Teori Lengkap Tentang Evaluasi Belanja Pemerintah Daerah menurut Teori dan Pendapat Ahli dan Contoh Tesis Tentang Evaluasi Belanja Pemerintah Daerah

Gambaran dari Evaluasi Belanja Pemerintah Daerah

Definisi Evaluasi Belanja Pemerintah Daerah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apa yang dimaksud dengan Belanja Daerah? Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004).

Pengelolaan keuangan daerah sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain lain PAD yang sah, kemudian pendapatan daerah tersebut oleh daerah dipergunakan untuk membiayai belanja daerah.

Belanja daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Faktor-faktor Belanja Pemerintahan Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran antara lain perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi.

Contoh Tesis 1 : Analisis Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten di Kawasan Danau Toba

Seiring dengan fenomena otonomi daerah di Indonesia, Pemerintah Daerah di wajibkan untuk dapat mengelola semua daya yang dimiliki secara mandiri.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh realisasi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggunakan dua variabel bebas dalam penelitian yaitu realisasi belanja langsung dan tidak langsung.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari enam Kabupaten di Kawasan Danau Toba, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi dan Pakpak Bharat dengan jumlah observasi sebanyak 30 obyek. Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan digunakan uji F, sedangkan untuk menguji pengaruh secara parsial digunakan uji t.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel bebas realisasi belanja langsung dan tidak langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi daerah, baik secara simultan maupun secara parsial yang dapat dijelaskan oleh angka koefisien determinasi (R2) sebesar 0,314.

Contoh Tesis 2 : Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tertinggal

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan meningkatkan kemandirian daerah. Akan tetapi, setelah evaluasi pelaksanaan sepuluh tahun masih banyak daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal (36,82 persen dari 497 kabupaten/kota). Pertumbuhan, sebagai prasyarat pembangunan, yang relatif lebih kecil dapat menghambat daerah tertinggal untuk menuju konvergensi dengan daerah yang lebih maju. Belanja pemerintah merupakan salah satu ukuran yang memengaruhi perekonomian dan merupakan bentuk stimulus yang dilakukan pemerintah pada tahap awal perkembangan. Hal ini terkait bahwa belanja pemerintah mempunyai peranan sebagai instrumen fiskal melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pengalokasian belanja seharusnya lebih diutamakan pada fungsi-fungsi krusial dibandingkan hanya belanja rutin. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana karakteristik dan perkembangan kinerja ekonomi 22 kabupaten tertinggal di Pulau Sumatra menurut aksesibilitas, sumber daya alam, sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan alokasi belanja pemerintah daerah per fungsi pada tahun 2007-2009. Tujuan kedua adalah menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten tertinggal dan belanja fungsi apa yang memberikan pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan tersebut. Data yang digunakan dalam menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah data pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah daerah per fungsi, dan jumlah angkatan kerja. Sumber data pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan data belanja pemerintah daerah per fungsi didasarkan pada realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Kementrian Keuangan. Metode yang digunakan adalah analisis data panel pada 22 kabupaten tertinggal melalui tahap pengujian dengan asumsi klasik, kemudian Uji Chow dan Hausman, sehingga diperoleh model yang terbaik dengan Random Effect Model EGLS Weight cross-section SUR. Sebagian besar kabupaten tertinggal memiliki aksesibilitas yang relatif sulit, keterbatasan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, ragam alokasi belanja yang masih lebih besar untuk belanja fungsi pelayanan umum dan belum memprioritaskan pada belanja investasi yang produktif, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang masih relatif rendah. Hasil penelitian menunjukkan bukti bahwa variabel fungsi belanja pelayanan umum dan lainnya, sebagai proksi dari konsumsi/belanja pemerintah, mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi pemerintah yang signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah belanja fungsi kesehatan dan pendidikan. Variabel tenaga kerja tidak memberikan pengaruh signikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan agar pemerintah kabupaten tertinggal mengalokasikan dana secara bijaksana dengan memprioritaskan belanja pembangunan pada fungsi kesehatan dan pendidikan. Alokasi belanja fungsi ekonomi harus ditingkatkan mengingat rendahnya alokasi menyebabkan belanja tersebut belum memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah tertinggal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja jajaran pegawai, salah satunya dengan perampingan struktur organisasi pemerintahan.

Contoh Tesis 3 : ANALISIS BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN (STUDI EMPIRIS KOTA DAN KABUPATEN DI SUMATERA BARAT)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara langsung variabel pemerintah daerah Pengeluaran pada pertumbuhan ekonomi, untuk menguji secara langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi pendidikan juga untuk menguji pengaruh tidak langsung variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah tentang pendidikan. Sampel penelitian adalah anggaran belanja daerah tahun 2006 – 2008 sebesar 19 kota. Hasil penelitian dengan regresi menunjukkan bahwa variabel Lokal Pengeluaran pemerintah yaitu pertumbuhan rasio pengeluaran modal bertanda positif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi rasio kontribusi kota secara langsung berpengaruh negatif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio belanja modal berpengaruh langsung tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap pendidikan.

