HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis Akutansi: Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per66/ Pb/2005

Judul Tesis: Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per66/ Pb/2005 pada Prosedur Pencairan Dana di KPPN Surakarta (Studi Kasus pada Pencairan Dana UP, TUP, DAN GUP)

 

A. Latar Belakang

Organisasi sektor publik khususnya lembaga pemerintahan harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Nordiawan, dkk (2007: 86) pembayaran dalam mekanisme pelaksanaan APBN dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: pembayaran langsung (LS) dan pembayaran uang persediaan (UP).

Berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang Bendahara Umum Negara dan tugas Kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga. Kuasa Bendahara Umum Negara terdiri dari Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah. Kuasa Bendaharan Umum Negara di Pusat dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sedangkan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah bertugas menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya (Direktorat Jenderal Perbandaharaan, 2008: 5).

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana prosedur pencairan dana uang persediaan (UP), tambahan uang persediaan (TUP), dan ganti uang persediaan (GUP) di KPPN Surakarta?
  2. Apakah prosedur pencairan dana uang persediaan (UP), tambahan uang persediaan (TUP), dan ganti uang persediaan (GUP) di KPPN Surakarta sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per66/ PB/2005?

 

C. Landasan Teori Tesis

Pengertian prosedur

Menurut W.Gerald Cole dalam Baridwan (1981: 1) prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksitransaksi perusahaan yang sering terjadi.

Pengertian akuntansi pemerintahan

Akuntansi adalah suatu ketrampilan dalam mencatat, menggolonggolongkan dan meringkas transaksitransaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan, serta melaporkan hasilhasilnya melalui laporan yang disebut laporan keuangan (Baswir, 1989: 2).

Pengertian SPMUP

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPMUP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan (Halim, 2007: 334).

 

D. Kesimpulan

  1. Dokuman pendukung yang dilampirkan pada SPMUP, SPMTUP, dan SPMGUP sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per66/ PB/2005.
  2. Penerbitan dokumen oleh seksi yang bersangkutan.
  3. Penggunaan dokumen yang bernomor urut cetak.
  4. Pemberian otorisasi oleh kepala seksi yang berwenang.
  5. SP2D diterbikan tepat waktu paling lambat satu hari kerja setelah SPM dan dokumen pendukungnya diterima.

Namun penulis juga menemukan kelemahan dalam prosedur pencairan dana UP, TUP dan GUP, antara lain:

  1. Adanya kesalahan dalam pembagian rangkap dokumen yang diserahkan kepada satker dengan yang ditinggal di KPPN untuk diarsipkan.
  2. Dalam pemeriksaan yang dilakukan Kepala Kantor KPPN hanya dilakukan pada pagi hari saja, sehingga pengawasan terhadap pegawai kurang.

 

E. Rekomendasi

  1. Sebaiknya dalam pemberian rangkap dokumen disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan.
  2. Dalam pemeriksaan yang dilakukan Kepala Kantor KPPN sebaiknya dilakukan setiap saat tidak hanya dilakukan pada pagi hari saja, misalnya dapat dilakukan pemeriksaan setelah waktu istirahat.

 

Contoh Tesis Akutansi

  1. Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per66/ Pb/2005 Pada Prosedur Pencairan Dana di Kppn Surakarta (Studi Kasus Pada Pencairan Dana Up, Tup, Dan Gup)
  2. Evaluasi Penerapan Penentuan Tarif Jasa Sewa Kamar Hotel Dengan Metode Cost
  3. Meminimalkan Kredit Bermasalah Melalui Fungsi Analis Kredit Sebagai Salah Satu Fungsi Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Pt. Xxx Finance Indonesia, Tbk Cabang Solo)
  4. Relevansi Nilai Laba Dan Arus Kas Studi Siklus Hidup Perusahaan (Mode Cash Flow Patterns)
  5. Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Stock Split Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Leave a Reply