Teori Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Apa Itu Kebijakan Publik

Menurut Adam A. Anyebe, in Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict (Third Edition) , 2022, yang menjelaskan kebijakan publik sama tuanya dengan keberadaan pemerintahan. Apa pun bentuk pemerintahannya—oligarki, monarki, atau demokrasi—

kebijakan publik telah dirumuskan dan dilaksanakan sebagai respons terhadap berbagai tuntutan masyarakat.

Tidak ada kesepakatan yang dapat ditemukan pada definisi yang tepat dari kebijakan publik. Meskipun demikian, upaya telah dilakukan oleh para sarjana untuk mendefinisikannya. 

Dye (1981) , misalnya, berpendapat bahwa kebijakan publik adalah apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini mencakup semua tindakan dan tidak adanya tindakan pemerintah sebagai kebijakan publik. Mengandalkan aspek fungsional kebijakan publik, penulis memberikan definisi yang terlalu umum untuk meremehkan kompleksitas dalam formulasi, implementasi, dan evaluasinya. Definisi seperti itu mungkin cukup untuk wacana biasa, tetapi jelas tidak memadai untuk analisis sistematis kebijakan publik, oleh karena itu definisi yang lebih tepat diperlukan untuk menyusun pemikiran kita dan untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif satu sama lain. 

Friedrich (1963) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang menyediakan peluang dan hambatan yang kebijakan tersebut diusulkan untuk digunakan dan diatasi dalam upaya untuk mencapai tujuan dan mewujudkan tujuan atau maksud.

Demikian pula, Birkland (2011) mendefinisikan kebijakan publik adalah pernyataan pemerintah—pada tingkat apa pun—tentang apa yang ingin dilakukannya terhadap masalah publik.

Menurut C. Paton dalam Jurnal International Encyclopedia of Public Health 2008, Pages 211-225, disebutkan bahwa kebijakan publik adalah:

Definisi dari kebijakan publik adalah apa yang dilakukan pemerintah. Ini memberi penekanan pada publik dan kebijakan: Kebijakan dapat digunakan dalam kaitannya dengan organisasi mana pun, publik atau swasta (misalnya, kebijakan perusahaan adalah mengkhususkan diri pada barang-barang mewah). Namun, kita perlu melampaui definisi pragmatis tersebut untuk mengurai dan mengkaji konsep tersebut.

Kebijakan berasal dari bahasa Yunani polis, yang berarti kota atau lebih relevan negara-kota dan juga memunculkan istilah polity, yaitu, unit politik pemerintahan sendiri atau bagian politik dari suatu masyarakat, yaitu, (dalam istilah klasik) negara. Kebijakan berarti statecraft dari negara (modern). Secara etimologis, kebijakan terkait erat dengan politik.

Karena kebijakan publik tertanam dalam politik – politik yang diwujudkan oleh pemerintah, politik mereka yang menasihati pemerintah, ideologi politik yang membentuk ide-ide politik seseorang, struktur politik yang diperlukan untuk meloloskan undang-undang, dan struktur serta personel administratif, manajerial, dan sosial yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan (yaitu, untuk menghasilkan hasil sosial dari keluaran kebijakan).

Dalam bahasa Prancis, misalnya, la politique dapat berarti politik atau kebijakan; keduanya tidak dibedakan ( Hill, 1997 ).

Dalam bahasa Inggris tradisional yang mengacu pada pendekatan tradisional Inggris terhadap statecraft, di sisi lain, kata tersebut sering hilang: Ada politik, di satu sisi, dan administrasi, di sisi lain. Oleh karena itu, subdisiplin akademis, administrasi publik, yang bertahan hingga hari ini, bahkan di zaman ketika dunia nyata agak meremehkan administrasi, beralih terlebih dahulu ke manajemen dan kemudian ke kepemimpinan. Administrasi publik tetap ada, tidak diragukan lagi, sebagian karena konvensi (lihat misalnya penyebaran MPA – gelar Magister Administrasi Publik – dari Amerika Serikat ke seluruh dunia – bahkan ketika pokok bahasannya adalah bisnis, manajemen, dan kepemimpinan modern). Namun hal ini juga bisa terjadi karena ada skeptisisme yang sehat di beberapa bagian akademisi tentang apakah kita harus menggabungkan konsep manajemen dan kepemimpinan (yang berasal dari sektor swasta) dengan keseluruhan tatanan pemerintahan dan hasilnya – yang mungkin bisa disebut administrasi publik dengan tingkat akurasi tertentu ( Hood dan Scott, 2000 ).

