HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis Kebijakan Pemerintah: Permintaan Minyak Tanah Berkaitan dgn Kebijakan Pemerintah

Judul Tesis : Analisa Jumlah Permintaan Minyak Tanah Berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah dalam Penghematan APBN Melalui Kebijakan Konversi Penggunaan Minyak Tanah Ke LPG

 

A. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau yang disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN merupakan daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Pada saat menjalankan APBN 2005, Presiden menghadapi beberapa masalah, sehingga Presiden beserta menteri-menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu harus merevisi APBN 2005 tersebut. Pengeluaran negara pada saat itu melambung tinggi, defisit ditaksir sebesar Rp.31,2 Triliun atau sebesar 1,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang saat itu mencapai Rp.1.989 Triliun. Padahal dalam APBN 2005 telah ditetapkan bahwa target defisit adalah 1,3%, yang berarti telah terjadi pembengkakan defisit sebesar 0,3% atau Rp.5,5 Triliun dibandingkan dengan target awal Pembengkakan defisit APBN 2005 diawal tahun tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan harga BBM, yang menyebabkan pemerintah meningkatkan subsidi terhadap BBM. Peningkatan subsidi BBM terimbas oleh kenaikan harga minyak internasional. (www.indonesia-1.com yaitu situs mengenai para pemimpin negara)

Oleh karena itu pemerintah mengajukan APBN-Perubahan (APBN-P) pada Maret 2005 dengan asumsi harga minyak US$35 per barel, kurs Rp.8.900 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,5% dan inflasi sebesar 7%. Pada saat itu harga BBM meningkat 22,2-39,4% dari harga sebelumnya, yaitu Premium naik menjadi Rp.2.400 dari Rp.1.810 per liter, solar untuk transportasi naik dari Rp.1.650 menjadi Rp.2.100 per liter, dan solar untuk industri naik dari Rp 1.650 menjadi Rp 4.200 per liter. Satu-satunya jenis BBM yang tidak akan dinaikkan harganya adalah minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga, yakni tetap Rp 700 per liter. Sedangkan minyak tanah untuk industri naik dari Rp 1.800 menjadi Rp 2.200 per liter. Minyak diesel dan minyak bakar naik dari Rp 1.650 per liter menjadi Rp 2.300 (www.bi.go.id yaitu situs Bank Indonesia).

 

B. Rumusan Masalah

  • Variabel-variabel ekonomi apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi minyak tanah?
  • Apakah konversi minyak tanah ke LPG merupakan kebijakan yang tepat dalam mengurangi konsumsi minyak tanah?
  • Apakah konversi minyak tanah ke LPG dapat memenuhi target pemerintah dalam penghematan APBN?

 

C. Tinjauan Literatur Tesis

Pengertian Minyak Tanah

Minyak tanah atau dalam bahasa Inggrisnya adalah kerosene atau paraffin, merupakan cairan hidrokarbon yang tak berwarna dan mudah terbakar. Minyak tanah diperoleh dengan cara distilasi fraksional dari petroleum pada 150°C and 275°C. Minyak tanah banyak digunakan dalam memasak dan penggunaaan lampu, terutama di negara berkembang, tetapi sekarang utamanya digunakan sebagai bahan bakar mesin jet atau avtur. Sebuah bentuk dari minyak tanah dikenal sebagai RP-1 dan dibakar dengan oksigen cair sebagai bahan bakar roket. Minyak tanah dapat juga diproduksi oleh hidrocracker, yang digunakan untuk meningkatkan bagian dari minyak mentah yang akan berkualitas tinggi untuk bahan bakar minyak.

Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik (Public Policy) menurut Thomas R. Dye adalah “Public policy is whatever the government chooses to do or not to do” atau apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Dye, 1978). Sedangkan menurut David Easton adalah “The authoritative allocation of values for the whole society” atau pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat (Easton, 1965). Dengan kata lain,kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, The Top Down Approach : 10 syarat untuk mengimplementasikan kebijakan di suatu negara (Perfect Implementation) : (Hogwood, 1985)

  • Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
  • Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
  • Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
  • Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.

 

D. Metodologi Penelitian

Data yang akan digunakan merupakan data cross section, tahun 2004 yang merupakan tahun sebelum konversi minyak tanah ke LPG dan data 30 propinsi di Indonesia. Data yang akan digunakan merupakan data cross section.

 

E. Kesimpulan

  1. Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan pada jumlah permintaan minyak tanah (Kt) yaitu harga minyak tanah itu sendiri (PKt), pendapatan per kapita (Y/cap) dan jumlah permintaan minyak tanah pada tahun sebelumnya (Kt-1) yang merupakan proxy bagi kemajuan teknologi saat itu. Dari hasil regresi tersebut, variabel pendapatan per kapita dan permintaan minyak tanah pada tahun sebelumnya menunjukkan arah positif, yang berarti kenaikan dari variabel-variabel tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan minyak tanah dan sebaliknya variabel harga minyak tanah menunjukkan arah negatif, yang berarti kenaikan variabel tersebut, menyebabkan penurunan jumlah permintaan minyak tanah. Hubungan variabel-variabel tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian.
  2. Berdasarkan kenyataan jumlah permintaan minyak tanah saat ini tahun 2008, yaitu tahun setelah konversi berjalan, jumlah permintaan minyak tanah menurun jika dibandingkan dengan hasil regresi tahun 2008 dengan asumsi ceteris paribus atau tidak ada konversi minyak tanah ke LPG. Jumlah permintaan minyak tanah saat ini sebesar 185,47 liter dan jumlah permintaan berdasarkan hasil regresi tahun 2008 dengan asumsi ceteris paribus sebesar 414,31 liter, berarti permintaan minyak tanah turun lebih dari 50%. Dengan kata lain program pemerintah mengenai konversi minyak tanah ke LPG berhasil sampai saat ini yaitu Juli 2008. Jika pemerintah tidak waspada terhadap kendala-kendala yang muncul sebagai imbas dari kebijakan konversi ini, dapat menimbulkan masalah baru. Kendala tersebut adalah kelangkaan minyak tanah yang terjadi di masyarakat sehingga memicu rush atau panic buying oleh masyarakat untuk membeli minyak tanah dalam jumlah yang sangat besar.

 

Contoh Tesis Kebijakan Pemerintah

  1. Analisa Jumlah Permintaan Minyak Tanah Berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah dalam Penghematan APBN Melalui Kebijakan Konversi Penggunaan Minyak Tanah Ke LPG
  2. Analisa Debt Service Coverage Ratio Pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005- Evaluasi Kebijakan Pusat dalam Pengukuran Kapasitas Daerah ( Simulasi Analisa DSCR Pada APBD Tahun 2006 Kabupaten Sragen )
  3. Analisis Pengadaan Barang Jasa di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP)
  4. Analisa Kebijakan Pemerintah Atas Regulasi pada Industri Rokok di Indonesia
  5. Analisa Kebijakan Privatisasi BUMN Versi Pemerintah di Indonesia – Studi Kasus PT. Krakatau Steel

 

Leave a Reply