Contoh Tesis 4 : PERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH GUNA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Tesis ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan sejarah hukum dan politik hukum. Sumber data adalah data sekunder, yang dikumpulkan dengan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori Anggaran Berbasis Kinerja, Teori Partisipasi, dan Teori Perundang-undangan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APBD dan Penjabaran APBD Kabupaten Trenggalek sudah berfungsi sebagai alat perencanaan, alokasi, dan otorisasi untuk mengakomodir upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda ke derajat menengah, meskipun belum direncanakan dan belum terealisasi dengan baik. Terdapat tiga kendala APBD guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda terdiri atas kendala teoretis, kendala yuridis, dan kendala teknis operasional. Upaya utama yang disarankan untuk dilaksanakan adalaah melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan Perda di kabupaten Trenggalek untuk melakukan evaluasi dan perencanaan mengenai peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda. Upaya berikutnya adalah membentuk Perda yang substansinya mengatur tentang teknis pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda.

Contoh Tesis 5 : ANALISIS HUBUNGAN BELANJA MODAL DAN BELANJA PEMELIHARAAN PADA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah belanja modal memiliki hubungan dengan belanja pemeliharaan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan. Data yang dianalisis bersumber dari Laporan Realisasi APBD yang mencakup semua kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis korelasi Product Moment Pearson. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa belanja modal memiliki hubungan positif dan kuat dengan belanja pemeliharaan. Yang berarti bahwa keputusan pemerintah daerah untuk menaikkan jumlah anggaran belanja modal telah dibarengi dengan peningkatan jumlah alokasi dana untuk belanja pemeliharaan.

Contoh Tesis 6 : PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KINERJASKEUANGANSPEMERINTAHIDAERAH DENGAN PERTUMBUHANIEKONOMI SEBAGAIIVARIABEL INTERVENING (PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2010-2019)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh (1) belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, (2) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, (3) belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, (4) PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, (5) pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, (6) pertumbuhan ekonomi memediasi belanja modal terhadap kinerja keuangan, (7) pertumbuhan ekonomi memediasi PAD terhadap kinerja keuangan.

Contoh Tesis 7 : ANALISIS BELANJA DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2004-2009

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode Anggaran. Belanja daerah merupakan bagian dari pengeluaran daerah, dimana pengeluaran tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk penerimaan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan yang sah lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendaptan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan, terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. dengan jenis time series data dan crosss section data ( data panel ) dalam bentuk tahunan.

Data time series yang digunakan dimulai dari periode 2004 sampai 2009, Sedangkan data cross sectionnya adalah 35 daerah Kabupaten dan Kota Se Jawa Tengah. Dari penggabungan dua jenis data tersebut telah menghasilkan 210 observasi. Alat yang digunakan penelitian adalah regresi panel data. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa PAD dan dana perimbangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Contoh Tesis 8 : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkani dana alokasi khusus tidak mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal ini dibuktikan dengan hasil analisis uji t sebagai berikut DAU diperoleh t¬hitung sebesar 3,021. DAK diperoleh t¬hitung sebesar -0,682, PAD diperoleh t¬hitung sebesar 7,401 dan Silpa diperoleh t¬hitung sebesar 4,748. Dari hasil ini membuktikan bahwa besarnya thitung terletak di daerah penolakan Ho yaitu thitung lebih besar dari ttabel atau 4,748 > 2,00. H1 diterima didaerah antara -2,00 < thitung < 2,00. dan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal ini dibuktikan dari hasil analisis uji F uji F diperoleh sebesar 50,159. Ternyata besarnya Fhit terletak di daerah penolakan Ho, yaitu Fhit lebih besar dari Ftabel atau 50,159 > 2,53. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,770, hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model DAU (X1), DAK (X2), PAD (X3), Silpa (X4), menjelaskan variasi Alokasi belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 77,0% dan 23% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model.

Contoh Tesis 9 : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH)       

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkani dana alokasi khusus tidak mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal ini dibuktikan dengan hasil analisis uji t sebagai berikut DAU diperoleh t¬hitung sebesar 3,021. DAK diperoleh t¬hitung sebesar -0,682, PAD diperoleh t¬hitung sebesar 7,401 dan Silpa diperoleh t¬hitung sebesar 4,748. Dari hasil ini membuktikan bahwa besarnya thitung terletak di daerah penolakan Ho yaitu thitung lebih besar dari ttabel atau 4,748 > 2,00. H1 diterima didaerah antara -2,00 < thitung < 2,00. dan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal ini dibuktikan dari hasil analisis uji F uji F diperoleh sebesar 50,159. Ternyata besarnya Fhit terletak di daerah penolakan Ho, yaitu Fhit lebih besar dari Ftabel atau 50,159 > 2,53. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,770, hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model DAU (X1), DAK (X2), PAD (X3), Silpa (X4), menjelaskan variasi Alokasi belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 77,0% dan 23% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model.

Contoh Tesis 10 : PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN TRANSFER TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA DI KOTA MEDAN

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembanguan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah peningkatan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer tidak diikuti dengan meningkatnya pendapatan rata-rata penduduk di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Perkapita di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013-2017 yang di ambil dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji signifikan parametik (Uji T) untuk variabel Belanja Modal diperoleh thitung lebih kecil dari ttabel yaitu 1,36991 < 2,00324. Hal ini dapat disimpulka bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita. Variabel PAD diketahui thitung lebih besar dari ttabel yaitu 3,40264 > 2,00324. Hal ini dapat bahwa disimpulkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita. Variabel Pendapatan Transfer diketahui thitung lebih kecil dari ttabel yaitu 1.12916 < 2,00324. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Transfer tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita. Berdasarkan uji Simultan (F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (174,6717 > 2,77). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Transfer secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita.