda Ely-Yarler di Kota Tual
• Mengurai kerawanan Pemilu Kota Makassar: studi pelaksanaan pilkada serentak pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Makassar tahun 2024
• Oligarchy & Social Movement dalam Pembangunan Centrepoint Of Indonesia (CPI) di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
• Pengaruh Kandungan Informasi Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Terpilihnya Kembali Petahana

Cara Memakai Daftar Ini

Menyalin judul apa adanya bukan cara yang tepat, dan pembimbing akan langsung mengenalinya. Berikut cara memanfaatkan daftar ini dengan benar.

Empat Syarat Judul yang Layak Diteliti

Spesifik. Sebutkan variabel, populasi, dan lokasi. “Analisis Pelayanan Publik” terlalu luas; “Analisis Responsivitas Pelayanan Pengaduan pada Aplikasi X di Kota Y” sudah jelas batasnya.

Terukur. Setiap konsep dalam judul harus punya cara pengukurannya. Judul yang menyebut “efektivitas” tanpa indikator yang jelas akan menyulitkan Anda di Bab III.

Terjangkau. Pastikan data dan responsnya benar-benar bisa Anda peroleh. Penelitian di satu dinas jauh lebih dapat dikerjakan daripada penelitian lintas provinsi.

Ada celahnya. Perhatikan pola dalam daftar ini — bila satu tema sudah muncul puluhan kali, Anda perlu sudut yang benar-benar baru untuk masuk ke sana.

Lima Cara Memodifikasi Judul

Bila menemukan judul yang menarik, ubah salah satu unsurnya agar penelitian Anda berbeda:

1. Ganti lokasi dan objek. Studi kasus di kabupaten lain menghasilkan temuan yang berbeda karena konteksnya berbeda.
2. Ganti teori atau pendekatan. Satu fenomena yang sama dapat dianalisis dengan kerangka implementasi kebijakan, tata kelola kolaboratif, atau ekonomi politik.
3. Ganti periode. Kebijakan yang diteliti pada masa pandemi dapat ditinjau ulang pada masa pemulihan.
4. Tambah atau ganti variabel. Masukkan variabel yang belum pernah diuji bersama.
5. Naikkan tingkat analisis. Dari deskriptif menjadi komparatif antardaerah, atau dari dua variabel menjadi analisis multivariat.

Membaca Pola dalam Daftar Ini

Perhatikan sebaran jumlah judul per tema. Tema dengan judul terbanyak menandakan bidang yang sudah ramai — Anda perlu kebaruan yang kuat untuk masuk. Sebaliknya, tema dengan judul paling sedikit justru menunjukkan ruang yang masih terbuka.

Perhatikan pula bahwa banyak judul memakai kata “pengaruh” dan “dampak”. Bila Anda mengikuti pola itu, pastikan desain penelitian Anda memang mampu menyimpulkan sebab-akibat. Penelitian potong lintang tidak dapat membuktikan pengaruh — kata yang tepat adalah “hubungan”. Penjelasannya ada di artikel desain penelitian cross sectional.

Langkah Setelah Judul Disetujui

1. Susun kerangka teori — untuk tema kebijakan, mulai dari teori kebijakan publik menurut para ahli.
2. Tentukan variabel dan definisi operasionalnya secara konsisten.
3. Pilih desain penelitian yang sesuai dengan pertanyaan penelitian Anda.
4. Tentukan uji statistik sejak Bab III berdasarkan skala data, bukan setelah melihat hasil — panduannya di artikel uji chi square untuk penelitian kesehatan.
5. Untuk tema keuangan daerah, pahami dulu konsep dasarnya melalui artikel belanja modal dan belanja pegawai.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bolehkah memakai judul dari daftar ini apa adanya? Sebagai titik awal boleh, tetapi wajib disesuaikan lokasi, objek, dan periodenya. Judul yang persis sama akan mudah terdeteksi.

Tema mana yang paling mudah dikerjakan? Tema dengan data yang terbuka dan responden terjangkau — umumnya pelayanan publik, manajemen ASN, dan keuangan daerah, karena dokumennya tersedia untuk publik.

Tema mana yang paling bernilai kebaruan? Tema dengan jumlah judul paling sedikit dalam daftar ini, serta topik yang menyangkut kebijakan yang baru berlaku.

Apakah judul ini bisa dipakai untuk universitas lain? Bisa. Judul-judul ini adalah gambaran arah riset administrasi publik di Indonesia secara umum, bukan hanya UGM.

Bagaimana bila judul saya ternyata mirip dengan yang sudah ada? Justru bagus — artinya topik Anda relevan. Yang perlu Anda lakukan adalah menegaskan pembedanya: lokasi, teori, periode, atau tingkat analisis.

Penutup

Daftar ini paling berguna bila dibaca sebagai peta, bukan katalog. Perhatikan tema mana yang sudah padat dan mana yang masih lapang, lalu tempatkan rencana penelitian Anda di antara keduanya.

Yang menentukan kualitas penelitian bukan judulnya, melainkan konsistensi dari judul sampai simpulan: judul menentukan variabel, variabel menentukan instrumen, instrumen menentukan skala data, dan skala data menentukan analisis.

Bila Anda memerlukan pendampingan dalam menyusun kerangka penelitian atau menentukan metode analisis, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.