HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Hangtuah Surabaya

  1. Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa Atas Penyalahgunaan Wewenang Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
  2. Prinsip Restorative Justice Sebagai Upaya Meminimalisasi Kejahatan Oleh Anak Berdasrkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Dan Hambatannya
  3. Dinamika Negara Hukum (Telaah Terhadap Praktek Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945
  4. Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana
  5. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap Pada Akta Otentik Yang Di Ubah (Renvooi) Notaris Yang Tidak Diketahui Oleh Para Penghadap
  6. Pengelolaan Keuangan Di Desa Pesisir Berdasarkan Asas Partisipasi Dalam Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Upaya Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Gresik
  7. Pengembangan Foil Naca Seri 2412 Sebagai Sistem Penyelaman Model Kapal Selam
  8. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  9. Pengusiran Imigran Oleh Angkatan Laut Australia Ke Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional
  10. Pengembangan Bentuk Badan Kapal Selam Tanpa Awak (Unmanned Underwater Vehicle / Uuv) Sebagai Sarana Observasi Oseanografi
  11. Kepastian Hukum Bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun
  12. Kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Surabaya Tahun 1980-1990
  13. Ratio Legis Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Tanpa Agunan
  14. Sejarah Perkembangan Perempuan Intelektual Di Iain: Studi Tentang Dinamika Mahasiswi Di Iain Sunan Ampel Surabaya 1971-2014
  15. Implikasi Yuridis Lepasnya Pulau Sipadan Dan Ligitan Terhadap Zona Ekonomi Eksklusif(Zee) Indonesia Di Laut Sulawesi
  16. Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Musi Terhadap Kerugian Konsumen Di Kota Palembang
  17. Analisis Yuridis Hibah Atas Harta Bersama Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 41 Pk/Ag/2009)
  18. Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia
  19. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Perkawinannya Dibatalkan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 47/Pdt.G/2011/PTA.Pbr)
  20. Perspektif Sistem Inovasi Dalam Konten Kebijakan Daerah Jawa Timur Bidang Iptek dan Inovasi Periode 2000-2011

Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa Atas Penyalahgunaan Wewenang Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Intisari

Saat ini Indonesia memiliki 74.754 Desa. Desa secara administratif berkedudukan dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota (local self government). Kepala desa merupakan orang yang memimpin roda pemerintahan di Desa. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban, serta larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Kepala Desa dilarang untuk melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Menurut pantauan Indonesia Corruption Watcht (ICW), kasus penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa masih ditemukan. Kasus penyalahgunaan anggaran desa misalnya Dana Desa (DD), merupakan perbuatan melawan hukum yang menjurus pada tindak pidana korupsi. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa sendiri diketahui terus meningkat dari tahun 2015 sampai 2017 yang jumlahnya sebanyak 154 kasus. Kerugian negara sebesar Rp.9,12 Milyar pada tahun 2015 meningkat mencapai Rp.47,56 Milyar pada tahun 2017.

Pendekatan Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk hukum normatif dengan menggunakan statute approach (pendekatan perundang-undangan) untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban hukum kepala desa atas penyalahgunaan wewenang penggunaan Dana Desa berdasarkan UU Desa. Hasil penelitian ditemukan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengelola Dana Desa berdasarkan asas tugas pembantuan yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Kepala Desa bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Sanksi untuk Kepala Desa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa dan justru melakukan korupsi adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yaitu pemberhentian menjadi Kepala Desa sesuai Pasal 28 UU Desa dan sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Kepala Desa yang dapat mengembalikan uang kerugian negara atas perbuatan korupsinya, tidak menjadikan Kepala Desa bebas dari jerat pidana UU Tipikor.

Prinsip Restorative Justice Sebagai Upaya Meminimalisasi Kejahatan Oleh Anak Berdasrkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Dan Hambatannya

Intisari

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan terutama dalam aspek hukum. Kenakalan anak apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang akan meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Peneliti menulis dengan judul Prinsip Restorative Justice sebagai upaya meminimalisasi kejahatan oleh anak berdasarkan undang-undang No 11 Tahun 2012 dan hambatanya. Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis pengaturan Restorative Justice terhadap upaya meminimalisasi kejahatan oleh anak dan mengenali hambatannya. Penulis mengunakan Metode penelitian normatif yang memfokuskan kepada kajian perundang-undangan yang berhubungan dengan penggunaan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana oleh anak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk meneliti perundang-undangan yang berkenaan dengan penerapan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana oleh anak. Restorative Justice sebagai alternatif penegakan hukum sangatlah efektif dan sesuai dengan tujuan untuk mengurangi tindak pidana anak di Indonesia, dimana telah menitik beratkan pada kepentingan pelaku, korban dan masyarakat, oleh karena itu Restorative Justice dengan upaya diversi sangat sesuai jika diterapkan di Indonesia, karena Restorative Justice sangat memperhatikan budaya dan kesadaran hukum masyarakat. Sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu “Untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, berkonflik dengan hukum”. Hambatan Restorative Justice saat ini belum bisa berhasil maksimal karena masih ada pemidanaan berupa penjara/ kurungan terhadap tindak pidana oleh anak. Restorative Justice masih kurang sepenuhnya efisien dan menyeluruh dalam menyelamatkan para generasi muda dan anak bangsa.

