HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com

Contoh Tesis Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2020

CONTOH TESIS NO.1 Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP, responsivitas pemerintah Kota Gorontalo tinggi dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, masyarakat menerima dan mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan P2KP di Kota Gorontalo.

 

BAB I

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo, mengetahui dan menganalisis tingkat responsivitas pemerintah kota Gorontalo dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, mengetahui dan menganalisis tingkat keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan program penanggulangan kemiskinan, dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo.

 

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara dan  focus group discussion (FGD).

 

CONTOH TESIS NO.2 Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung

Abstrak

P2KP hadir untuk melaksanakan amanat Program Pembangunan Nasional yang menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas mendesak untuk segera ditangani. P2KP membawa paradigma baru bahwa untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan diperlukan suatu pendekatan yang berbasis pada prinsip prinsip pemberdayaan komunitas sehingga dalam proses pelaksanaan program perlu dilakukan upaya upaya tertentu yang harus dilakukan oleh komunitas itu sendiri dengan sasaran utama adalah masyarakat miskin di tingkat kelurahan di perkotaan. Usaha mendorong kemandirian dan kemitraan masyarakat bersama Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan Indonesia telah dilakukan melalui P2KP tahap pertama, kedua, dan ketiga, yang kemudian dilanjutkan menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

 

BAB I                 

Masalah sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan, seperti kekurangan makanan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, gizi buruk, dan lain-lain. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang kompleks dan multidimensi sehingga untuk mengatasinya diperlukan suatu upaya kolektif dari pemerintah dan masyarakat dalam menyusun dan menerapkan strategi yang komprehensif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Untuk wilayah perkotaan, upaya itu diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

 

Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

 

CONTOH TESIS NO.3 Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sastrodirjan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan dan telah berhasil mengubah tingkat kesadaran masyarakat serta meningkatkan pemahaman tentang peran pembangunan di masyarakatnya. Temuan yang didapat adalah adanya perubahan kesadaran masyarakat terhadap responden tidak terkait usia, tingkat pendidikan dan perannya dalam PNPM, melainkan berhubungan seks, dimana peran dan keterlibatan perempuan masih rendah dan belum cukup untuk mendukung pembangunan yang optimal. di tingkat komunitas.

 

BAB I

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui upaya pembelajaran agar mampu mengelola dan bertanggung jawab atas program-program pembangunan di masyarakat. Pembelajaran dilaksanakan dalam rangkaian pengembangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan PNPM Perkotaan ditinjau dari aspek pemberdayaan masyarakat Desa Sastrodirjan, dengan tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menilai sikap dan pandangan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dan mengkaji pemberdayaan masyarakat. tingkat pemberdayaan.

 

Teknik Analisis

Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deduktif dan deskriptif kuantitatif.

 

CONTOH TESIS NO.4 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA (Studi Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kota Semarang)

Abstrak

Dalam perkembangan paradigma pembangunan, dewasa ini pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan manusia. Puncak kesadaran manusia adalah ketika sudah sampai pada keyakinan bahwa tujuan hidupnya adalah untuk membangun harkat dan martabat sebagai kaum miskin dan tertindas. Oleh karena itu pembangunan manusia dipandang sebagai cara yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah adalah keterbatasan anggaran untuk memenuhi hak-hak dasar warga Negara, sehingga diperlukan kemauan politik  yang kuat dari pemerintah serta membangun kemitraan dan kerjasama kelembagaan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.

 

BAB I

Pengalaman lapangan banyak memberikan gambaran bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat sering menimbulkan resistensi tidak saja pada pejabat pelaksana kebijakan tetapi    juga sinergi kelembagaan program dengan pemerintah daerah serta kelompok sasaran,        sehingga kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Sementara itu   keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada berbaga faktor yang mempengaruhi,  termasuk dalamnya adalah pemahaman kebijakan oleh semua pihak yang terlibat   dalam pelaksanaan kebijakan dan penerimaan secara sadar  oleh masyarakat.

 

Teknik Analisis

Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif

 

CONTOH TESIS NO.5 STUDI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN-REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MASYARAKAT DAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (P2KP-REKOMPAK) DI KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA

Abstrak

Tujuan dari proyek ini tidak hanya sekedar membangun rumah, tetapi lebih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama membangun komunitasnya sendiri. Penelitian ini mencoba menilai efektivitas pelaksanaan proyek yang ditinjau dari empat aspek yaitu sasaran, kelembagaan, pembangunan rumah, dan administrasi – keuangan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek P2KP-REKOMPAK efektif di semua aspek. Padahal tujuan pemberdayaan masyarakat belum karena dominannya peran BKM dan fungsi musyawarah (tercapai) belum maksimal.

