HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

  1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Mutu Akademik Terhadap Kepuasan Mahasiswa Program Studi S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi
  2. Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Dan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  3. Persepsi Masyarakat Terhadap Polisi Selaku Penegak Hukum Di Kotamadia Jambi Tesis
  4. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengacara Dalam Memberi Bantuan Hukum Pada Proses Perkara Pidana Di Kota Jambi
  5. Sistem ” Uang Ten ” Sebagai Fenomena Budaya Hukum Dalam Hukum Pertanahan Di Daerah Tingkat Ii Kotamadia Jambi
  6. Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat Ganda Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn) Di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
  7. Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Penyediaan Air Minum Di Provinsi Sumatera Barat
  8. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Kota Jambi
  9. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Terhadap Orang Yang Tidak Mampu
  10. Perkembangan Hukum Adat Melayu Jambi Pada Era Otonomi Daerah
  11. Kajian Yuridis Ganti Rugi Hak Atas Tanah pada Proyek Pengembangan Jalan di Kota Jambi (Studi di Kecamatan Telanai Pura Kelurahan Buluran Kenali)
  12. Penerapan Electronic Government Dalam Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Actor Network Theory Pada Implementasi Aplikasi Penghitungan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Dalam Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018)
  13. Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Pada Dna Benih Varietas Tanaman Yang Dimiliki Perusahaan (Kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/Pn Clp)
  14. Proses Pengambilan Keputusan Dalam Pesan Pemilukada Kabupaten Batanghari Tahun 2015 Pada Masyarakat Orang Rimba Di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
  15. Peran Organisai Profesi Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi
  16. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan Dprd Dalam Menjaga Martabat Dan Kehormatan Anggota Dprd Berdasarkan Kode Etik Dprd. (Study Pada Dprd Provinsi Jambi)
  17. Kajian Pengelolaan Daratan Pesisir Berbasis Zonasi Di Provinsi Jambi
  18. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik Yang Belum Terdaftar
  19. Penerapan Pasal 7 Ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkara Sahnya Perkawinan Di Pengadilan Agama Sleman
  20. Implementasi Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2015

 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Mutu Akademik Terhadap Kepuasan Mahasiswa Program Studi S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi

Intisari

Pembentukan sistem pendidikan pranata sebagai sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga indonesia dalam rangka berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga dapat dan proaktif untuk memenuhi menantang hari-hari perubahan Berdasarkan akta no. 12/2010, tingkat pendidikan adalah pendidikan tinggi setelah sekolah menengah pendidikan, program yang mencakup diploma para sarjana, magister, doktor profesi; dan dan para spesialis, dipegang oleh universitas indonesia oleh budaya. Kerja terus membuat pendidikan perguruan tinggi, universitas akan membangun citra yang baik dan menarik bagi publik jika menjadi guru dari dua aspek kualitas dan akademik kualitas teknologi dan layanan. Kompetensi guru, keilmuannya diwujudkan dalam menggunakan metode pengajaran, kontrol emosi Anda dan disiplin pada waktu tertentu dan memberikan layanan bagi siswa. Kualitas konseptual akademik pendidikan adalah mulut manusia alat, fasilitas, dan kurikulum. Dan itu tercermin dalam kualitas guru, Kualitas bahan belajar dan mengajar dan akhirnya dimasukkan dalam bentuk sekelompok proses belajar mengajar. Kualitas dosen (X1) dari dimensi kualitas layanan yang diberikan dosen sesuai dengan kopetensi ilmiah, metode penguasaan pengajaran yang mengendalikan emosi dan disiplin dosen kemudian memberikan pengaruh terhadap seorang mahasiswa pada kepuasan Program Studi Magister Manajemen S2 Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari.

Pendekatan Penelitian

Dimana ukuran dosen mempengaruhi kualitas 0,473 artinya bagaimana jika dosen meningkat 100 persen kepuasan maka mahasiswa akan Belajar Manajemen Program S2 Magister Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari akan meningkat sebesar 47,3 % .Jika subjek berkualitas (X2) dari dimensi kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan mengajar mereka dosen, wawasan dosen dan kreativitas dosen yang cukup memuaskan, kemudian memberi kepuasan pengaruhnya terhadap seorang siswa pada program studi Magister Manajemen S2 Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari. Di mana cara pelajaran utama dengan kualitas 0,384 artinya bagaimana jika dosen meningkat 100% itu akan menjadi kepuasan mahasiswa a program studi magister manajemen magister manajemen ekonomi ekonomi batanghari akan ditingkatkan sebesar 38,4%. Pembelajaran kualitas produk (X3) dari dimensi kualitas layanan diberikan sesuai dengan kualitatif dan kuantitatif, maka itu dapat meninggalkan efek pada siswa pada kepuasan pada program studi magister manajemen magister fakultas ekonomi universitas batanghari dimana seberapa besar dosen berkualitas 0,408 artinya bagaimana jika belajar hasil peningkatan sebesar 100% itu akan memuaskan siswa program studi Magister Manajemen S2 Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari. akan meningkat sekitar 40,8%.

Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Dan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Intisari

Ada beberapa pendapat mengenai fungsi Majelis Perwakilan Rakyat Daerah, menurut Jimly Asshiddiqie “fungsi legislasi atau peraturan dalam bentuk konkretnya dimanifestasikan dalam fungsi pembentukan peraturan yang mengikat warga” dan Bagir Manan mengatakan “fungsi anggaran adalah hak untuk berpartisipasi dalam menetapkan anggaran tahunan regional “. Dalam praktiknya, dalam merumuskan undang-undang termasuk perumusan dan perumusan peraturan daerah, Majelis Perwakilan Rakyat Daerah sering mengalami kesulitan dalam menghasilkan inisiatif untuk menyusun Peraturan Daerah yang akan menjadi kebijakan dalam administrasi pemerintahan dan pembangunan. Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang menjelaskan hak imunitas yaitu hak kekebalan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari proses hukum tertentu, kecuali kekebalan tersebut diberi tanggal atau ditinggalkan. Untuk menganalisis bagaimana penerapan konsep implementasi hak mengusulkan rancangan peraturan daerah dan hak kekebalan bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk meneliti penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan “pendekatan konseptual, pendekatan legislatif, dan pendekatan historis”.

Persepsi Masyarakat Terhadap Polisi Selaku Penegak Hukum Di Kotamadia Jambi Tesis

Intisari

Polisi sebagai salah satu komponen pertahanan dan keselamatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, terkadang menghadapi masalah dilematis. Mereka harus melaksanakan pemeliharaan keadilan dengan semua definisi hukum yang melekat pada pekerjaan mereka, tetapi di sisi yang berlawanan, mereka harus menjalankan fungsi melayani masyarakat. Di titik interaksi antara mereka (polisi dan masyarakat), ada gesekan pada itu dan karena itu menyebabkan masalah baru yang memiliki dimensi sosial. Sikap yang muncul oleh polisi sejauh ini, telah menunjukkan karakter antagonis pada masyarakat yang akan memberikan berbagai makna polisi dari masyarakat, dan pada akhirnya masyarakat akan memberikan persepsi yang kurang untuk polisi mereka. Menurut masalah tersebut, tesis ini muncul dua prinsip dasar masalah, yaitu (1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap polisi sebagai pemegang keadilan, dan (2) Bagaimana pengaruh persepsi terhadap kesadaran hukum dan kepatuhan hukum oleh masyarakat itu sendiri Selain melihat, menggambarkan, dan menjelaskan masalah, penulis telah melakukan penelitian menggunakan teori definisi sosial dengan pendekatan interaksi simbolik sebagai salah satu konsekuensi dari penelitian kualitatif. Dengan model penelitian ini, beberapa alasan yang muncul dari persepsi itu, bisa ditemukan secara ekspansif.

Pendekatan Penelitian

Dari penelitian yang mengambil lokasi Kotamadya Iambi, ditemukan persepsi masyarakat tentang polisi sebagai pemegang keadilan. Beberapa dari mereka adalah polisi sebagai orang yang kecewa, polisi yang mengerikan, atau menakutkan, dan materialistis yang tentu saja menyebabkan efek bagi masyarakat, yang kurang kesadaran hukum untuk melaporkan peristiwa kriminal, dan juga kurang taat hukum masyarakat untuk tidak melakukan penilaian sc: f mereka. Sikap antagonis polisi ini harus segera diubah dengan melakukan perubahan mendasar dalam sistem kepolisian, dari polisi antagonis ke polisi protagonis (Satjlpto Rahardjo, dari pendapatnya tentang polisi sebagai orang sipil berseragam). Dari pernyataan di atas, kita tahu bahwa merevisi hubungan antara masyarakat dengan polisi mereka ke hubungan harmonis di antara mereka sangat penting. Dengan sistem kepolisian protagonis, persepsi yang lebih baik dari masyarakat untuk polisi mereka akan benar-benar terjadi.

Hasil Penelitian

Dengan penelitian yang ditemukan melalui tesis ini, diharapkan masyarakat akan mengetahui lebih banyak tentang tugas polisi dan polisi akan mengenali kesalahan mereka, dan akhirnya, akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Persepsi Masyarakat Terhadap Pengacara Dalam Memberi Bantuan Hukum Pada Proses Perkara Pidana Di Kota Jambi

Intisari

Persepsi masyarakat terhadap profesi pengacara tergantung pada perilaku anggota organisasi dalam member’ pelayanan hukum terhadap masyarakat. Dalam usaha untuk melakukan kewajibannya bersama dengan organisasi profesi lain seperti polisi, jaksa dan hakim, pengacara yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal akan membentuk persepsi yang dekat dengan kegiatan profesinya Baik buruknya persepsi tersebut tergantung pada layanan hukum yang mereka berikan. Orientasi pengacara yang selalu mengutamakan kepentingan dalam bentuk keuntungan pribadi terkadang bisa membuat persepsi negatif, sebaliknya jika mereka berkeinginan untuk membantu masyarakat lemah dengan memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma hanya terbatas pada kasus-kasus tertentu raja seperti kasus yang menarik perhatian publik, dalam menjalankan tugas profesinya selalu profit oriented, oleh karena itu setiap pengacara harus mempunyai kesadaran moral yang tinggi dan harus menolak beberapa kasus yang bertentangan dengan “due process of law“. Persepsi terhadap profesi pengacara ini lebih tergantung pada perilaku dan kejujuran dalam menjalankan tugas mereka dengan menjauhkan diri dari praktek pavoritisme korupsi, kolusi dan nepotisme dan kecurangan lainnya yang mengganggu profesi hukum sebagai “officium nobile”.