 

Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Dengan ruang lingkup kebijakan publik, yang kami maksud adalah perhatian utama kebijakan publik sebagai suatu kegiatan dan sebagai suatu disiplin ilmu. Sebagian besar negara maju dan berkembang telah melakukan studi tentang perumusan kebijakan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi dari waktu ke waktu. Studi kebijakan publik menjadi signifikan selama Depresi Besar tahun 1930-an dan sepanjang periode pasca-Perang Dunia Kedua. Pengalaman Depresi Besar, selain dari hal-hal lain, memiliki satu efek yang sangat besar. Kepercayaan pada negara laissez faire, negara yang tidak memihak dan tidak secara aktif campur tangan dalam kehidupan ekonomi untuk mengendalikan fungsi pasar, terguncang. Sejak saat itu, intervensi negara dalam sistem pasar di mana pun dan kapan pun diperlukan telah menjadi fitur normal negara-negara kapitalis. Misalnya, intervensi ini terjadi selama krisis ekonomi dunia 2008.

Seperti yang kita ketahui sifat kebijakan ini telah berubah dari satu negara ke negara lain dan peran negara dalam proses kebijakan publik juga telah berubah. Tekanannya adalah untuk mengasimilasi pembuatan kebijakan publik dalam lingkungan yang berubah; pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tantangan pembangunan baru seperti pandemi Covid-19, yang telah menghancurkan seluruh dunia, menyerukan intervensi pemerintah aktif dalam kehidupan ekonomi warga negara. Studi kebijakan publik menjadi penting karena untuk mengasimilasi pengetahuan baru ke dalam mesin pembuatan kebijakan dengan cepat dan hati-hati, lingkungan politik, ekonomi, dan sosial budaya perlu dianalisis. Karena pembuatan kebijakan publik memutuskan pedoman atau tindakan utama yang diarahkan ke masa depan, terutama melalui badan pemerintah dan secara formal bertujuan untuk mencapai apa yang menjadi kepentingan publik melalui cara terbaik yang memungkinkan, studi kebijakan publik memerlukan analisis sistematis dari kegiatan pemerintah.

 

Analisis Biaya-Manfaat Lingkungan dalam Kebijakan Publik

Bagaimana Analisis Biaya-Manfaat meningkatkan proses analisis kebijakan?

Bagaimana Analisis Biaya-Manfaat dapat memberikan kontribusi pada ‘basis bukti’ yang kuat untuk pengambilan keputusan di sektor publik?

1. Analisis Biaya-Manfaat dapat memperjelas pertimbangan yang dihadapi para pembuat keputusan , misalnya, dalam hal meningkatkan sejauh mana suatu negara menghasilkan listrik dari sumber energi terbarukan dan berapa banyak yang dibayarkan untuk listrik; atau antara berinvestasi pada jalan raya atau rumah sakit baru.
2. Dengan menerapkan kriteria Kaldor–Hicks secara konsisten, Analisis Biaya-Manfaat memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat berkontribusi dalam peningkatan tingkat kesejahteraan rata-rata dari waktu ke waktu di kalangan pemilih.
3. Jika seseorang percaya bahwa tindakan pemerintah harus didasarkan pada preferensi pemilih, maka Analisis Biaya-Manfaat menyediakan cara untuk mengukur dan mewakili hal tersebut sebagai bagian dari pengambilan keputusan.
4. Penerapan Analisis Biaya-Manfaat pada pengambilan keputusan pemerintah dapat meningkatkan efektivitasnya.
5. Jika nilai standar diadopsi untuk parameter utama Analisis Biaya-Manfaat (seperti nilai kehidupan statistik, nilai pengurangan emisi CO2 _, dan tingkat diskonto sosial), Analisis Biaya-Manfaat dapat memastikan konsistensi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.
6. Analisis Biaya-Manfaat dapat mengidentifikasi ‘nilai peralihan’ untuk pilihan tertentu. Seberapa tinggi harga minyak harus naik sebelum investasi dalam bentuk baru penggunaan kembali endapan minyak yang habis secara ekonomi menjadi hemat biaya
7. Analisis Biaya-Manfaat merupakan cara untuk mendorong orang agar berpikir, mendeskripsikan, dan kemudian mengukur berbagai dampak dari berbagai kebijakan dan proyek secara konsisten. Pada prinsipnya, hal ini dapat dilakukan dengan cara yang sangat transparan yang mendorong perdebatan mengenai parameter penting dari sebuah keputusan.
8. Analisis Biaya-Manfaat dapat menjadi kerangka kerja yang sangat berguna untuk menyajikan informasi mengenai keuntungan dan kerugian dari berbagai pilihan untuk kebijakan pemerintah dan pengelolaan lingkungan.
9. Proses Analisis Biaya-Manfaat dapat mengungkap informasi penting apa mengenai dampak yang mungkin terjadi dari suatu kebijakan baru yang saat ini belum ada, dan seberapa sensitif rekomendasi untuk melanjutkan atau tidak terhadap konten informasi yang hilang ini.