 

BAB I

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan – Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman Masyarakat (P2KP-REKOMPAK) merupakan proyek yang didanai Bank Dunia yang bertujuan untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi permukiman korban gempa di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Melalui proyek tersebut akan dibangun rumah sebanyak 4.080 unit.

 

Teknik Analisis

Penelitian dilakukan dari tanggal 15 Desember 2006 sampai dengan 15 Januari 2007 di 15 desa di Kabupaten Bantul dengan metode survei. Di setiap desa dipilih secara acak tiga orang responden yang terdiri dari satu orang mewakili BKM dan dua orang KSMP. Sedangkan desa lokasi sampel ditentukan secara purposive berdasarkan kemiskinan rumah yang paling banyak mengalami kerusakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kuisioner dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait dengan proyek, yaitu kepala desa, fasilitator, koordinator lapangan, dan ketua tim DMC yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek di Yogyakarta.

 

CONTOH TESIS NO.6 EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Abstrak

Pemerintah kota Balikapapan dalam menyikapi isu kemiskinan telah memiliki perhatian yang sangat serius, melalui bukti dengan dibuatnya peraturan daerah nomor 8 tahun 2004 yang memayungi upaya pemerintah kota Balikpapan dalam penanggulangan kemiskinan. Seiring berjalannya waktu, niscaya akan adanya dinamika lingkungan dalam isu kemiskinan terjadi. Tuntutan kebutuhan strategi penanggulangan kemiskinan diharuskan dapat menjawab permasalahan kemiskinan yang terjadi di daerah. Dengan demikian, keberadaan peraturan daerah yang mengatur penanggulangan kemiskinan di kota Balikpapan perlu diuji signifikansinya terhadap permasalahan kemiskinan melalui sudat pandang kajian evaluasi kebijakan publik. Sehingga relevansi keberadaan peraturan daerah penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dinilai sejauhmana keberhasilannya. Dan selanjutnya akan memunculkan modifikasi atau perubahan kebijakan yang dapat menjawab permasalahan kemiskinan di kota Balikpapan, saat ini dan yang akan datang.

 

BAB I

Kemiskinan merupakan suatu permasalah yang sangat krusial yang dihadapi oleh suatu bangsa atau negara. Hal ini sudah menjadi suatu isu publik yang harus diambil alih oleh pemerintah yang memiliki otoritas dalam membuat kebijakan. Oleh karena itu negara harus memberikan intervensi melalui kebijakannya untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Kebijakan publik ialah suatu tindakan atau tidak bertindak yang diambil oleh yang memiliki otoritas publik- biasanya pemerintah- untuk mengatasi masalah tertentu atau serangkaian masalah (Nugroho, 2009).

 

Teknik Analisis

Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif

 

CONTOH TESIS NO.7  UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL (Belajar dari Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak)

Abstrak

Pemerintah membuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang mempengaruhi masyarakat. Membuat kebijakan berarti memutuskan apa yang menjadi dan bukan masalah, memilih masalah mana yang akan dipecahkan, dan memutuskan bagaimana menyelesaikannya untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Program P2KP (Urban Poverty Project), salah satu program untuk mengatasi masalah kemiskinan di perkotaan. Program P2KP melaksanakan pengentasan kemiskinan di perkotaan berdasarkan tiga pilar pemberdayaan. Pertama, pemberdayaan fisik; kedua, pemberdayaan ekonomi; ketiga, pemberdayaan sosial. Studi tersebut menemukan bahwa program P2KP berhasil dilaksanakan dalam pemberdayaan fisik dan sosial. Perlu diteliti lebih lanjut untuk menjawab bahwa program pemberdayaan ekonomi tidak berhasil dilaksanakan.

 

BAB I

P2KP adalah program penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang memiliki pendekatan integratif, yakni dilakukan dengan memadukan antara daya fisik, ekonomi, dan sosial (lihat Gambar 1.1). Filosofi pemberdayaan lebih diarahkan pada proses pembelajaran warga miskin dengan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku kelompok miskin secara lebih konstruktif. Sebetulnya P2KP bukanlah satu-satunya program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di perkotaan. Ada beberapa program yang sebelumnya telah berjalan, seperti Kampung Improvement Programme (KIP), Community Based Development (CBO), Pembangunan Perumahan Bertumpu pada Kelompok (P2BPK), dan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Raskin). Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dirancang sebagai suatu program yang menggunakan pendekatan pembelajaran dan pemberdayaan kepada warga masyarakat miskin. Dengan demikian, dua aspek ini selalu menjadi orientasi dari keseluruhan proses kegiatan P2KP.