Pendekatan Penelitian

Persepsi masyarakat yang terlibat perkara pidana cenderung tidak memanfaatkan jasa bantuan hukum merupakan barometer pelayanan maupun keberadaannya tidak menyentuh masyarakat pencari keadilan karena tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, budaya hukum masyarakat, tingkat pendidikan ( sdm ) masyarakat. Jadi nilai-nilai keadilan yang didambakan oleh masyarakat hanya hiasan kata-kata didalam undang-undang. Diharapkan demi tegaknya supremasi hukum yang memberikan nilaiOnilai keadilan pada masyarakat supaya para penegak hukum termasuk pengacara harus konsisten dengan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi.

Sistem ” Uang Ten ” Sebagai Fenomena Budaya Hukum Dalam Hukum Pertanahan Di Daerah Tingkat Ii Kotamadia Jambi

Intisari

” Uang Teh” tidaklah berarti pembayaran dengan uang sewa dibayar dengan daun teh atau uang hasil penjualan air teh atau uang dari penjualan daun teh atau lain-lain yang bermakna negatif, seperti halnya uang kopi. “Uang teh” disini adalah uang yang diberikan oleh si penyewa rumah kepada si pemilik tanah untuk sumbangan pembangunan rumah yang menjadi objek sewa. Konsekuensi dari pembayaran “uang teh” terjadi penyimpangan-penyinnpangan claim ketentuan yang berlaku pada unnumnya pada perjanjian sewa menyewa, seperti : uang sewa, mengulang-sewa, jangka waktu sewa dan lain-lain. Dari penyimpangan-penyimpangan di atas tampak pelanjian sewa-menyewa rumah dengan sistem ” uang teh”gini ada nuansa ” unik” yang tumbuh dan berkembang sebagai hukum tradisional di negara-negara sedang berkembang. Adalah Warga Negara Asing keturunan Cina di Kotamadia Jambi yang membuat suatu perjanjian sewa-menyewa rumah yang berbeda jika dibandingkan dengan sewa-menyewa rumah pada umumnya, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukunn Perdata (KUH Perdata). Perjanjian sewa-menyewa rumah dimaksud adalah Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah dengan Sistem ” Uang Teh”. Kalau sewa-menyewa rumah dengan ” uang teh “dikatakan perjanjian sewa-menyewa rumah sebenarnya juga tidak tepat dalam penamaannya.

Pendekatan Penelitian

Hal ini karena pada sewa-menyewa rumah yang nnembangun rumah adalah si pemilik tanah tetapi dalam perjanjian sewa-menyewa rumah dengan sistem “uang teh”, si penyewa ikut membantu dalam pembiayaan pembangunan rumah di atas tanah yang bukan miliknya. Keterangan di atas menunjuldcan bahwa perjahjian dengan sistem ” uang teh” itu sebenarnya lebih mengarah kepada perjanjian sewa tanah, tetapi kalau dikatakan perjanjian sewa tanah dengan jsistem “uang telt, orang tidak akan mengerti makna yang dikandung dari penamaan tersebut, karena yang lazim dipahami pada kalangan masyarakat Kotamadia Jambi adalah petjanjian sewa-menyewa rumah dengan sistem “uang teh” atau perjanjian “uang teh “. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian “uang telt itu secara formal adalah perjanjian sewa-senyewa dan secara materiil adalah perjanjian sewa tanah.

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti berkesinnpulan bahwa sistem “uang telt adalah perjanjian sewa menyewa rumah yang memang sengaja diciptakan oleh WNA keturunan RRC, dikarenakan secara yuridis formal mereka tidak boleh menniliki tanah dengan status Hak Milik, sebagaimana termaktub dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi : hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Walaupun faktor ekonomi bukan merupakan faktor utanna dalam pembangunan rumah dengan sistem “uang telt, tetapi dalam realitasnya lama-kelamaan faktor ekonorni inilah yang membuat keberlangsungan sistem “uang teh” mengalami perubahan. Perubahan lingkungan menuntut perubahan kulturalyang bersifat adaptit; karena kebetulan atau sebab lain masyarakat mengubah pandangannya tentang lingkungan dan tentang tempatnya sendiri di dalannnya, atau masuknya gagasan atau ide-ide baru yang menyebabkan perubahan dalam nilai-nilai dan tata kelakuan yang ada. Masuknya gagasan b-aru tersebut terutama pada masyarakat petani kampung. Akibat dari perubahan tersebut, masyarakat yang pada awalnya hanya membuat runnah sewa di Kecamatan Pasar Jambi, beralih mennbangun rumah sewa diatas tanah-tanah sawah dan ladang yang terletak di Kecamatan Jelutung, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Jambi Timur dan Kecamatan Telanaipura, yang dahulu tidak pernah dilirik untuk dibangun rumah sewa. Salah satu ciri-ciri dari perjanjian sewa menyewa rumah dengan sistem “uang telt adalah bahwa rumah yang menjadi objek sewa menyewa dapat diulang-sewakan oleh si penyewa. Ketentuan ini adalah sesuatu yang bersifat otomatis, artinya walaupun tidak dinyatakan dengan tegas dalann surat perjanjian atau secara lisan, maka ketentuan-ketentuan umum tersebut sudah berlaku dengan sendirinya. Selain itu perjanjian sewa menyewa rumah dengan sistem “uang telt’ menurut kebiasaan yang berlaku, baik yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan, tidak menentukan kapan berakhirnya perjanjian sewa menyewa tersebut. Hal ini merupakan salah-satu hak istimewa yang diperoleh oleh si penyewa rumah dengan sistem “uang ten”. Pencerminan dari tidak adanya batas waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa rumah dengan sistem “uang telt, dapat dilihat dari adanya ketentuan penyewa boleh mengulang-sewakan rumah yang menjadi objek sewa. Pengulang-sewaan juga mennberikan hak yang sama kepada penyewa yang baru, sehingga menyebabkan perjanjian ini tidak ada batas akhirnya. Apa yang menjadi kebiasaan yang kemudian menjadi Hukum Adat pada perjanjian sewa menyewa rumah dengan sistem “uang teh”ini, pada akhirnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perumahan dan pemukiman. Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jambi sendiri dalam usaha untuk melakukan peremajaan kota sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Daerah ( Perda ) No. 20 Tahun 1980 tentang Peremajaan Kota. Dalam pelaksanaannya, Perda berlaku efektif terhadap pemindahan rumah-rumah terapung di sepanjang Sungai Batanghari yang berlokasi di Kotamadia Jambi, tetapi untuk peremajaan kota dari rumah-rumah yang berstatus “uang telt, Perda ini mengalami lemandulan, terbukti masih adanya runnah-rumah sewa dengan sistem “uang ten”.

Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat Ganda Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn) Di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

Intisari

Sertifikat merupakan tanda bukti hak dengan jelas telah nampak fungsinya yaitu sebagai “alat bukti” milik seseorang yang telah mengadministrasikan suatu bidang tanah, hanya saja dalam praktek penerbitan sertifikat masih dipertanyakan keefektifannya dalam memberikan kepastian hukum, karena tidak sedikit timbul permasalahan mengenai penerbitan sertifikat ini oleh BPN, salah satunya adalah tentang sertifikat ganda atau dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah tumpang tindih sertifikat. Apabila terbit dua sertifikat atau lebih atas satu bidang tanah sudah tentu akan menimbulkan sengketa antara kedua pemiliknya, dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yaitu 1) Bagaimana latar belakang terjadinya tanah hak milik bersertipikat ganda di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa tanah hak milik bersertipikat ganda oleh BPN Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi?

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, Berdasarkan hasil penelitan akan dibahas mengenai penyelesaian sengketa sertifikat ganda oleh BPN Kabupaten Batanghari, setelah melakukan penelitian penulis menemukan 1) Latar belakang dari terbitnya sertifikat ganda di Kabupaten Batanghari yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal,faktor internal yaitu dari BPN Kabupaten Batanghari kurang teliti dalam melaksanakan pengukuran luas tanah dan pemetaan,sedangkan faktor eksternal dari masyarakat dan juga kantor kelurahan tempat tanah tersebut berada. Adapun salah satu pemicu dari masyarakat yaitu tanah yang ditelantarkan selama berpuluh-puluh tahun sehingga masyarakat sekitar menduga bahwa tanah tersebut tidak melekat hak diatasnya sehingga dalam pendaftaran digunakan alat bukti hak yang berbeda-beda atas tanah yang sama oleh 2 (dua) pemohon sertifikat. Sedangkan pemicu dari kantor kelurahan adalah tidak adanya tindakan administratif untuk mencatat dalam Buku Register Wajib Pajak Pemilikan Tanah tentang tanah-tanah yang sudah bersertifikat,sehingga kadang-kadang Kantor Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang kedua kalinya atas tanah yang sudah bersertifikat. 2) Sedangkan untuk penyelesaian sengketa sertifikat ganda,BPN Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi sudah melakukan tugasnya dengan baik di lihat dari perannya dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Akan tetapi penyelesaian sengketa sertifikat ganda yang di putus langsung dari BPN Kabupaten Batanghari belum efektif.

Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Penyediaan Air Minum Di Provinsi Sumatera Barat

Intisari

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sumber kehidupan. Hak atas air khususnya dalam penyediaan air minum merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam penyediaan air minum untuk masyarakat, negara menyerahkan pemenuhannya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta. Namun terjadi permasalahan bilamana sumber daya air yang digunakan oleh BUMD dan swasta merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum di ulayat masyarakat hukum adat harus dengan persetujuan masyarakat hukum adat, karena konstitusi secara eksplisit telah mengatur pengakuan dan penghormataan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.

Pendekatan Penelitian

Untuk melihat pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Barat penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Proses pemanfaatan sumber daya air dalam penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Barat. 2. Pengakuan hak ulayat terhadap hak atas air masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum. 3. Pengakuan hak ulayat atas tanah yang dibutuhkan dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum. Lokasi penelitian di Lubuk Mata Kucing Kelurahan Pasar Usang Kota Padang Panjang untuk sumber daya air yang dimanfaatkan oleh PDAM, dan di Lubuk Bonta Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman untuk pemanfaatan yang dilakukan oleh swasta. Dari hasil penelitian diperoleh: 1. Proses pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Barat harus dengan izin pengusahaan sumber daya air yang didasarkan pada rencana penyediaan air, zona pemanfaatan ruang pada sumber air dan ulayat masyarakat hukum adat. 2. Pengakuan secara norma terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam peraturan perunang-undangan, tidak mendorong pengakuan secara politik dari negara. 3. Tidak ada pengakuan dalam bentuk tindakan politik dari negara (PDAM) atas tanah masyarakat hukum adat yang digunakan dalam penyediaan air minum. Kata kunci: pengakuan hak ulayat, sumber daya air, dan penyediaan air minum.

Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Kota Jambi

Intisari

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan meneruskan keturunan. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya. Tetapi pada kenyataannya tidak jarang dalam suatu perkawinan atau keluarga tidak mendapat keturunan oleh berbagai sebab, oleh karena itu dilakukan dengan mengambil alih anak orang lain yang selanjutnya dimasukan ke dalam anggota keluarga sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 29 mei 1963 No. 917/1963 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta 17 Oktober 1963 No. 588 menyatakan bahwa “pengangkatan anak dikalangan masyarakat Tionghoa di Indonesia tidak lagi terbatas pada pengangkatan anak laki-laki namun telah diperbolehkan juga pengangkatan terhadap anak perempuan”. Sebagaimana juga dinyatakan dalam SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 terkait dengan yurisprudensi terhadap pengangkatan anak perempuan. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris adapun spresifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis dengan dan data yang diperoleh melalui kepustakaan dan hasil dilapangan.

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat etnis Tionghoa di Kota Jambi dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai, tidak terang dan tunai serta terang dan tunai. Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat masyarakat Tionghoa di Kota Jambi dapat dilakukan baik pada anak laki-laki atau perempuan. Akibat hukum dari pengangkatan anak baik pada anak laki-laki atau perempuan menurut masyarakat etnis Tionghoa di kota Jambi, yaitu anak angkat memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung orang tua angkatnya baik dalam perhatian, perawatan, pemeliharaan, pendidikan dan mewaris bersama-sama dengan ahli waris dari orang tua angkatnya seperti layaknya anak kandung baik terhadap harta pusaka dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan orang tua angkatnya, sepanjang hak mewaris tersebut tidak ditentukan lain oleh orang tua angkatnya/keluarga angkatnya.

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Terhadap Orang Yang Tidak Mampu

Intisari

Pokok permasalahan dalam penelitian ini: Pertama, Bagaimana pengaturan pemberian Bantuan Hukum di bidang kenotariataan secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu dan Kedua: Apa akibat hukum terhadap notaris yang menolak memberikan Bantuan Hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan sumber datanya pada bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier.

Hasil Penelitian

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, Pertama, Ketidakadaan aturan mengenai tata cara dan syarat pemberian bantuan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu membuat notaris selaku pihak yang memberikan bantuan hukum menjadi dilematis karena terjebak diantara aturan minimum honorarium yang datur oleh Ikatan Notaris Indonesia dan juga perintah undang-undang untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma. Kedua, Akibat hukum terhadap notaris yang menolak memberikan jasa bantuan hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu adalah 1) teguran lisan; 2) terguran tertulis; 3) pemberhentian sementara; 4) pemberhentian dengan hormat; atau 5) pemberhentian dengan tidak hormat.

Perkembangan Hukum Adat Melayu Jambi Pada Era Otonomi Daerah

Intisari

Keberagamaan adat dan budaya dalam masyarakat di Indonesia merupakan keniscayaan yang tak terelakan. Khususnya dalam masyarakat Provinsi jambi yang memiliki keunikan lokal yang terbilang salah satu suku melayu tertua didunia ini. Salah satunya adalah Lembaga Adat Melayu Jambi yang berdiri kokoh jauh sebelum adanya negara Indonesia. Untuk mengakomodir keunikan lokal dan hak-hak masyarakat adat maka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengakui dan mengakomodir masyarakat dan hukum adat di daerah kesatuan Republik Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana historisitas hukum adat melayu Jambi dan Bagamana perkembangan hukum adat melayu Jambi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perberlakuan sistem otonomi daerah di Indonesia, historisitas lembaga adat melayu Jambi, sejauh mana penerapan hukum adat melayu Jambi pada era otonomi daerah dan untuk mengetahui kelembagaan adat melayu Jambi diera otonomi daerah. Tujuan dan kontribusi penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan historisitas hukum adat melayu Jambi pada era otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian nondoktrinal dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan Undang-undang.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian perkembangan hukum adat melayu Jambi pada era otonomi daerah jauh lebih baik dari sebelumnya misalnya di dalam penerapan hukum adat. Pada masa orde baru lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 telah menghilangkan beberapa marga, penamaan, dan fungsi tokoh adat dikarenakan keinginan pemerintah dalam penyeragaman bentuk dan tatanan pemerintahan desa. Penerapan hukum adat melayu Jambi hampir seratus persen diselesaikan pada lembaga adat hanya 2 kasus dikabupaten sarolangun yang yang berlanjut ke pihak kepolisian. Secara kelembagaan otonomi daerah hadir untuk memperkuat lembaga adat baik secara struktur, pendanaan, maupun fungsi dan tugas lembaga adat melayu Jambi. Proses rekrutmen anggota juga telah jauh lebih transparan tanpa adanya intervensi sistem otoriter.

