HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis Kebijakan Sekolah: Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis

Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis (Kasus di SD Negeri Cileungsi 06 dan SD Negeri Cinyosog 02 Bogor)

 

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (life skills) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Ikhtiar pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan melalui berbagai kebijakan seperti Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ( Wajar Dikdas) pada dasarnya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas SDM, dimana pendidikan (tingkat partisipasi sekolah) merupakan sesuatu yang urgen, pada masa Orde baru upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus dilakukan, pada tahun 1984 dicanangkan Wajar 6 tahun, sepuluh tahun kemudian dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dimulai sejak tahun 1994, dan belakangan ini Wajar Dikdas telah menjadi komitmen bangsa dengan payung hukum tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003.

 

B. Pertanyaan Penelitian

Selaras dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

  1. Bagaimana implementasi kebijakan sekolah gratis?
  2. Apakah implementasi kebijakan sekolah gratis tersebut bermanfaat bagi masyarakat pengguna?
  3. Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat dalam Implementasi kebijakan sekolah gratis?

 

C. Tinjauan Pustaka

Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam Bahasa Indonesia. Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir (1988 : 66) pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. James E. Anderson (1978 : 33), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pengertian Implementasi

Dalam kamus Webster (Solichin Abdul Wahab, 1997 : 64) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to implementasi” (mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out; to give practical effec to” (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak / berakibat sesuatu). Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Evaluasi / Dampak Implementasi Kebijakan

Dampak kebijakan disini adalah seluruh dampak pada kondisi dunia nyata (the impact of a policy is all its on real-world conditions). Konsep evaluasi dampak yang mempunyai makna yang hampir sama dengan konsep kebijakan di atas, yaitu didefinisikan oleh Thomas R.Dye (1981), sebagai, policy evaluation is learning about the concequences of publik policy. Dalam definisi yang lebih kompleks dinyatakan bahwa policy evaluation is the assessment of the overall effectiveness of two or more programs in meeting common.

 

D. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data ini terdiri atas dua bagian, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Observasi, Wawancara dan Studi pustaka.

 

E. Kesimpulan

a. Implementasi kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS:

  1. untuk sekolah sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional, dimana sekolah melaksanakan sekolah gratis dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat, dalam proses pembelajaran tidak memungut biaya, pemanfaatan dana sekolah gratis sesuai dengan pedoman BOS, dana sekolah gratis masuk ke rekening sekolah, untuk membuat pelaporan disesuaikan dengan juknis yang ada dalam pedoman, penyaluran dana sering kali terlambat, serta jumlah dana yang di terima masih belum sesuai dengan kebutuhan sekolah;
  2. untuk dinas pendidikan, melaksanakan sosialisasi, mengadakan pelatihan, serta melaksanakan monev, sekalipun kegiatan monev tidak dalaksanakan secara kontinue. Penyaluran dana melalui rekening sekolah.

 

b. Manfaat sekolah gratis bagi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya, berdasarkan hasil temuan di lapangan adalah:

  1. Memberikan keringanan kepada para orang tua dalam menyekolahkan anaknya sehingga mereka bisa mendorong anaknya menyelesaikan sekolah hingga tamat;
  2. Memberikan keringanan kepada orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

 

c. Kebijakan sekolah gratis dilapangan melahirkan dua hal, yakni faktor pendorong dan penghambat, kedua fakor tersebut adalah :

  1. Faktor pendorong adalah:
    • 1) kebijakan pemerintah tentang sekolah gratis dilaksanakan untuk jenjang SD dan SMP oleh semua sekolah termasuk sekolah yang diteliti;
    • 2) masyarakat merespon kebijakan tersebut dengan menyekolahkan anak di sekolah gratis, karena merasa diuntungkan;
  2. Faktor Penghambat dalam implementasi sekolah gratis antara lain :
    • 1) Jumlah dana yang di terima di berbagai wilayah adalah sama untuk setiap sekolah tanpa melihat kebutuhan sekolah masingmasing;
    • 2) waktu penyaluran tidak tiap bulan sehingga sekolah harus mencari dana talangan
    • 3) Kesulitan dalam membuat pelaporan yang dirasakan oleh tiap sekolah.

 

Contoh Tesis Kebijakan Sekolah

  1. Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di SMP Negeri 5 dan SMA Negeri 3 Bandung
  2. Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
  3. Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis (Kasus di SD Negeri Cileungsi 06 dan SD Negeri Cinyosong 02 Bogor)

Leave a Reply