Teori Kebijakan Publik Menurut Para Ahli: Pengertian, Tingkatan, dan Tahapan

Ditinjau oleh: Wikan Tyas

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan dalam menanggapi persoalan yang berkembang di masyarakat. Para ahli mendefinisikannya secara berbeda-beda — Dye menekankan pilihan tindakan pemerintah, Easton menekankan pengalokasian nilai yang mengikat, sementara Chandler dan Plano menekankan pemanfaatan sumber daya untuk memecahkan masalah publik. Artikel ini merangkum definisi para ahli, tingkatan kebijakan publik di Indonesia, tahapan siklus kebijakan menurut Dunn, serta proses formulasinya — bahan yang lazim dibutuhkan untuk Bab II skripsi dan tesis Administrasi Publik.

Apa Itu Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut public policy, yaitu aturan yang mengatur kehidupan bersama, wajib ditaati, dan mengikat seluruh warga. Setiap pelanggaran dikenai sanksi sesuai bobotnya, dan sanksi itu dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang.

Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu diatur, isu tersebut diformulasikan menjadi kebijakan publik oleh pejabat yang berwenang. Begitu ditetapkan — entah sebagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah — kebijakan publik itu berubah menjadi hukum yang mengikat.

Perlu dicatat bahwa tidak ada kesepakatan tunggal mengenai definisi kebijakan publik. Keragaman inilah yang justru perlu Anda tampilkan di Bab II: bukan memilih satu definisi lalu mengabaikan sisanya, melainkan memperlihatkan spektrumnya lalu menetapkan definisi mana yang Anda pakai beserta alasannya.

Definisi Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Thomas R. Dye (1981)

Kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini terkenal karena ringkas dan luas — ia mencakup tindakan sekaligus ketiadaan tindakan pemerintah.

Dye menegaskan bahwa sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah pun termasuk kebijakan publik, karena dampaknya bisa sama besar dengan yang dilakukan.

Catatan kritis: justru keluasan itu yang menjadi kelemahannya. Definisi ini terlalu umum untuk analisis sistematis karena tidak menangkap kerumitan proses formulasi, implementasi, dan evaluasi. Menyebutkan kritik ini di Bab II akan memperlihatkan Anda membaca secara kritis, bukan sekadar menyalin.

David Easton (1969)

Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, yang keberadaannya mengikat.

Penekanan Easton terletak pada kata otoritatif: hanya pemerintah yang dapat bertindak secara mengikat atas keseluruhan masyarakat. Definisi ini cocok dipakai bila penelitian Anda menyoroti kewenangan dan legitimasi.

Charles O. Jones (1977)

Kebijakan publik dipandang sebagai kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu yang hanya diubah sedikit demi sedikit.

Definisi ini mewakili pandangan inkremental. Berguna bila penelitian Anda membahas kebijakan yang bersifat penyempurnaan program lama, bukan terobosan baru.

Chandler dan Plano (1988)

Kebijakan publik adalah pemanfaatan strategis atas sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau masalah pemerintah.

Keduanya menambahkan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk intervensi berkelanjutan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung, agar mereka dapat hidup layak dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Definisi ini paling cocok untuk penelitian bertema keadilan sosial, pemberdayaan, atau program bantuan.

Carl J. Friedrich (1963)

Kebijakan publik adalah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu — lingkungan yang menyediakan peluang sekaligus hambatan — dalam upaya mencapai tujuan tertentu.

Friedrich memasukkan unsur lingkungan sebagai faktor pembentuk kebijakan. Berguna bila penelitian Anda menyoroti konteks daerah atau hambatan pelaksanaan.

Thomas Birkland (2011)

Kebijakan publik adalah pernyataan pemerintah pada tingkat mana pun mengenai apa yang hendak dilakukannya terhadap suatu masalah publik.

Chief J.O. Udoji (1981)

Kebijakan publik adalah tindakan bersanksi yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Tabel Ringkas Perbandingan Definisi

Tabel ini dapat Anda pakai untuk memilih definisi yang paling sejalan dengan rumusan masalah, bukan sekadar mengambil yang pertama ditemukan.

Tingkatan Kebijakan Publik di Indonesia

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dibedakan menjadi tiga: kebijakan umum atau strategi, kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional.

Khusus dalam konteks Indonesia, Lembaga Administrasi Negara (1997) membagi tingkatan kebijakan sebagai berikut.

Kebijakan Nasional

Kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945.

Berwenang menetapkan: MPR, Presiden, dan DPR. Bentuk peraturannya: UUD, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Kebijakan Umum

Kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang untuk mencapai tujuan nasional.

Berwenang menetapkan: Presiden. Bentuk peraturannya: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden.

Kebijakan Pelaksanaan

Penjabaran kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu.

Berwenang menetapkan: menteri, pejabat setingkat menteri, dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Bentuk peraturannya: Peraturan, Keputusan, dan Instruksi pejabat bersangkutan.

Tabel Tingkatan Kebijakan

Pembagian ini sangat berguna untuk menentukan objek penelitian Anda. Penelitian tingkat nasional menuntut akses data yang berbeda dari penelitian tingkat pelaksanaan di satu dinas daerah — dan bagi mahasiswa, tingkat pelaksanaan biasanya jauh lebih terjangkau.

Tahapan Siklus Kebijakan Publik Menurut Dunn

Menurut Dunn (1994), analisis kebijakan merupakan serangkaian aktivitas yang bersifat politis dan tersusun sebagai tahap-tahap yang saling bergantung.