Dinamika Negara Hukum (Telaah Terhadap Praktek Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945

Intisari

Indonesia yang secara sadar mengikarkan dirinya sebagai negara hukum sebagai wadah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seiring dengan dinamika negara hukun yang tampil sebagai fenomena yang kompleks, maka pemahaman terhadap aspek-aspek negara hukum yang dijadikan rujukan paling aktual menjadi faktor penting dalam implementasi negara hukum itu sendiri dalam prakteknya, wajar jika kemudian banya kalangan yang mempertanyakan praktek negara hukum dalam sistem ketatanegaraannya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi negara hukurn dalam ketatanegaraannya. Dari hasil penelitian dan berdasarkan analisis historis yuridis terhadap praktek negara hukum Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditemukan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terhadap doktrin negara hukum yang dianut , kemudian menimbulkan mengambarkan rapuhnya negara hukum yang dibangun, tentu saja hal ini melahirkan berbagai macam permasalahan mulai dari turnpang-tindihnya kekuasaan lembaga-lembaga negara, dominasi lembaga negara tertentu tehadap lembaga negara lainnya, yang kernudian melahirkan absolurisasi kekuasaan yang cenderung mengarah pada morma-absolutisme, yang pada akhirnya mendudukan warga negaranya sebagai objek yang tidak berdaya berhadapan dengan aparatur negara, hal ini kernudian diperparah dengan suburnya komisi-komisi negara belakang ini yang tidak memiliki alas hukum yang memadai dan terkesan super power, merupakan fenomena tersendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian diatas doktrin- negara hukm dapat dijadikan rujukan paling aktual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini, dengan cara melakukan pembenahan terhadap konstitusi negara yang secara normatif banyak sekali mengalami kesemerawutan, baik pada tata bahasa, sistematika, maupun subtasinya, dalam mencabut semua peraturan perundang undangan yang diskriminatif, ekspolitatif termasuk peraturan perundang undangan yang bertentangan dengan cita-cita negara hukum itu sendiri, juga melakukan pembenahan terhadap struktur kelembagaan negara, termasuk mempertegas kewenangan-kewenangan lembaga negara serta membubarkan lembaga-lembaga negara yang secara hukum tidak memiliki las hukum dalam konstitusi

Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Intisari

Peninjauan kembali dalam sistem peradilan di Indonesia diatur dengan batasan satu kali. Hal tersebut dapat ditemui dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pasal 24 ayat (2), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketiga Undang-undang tersebut mengatur upaya hukum peninjauan kembali yang hanya terbatas 1 (satu) kali saja. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, di kemudian pengaturan upaya hukum peninjauan kembali yang terbatas hanya satu kali menimbulkan permasalahan. Pada perkembangannya materi peraturan tersebut diuji materi pada mahkamah konstitusi. Pengujian Materi aturan pembatasan upaya hukum peninjauan kembali telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana pada permohonan pengujian materi Nomor 16/PUU-VIII/2010, Nomor 64/PUUVIII/2010, dan Nomor 34/PUU-XI/2013.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap Pada Akta Otentik Yang Di Ubah (Renvooi) Notaris Yang Tidak Diketahui Oleh Para Penghadap