 

Teknik Analisis

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling. Informan yang ditentukan dalam penelitian dibagi dalam tiga kelompok (triangulation), yaitu; unsur pemerintah, unsur tokoh masyarakat dan unsur kelompok masyarakat itu sendiri (khususnya yang miskin). Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data adalah sebagai berikut: (1) Melakukan telaah data, yaitu berupa penyajian hasil data secara menyeluruh, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi, (2) Reduksi data, (3) Penyusunan ke dalam satuan-satuan, (4) Kategorisasi, (5) Pemeriksaan keabsahan data, yaitu upaya menentukan data yang masuk memenuhi syarat penelitian atau belum, sehingga kalau belum maka dapat disempurnakannya, dan (6) analisa dan penafsiran data berdasar teori dan konsep yang digunakan

 

CONTOH TESIS NO.8  PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN PADA PEDAGANG SEKTOR INFORMAL DI KOTA SEMARANG

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peran modal sosial dalam merespon masyarakat miskin perkotaan pada masyarakat pedagang sektor informal di Kota Semarang berdasarkan kantong sektor informal sebagai pedagang di Jalan Gajah Mada Semarang, Pasar Kobong, dan pasar burung Citarum. dari penelitian ini adalah 1) Pengkategorian kerjasama yang dilakukan pada komunitas pedagang sektor informal masyarakat miskin perkotaan dapat dibedakan menjadi gabungan kategorisasi rendah, sedang dan sedang. Pengkategorian kerjasama ini didasarkan pada sejauh mana mereka mampu memupuk permodalan yang dapat digunakan sebagai modal kerja dari tingkat tinggi. Interaksi sangat jarang yang sering dilakukan sedangkan koperasi rendah, 2) Pedagang lebih memilih sektor informal dalam bentuk koperasi informal, 3) Ditemukan dugaan alasan untuk tidak mengembangkan koperasi pada komunitas pedagang sektor informal. 4) Dalam penelitian ini dapat dibuat kategorisasi “tolong bantu” pada komunitas pedagang informal. 5) kekompakan komunitas pedagang informal dapat dikategorikan sebagai sektor tinggi. Kondisi ini terlihat dari anggapan saya (anggota komunitas) dan Anda (bukan anggota).

BAB I

Pedagang sektor informal memiliki peluang yang lebih besar bila telah berdaya dibandingkan dengan profesi lain dalam mobilitas vertikal di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, berdasarkan data BPS tahun 1996-2008, kondisi masyarakat miskin di Indonesia selalu berfluktuasi dengan kisaran antara 1% hingga 5%, hingga naik atau turun di garis kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan belum adanya rumusan penanggulangan kemiskinan.

Teknik Analisis

Responden penelitian ini adalah pedagang sektor informal yang dapat mewakili analisis data, dan responden yang dapat memberikan informasi tambahan terkait dengan sektor perdagangan informal. Analisis data menggunakan qda weft

 

CONTOH TESIS NO.9 PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN DI PROVINSI LAMPUNG

Abstrak

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan terhadap kemiskin perkotaan di Provinsi Lampung adalah sebagai representasi asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat (Kementrian Sosial RI) kepada pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaaan dan pelaksanaan bantuan sosial di Provinsi Lampung dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskin perkotaan di Provinsi Lampung ada 3 diantaranya: Minimnya pengetahuan kelompok KUBE di Hikmah Wati Provinsi Lampung dalam pembuat rekening untuk kepentingan bersama yang menghabiskan waktu cukup lama, bahasa terkadang saat sosialisasi dan evaluasi seksi pemberdayaan fakir miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung mengalami kesulitan interaksi dengan anggota KUBE karena mereka terkadang masih sering menggunakan bahasa suku atau bahasa daerah masing, dana yang dialokasikan kepada KUBE untuk tujuan kesejahteraan hidup sering di salah gunakan Saran yang dapat diberikan penulis dalam permasalahan yang dibahas, yakni : Memaksimalkan sosialisasi tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan tata cara pelaksanaanya guna menunjang kemampuan masyarakat dalam menjalankan KUBE serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat ; Pendekatan persuasif pelaksana penyelenggara KUBE kepada masyarakat untuk menjangkau bagaimana penyampaian pendekatan KUBE dengan tepat.