Penetapan dan penerapan kebijakan menempuh lima tahap yang membentuk siklus:

1. Penyusunan agenda — masalah bersaing untuk masuk ke agenda kebijakan. Sebagian masuk, sebagian tidak tersentuh, sebagian ditunda.
2. Formulasi kebijakan — masalah yang masuk agenda dibahas oleh para pembuat kebijakan.
3. Adopsi kebijakan — alternatif yang dipilih ditetapkan secara resmi.
4. Implementasi kebijakan — kebijakan dijalankan oleh aparat pelaksana.
5. Penilaian kebijakan — hasil dan dampaknya dievaluasi.

Disebut siklus karena tiap tahap terhubung dengan tahap berikutnya dan membentuk putaran tanpa awal maupun akhir yang pasti. Hasil penilaian pada tahap kelima menjadi masukan bagi penyusunan agenda berikutnya.

Dua tahap terakhir adalah yang paling banyak diteliti mahasiswa. Untuk pembahasan mendalam mengenai tahap penilaian, lihat artikel teori evaluasi kebijakan publik.

Proses Formulasi Kebijakan

Tahap formulasi dapat dirinci menjadi tujuh langkah:

1. Pengkajian persoalan — menemukan dan memahami hakikat masalah, lalu merumuskannya dalam hubungan sebab-akibat.
2. Penentuan tujuan — menetapkan sasaran yang hendak dicapai kebijakan.
3. Perumusan alternatif — menyusun sejumlah pilihan pemecahan masalah.
4. Penyusunan model — menyederhanakan kenyataan ke dalam hubungan kausal, dapat berupa model skematik, matematika, fisik, atau simbolik.
5. Penentuan kriteria — menetapkan tolok ukur penilaian alternatif, dapat berupa kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administratif, atau peran serta masyarakat.
6. Penilaian alternatif — menilai tiap alternatif berdasarkan kriteria untuk mengetahui efektivitas dan kelayakannya.
7. Perumusan rekomendasi — menyusun rekomendasi berdasarkan alternatif yang paling optimal dengan dampak sekecil mungkin.

Dari sudut manajemen, keseluruhan proses kerja kebijakan publik dapat diringkas menjadi tiga kegiatan: pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi kebijakan.

Ruang Lingkup Studi Kebijakan Publik

Studi kebijakan publik mencakup perumusan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan.

Bidang ini menjadi penting sejak Depresi Besar tahun 1930-an. Peristiwa itu mengguncang kepercayaan pada negara laissez faire — negara yang tidak campur tangan dalam kehidupan ekonomi. Sejak saat itu, intervensi negara dalam sistem pasar menjadi ciri normal negara-negara kapitalis, sebagaimana terlihat pada krisis ekonomi 2008 dan pandemi Covid-19.

Karena pembuatan kebijakan menentukan tindakan yang diarahkan ke masa depan, studi kebijakan publik menuntut analisis sistematis atas lingkungan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Mengapa Teori Kebijakan Publik Perlu Dipelajari

• Pengambilan keputusan yang lebih baik — teori menyediakan kerangka sistematis untuk menganalisis masalah publik dan menilai alternatif solusi.
• Evaluasi yang lebih objektif — teori membantu menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan beserta faktor yang memengaruhinya.
• Prediksi dampak — teori membantu memperkirakan dampak sebelum kebijakan dijalankan.
• Perbaikan kebijakan — teori memberi masukan untuk menyempurnakan kebijakan yang ada.
• Partisipasi publik — pemahaman teori memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam proses kebijakan.

Cara Memakai Teori Ini di Bab II Skripsi

Susun dengan urutan berikut:

1. Pengertian kebijakan publik secara umum
2. Definisi menurut beberapa ahli — sertakan minimal tiga, jangan hanya satu
3. Definisi yang Anda pakai beserta alasannya
4. Tingkatan kebijakan, untuk memosisikan objek penelitian Anda
5. Tahapan kebijakan, untuk memosisikan fokus penelitian Anda
6. Keterkaitan teori dengan variabel yang Anda teliti

Poin ketiga dan keenam yang paling sering terlewat. Jangan berhenti pada memaparkan definisi — nyatakan secara tegas definisi mana yang Anda gunakan, dan jelaskan bagian teori mana yang mendasari hubungan antarvariabel dalam penelitian Anda.

Panduan menyusun bagan hubungan antarvariabel tersedia di artikel kerangka konsep dan hipotesis penelitian, sedangkan pemilihan desain penelitiannya dibahas di desain penelitian cross sectional.

Bacaan Lanjutan

• Teori Evaluasi Kebijakan Publik — pembahasan mendalam tahap penilaian kebijakan
• Teori Administrasi Umum — landasan administrasi yang menaungi kebijakan publik
• New Public Management Theory dan Alasan Kegagalan Penerapan NPM — paradigma pengelolaan sektor publik
• Paradigma Administrasi Negara — perkembangan paradigma keilmuan
• Teori Organisasi Menurut Para Ahli — organisasi sebagai pelaksana kebijakan
• Pengertian Desentralisasi Menurut Para Ahli — relevan untuk kebijakan daerah
• Daftar Judul Tesis Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada — contoh judul siap kembang

Penutup

Teori kebijakan publik menawarkan banyak definisi, dan keragaman itu bukan kelemahan melainkan cerminan luasnya bidang ini. Yang menentukan kualitas Bab II Anda bukanlah banyaknya definisi yang dikutip, melainkan ketegasan Anda memilih satu definisi sebagai pijakan dan konsistensi memakainya sampai bab terakhir.

Bila Anda mengalami kesulitan menyelaraskan teori dengan kerangka konsep atau menentukan fokus penelitian, layanan bimbingan penulisan IDTESIS dapat membantu Anda menyusunnya bersama pendamping berpengalaman.

 

Incoming search terms:

• teori kebijakan publik
• teori kebijakan
• teori teori kebijakan publik