Intisari

Notaris dalam praktiknya membuat tindakan otentik tidak dapat dipisahkan dari kesalahan, salah satunya adalah Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pos Akta Notaris yang menjelaskan bahwa “isi tidak boleh diubah atau ditambahkan, baik dalam bentuk menghapus penulisan, atau menyisipkan penghapusan tumpang tindih dan menggantinya dengan yang lain ”. Sebagai akibat dari pihak-pihak, merasa dirugikan atas kejadian tersebut, dan notaris diharuskan bertanggung jawab atas tindakannya. Untuk membahas masalah di atas penulis menggunakan metodologi penelitian sosiologis yang penulis lakukan wawancara dengan kementerian hukum dan hak asasi manusia. serta wilayah Riau yang ada kantor notaris di kota pekanbaru. Para peneliti menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif artinya disajikan dalam bentuk uraian untuk menggambarkan secara jelas harapan untuk memperoleh gambaran komprehensif dari masalah yang diteliti. Penerapan perlindungan hukum para pihak terhadap akta otentik yang diubah (renvooi) notaris tidak diketahui oleh para pihak adalah notaris dapat dikenakan sanksi tanggung jawab incivil untuk melakukan penggantian atau kompensasi kepada pihak yang terluka pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris. Sedangkan konsekuensi hukum tindakan otentik diubah (renvooi) notaris yang tidak digunakan oleh para pihak adalah hilangnya sertifikat dan akta di bawah tangan karena pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan kantor hukum notaris. Agar notaris dan para pihak menghindari semua risiko dalam bentuk sanksi atau gabungan tindakan otentik dalam proses pembuatan akta otentik di hadapan notaris, notaris dan para pihak harus memiliki kehati-hatian, lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam membuat akta otentik dan untuk mematuhi hukum yang berlaku dan berdasarkan pada moral dan etika.

Pengelolaan Keuangan Di Desa Pesisir Berdasarkan Asas Partisipasi Dalam Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Upaya Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Gresik

Intisari

Pengelolaan keuangan di desa pesisir yang berdasarkan asas partisipasi masyarakat diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini bertujuan agar dalam pengelolaan keuangan, masyarakat desa dapat ikutserta dan berperan aktif serta terlibat langsung didalamnya termasuk pengawasan penggunaann keuangan. Desa Pesisir di Kabupaten Gresik dipilih desa Pangkah Kulon, Desa Banyu Urip dan Desa Campurejo, yang terdapat di dua kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Pangkah dan Kecamatan Panceng. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan tahapantahapan penelitian yang mengacu pada prinsip-prinsip PAR (Partisipatory Action Research). Dari kemajuan penelitian dapat diperoleh identifikasi lokasi penelitian, identifikasi peraturan perundang-undangan, menentukan informan, mengumpulkan data tentang Alokasi Dana Desa, serta model laporan keuangan desa yang dibuat masingmasing desa. Hasilnya, model pengelolaan keuangan di Desa Pangkahkulon, Desa Banyu Urip dan Desa Campurejo belum maksimal mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Format yang digunakan belum seragam.

Pengembangan Foil Naca Seri 2412 Sebagai Sistem Penyelaman Model Kapal Selam

Intisari

Bentuk  foil menghasilkan gaya angkat (lift force) ketika foil dilewati oleh aliran fluida  karena adanya pengaruh interaksi antara aliran fluida dengan permukaan foil yang mengakibatkan tekanan permukaan atas lebih kecil dari permukaan bawah. Bagaimana mengaplikasikan teori foil pada hydroplane kapal selam sebagai  system penyelaman, dengan membalik foil maka lift force tersebut menjadi gaya ke bawah, dengan demikian memungkinkan kapal selam dapat menyelam, melayang dan bermanouver di bawah air, seperti halnya gerak pesawat terbang yang terbang dan melayang dengan menggunakan sayap. Dilakukan penelitian dan pengamatan terhadap kemampuan penyelaman (diving plan) dari foil NACA seri 2412 pada model kapal selam, dengan mencari nilai Cl (coefisien lift) di Laboratorium, serta mendesain bentuk badan kapal selam dan analisa gaya-gaya yang bekerja pada model kapal selam, jumlah gaya-gaya yang bekerja keatas lebih rendah dari gaya-gaya ke bawah maka kapal selam mampu menyelam. Penerapan Hydroplane sebagai diving plane dapat diterapkan, kemampuan penyelaman dipengaruhi oleh sudut flip  Hydroplane dan kecepatan model, semakin besar kecepatan dan sudut flip maka semakin besar kedalaman penyelaman yang dapat dilakukan.

Pengusiran Imigran Oleh Angkatan Laut Australia Ke Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional

Intisari

Penulisan ini membahas tentang Pengusiran Imigran khususnya Pencari Suaka oleh angkatan laut Australia dari perairan Australia menuju wilayah Indonesia dengan melakukan penggiringan dan atau pengawalan terhadap kapal (sekoci) yang membawa para imigran pencari suaka yang tidak memenuhi keabsahan secara hukum internasional karena tidak dilengkapi dokumen dan persyaratan pelayaran sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memasuki wilayah perairan Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi karena  pengusiran imigran oleh Australia ke negara lain (Indonesia)  adalahmelanggar ketentuan hukum internasional disampingKonvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol tentang Status Pengungsi Tahun 1967 telah diratifikasi dan diberlakukan dalam undang-undang Australia(Immigration Act 1958) dan juga melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 tentang hukum Laut. Adapun tujuan atas dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan angkatan laut Australia terhadap imigran pencari suaka dengan melakukan pengusiran kapal imigran hingga masuk ke wilayah perairan Indonesia dan mengetahui sampai sejauh mana upaya-upaya hukum oleh Indonesia atas pelanggaran tersebut, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang akan mendasarkan pada sisi hukum sebagai dasar untuk menganalisanya. Selanjutnya menggunakan peraturan-peraturan yang terkait dengan persoalan keimigrasian, yurisdiksi dan kedaulatan di laut yang dapat mengarah kepada penelitian penerapan hukum yang seharusnya guna menjawab persoalan hukum di laut. Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini, agar Pemerintah Indonesia dapat lebih meningkatkan pengawasan dan pengamanan di laut terhadap masuknya kapal imigran asing dan kapal angkatan laut Australia dengan berpedoman ketentuan hukum internasional

