Ditinjau oleh: Wikan Tyas Implementasi kebijakan publik adalah tahap pelaksanaan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan, dan merupakan topik tesis paling banyak dipilih mahasiswa Administrasi Publik di Indonesia. Empat model yang paling sering dijadikan landasan teori adalah Edwards III (empat variabel), Grindle (isi dan lingkungan kebijakan), Van Meter & Van Horn
Read more →Ditinjau oleh: Wikan Tyas Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam konteks pemerintahan, belanja modal merupakan salah satu dari empat klasifikasi belanja daerah menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, bersama belanja operasi, belanja tidak terduga, dan
Read more →
Ditinjau oleh: Wikan Tyas Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan dalam menanggapi persoalan yang berkembang di masyarakat. Para ahli mendefinisikannya secara berbeda-beda — Dye menekankan pilihan tindakan pemerintah, Easton menekankan pengalokasian nilai yang mengikat, sementara Chandler dan Plano menekankan pemanfaatan sumber daya untuk
Read more →Ditinjau oleh: Wikan Tyas. Evaluasi kebijakan publik adalah tahap penilaian terhadap kebijakan yang telah dijalankan, untuk mengetahui apakah hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi menyoroti empat aspek: proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampaknya. Dunn membagi pendekatannya menjadi tiga — evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan
Read more →Ditinjau oleh: Wikan Tyas. Analisis kebijakan publik adalah disiplin ilmu sosial terapan yang memakai berbagai metode penelitian untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam memecahkan masalah kebijakan. Menurut Dunn, prosedurnya terbagi dua berdasarkan letak waktunya: ex ante untuk analisis sebelum tindakan diambil, dan ex post untuk
Read more →Kebijakan Publik~ Masyarakat hidup tidak hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, akan tetapi juga bergantung pada orang lain. Hal tersebut sesuai dengan konsep bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Sama halnya seperti kebijakan publik, hal tersebut juga dimanfaatkan oleh masayarakat atau publik untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Kebijakan tadi juga dapat dinilai negatif
Read more →Judul Tesis : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara) A. Latar Belakang Program-program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula dilaksanakan, seperti : pengembangan desa tertinggal, perbaikan
Read more →Judul Tesis : Evaluasi Implementasi E-Government A. Latar Belakang Efisiensi juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Sebelumnya, biaya telepon dan belanja alat tulis kantor Kabupaten Sragen mencapai Rp 2,3 miliar per tahun. Dengan teknologi informasi, pengeluaran hanya Rp 250 juta per tahun, berupa kerja sama dengan internet service provider.
Read more →Judul Skripsi : Analisis Kinerja dan Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Tahun 2008 A. Latar Belakang Pidato Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke44 tanggal 12 November 2008 yang menerangkan bahwa “Rakyat yang sehat adalah juga wujud
Read more →Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Trans Pakuan di Kota Bogor A. Latar Belakang Pembangunan dan perkembangan sebuah kota harus ditunjang dengan kelancaran lalu lintas untuk mempermudah mobilitas penduduk kota melalui sistem dan pelayanan transportasi. Mobilitas masyarakat juga disebabkan oleh kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang mengharuskan manusia untuk berinteraksi satu
Read more →