 

BAB I

Berdasarksan Pasal 34 UUD 1945 “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” ini menegaskan bahwasanya negara memiliki tanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Dinas sosial sebagai representasi pemerintahan di Provinsi Lampung menjadi penyelenggara bantuan sosial dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaannya. Dengan permasalahan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung, maka diperlukan penanggulangan yang dapat mengurangi penyandang fakir miskin. Kementrian Sosial RI memeberikan solusi yang dijalankan berupa Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dijalankan oleh Dinas Sosial di Provinsi. Terkait dengan permasalahan yang dikaji pada skripsi ini, dirumuskan beberapa permasalahan, yakni: 1) Bagaimanakah peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskin perkotaan di Provinsi Lampung? 2) Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung?

 

Teknik Analisis

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data yang tersaji dinalisis secara deskriptif kualitatif.

 

CONTOH TESIS NO.10 PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

Abstrak

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Salah satu bentuk dari mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan turut sertanya peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa/kelurahan. Puskesos berkedudukan sebagai lini terdepan yang bergerak dibidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesbilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi.

 

BAB I

Pemerintahan desa/kelurahan mempunyai peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan mengungkapkan penanggulangan kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang: kemiskinan dalam perspektif pekerjaan sosial, situasi kemiskinan di Indonesia, upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, penanggulangan kemiskinan melalui Puskesos. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada ketentuan umum, definisi Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

 

Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

 

CONTOH TESIS NO.11 PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL POVERTY REDUCTION THROUGH THE SOCIAL WELFARE CENTER

Abstrak             

Salah satu bentuk dari mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan turut sertanya peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa/ kelurahan. Puskesos berkedudukan sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesbilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi.

 

BAB I

Pemerintahan desa/kelurahan mempunyai peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Kajian melalui studi pustaka, tulisan ini mengungkapkan penanggulangan kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

 

Teknik Analisis

Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang: kemiskinan dalam perspektif pekerjaan sosial, situasi kemiskinan di Indonesia, upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, penanggulangan kemiskinan melalui Puskesos. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada ketentuan umum, definisi Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

 

CONTOH TESIS NO.12 Konstruksi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Lorong Di Kelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis model pemberdayaan masyarakat lorong terhadap kemiskinan perkotaan. Sumber data penelitian ini adalah masyarakat  yang bermukim di lorong sebagai informan sebanyak 20 orang dipilih secara acak sedangkan unsur tokoh masyarakat dipilih sebanyak 5 orang dengan pertimbangan tertentu (purpossive sampel), demikian juga 3 orang  dari unsur Pemerintah Kelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia. Hasil kajian diperoleh model pemberdayaan masyarakat lorong dalam penanggulangan kemiskinan perkotaan disimpulkan bahwa perlu dilakukan dengan langkah-langkah  penetapan pengenalan wilayah kerja, sosialisasi kegiatan, penyadaran masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan serta politis.

 

BAB I

Pemberdayaan  masyarakat  menurut  Mardikanto  (2013)  adalah  proses  perubahan  sosial, ekonomi  dan  politik  untuk  memberdayakan  dan  memperkuat  kemampuan  masyarakat  melalui proses  pembelajaran  bersama  yang  partisipatif,  agar  terjadi  perubahan  perilaku  pada diri  semua stakeholders (individu,  kelompok,  kelembagaan) yang  terlibat  dalam proses  pembangunan,  demi terwijudnya  kehidupan  yang  semakin  bedaya,  mandiri,  dan  partisipatif  yang  semakin  sejaahtera secara kerkelanjutan.

 

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan lingkup operasional masyarakat miskin dengan model pemberdayaan yang sesuai kebutuhan kondisi mereka.

 

CONTOH TESIS NO.13 Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Abstrak

Sebagai suatu masalah yang berdimensi luas, kemiskinan harus dipandang sebagai masalah kompleks atau multi dimensi. Oleh karena itu, pemecahan masalah kemiskinan harus dilakukan melalui pendekatan multi dimensi. Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penanggulangan masalah kemiskinan dituntut memiliki komitmen yang kuat, dan pelaksanaan komitmen tersebut perlu menerapkan strategi yang didukung pendekatan multi disiplin. Kecenderungan pemerintah yang hanya memandang kemiskinan sebagai masalah ekonomi semata adalah menjadi salah satu penyebab kegagalan penanganan masalah kemiskinan. Pemerintah tidak boleh mendominasi perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi penanggulangan kemiskinan, melainkan hanya sebagai fasilitator, sehingga strategi dan pendekatan penanggulangan kemiskinan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

 

BAB I

Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri si miskin, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi akses si miskin terhadap sumber daya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya.