Pengembangan Bentuk Badan Kapal Selam Tanpa Awak (Unmanned Underwater Vehicle / Uuv) Sebagai Sarana Observasi Oseanografi

Intisari

Observasi di bawah permukaan laut merupakan observasi yang sarat dengan resiko dan kecelakaan, dimana observasi tersebut dilakukan dengan menyelam ke dasar laut dibantu dengan beberapa alat survey dasar laut. Dengan kemajuan teknologi dan sistem unmanned yang saat ini berkembang, observasi oseanografi dasar laut dapat diwakili dengan sebuah wahana benam tanpa awak, dengan wahana benam tersebut para ahli oseanografi dasar laut akan terbantu dalam observasi oseanografi dasar laut. Tantangan perencana kapal dalam merancang kapal selam adalah bagaimana merancang bentuk dan sistem penyelaman dan pengapungan kapal selam agar dapat menyelam. Pemikiran sistem penyelaman dan pengapungan kapal selam dengan memasang sayap / sirip, berdasarkan pemikiran di atas, untuk mengembangkan kapal selam tanpa awak (Unmanned Underwater Vehicle / UUV) sebagai sarana observasi oseanografi, dengan desain bentuk badan kapal selam yang dipasang sirip/sayap diharapkan mampu menyelam di bawah permukaan air. Untuk menjawab hal tersebut dilakukan perekayasaan beberapa bentuk badan wahana benam bersirip dan memodelkan dalam CFD serta menganalisa hubungan badan dan sirip terhadap kemampuan menyelam dan mengapungnya (diving force). Dari hasil pembahasan, secara umum penerapan Hydroplane sebagai diving plane model kapal selam dapat diterapkan. Kemampuan untuk mencapai kedalaman penyelaman itu dipengaruhi oleh sudut flip pada Hydroplane dan besarnya kecepatan model, semakin besar kecepatan dan sudut flip maka semakin besar kedalaman penyelaman yang dapat dilakukan.

Kepastian Hukum Bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun

Intisari

Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu: Secara umum, dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum tentang Perikatan Jual Beli Rusun serta dapat juga sebagai bahan bacaan bagi akademisi Hukum Properti; Secara khusus, yaitu menelaah makna perjanjian pengikatan jual beli rumah susun yang dibuat dihadapan Notaris, serta mengetahui, memahami, dan menguraikan kepastian hukum dan konsep pengaturan ke depan bagi para pihak terkait perjanjian pengikatan jual beli Rusun yang dibuat dihadapan notaris.

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerakan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach ), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan Kasus (case approach) dan teori kepastian hukum serta teori perlindungan hukum. Hasil penelitian ini adalah yang pertama bentuk perjanjian pengikatan jual rumah susun yang dibuat dihadapan Notaris dapat diartikan dengan bentuk akta yang dilegalisasi dan bentuk akta otentik, padahal keduanya memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Kedua, beberapa kajian pendekatan kasus terkait bentuk perjanjian pengikatan jual beli rumah susun yang dibuat dihadapan Notaris memiliki implikasi hukum terhadap kepastian hukum yang berbeda – beda yang dijadikan dasar oleh Hakim untuk memberi putusan dalam setiap gugatan berbeda. Ketiga, Konsep pengaturan kedepan untuk menjamin kepastian hukum dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam pembelian rumah susun maka seharusnya akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut harus akta Otentik karena untuk lebih menjamin kepastian hukum jika kedepannya terjadi wanprestasi, untuk rumah susun menengah kebawah seharusnya peran penting pemerintah dalam hal ini sangatlah penting dengan mengeluarkan kebijakan terkait bantuan subsidi biaya pembuatan perjanjian pengikatan jual beli tersebut, subsidi terkait biaya-biaya notaris maupun terkait instansi lainnya.

Kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Surabaya Tahun 1980-1990

Intisari

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu permasalahan sosial yang banyak terjadi di Indonesia dan telah ada sejak zaman kolonial hingga modern. Penyalahgunaan narkoba tumbuh dan berkembang di Pulau Jawa dan menyebar ke seluruh penjuru kota besar salah satunya adalah Kota Surabaya. Selain itu, Kota Surabaya merupakan sentra dari adanya perkembangan zaman yang terus-menerus akan mengalami perubahan besar. Seperti halnya dengan perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba. Wilayah ini telah menjadi sasaran utama bagi pengedar narkoba untuk menyebarkan aksinya dalam kasus penyalahgunaan narkoba. sasaran utama yang banyak tertangkap ialah para remaja berusia 14 tahun hingga 20 tahun umumnya karena pengaruh dari ajakan teman di sekitar lingkungan. Pada awal tahun 1980 hingga akhir tahun 1990, pemerintah Kota Surabaya dengan tegas mengeluarkan aturan untuk segera menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang telah tersebar diseluruh wilayah tersebut.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, 1.) Bagaimana latar belakang kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja Kota Surabaya tahun 1980-1990; 2.) Bagaimana perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Surabaya tahun 1980-1990?; 3.)Bagaimana upaya pemerintah menangani kasus penyalahgunaan narkoba terhadap remaja Surabaya tahun 1980-1990?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah meliputi tahap heuristik yaitu pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder, kritik yaitu tahap untuk memilih sumber-sumber yang telah ditemukan, interpretasi yaitu tahap melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan berbagai sumber baik primer maupun sekunder, historiografi yaitu tahap penyajian hasil laporan penelitian dalam bentuk tulisan dengan penulisan sejarah yang benar.

Pendekatan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan mendeskripsikan latar belakang serta perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja Kota Surabaya tahun 1980-1990. Penelitian ini juga menjelaskan tentang upaya pemerintah dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja Kota Surabaya.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian berupa perkembangan kasus penyalahgunan narkoba yang semakin menunjukkan angka peningkatan secara drastis setiap tahun. Kasus narkoba telah menjadi persoalan tingkat nasional, sehingga pemerintah dengan tegas segera mengambil tindakan atas kasus tersebut. Berbagai macam upaya serta tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah, dan masyarakat. Adapun macam-macam upaya yang dilakukan pemerintah yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative serta refresif. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan agar jumlah pemakaian narkoba pada kasus penyalahgunaan narkoba dapat berkurang dan tidak terjadi peningkatan yang lebih drastis dari tahun 1980 sampai tahun 1990.

Ratio Legis Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Tanpa Agunan

Intisari

Penelitian yang berjudul “Ratio legis Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Tanpa Agunan” bertujuan untuk ratiolegis perjanjian kartu kredit tanpa agunan, dan proses penyelesaian tunggakan pembayaran kartu kredit tanpa agunan dengan menggunakan jasa debt collector. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian Tesis ini adalah pendekatan secara normative yuridis sehingga objek dalam melakukan penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), dengan menelaah semua Undang-undang yang berlaku khusunya suatu peraturan yang mengatur tentang perjanjian penerbitan kartu kredit tanpa agunan.

Hasil Penelitian

Dari penelitian Tesis tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian agunan adalah kemampuan, keyakinan, kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, dan agunan pokok kredit adalah usaha debitur itu sendiri, contoh persediaan barang, tanah, bangunan, dan lain sebagainya, namun bank harus menggunkan anilisis kredit dengan Prinsip 5 C adalah sebagai berikut : prinsip yang dikenal dengan singkatan dari Character, capacity, capital, condtions of economy, dan colleteral.dalam hal pelaksaan penagihan hutang sesuai dengan standard dengan bank indonesia, dalam melakukan penagihan kartu kredit, penerbit wajib memenuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012.

Sejarah Perkembangan Perempuan Intelektual Di Iain: Studi Tentang Dinamika Mahasiswi Di Iain Sunan Ampel Surabaya 1971-2014