 

 

Mengapa kita perlu mempelajari kebijakan publik? Memahami teori kebijakan publik sangat krusial karena beberapa alasan:

• Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Teori memberikan kerangka berpikir yang sistematis untuk menganalisis masalah publik, mengevaluasi alternatif solusi, dan memilih kebijakan yang paling efektif dan efisien.
• Evaluasi Kebijakan: Dengan memahami teori, kita dapat mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dengan lebih objektif. Kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat.
• Prediksi Dampak Kebijakan: Teori membantu kita memprediksi potensi dampak suatu kebijakan sebelum diimplementasikan. Hal ini memungkinkan kita untuk mengantisipasi masalah yang mungkin timbul dan mengambil tindakan pencegahan.
• Perbaikan Kebijakan: Teori memberikan masukan untuk memperbaiki kebijakan yang sudah ada atau merancang kebijakan baru yang lebih baik.
• Partisipasi Publik: Pemahaman yang baik tentang teori kebijakan publik memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan.

Dari ulasan singkat di atas kali ini IDtesis yang merupakan Jasa Pembuatan Disertasi, Tesis, Skripsi akan memberikan wawasan seputar kebijakan publik yang nantinya dapat anda jadikan sebagai bahan refrensi.

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu  maupun untuk melakukan tidakan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memengang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Berikut adalah definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik.

1. Thomas R. Dye (1981)

Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.

2. Easton (1969)

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

3. Dye (1978)

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Whatever governments choose to do or not to do.”, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda.

Dia juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

4. David Easton

Mendefinisikan public policy sebagai : “The authoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only theg overnment can authoritatively act on the ‘whole’ society, and everything the government choosed do or not to do result in the allocation of values.” Maksudnya, public policy tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-alasan yang harus dipertanggungjawabkan.

5. Chief J.O. Udoji (1981)

Mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai “ An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.” Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures (Hakim, 2002).

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi

1. pembuatan kebijakan,
2. pelaksanaan dan pengendalian, serta
3. evaluasi kebijakan.

6. Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung.

Penetapan dan penerapan kebijakan publik dan instrumen kebijakan memerlukan serangkaian langkah, yang biasanya dipertimbangkan secara berurutan, yang membentuk sebuah ‘proses pembuatan kebijakan’, ‘proses kebijakan’ yang lebih luas atau ‘siklus kebijakan’. Yang terakhir mengekspresikan realitas secara lebih akurat karena setiap langkah terhubung dengan langkah berikutnya yang membentuk “putaran atau siklus yang kompleks … [tanpa] awal atau akhir yang pasti”

1. penyusunan agenda,
2. formulasi kebijakan,
3. adopsi kebijakan,
4. implementasi kebijakan, dan
5. penilaian kebijakan.

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut:

Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.

1. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
2. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
4. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
5. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
6. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

Demikian artikel yang membahas Mengenai Teori Kebijakan Publik, Tingkatan Kebijakan Publik, Dan Formulasi Kebijakan. Semga artikel ini dapat bermanfaat bagi anda.

Artikel Terkait

• Daftar Judul Tesis Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023
• Kumpulan Judul Contoh Tesis Magister Administrasi Publik
• Kumpulan Judul Contoh Tesis E-GOVERNMENT dan SMART CITY

Artikel Yang Terkait :

• New Public Management Theory dan Alasan Kegagalan Penerapan NPM
• Makalah Teori Administrasi Negara
• Paradigma Administrasi Negara
• Makalah Administrasi Negara
• Prinsip Administrasi Henry Fayol

Incoming search terms:

• teori kebijakan publik
• teori kebijakan
• teori teori kebijakan publik