Kajian Yuridis Ganti Rugi Hak Atas Tanah pada Proyek Pengembangan Jalan di Kota Jambi (Studi di Kecamatan Telanai Pura Kelurahan Buluran Kenali)

Intisari

Pengadaan tanah merupakan salah satu cara Pemerintah untuk menyediakan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan dalam lokasi yang tepat, dan dengan harga yang wajar. Namun dalam melaksanakan pembangunan, kendala yang terbesar adalah bagaimana memperoleh tanah untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek dimaksud. Pembangunan atau pelebaran jalan dan pembangunan sarana lainnya tentu akan membutuhkan tanah, dan untuk melaksanakannya harus melakukan pengadaan tanah. Tanah-tanah yang tersedia jumlahnya sangat terbatas, sementara kebutuhan akan tanah terus meningkat, maka guna terlaksananya proyek pengembangan jalan pemerintah membebaskan lahan-lahan masyarakat dengan cara pemberian ganti rugi.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah ditinjau dari peraturan perundang-undangan pengadaan tanah (studi pengadaan tanah proyek pengembangan jalan di Kota Jambi Kecamatan Telanai Pura Kelurahan Buluran Kenali, kendala-kendala dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, dan bentuk perlindungan hukum dafam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian yuridis empiris, yang merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat penerapan hukum di lapangan dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Analisis data dalam tesis ini adalah dengan menggunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data yang secara jelas serta diuraikan ke dalam bentuk kalimat yang menggambarkan secara rinci dan sistematis menggunakan data primer, sekunder, dan tertier serta wawancara terstruktur sehingga dapat diperoleh gambaran jelas yang berhubungan dengan tesis ini.

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek pengembangan jalan di Kota Jambi Kecamatan Telanai Pura Kelurahan Buluran Kenali telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005. Namun demikian pelaksanaan kewenangan tersebut baik kewenangan BPN maupun kewenangan pemerintah daerah masih belum dilaksanakan secara efektif serta kewenangan pengawasan juga belum berjalan efektif karena banyak warga sekitar belum mengerti undang-undang tersebut.

Penerapan Electronic Government Dalam Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Actor Network Theory Pada Implementasi Aplikasi Penghitungan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Dalam Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018)

Intisari

Penghitungan suara dalam suatu pemilihan umum adalah salah satu tahapan yang cukup krusial, termasuk dalam ajang pemilihan kepala daerah. Penelitian ini untuk mengkaji penerapan e-gov penghitungan suara dari sisi mekanisme dan prosesnya dengan menggunakan perspektif Actor-Network Theory. Perspektif ini menempatkan interaksi yang komprehensif antara aktor manusia maupun non-manusia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi, sedangkan untuk data sekunder menggunakan teknik dokumentasi.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama penerapan penghitungan suara pada Pilkada Kota Jambi Tahun 2018 sudah dijalankan sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai kontrol terhadap penyelenggara pemilu di tingkat bawah agar tidak melakukan kecurangan berupa manipulasi suara. Situng juga ditujukan sebagai wujud pelayanan kepada publik dalam hal publikasi informasi yang melibatkan gabungan aktor jaringan yaitu aktor manusia (brainware, operator, staf, komisioner) dan non-manusia (hardware, software, email, website). Kedua, implikasi penerapan situng terhadap kinerja KPU Kota Jambi dan tata kelola Pemilu menunjukkan gejala yang positif dimana penghitungan suara Pilkada menjadi lebih akurat, cepat dan mudah diakses publik dengan penggunaan teknologi informasi komunikasi memang menjadi kebutuhan saat ini yang bisa diterima oleh masyarakat. Berbagai pihak pemangku kepentingan mendukung penerapan situng yang memandangnya sebagai instrumen pendukung pemilu yang mesti dijamin pelembagaan dan keberlanjutannya. Penggunaan situng hanya sebagai alat bantu saja sehingga dengan demikian aktor non-manusia masih tetap di bawah kendali aktor manusia. Aktor utama yaitu seluruh jajaran penyelenggara pemilu yang harus selalu ditingkatkan profesionalitas serta kejujurannya, pada sisi lain situng bisa menjadi instrumen kontrolnya.

Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Pada Dna Benih Varietas Tanaman Yang Dimiliki Perusahaan (Kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/Pn Clp)

Intisari

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan mengetahui tanggungjawab perusahaan peniru terhadap perusahaan asli dalam hal terjadi pembocoran rahasia dagang.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hokum terhadap pemegang rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang diperoleh apabila rahasia dagang tersebut di jaga kerahasiaannya, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya Perusahaan bebas melakukan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi rahasia dagang tersebut salah satu caranya adalah membuat perjanjian kerja anatara perusahaan dengan karyawan. Tanggung jawab perusahaan peniru terhadap perusahaan asli dalam hal terjadi pembocoran rahasia dagang bahwaperusahaan yang ikut terlibat dalam pelanggaran rahasia dagang juga dapat diberikan sanski. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-UndangNomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Proses Pengambilan Keputusan Dalam Pesan Pemilukada Kabupaten Batanghari Tahun 2015 Pada Masyarakat Orang Rimba Di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan di daerah pemilihan Kabupaten Batanghari pada tahun 2015 untuk Orang Rimba di Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari – Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Secara luas metodelogi ini merujuk pada proses, prinsip dan prosedur yang digunakan penelitian dalam mencari jawaban atas masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti harus memilki pengetahuan tentang teori dan wawasan yang luas untuk mengajukan pertanyaan, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Kajian utama dalam metode ini adalah pengamatan peserta, dokumen pribadi, wawancara tak berstruktur dan wawancara mendalam.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengambilan keputusan dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi telah ditentukan pada Temenggung dan Jenang. Masyarakat Orang Rimba percaya bahwa keikutsertaan mereka dalam pemilihan kepala daerah penting karena itu adalah kegiatan untuk memilih calon rajo. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan harus serius seperti proses pengambilan keputusan dalam pemilihan Temenggung dan Jenang.