Intisari

Peneliti memberikan batasan permasalahan pada tiga hal, yaitu: (1). Bagaimana Profil IAIN Sunan Ampel Surabaya? (2). Bagaimana Dinamika Peran dan Posisi Perempuan Intelektual di Internal Kampus IAIN Sunan Ampel? (3). Apa Saja Peran Perempuan Intelektual IAIN Sunan Ampel di Masyarakat?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu: Heuristik (pengumpulan sumber), Verifikasi (kritik sumber), Interpretasi (penafsiran sumber) dan Historiografi (penulisan sejarah). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis perspektif diakronis (yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi pada masa lampau). Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang terjadi dari waktu ke waktu dengan kejadian-kejadian yang kongkrit). Sedangkan teori yang digunakan adalah teori Continuity and Change (teori kesinambungan dan perubahan) dan teori Role (teori peran). Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: (1). IAIN Sunan Ampel resmi berdiri pada tahun 1965 dengan SK Mentri Agama Nomor 20/1965 yang berkedudukan di Surabaya. Dalam rentang waktu antara 1966-1970, IAIN Sunan Ampel telah memiliki 18 (delapan belas) fakultas yang tersebar di 3 (tiga) propinsi. Namun, ketika akreditasi fakultas di lingkungan IAIN diterapkan, lima dari delapan belas Fakultas tersebut ditutup untuk digabungkan ke Fakultas sejenis yang terakreditasi dan lokasinya berdekatan. Sejak pertengahan 1997, melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, seluruh fakultas yang berada di bawah naungan IAIN Sunan Ampel yang berada di luar Surabaya lepas dari IAIN Sunan Ampel menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang otonom. Terhitung mulai tanggal 1 oktober 2013, IAIN Sunan Ampel berubah menjadi UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 65 Tahun 2013. Selama pergantian nama dari IAIN Sunan Ampel menjadi UIN Sunan Ampel visi misi serta struktur organisasi dan kepengurusannya hanya sedikit terjadi perubahan. (2). Perempuan di internal kelembagaan IAIN Sunan Ampel dari mahasiswinya menunjukkan sebuah perkembangan dari kesadaran akan pentingnya pendidikan. Berasal dari sinilah IAIN Sunan Ampel mampu mencetak tokoh-tokoh perempuan yang berkualitas dan berintelektual, dan banyak diantaranya juga menjadi Profesor, Doktor, dan Dosen di IAIN Sunan Ampel Surabaya hingga saat ini. Tidak hanya mengajar mereka juga mampu menduduki jabatan-jabatan yang berpengaruh di intenal kampus. Berbagai macam prestasi telah diraih dan juga telah banyak karya-karya yang telah mereka ciptakan. (3). Tidak hanya di internal kampus namun juga banyak berperan di eksternal kampus dalam berbagai bidang. mulai dari bidang keagamaan mereka sering diminta menjadi penceramah di berbagai forum dan masjid. Di bidang pendidikan mereka sering diminta untuk mengajar. Dan di bidang sosial mulai dari menjadi Pembina ibu-ibu PKK, sampai membina anak-anak pengamen jalanan.

Implikasi Yuridis Lepasnya Pulau Sipadan Dan Ligitan Terhadap Zona Ekonomi Eksklusif(Zee) Indonesia Di Laut Sulawesi

Intisari

Lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sudah belangsung pada tanggal 16 Desember 2002 lalu Mahkamah Internasional (International Court of Justice).Lepasnya kedua pulau tersebut merupakan peristiwa buruk bagi Indonesia khususnya dalam penegakan wilayah peraian Indonesia. Peristiwa lepasnya kedua pulau ini tidak hanya mengakibatkan Indonesia mengalami kehilangan sebagian dari wilayahnya tetapi juga berdampak pada munculnya konflik baru antara Malaysia dan Indonesia seperti dengan adanya duplikasi (overlapping) klaim di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi. Adanya duplikasi klaim ini menimbulkan banyak efek negatif terutama bagi Indonesia yang sebenarnya menurut UNCLOS 1982 merupakan pemilik dari wilayah tersebut. Penulisan tesis ini bertujuan untuk membahas implikasi yuridis lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi dan upaya yang dapat dilakukan Indonesia terkait dengan adanya duplikasi (overlapping) klaim di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi. Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, untuk menjelaskan analisis terkait dengan implikasi yuridis lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi dan upaya yang dapat dilakukan Indonesia terkait dengan adanya duplikasi (overlapping) klaim di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi. Sehubungan dengan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka ada beberapa pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach).Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Analisis menggunakan penafsiran hukum secara deskriptif analitis.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implikasi yuridis lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi berdampak pada munculnya berbagai masalah di wilayah tersebut, di antaranya: problematika perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia, problematika ekonomi, problematika pelaksanaan administrasi pemerintahan, problematika pengembangan dan pengelolaan, serta pertahan dan keamanan. upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan adanya duplikasi (overlapping) klaim di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi utamanya jalur diplomasi, MIHL/ITLOS, upaya politik hukum dengan cara damai. Dua upaya lainnya yang dapat dilakukan sebagai alternatif adalah dengan cara membiarkan sengketa tidak terselesaikan dan jalur MI atau ICJ.

Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Musi Terhadap Kerugian Konsumen Di Kota Palembang

Intisari

PDAM Tirta Musi biasanya mendapatkan pengaduan dari konsumen terkait dengan layanan mereka. Keluhan konsumen dalam menggunakan layanan PDAM Tirta Musi yang terkait dengan keberatan pembayaran tagihan yang tidak sesuai dengan penggunaan dan kualitas air yang buruk sehingga dapat menyebabkan pelanggan mendapatkan kerugian. Permasalahan yang muncul adalah tentang tanggung jawab PDAM Tirta Musi terhadap kerugian konsumen karena tagihan yang tidak sesuai dengan penggunaan dan kualitas air yang dapat mempengaruhi kesehatan konsumen, pengaturan kompensasi untuk tagihan yang tidak sesuai dengan penggunaan dan kualitas air yang dapat berdampak pada kesehatan konsumen untuk masa depan, dan upaya untuk menyelesaikan konflik antara konsumen dan PDAM Tirta Musi.

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan penelitian hukum empiris. Bentuk tanggung jawab PDAM Tirta Musi atas kerugian konsumen akibat tagihan yang tidak sesuai dengan frekuensi penggunaan dalam bentuk restitusi atau pengembalian dana yang akan dimasukkan ke dalam rekening bulan depan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota No. Level II No.9 tahun 1999 dan nota kredit untuk konsumen belum melakukan pembayaran yang mengatur dalam Keputusan Direksi PDAM Tirta Musi Perusahaan Palembang Nomor 728 Tahun 2011 sedangkan untuk PDAM Tirta Musi tanggung jawab atas kualitas air yang buruk yang telah belum diatur, Direksi PDAM Tirta Musi mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dalam bentuk perawatan kesehatan. Aturan kepatuhan telah mengatur sesuai dengan tagihan dengan frekuensi penggunaan untuk masa depan ditambah dengan bukti pembayaran lebih, aturan pembayaran lebih untuk pelanggan, dan aturan menghindari tagihan yang sesuai dengan frekuensi penggunaan. Kompensasi telah mengatur kualitas air yang buruk yang mungkin berdampak pada kesehatan konsumen di masa depan untuk mengatur Peraturan Daerah tentang PDAM Tirta Musi dan Keputusan Direksi PDAM Tirta Musi yang berisi bentuk dan proses tanggung jawab PDAM Tirta Musi dan tanggung jawab PDAM Tirta Musi dapat disebutkan dalam sebuah pernyataan sehingga konsumen mengetahuinya. PDAM Tirta Musi dalam mengatasi konflik terkait konsumennya melalui negosiasi (negosiasi).

Analisis Yuridis Hibah Atas Harta Bersama Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 41 Pk/Ag/2009)

Intisari

Keinginan untuk dikaruniai seorang anak sebenarnya merupakan suatu hal yang manusiawi di dalam kehidupan. Namun, pada kenyataannya tidak setiap perkawinan ataupun rumah tangga dapat dengan mudah memiliki keturunan. Akibatnya, banyak pasangan suami istri yang mengambil jalan keluar dengan melakukan pengangkatan anak. Hukum Islam membolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Oleh sebab itu orang tua angkat memilih mewujudkan rasa sayangnya melalui hibah. Permasalahan yang timbul kemudian adalah apabila harta yang dihibahkan merupakan harta bersama. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hibah atas harta bersama kepada anak angkat menurut Hukum Islam, bagaimana akibat hukum dari surat keteranganhibah yang dibuat tanpa persetujuan istri menurut pandangan Hukum Islam, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 41 PK/AG/2009. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti, kemudian penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan metode deduktif.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa hibah harus dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat, salah satunya bahwa harta harus merupakan milik mutlak penghibah, sehingga berdasarkan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hibah harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan suami atau istri. Akibat hukum surat keterangan hibah yang dibuat tanpa persetujuan istri adalah hibah menjadi batal, sebab rukun dan syarat hibah tidak terpenuhi dan melanggar ketentuan pasal 92 KHI dan pasal 36 UU Perkawinan. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MA Nomor 41/PK/AG/2009 adalah bahwa alasan-alasan yang diajukan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, lagi pula ternyata tidak ada kekeliruan yang nyata dari judex juris maupun judex facti.

Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia

Intisari

Perlindungan terhadap seni batik telah diberikan sejak UUHC 1982, UUHC 1997 hingga UUHC 2002. Namun UUHC tidak mengatur secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi hak bagi pemegang hak cipta seni batik. Hal ini penting karena ketidakjelasan hak-hak mereka akan mengakibatkan ketidakmauan para pembatik untuk mendaftarkan hasil karya seninya. Terlebih lagi apabila menyangkut seni batik yang dihasilkan atau dimiliki secara kolektif karena batik ini dihasilkan oleh lebih dari satu orang pembatik sehingga harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak. Selain ketidakjelasan hak-hak bagi pemegang hak cipta seni batik, sistem pendaftaran yang berlaku saat ini juga merupakan faktor pendukung belum dimanfaatkannya pendaftaran hak cipta oleh para pencipta seni batik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisisi eksistensi Batik Solo sebagai bagian dari karya tradisional Indonesia, upaya Pemerintah Kota Solo dalam melindungi Seni Tradisional Batik Solo. Dan mengetahui kendala-kendala yang menghambat upaya perlindungan Seni Tradisional Batik Solo oleh Pemerintah Kota Solo. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, maka penulis berusaha menjelaskan eksistensi Batik Solo sebagai bagian dari karya tradisional Indonesia, upaya Pemerintah Kota Solo dalam melindungi Seni Tradisional Batik Solo serta kendala-kendala yang menghambat upaya perlindungan Seni Tradisional Batik Solo.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa motif batik asli Solo dimintakan hak cipta, menyusul karya budaya ini banyak dijiplak. Bahkan disebut-sebut telah diklaim sebagai karya negara lain dengan perlindungan hak cipta. Sebagian besar pengusaha kecil dan menengah Batik Solo telah mengetahui adanya hak cipta terhadap motif batik yang diciptakannya. Para pengrajin batik menyadari adanya hak cipta bagi motif batik yang diciptakannya. Namun dalam pelaksanaan kepemilikan hak cipta, prosedur yang kurang dipahami, biaya yang dibutuhkan dalam pengajuan hak cipta serta waktu yang dibutuhkan dalam kepemilikan hak cipta menjadi kendala utama bagi pengrajin. Kaitannya dengan prosedur pengajuan Hak cipta, pengrajin batik kurang memahami bagaimana mereka akan mengajukan hak cipta atas motif batik yang diciptaannya. Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan usaha perlindungan karya cipta tradisional Batik Solo oleh Pemerintah Kota Solo dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada pengrajin batik dalam mengurus hak cipta motif karyanya. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi tentang hak cipta atas karya tradisional Batik Solo agar dapat meningkatkan kesadaran para pengrajin untuk mendaftarkan hak cipta atas motif Batik Solo hasil karya ciptanya.

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Perkawinannya Dibatalkan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 47/Pdt.G/2011/PTA.Pbr)

Intisari

Pembatalan perkawinan (fasakh) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dimaksudkan untuk penyempurnaan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari berupa hak waris, perwalian, hak nafkah seperti kedudukan anak (nasab) dan hak istri.Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah apa faktor yang menjadi penyebab perkawinan dibatalkan, bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang perkawinannya dibatalkan, dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2011 /PTA.Pbr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitif, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pendekatan Penelitian

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu library research, dan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif. Terdapat dua faktor pembatalan perkawinan yaitu pelanggaran prosedural seperti tidak tepenuhinya syarat-syarat sebagai wali nikah, tanpa dihadiri saksi atau dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan dan pelanggaran materi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 70 sampai 72 Kompilasi Hukum Islam. Perlindungan hukum terhadap para pihak yang perkawinananya dibatalkan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) butir (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan di dalam Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam, dimana pembatalan perkawinan ini tidak berlaku surut terhadap anak, dan suami istri yang beritikad baik serta pihak ketiga yang hak-haknya terpenuhi dengan itikad baik. Perkawinan yang dilakukan oleh tergugat I dan II dilaksanakan diluar kewenangan wali nikah yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payung Sekaki sebagai Wali Hakim yang menikahkan Tergugat I dan II, sehingga hakim berpendapat bahwa perkawinan tergugat I dan II dibatalkan karena diaqadkan atau diijabkan oleh Wali Hakim yang tidak berhak dimana hal ini diatur dalam Pasal Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

Perspektif Sistem Inovasi Dalam Konten Kebijakan Daerah Jawa Timur Bidang Iptek dan Inovasi Periode 2000-2011

Intisari

Wilayah regulasi sebagai objek perhatian penelitian ini dibahas dalam konten kebijakan yang diterbitkan dan memberikan regulasi teknologi sains dan inovasi di area tersebut. Kebijakan dalam bidang penelitian ini adalah peraturan Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian ini menggunakan analisis isi dengan kerangka sistem inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 64% periode kebijakan sains-teknologi dan inovasi dari tahun 2000 hingga 2011 di provinsi Jawa Timur memiliki relevansi dan signifikansi untuk pengembangan (penelitian), difusi dan pemanfaatan teknologi di daerah tersebut. Secara umum peraturan di Jawa Timur menekankan pada penguatan kelembagaan, dan mendukung program sains-teknologi dan inovasi.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?