
Halaman ini memuat 1.575 judul tesis Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, dikelompokkan menurut enam peminatan. Karena jumlahnya besar, daftar lengkap tiap peminatan disajikan di halaman tersendiri — Anda dapat langsung menuju bidang yang sesuai dengan konsentrasi Anda. Ciri khas penelitian hukum di UGM adalah keterikatannya pada putusan pengadilan dan kasus nyata, sehingga banyak judul menyertakan nomor putusan atau nama perkara tertentu.
Sebaran Judul Berdasarkan Peminatan
| Peminatan | Jumlah judul | Daftar lengkap |
|---|---|---|
| Hukum Pidana | 467 | Lihat daftar |
| Kenotariatan | 372 | Lihat daftar |
| Hukum Perdata | 354 | Lihat daftar |
| Hukum Tata Negara | 154 | Lihat daftar |
| Hukum Kesehatan | 128 | Lihat daftar |
| Hukum Administrasi Negara | 100 | Lihat daftar |
Cara membaca sebaran ini. Tiga peminatan teratas menyerap hampir tiga perempat judul. Hukum pidana, kenotariatan, dan perdata memang bidang yang paling banyak diminati — dan karena itu paling padat.
Sebaliknya, Hukum Administrasi Negara (100 judul) dan Hukum Kesehatan (128 judul) masih relatif lapang. Keduanya menyimpan banyak persoalan yang belum tergarap, terutama karena regulasi di kedua bidang itu berubah cepat dalam beberapa tahun terakhir.
Contoh Judul dari Tiap Peminatan
Berikut cuplikan dari masing-masing peminatan. Daftar lengkapnya tersedia melalui tautan pada tabel di atas.
Hukum Pidana
- Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Minor Melalui Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif
- Analisis Disparitas Tuntutan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik dalam Tindak Pidana Korupsi
- Analisis Kewenangan Penyadapan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi
Lihat 467 judul hukum pidana ?
Kenotariatan
- Akibat Hukum terhadap Pemalsuan Tanda Tangan dalam Covernote oleh Pegawai Notaris
- Analisis Hukum terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Dualisme Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia
- Analisis Pandangan Notaris terhadap Teraan Cap atau Stempel pada Minuta Akta
Lihat 372 judul kenotariatan ?
Hukum Perdata
- Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- Analisis Yuridis Kepailitan Badan Usaha Milik Negara
- Kedudukan Security Deposit pada Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Kreditor dengan Debitor Pailit
Lihat 354 judul hukum perdata ?
Hukum Tata Negara
- Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 terhadap Kriteria Penodaan Agama
- Implikasi Yudisialisasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Praktik Politik Dinasti
- Eksistensi dan Problematika Legislasi Cepat di Indonesia
Lihat 154 judul hukum tata negara ?
Hukum Kesehatan
- Aspek Hukum Pengobatan Ruqyah pada Pasien Orang dengan Gangguan Jiwa di Rumah Sakit
- Implementasi Hak atas Layanan Kesehatan terhadap Penyandang Disabilitas di Pusat Kesehatan Masyarakat
- Analisis Hukum Sponsorship Tenaga Kesehatan Berdasarkan Asas Keadilan
Lihat 128 judul hukum kesehatan ?
Hukum Administrasi Negara
- Analisis Perizinan Sumber Daya Alam di Indonesia dengan Studi Kasus Omnibus Law
- Analisis Yuridis Penangkapan Ikan Terukur dalam Pengaturan Perizinan Usaha Berbasis Risiko
- Kajian Yuridis atas Perizinan Berbasis Risiko Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
Lihat 100 judul hukum administrasi negara ?
Cara Memilih Peminatan yang Tepat
Bila Anda masih ragu menentukan bidang, tiga pertanyaan berikut membantu mempersempitnya.
Apa jenis persoalan yang menarik bagi Anda? Persoalan antarindividu mengarah ke perdata; persoalan antara negara dan warga mengarah ke tata negara atau administrasi negara; persoalan pelanggaran dan sanksi mengarah ke pidana.
Bahan hukum apa yang paling mudah Anda akses? Putusan pidana dan perdata tersedia luas di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Putusan tata negara tersedia di situs Mahkamah Konstitusi. Keputusan tata usaha negara relatif lebih sulit diperoleh.
Apakah Anda punya akses ke praktisi? Bila Anda dapat mewawancarai notaris, penyidik, atau pejabat, penelitian normatif-empiris menjadi pilihan yang memperkaya analisis.
Membedakan Bidang yang Berdekatan
Dua pasangan bidang berikut paling sering tertukar:
| Pasangan | Pembedanya |
|---|---|
| Tata Negara vs Administrasi Negara | Tata negara mengkaji negara dalam keadaan diam — struktur dan kewenangan lembaga. Administrasi negara mengkaji negara dalam keadaan bergerak — pelaksanaan kewenangan melalui izin dan keputusan. |
| Perdata vs Kenotariatan | Perdata mencakup keseluruhan hubungan keperdataan. Kenotariatan berfokus pada kewenangan notaris dan akta otentik. Keduanya beririsan luas di bidang jaminan, waris, dan perjanjian. |
Cara Memakai Daftar Ini
Empat Syarat Judul yang Layak Diteliti
Spesifik. Sebutkan permasalahan hukumnya dan objek kajiannya. Banyak judul dalam daftar ini menyertakan nomor putusan atau nomor peraturan tertentu.