Peran Organisai Profesi Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi

Intisari

Notaris berhimpun dalam suatu wadah Organisasi Notaris yang dikenal dengan nama Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI mempunyai institusi pengawasan melalui Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Notaris berfungsi mengontrol terlaksananya kode etik di lapangan yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana peran Organisasi Profesi Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris di Kota Jambi?; 2) Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Organisasi Profesi Notaris jika terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Jambi?; 3) Bagaimana koordinasi antara Organisasi Profesi Notaris dengan Majelis Pengawas Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris di Kota Jambi?. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa: 1) Peran pengawasan secara internal yang dilakukan oleh INI Kota Jambi masih belum terlaksana sepenuhnya, agar berjalan sesuai dengan Kode Etik INI sebagai tindakan yang bersifat preventif atau pencegahan INI untuk melindungi para anggotanya telah melakukan beberapa hal terkait pengawasan dan pembinaan secara internal bagi para Notaris. 2) Sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah INI Kota Jambi terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris tersebut masih hanya berupa teguran secara lisan bukan teguran secara tertulis, hanya sebatas mempertanyakan hal tersebut kepada Notaris yang bersangkutan. 3) Koordinasi Dewan Kehormatan INI Daerah Kota Jambi dan Majelis Pengawas Daerah Kota Jambi dalam penegakan Kode Etik belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Adanya pengaturan yang belum tegas terhadap keanggotaan Notaris dalam suatu wadah organisasi, dimana seorang Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris tidak disampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan INI Daerah Kota Jambi ataupun dikoordinasikan secara baik kepada Majelis Pengawas Notaris.

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan Dprd Dalam Menjaga Martabat Dan Kehormatan Anggota Dprd Berdasarkan Kode Etik Dprd. (Study Pada Dprd Provinsi Jambi)

Intisari

Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengakapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD, lembaga ini dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya perubahan, keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean governance). Berdasarkan latar belakang dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimanakah tugas dan wewenang badan kehormatan dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD, dan kendala dan upaya badan kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD dalam penyelesaian pelanggaran kode etik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang badan kehormatan DPRD dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dan untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan badan kehormatan sebagai alat kelengkapan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPRD Provinsi Jambi. Penelitian ini, bersifat yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitataif, artinya tanpa menggunakan rumus akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian adalah tugas dan wewenang badan kehormatan dalam menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPRD dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman dan Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD kemudian untuk lebih efektif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sedangkan kendala badan kehormatan dalam menjalankan tugas dan fungsinnya memiliki dua hambatan yaitu hambatan internal dan externalsedangkan upaya badan kehormatan dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan pengawasan yang berbasis etika baik secara internal maupu exsternal terhadap anggota DPRD, proaktif terhadap laporan-laporan yang dapat dibertanggungjawabkan dan tidak melakuan intervensi proses peradilan karena tindakan badan kehormatan berada pada wilayah moralitas.

Kajian Pengelolaan Daratan Pesisir Berbasis Zonasi Di Provinsi Jambi

Intisari

Tesis ini menganalisis pengelolaan daratan pesisir berbasis zonasi di Provinsi Jambi, dengan Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan zona-zona wilayah pesisir berdasarkan fungsi dan peran serta kesesuaian lahan dalam menunjang keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir dengan tetap memperhatikan aspek pelibatan masyarakat sehingga tercipta upaya pengelolaan pesisir yang terpadu dan berkelanjutan, Serta mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya, serta untuk memandu pemanfaatan jangka panjang, pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir di dalam wilayah perencanaan. Analisis meliputi deskripsi Provinsi Jambi yang menjelaskan gambaran umum, morfologi dan topografi, iklim, jenis tanah, kependudukan, perikanan, pertanian, taman laut dan konservasi, wisata, sejarah dan budaya, jalur pelayaran dan pertambangan. Sedangkan metode analisis akan menjelaskan analisis berdasarkan undang-undang tata ruang, undang-undang sumber daya air dan undang-undang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Hasil zonasi ketiga undang-undang tersebut di komparasi dengan tata guna lahan eksisting, RTRW, evaluasi dari aspirasi masyarakat pada akhirnya akan terbentuk kompatibilitas terpadu antar zona. Selanjutnya untuk lebih mengetahui bagaimana strategi yang dapat dilakukan dengan melihat adanya potensi dan permasalahan dalam pengembangan wilayah pesisir Jambi ini dibuatlah analisis dengan menggunakan metode SWOT.

