Analisis Daya Dukung Lahan dan Struktur Ekonomi Kabupaten Karanganyar

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap negara yang sedang melakukan pembangunan. Adapun tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dan menciptakan masyarakat adil makmur. Dalam artian lain pembangunan dilakukan untuk memberantas dan mengurangi angka kemiskinan, dikarenakan kemiskinan sudah dianggap sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kerawanan sosial dan kemerosotan lingkungan. Namun disisi lain, kemerosotan daya dukung lingkungan dapat menjadi penyebab muncul dan berkembangnya kemiskinan. Salah satu Tujuan didirikannya negara ini adalah seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat sehingga terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Usaha yang dilakukan adalah melalui pembangunan ekonomi, dimana segala sumber daya yang ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan pendapatan nasional. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat menjadi lebih terarah dan lancar maka usaha ini harus dibarengi dengan segala daya untuk meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan. Proses pembangunan seperti ini merupakan suatu usaha jangka panjang yang memerlukan data penunjang untuk setiap tahap dan penunjangnya (Inkesra Kab. Karanganyar, 1999: 1)

Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Oleh kerena itu wajar apabila dalam beberapa Pelita, sektor pertanian selalu mendapatkan prioritas utama. Di Indonesia, sektor pertanian dalam arti luas dibagi menjadi lima sektor, yaitu; subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Program pembangunan sektor pertanian meliputi program peningkatan kelima subsektor tersebut, serta peningkatan pendapatan petani, pekebun, peternak, dan nelayan. Pembangunan ekonomi dengan prioritas pada sektor pertanian merupakan kebijaksanaan yang sudah populer sejak awal tahun 60-an. Dimana mulai 1 April 1969 kita melaksanakan REPELITA yang titik beratnya adalah pada pembangunan sektor pertanian. Sektor pertanian mendapat prioritas utama karena sektor ini ditinjau dari berbagai segi memegang peranan yang dominan dalam perekonomian nasional terutama dilihat dari sumbangannya terhadap pendapatan perkapita dan penyerapan tenaga kerja. Secara umum suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan meningkat pada jangka panjang. Akan tetapi kenaikan pendapatan perkapita suatu negara belum berarti kalau pendapatan masyarakat di semua daerah juga ikut mengalami kenaikan. Karena pada suatu negara biasanya terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat.

Ketimpangan distribusi pendapatan tersebut bukan saja berlangsung secara nasional saja, tetapi secara regional atau antar wilayah berlangsung pula ketidakmerataan distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat. Bahkan diantara wilayah–wilayah di Indonesia terdapat ketimpangan pendapatan itu sendiri. Jadi dalam perspektif antar wilayah, ketidakmerataan terjadi baik dalam tingkat pendapatan antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, maupun dalam hal distribusi pendapatan dikalangan penduduk masing-masing wilayah. Hal tersebut kebanyakan disebabkan oleh tidak samanya potensi yang dimiliki oleh masingmasing daerah. Dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya yang terdapat di daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi dan kelembagaan, perlu dilakukan secara efisien dalam mengelolanya. Sehingga dengan adanya kombinasi dari beberapa input tersebut akan dihasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat dan bangsa. Dalam melaksanakan pembangunan yang berlangsung saat ini, pemanfaatan potensi-potensi yang ada di daerah perlu digali dan dikembangkan untuk menciptakan suatu nilai tambah, baik bagi daerah itu maupun bagi daerah lain.

Dilain pihak, sebagaimana tercantum dalam GBHN 1998, pembangunan nasional saat ini berasaskan pemerataan manfaat. Oleh karena itu berbagai usaha haruslah dilakukan untuk dapat menaikkan tingkat pendapatan penduduk. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menambah lapangan kerja bagi masyarakat. Akan tetapi pertambahan penduduk yang tinggi sering tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan produksi pangan. Akibatnya, tekanan penduduk akan melebihi daya dukung lahan dalam mencukupi kebutuhan akan pangan. Yang dimaksud daya dukung lahan adalah kemampuan lahan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Konsep daya dukung disini adalah batas teratas dari pertumbuhan populasi, dimana jumlah populasi sudah tidak dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya dan lingkungan yang ada. Apabila lahan terus diolah dan dikuras untuk memenuhi kebutuhan hidup, akibatnya lingkungan hidup semakin rusak dan berkurang kemampuan maupun produktifitasnya. Bila keadaan ini berlangsung terus-menerus, maka tentu saja akan merugikan daerah itu sendiri dan secara tidak langsung juga mempengaruhi keadaan lingkungan yang lebih luas lagi.

Tersimpul dalam cita-cita masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam kerangka acuan GBHN adalah ciri-ciri “keselarasan hubungan” manusia dengan masyarakat dan manusia dengan alam. Menyadari hubungan timbal balik ini, maka sifat, krakter, wajah dan ciri-ciri manusia Indonesia yang kita cita-citakan adalah yang tidak merusak lingkungan, bahkan sebaliknya meningkatkan lingkungan hidup sebagai manifestasi dari keinginan mencapai kualitas hidup yang lebih berketuhanan dan manusiawi Ketimpangan pembangunan di Indonesia selama bukan saja berupa ketimpangan hasil–hasilnya seperti dalam hal pendapatan perkapita, tetapi juga ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bukan pula semata– mata berupa ketimpangan spasial atau antar daerah, antar daerah perdesaan dengan perkotaan, tetapi juga ketimpangan sektoral dan regional. Selama pembangunan berlangsung, terjadi pula perubahan dan pergeseran diantara sektor dalam satu wilayah. Untuk mengetahui perubahan dan pergeseran struktur ekonomi wilayah tersebut, dapat menggunakan tinjauan teori ekonomi basis, dimana akan ada sektor yang berfluktuasi menjadi sektor basis dan non basis. Selanjutnya sektor-sektor tersebut dapat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang lebih luas. Apabila komponen pertumbuhan proporsional suatu sektor positif, maka sektor yang bersangkutan cepat pertumbuhannya, dan memberikan pengaruh yang positif kepada perekonomian yang lebih luas, dan hal ini berlaku sebaliknya. Untuk komponen pertumbuhan daya saing wilayah jika nilainya untuk suatu sektor positif, maka keunggulan komparatif dari sektor tersebut meningkat dalam perekonomian wilayah yang lebih luas, demikian pula sebaliknya. Sehubungan dengan perencanaan pembangunan di suatu daerah maka sejak tahun 1974 dibentuklah sebuah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada tiap–tiap propinsi yang bertugas membantu Gubernur dalam membuat perencanaan, pengawasan dan koordinasi dari proyek-proyek sektoral yang ada di daerah. Dan pada tahun 1980 dibentuk pula BAPPEDA Tingkat II yang membantu Bupati dan Walikota di daerahnya masing-masing. Memperhatikan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah potensi wilayah, daya dukung lingkungan dan struktur ekonomi, dengan mengambil daerah penelitian di Kabupaten Karanganyar. Adapun judul dalam skripsi ini adalah: “ANALISIS DAYA DUKUNG LAHAN DAN STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN KARANGANYAR “.