Dapat ditelusuri. Pastikan peraturan dan putusan yang Anda kaji benar-benar dapat diakses sebelum judul diajukan.
Terjangkau. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan izin lapangan, sehingga lebih dapat dikerjakan dalam waktu terbatas.
Ada celahnya. Perhatikan sebaran di atas — bila peminatan sudah padat, tegaskan pembeda penelitian Anda.
Lima Cara Memodifikasi Judul
- Ganti putusan yang dikaji. Isu hukum yang sama dapat dianalisis melalui putusan berbeda dengan hasil berbeda.
- Ganti objek atau instansinya. Kajian pada satu jenis perjanjian dapat dialihkan ke jenis lain.
- Ganti pendekatan. Dari pendekatan perundang-undangan menjadi pendekatan kasus, historis, atau komparatif.
- Perbarui konteks peraturan. Beberapa bidang mengalami perubahan besar — KUHP baru untuk pidana, UU Kesehatan 2023 untuk hukum kesehatan, dan perizinan berusaha berbasis risiko untuk administrasi negara.
- Naikkan tingkat analisis. Dari studi kasus tunggal menjadi perbandingan antarputusan atau antarnegara.
Peringatan tentang Perubahan Regulasi
Sejumlah bidang dalam daftar ini mengalami perubahan dasar hukum yang mendasar:
- Hukum pidana — KUHP baru menggantikan KUHP kolonial, sehingga banyak judul lama merujuk pasal yang berubah
- Hukum kesehatan — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mencabut sejumlah undang-undang sekaligus
- Hukum administrasi negara — pengaturan perizinan berusaha berubah menjadi berbasis risiko
Bila Anda mengambil judul dari daftar ini, periksa terlebih dahulu apakah peraturan yang dirujuk masih berlaku. Justru di situlah peluangnya: penelitian yang membandingkan pengaturan lama dan baru adalah sudut yang aktual dan belum banyak digarap.
Menentukan Metode Penelitian
Sebagian besar penelitian hukum bersifat normatif — mengkaji peraturan dan putusan melalui studi kepustakaan. Sebagian lainnya normatif-empiris, yaitu meneliti penerapan aturan di lapangan.
Perbedaan keduanya menentukan jenis data yang boleh Anda kumpulkan, dan dibahas lengkap di artikel metode penelitian hukum normatif dan empiris. Untuk pendalaman metode normatif beserta lima pendekatannya, lihat artikel penelitian hukum normatif.
Langkah Setelah Judul Disetujui
- Tentukan jenis penelitian dan pendekatannya, lalu nyatakan secara tegas di Bab III
- Kumpulkan bahan hukum primer — peraturan, putusan, dan dokumen resmi yang relevan
- Periksa status keberlakuan tiap peraturan sebelum dijadikan bahan primer
- Susun catatan kaki dengan benar — panduan Ibid, Op. Cit, dan Loc. Cit ada di artikel perbedaan Ibid, op. cit, dan loc. cit
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bolehkah memakai judul dari daftar ini apa adanya? Sebagai titik awal boleh, tetapi wajib disesuaikan putusan, objek, dan periodenya — dan diperiksa apakah peraturannya masih berlaku.
Peminatan mana yang paling mudah dikerjakan? Hukum pidana dan perdata, karena putusannya paling banyak tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung.
Peminatan mana yang celahnya paling terbuka? Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kesehatan, keduanya masih relatif sedikit diteliti.
Apakah judul ini bisa dipakai mahasiswa kampus lain? Bisa. Judul-judul ini menggambarkan arah riset ilmu hukum di Indonesia secara umum, bukan hanya UGM.
Bagaimana bila judul saya mirip dengan yang sudah ada? Justru menandakan topik Anda relevan. Yang perlu dilakukan adalah menegaskan pembedanya — putusan, lokasi, pendekatan, atau periode.
Penutup
Daftar ini paling berguna bila dibaca sebagai peta, bukan katalog. Perhatikan peminatan mana yang sudah padat dan mana yang masih lapang, lalu tempatkan rencana penelitian Anda di antara keduanya.
Yang menentukan mutu penelitian hukum bukan judulnya, melainkan konsistensi rangkaiannya: jenis penelitian menentukan bahan hukum, bahan hukum menentukan pendekatan, dan pendekatan menentukan cara analisis. Rangkaian inilah yang paling sering putus dan paling sering ditanyakan penguji.
Bila Anda memerlukan pendampingan menyusun Bab III atau menentukan pendekatan penelitian, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.
Incoming search terms:
- https://idtesis com/judul-tesis-ilmu-hukum-ugm-2023/












Leave a Reply