Hasil Penelitian

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlunya penataan kembali beberapa konsep pemanfaatan ruang supaya lebih memperhatikan aspek konservasi pesisir. Penetapan zona-zona pengelolaan pesisir dengan memberikan aturan-aturan untuk tiap pemanfaatannya terutama untuk zona konservasi dan pemanfaatan terbatas sehingga dalam pengembangan kawasan ini diperlukan kehati-hatian, pemetaan daerah-daerah khusus konservasi pesisir sebagai langkah untuk memfokuskan konservasi pesisir sebagai salah satu langkah pengendalian terhadap daya rusak air.

Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik Yang Belum Terdaftar

Intisari

Pemgembangkan dunia saat ini mengikuti arus globalisasi yang di tandai dengan kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transpotasi yang mendorong kegiatan ekonomi dan perdagangan yang sebagai berasal dari produk kekayaan intelektual manusia salah satunya yaitu karya cipta yang semakin meningkat. Budaya kreatif dan inovatif merupakan ciri menonjol dan faktor menentukan dalam dinamika masyarakat untuk menerapkan, mengembangkan dan menguasai teknologi sehingga dapat dimungkinkan terjadinya pelanggaran hak cipta atas suatu karya ciptaan akibat dari pengakuan hak cipta atas orang yang tidak berhak. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari Pemerintah daerah khususnya di Provinsi Jambi dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik yang belum terdaftar. Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah daerah Provinsi Jambi dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik jambi dan hambatan / kendala yang di hadapi oleh Pemda Provinsi Jambi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik jambi yang belum terdaftar. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mempergunakan sumber data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber utama di lapangan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat di temukan : (1) Upaya Pemda Provinsi Jambi dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik jambi meliputi :penyedian tempat pendaftaran yang lebih terjangkau, kemudahan dalam proses pendaftaran hak cipta dan merek, dilengkapinya fasilitas demi kepentingan pendaftaran, dan tindakan hukum yang tegas dari Pemda Provinsi Jambi. Apabila terjadi pelanggaran hak cipta dan merek, (2) Hambatan yang di hadapi oleh Pemda Provinsi Jambi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik yang belum terdaftar yaitu : dari pengusaha / pengrajin batik masih kurang pengetahuan pemahaman, kurang sosialisasinya, minimnya, kemampuan keuangan perusahaannya, birokrasi yang berbelit-belit, sistem pendaftaran yang terpusat dan kurangnya kesadaran hukum sedangkan dari Pemda Provinsi Jambi masih kurangnya koordinasi antar sektoral, kurangnya tenaga ahli bidang HaKI RI, dana operasional yang terbatas dan lemahnya kepastian hukum dalam pemberian perlindungan terhadap ciptaan motif batik Jambi yang belum terdaftar.

Penerapan Pasal 7 Ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkara Sahnya Perkawinan Di Pengadilan Agama Sleman

Intisari

Tidak semua pasangan yang telah menikah bertahun-tahun di Kabupaten Slean memiliki akta nikah sebagai bukti kalau mereka telah melakukan pernikahan sebagaimana tercantum Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 1. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, misalnya : akta nikah yang hilang karena bencana, akta nikah yang hilang karena kecerobohan pemilik akta nikah, pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama saja (nikah siri). Untuk pasangan suami isteri di wilayah Kabupaten Sleman yang kehilangan akta nikah bisa meminta duplikat akta nikah ke KUA tempat pernikahan pasangan suami isteri tersebut dengan melampirkan surat pengantar dari desa tempat tinggal pasangan suami isteri tersebut berdomisili serta surat keterangan kehilangan dari POLSEK setempat. Bagi pasangan suami isteri yang pernikahannya tidak dicatatkan di KUA wilayah Kabupaten Sleman disarankan untuk mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman. Dalam pengabulan permohonan itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang tidak tercatat di KUA se Kabupaten Sleman, Pengadilan Agama Sleman mempunyai beberapa kendala di antaranya : masalah saksi, kejujuran pemohon dan lain sebagainya. Untuk mengatasi persolan dalam pengabulan permohonan itsbat nikah tersebut maka PA Sleman menggunakan Buku Pedoman Hakim II.

Implementasi Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2015

Intisari

Pemilihan kepala daerah serentak merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang merupakan karakteristik dari good governance. Dalam perspektif manajemen keuangan pemilu, terdapat beberapa prinsip-prinsip dari manajemen pengelolaan keuangan pemilu yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan value for money (VFM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi anggaran pemililihan kepala daerah serentak pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi 2015. Tipe penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa hasil wawancara dengan informan, dokumen kepustakaan dan hasil penelitian ilmiah. Informan dipilih dengan sengaja (purposive). Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan (1) teknik reduksi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukan (1) KPU Provinsi Jambi transparan dalam perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemilihan, namun kurang transparan dalam penyediaan informasi terkait laporan keuangan kepada publik (2) KPU Provinsi Jambi akuntabel dalam pengelolaan anggaran pemilihan dengan mempedomani peraturan yang berlaku (3) KPU Provinsi Jambi telah menerapkan prinsip penghematan pada proses penganggaran dengan pendanaan bersama dengan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara bersamaan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi 2015. Realisasi anggaran mencapai 80,03% dari alokasi 101 milyar rupiah. KPU Provinsi Jambi cukup efisien dan efektif dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi 2015.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?
Powered by