HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Mekanisme Self Assesment System Pajak Parkir dan Kontribusinya Bagi PAD

Mekanisme Self Assesment System Pajak Parkir dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

ABSTRACT

Parking tax is new one of regional tax and have potential to improve Surakarta’s income. With calculation, observation, and reportation by taxpayer, this research aimed to understand the effectiveness of self assessment system implementation to parking tax so that could be known this contribution to original earnings of area. The methodology of this research that used are by observation, literature, documentation, and interview with tax payer also fiscus. During the period studied, it was found that effectively parking tax among 2004-2008 cause of the revenue in every year exceed from target, this case can be to maximize if the implementation of regulation was done by tax payer and fiscus.

Keyword : self assessment system, parking tax

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003: 1). Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dasar dilakukannya pemungutan pajak oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dapat direalisasikan apabila sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan pendapatan asli daerah. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, dengan demikian akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas, dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah diantaranya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah tersebut sejak tahun 2000, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemampuan dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah dengan maksud agar subsidi dari pemerintah pusat lebih sedikit dan mengurangi beban APBN. Salah satu caranya adalah dengan mengefektifkan pemungutan semua potensi daerah termasuk pajak daerah yang juga merupakan sumber pendapatan daerah, dimana salah satu komponen pajak daerah ini adalah pajak parkir yang baru diterapkan tahun 2003. Pajak parkir dapat dibayarkan sendiri oleh wajib pajak atau dipungut berdasarkan penetapan walikota. Bagi wajib pajak yang jumlahnya ditetapkan oleh walikota pembayarannya menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain (dipersamakan antara lain berupa karcis, nota perhitungan) yang dipersamakan yang ditetapkan oleh walikota. Sedangkan bagi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pemungutan pajak parkir di Kota Surakarta mayoritas menggunakan kebijakan self assessment system yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam memungut pajaknya yang terhutang. Kebijakan self assessment system yaitu membebaskan warga untuk menghitung sendiri tanggungan pajaknya.

Penelitian terdahulu pernah membahas mengenai pajak parkir. Perbedaan antara penelitian ini dan sebelumnya, yaitu:
1. Evaluasi Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2005 (Dedi Setyawan, 2005). Penelitian ini membahas tentang evaluasi sistem pemungutan pajak parkir oleh UPTD Perpakiran, sedangkan penelitian ini membahas sistem pemungutan self assestment pajak parkir oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta.
2. Sistem Pengelolaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta (Ika Saniyah Rahmaniyah, 2006). Penelitian ini membahas tentang sistem pengelolaan pajak parkir di Kota Surakarta, sedangkan dalam penelitian ini membahas sistem pemungutan pajak parkir di kota Surakarta oleh wajib pajaknya sendiri.
3. Evaluasi Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar (Fitria Sari, 2007).

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemungutan tempat parkir yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar dan hambatan yang timbul dari proses pemungutan pajak parkir, sedangkan penelitian ini membahas pelaksanaan self assestment system dan hambatan yang timbul dari proses pemungutan pajak parkir di Kota Surakarta. Menjamurnya usaha perpakiran di Kota Surakarta menjadikan perhatian bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak terhutang atas usaha yang dilaksanakan. Sistem pemungutannya melibatkan wajib pajak itu sendiri untuk menghitung pajaknya, akan tetapi tidak sedikit wajib pajak yang enggan dalam menyediakan data dan keterangan yang dibutuhkan secara sebenar-benarnya, sehingga diidentifikasi adanya pembukuan ganda.

Menurut informasi yang ditemukan, hanya sekitar 35% lahan parkir di Kota Surakarta yang tergarap. Hal ini berarti masih ada sekitar 65% lahan parkir yang belum tergarap. Lahan parkir apabila tergarap secara optimal maka akan semakin besarnya pemasukan daerah dari sektor ini yang berarti juga terdongkraknya Pendapatan Asli Daerah, yang berguna dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Adanya penghitungan, pemungutan dan pelaporan oleh wajib pajak sendiri, penulis ingin mengkaji mengenai keefektifitasan dari pelaksanaan self assessment system tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “MEKANISME SELF ASSESMENT SYSTEM PAJAK PARKIR DAN KONTRIBUSINYA BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2004-2008”.

Untuk mendapatkan daftar lengkap contoh skripsi ekonomi lengkap / tesis ekonomi lengkap, dalam format PDF, Ms Word, dan Hardcopy, silahkan memilih salah satu link yang tersedia berikut :

Contoh Tesis

Contoh Skripsi

Incoming search terms:

Leave a Reply