Peraturan-Peraturan Dalam Undang-Undang PPN DAN PPn BM Tahun 2000 Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Mematuhi Kewajiban Perpajakan BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, negara Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan penerimaan dari sektor minyak dan gas. Penerimaan negara dari sektor ini sendiri tidak
Read more →Evaluasi Pemahaman Pengisian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Menggunakan Form 1770, 1770S, dan 1770SS (Studi Pada KP2KP Sragen) BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Kontribusi sektor pajak masih menjadi primadona terhadap anggaran penerimaan negara. Sementara pendapatan negara bukan pajak terus ditingkatkan melalui tim khusus. Pemerintah memasang target pendapatan dan hibah
Read more →BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia terus menerus melakukan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Untuk itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, masih menjadi andalan pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Read more →Mekanisme Self Assesment System Pajak Parkir dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta ABSTRACT Parking tax is new one of regional tax and have potential to improve Surakarta’s income. With calculation, observation, and reportation by taxpayer, this research aimed to understand the effectiveness of self assessment system implementation to
Read more →ABSTRACT The purpose of this research is to know about the collection of entertainment tax especially in massage houses. Researcher wants to deeply understand about the process of massage houses tax collection and measures the success of DIPENDA by collecting tax from massage houses in Surakarta. This research was done
Read more →Evaluasi Prosedur Pemungutan Cukai Hasil Tembakau Serta Perkembangan Penerimaannya Pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta BAB I PENDAHULUAN A. Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Karanganyar Sebagai Perwujudan dari pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Undang-
Read more →BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Setiap negara dituntut untuk memiliki sumber-sumber penerimaan negara yang digunakan untuk menjalankan pemerintahannya. Begitu pula dengan pemerintah Indonesia yang harus terus meningkatkan penerimaannya guna kelangsungan pembangunan. Bisa dikatakan bahwa sumber-sumber penerimaan suatu negara dapat mencerminkan tingkat kemandirian negara tersebut. Sumber penerimaan negara pada dasarnya
Read more →Strategi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kota Surakarta Melalui Bursa Kerja ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Surakarta melalui bursa kerja. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Read more →Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Katagori Rumah Kos dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta ABSTRACT Penelitian dalam tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pemungutan pajak rumah kos di Kota Surakarta dan seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Surakarta, serta untuk mengetahui sistem pemungutan pajak rumah kos
Read more →Analisis Pemungutan Pajak Reklame pada Fasilitas Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta
ABSTRAKSI Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta. Dalam era otonomi daerah saat ini, setiap kepala daerah harus bisa menggali potensi untuk peningkatan pendapatan asli daerah.
Read more →BAB I PENDAHULUAN A. SEJARAH KABUPATEN SUKOHARJO Pada awal kemerdekaan (1946), Sukoharjo merupakan salah satu kawedanan dari empat kawedanan yang ada di Surakarta yaitu : Kawedanan Kartasura, Surakarta, Bekonang, dan Sukoharjo. Melalui perkembangan selanjutnya, kawedanan Surakarta berubah menjadi Hominto Surakarta atau Kota Praja (sekarang kotamadya) yang terpisah dari kabupaten Surakarta,
Read more →ABSTRACT Tax is a citizen duty for paying some money to government account based on law which they will not receive for any reward directly. It is used to finance development cost which is useful for mass. The tax is the biggest income resource of Boyolali taxes which is region
Read more →BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap negara yang sedang melakukan pembangunan. Adapun tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dan menciptakan masyarakat adil makmur. Dalam artian lain pembangunan dilakukan untuk memberantas dan mengurangi angka kemiskinan, dikarenakan kemiskinan sudah
Read more →BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Seiring dengan ditetapkannya UU No.22 tahun 1999 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri secara efektif dan efisien dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah dirubah dengan UU No.32 tahun 2004 tentang
Read more →BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Cepatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya stabilitas, dan pemerataan pembangunan merupakan modal yang paling penting dalam memasuki pembangunan bangsa. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi penting untuk mempercepat kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya kesejahteraan tercapai secara baik jika tercipta stabilitas nasional
Read more →