 

Teknik Analisis

Bagaimanapun juga pemecahan masalah kemiskinan bukan sekadar pemberian bantuan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Masyarakat harus dipandang lebih sebagai subyek daripada obyek, dan mereka harus diberi kesempatan mewarnai kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan.

 

CONTOH TESIS NO.14 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) (Studi Tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Jawa Timur)

Abstrak

Fokus dalam penelitian ini adalah Potensi Kelompok Bersama binaan dari Kemensos dan Dinas Sosial, Peran serta Pemerintah Kota Probolinggo dalam penanggulangan Kemiskinan, serta faktor yang menjadi penghambat dan pendukung KPM yang terjadi di daerah tersebut. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, serta observasi. Sebagai  akibat dari berkurangnya lapangan pekerjaan dalam usaha tani di pedesaan maupun di wilayah perkotaan, juga berpengaruh terhadap kaum wanita sebagai salah satu komponen rumah tangga. Atas dasar hal tersebut diatas, saat ini Kementrian Sosial RI sedang gencar memberikan stimulan bantuan pendirian e-Warong dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sasaran utama dari stimulan bantuan tersebut adalah para peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Dari program ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mensejahterakan peserta PKH pada khususnya, para penerima manfaat di sekitar lokasi KUBE dan e-Warong.  Dengan berkelompok, permasalahan yang di hadapi akan dibicarakan bersama. Tidak hanya permasalahan dalam bertetangga sehari-hari. Dari terbentuknya kelompok ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan bagi anggota kelompok pada khususnya. Oleh karena itu bantuan permodalan bagi kelompok sangat penting bagi pertumbuhan usaha produktif anggota kelompok tersebut.

 

BAB I

Penanggulangan kemiskinan  memerlukan  keterpaduan antar  kebijakan  program  yang  tersebar di berbagai sektor. Kebijakan maupun Program yang dilaksanakan harus berpihak dan memberdayakan masyarakat sehingga tidak menempatkan masyarakat miskin semata-mata sebagai obyek dari pembangunan. Dengan demikian maka upaya penanggulangan kemiskinan, perlu lebih melibatkan masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan sehingga di harapkan masyarakat miskin akan berdaya dan mampu melaksanakan sendiri program pembangunan   yang ditujukan kepada mereka.

 

Teknik Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan keadaan kemiskinan di Kota Probolinggo berdasarkan data-data yang diperoleh.Tahap analisa dilakukan dimulai dari proses pemilihan data-data yang diperlukan, kemudian data disusun dan disajikan, selanjutnya ditarik kesimpulan. Pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, sesungguhnya dirasakan sebagai salah satu strategi yang cukup ampuh untuk mengatasi berbagai gejolak dari perubahan struktural di sektor industri dan pertanian serta mengurangi dampak terjadinya kemiskinan.

 

CONTOH TESIS NO.15 IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES TAHUN 2007

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan hingga tingkat desa. Program-program tersebut seperti IDT, PPK, BLT, dll. Tapi, program itu hanya program jangka pendek, bukan program jangka panjang. Sebagai program jangka panjang, P2KP memiliki banyak program, seperti kredit mikro, infrastruktur, dan pelatihan. Di desa Pepedan dan Linggapura dilaksanakan program infrastruktur. Artinya, Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten Brebes) harus mempunyai strategi kebijakan dan harus bekerjasama dengan BKM, KSM dan masyarakat di desa. Evaluasi proyek (Input, Output, Outcames, Manfaat, Dampak) perlu mengetahui program yang sedang berjalan.

 

BAB I

Kemiskinan merupakan masalah serius yang terjadi di seluruh dunia, seperti Indonesia. Pada September 2006, BPS mengumumkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia telah meningkat selama periode Februari 2005 hingga Maret 2006 dari 16,0 persen menjadi 17,75 persen, kontras dengan penurunan yang stabil pada angka kemiskinan sejak krisis. Angka Kemiskinan di Indonesia tahun 2006 telah mencapai 35,5 juta jiwa.

 

Teknik Analisis

Program prioritas pertama karena banyak jalan di desa itu yang putus dan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. BKM dan KSM mengelola program ini sehingga sukses. Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang tepat untuk meningkatkan fungsi P2KP adalah dengan strategi horizontal terintegrasi.

 

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?