HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com

Daftar Judul Tesis Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

Daftar Judul Tesis Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

  • ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT PADA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN
  • AKIBAT HUKUM PERSYARATAN PENETAPAN EKSEKUATOR DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TERHADAP KEPASTIAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
  • AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XIII/2014 TERHADAP TUGAS HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
  • AKIBAT HUKUM TINDAKAN RESTRUKTURISASI BUMN MENJADI HOLDING COMPANY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSEROAN DAN PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS HOLDINGISASI PADA BUMN MIGAS)
  • ALASAN DAN AKIBAT HUKUM ATAS PENGAKUAN PUTUSAN MORATORIUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SINGAPURA NO.HC/OS 515/2021 DALAM PUTUSAN NO.245/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.
  • ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS TERHADAP BISNIS PADA RUMAH SAKIT SWASTA (STUDI KASUS RUMAH SAKIT X JAKARTA)
  • AMBIGUITAS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TANPA PENGESAHAN PRESIDEN PASCA AMENDEMEN UUD 1945
  • ANALISA PENERAPAN PIDANA DENDA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI UNDANG UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
  • ANALISA PERAN SENTRAL PT PERTAMINA (PERSERO) DAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK DALAM PENGELOLAAN ASET JARINGAN PIPA GAS SETELAH PEMBENTUKAN HOLDING MIGAS DAN SUBHOLDING GAS
  • ANALISA YURIDIS PELANGGARAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI TRANSPORTASI ONLINE (STUDI KASUS GRAB INDONESIA)
  • ANALISA YURIDIS PERJANJIAN JASA OLEH PERUSAHAAN PENGANKUTAN DARAT (LOGISTIK) SEBAGAI PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI OKSIGEN PADA MASA PANDEMI COVID-19
  • ANALISA YURIDIS TENTANG KONFLIK NORMA TERKAIT HARTA PAILIT YANG DIRAMPAS UNTUK DILELANG DAN HASILNYA DIMASUKKAN KE DALAM KAS NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 11/PDT.SUS-GUGATANLAIN-LAIN/2018/PN.JKT. PST)
  • ANALISA YURIDIS TERHADAP TATA CARA PENANGANAN PERKARA PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS: PUTUSAN KPPU 13/KPPU-I/2019)
  • ANALISIS AKIBAT HUKUM HOLDING BUMN JASA SURVEI TERHADAP ASPEK KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN ANGGOTA HOLDING
  • ANALISIS ASAS KEADILAN, ASAS KESEIMBANGAN KEPENTINGAN DAN EFEK JERA DALAM PEMBERLAKUAN PROSEDUR PERUBAHAN PERILAKU PADA PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 2 TAHUN 2023
  • ANALISIS DAFTAR POSITIF INVESTASI PADA PENANAMAN MODAL ASING BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL
  • ANALISIS DUGAAN INTEGRASI VERTIKAL DAN MONOPOLI DALAM HAL PENGUASAAN PASAR BERSANGKUTAN SEBAGAI DAMPAK DARI MERGER GOTO (GOJEK TOKOPEDIA) BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA. / ANALYSIS OF ALLEGED VERTICAL INTEGRATION AND MONOPOLY IN RELATED MARKET DOMINATION AS THE IMPACT OF GOTO (GOJEK TOKOPEDIA) MERGER BASED ON BUSINESS COMPETITION LAW IN INDONESIA.
  • ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) OBLIGASI MEDIUM TERM NOTES EMITEN PAILIT (STUDI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1220 PK/PDT/2022)
  • ANALISIS HUKUM PENERAPAN GREEN FINANCING DALAM KEBIJAKAN KREDIT DI PERBANKAN
  • ANALISIS HUKUM PENGALIHAN UTANG DALAM AKAD PEMBIAYAAN IJARAH OLEH UNIT USAHA SYARIAH PT BANK PERMATA TBK MELALUI TRANSAKSI NON SYARIAH PADA PUTUSAN NOMOR: 2616/PDT.G/2019/PA.JT. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • ANALISIS HUKUM PERBANDINGAN ORGANISASI TERMINAL TIPE A SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  • ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN POJK 28/POJK.03/2019 TENTANG SINERGI PERBANKAN DALAM SATU KEPEMILIKAN UNTUK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PRINSIP SYARIAH
  • ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGABUNGAN TIGA BANK SYARIAH DI INDONESIA DALAM UPAYA HUKUM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
  • ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUBAHAN NORMA POKOK LIMBAH FLY ASH DAN BOTTOM ASH SEBAGAI LIMBAH NON B3 MELALUI PP NOMOR 22 TAHUN 2021
  • ANALISIS HUKUM TERHADAP RENCANA PENERAPAN SELF DECLARATION PADA PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL OLEH PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL BAGI PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL KONSUMEN MUSLIM
  • ANALISIS HUKUM TERHADAP RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK SYARIAH INDONESIA (EX. PT BANK BNI SYARIAH) PADA MASA PANDEMI COVID-19
  • ANALISIS HUKUM TERKAIT KEPUTUSAN KPPU DALAM PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA TERKAIT SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/KPPU-L/2019)
  • ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • ANALISIS KEBIJAKAN SELEKSI TERBUKA BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES MENURUT SISTEM MERIT
  • ANALISIS KELAIKLAUTAN KAPAL (SEAWORTHINESS) DAN KLAUSULA JAMINAN (WARRANTY) DALAM HUBUNGAN HUKUM POLIS ASURANSI KERANGKA KAPAL
  • ANALISIS KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS DI DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN)
  • ANALISIS KESALAHAN DAN KELALAIAN YANG DILAKUKAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DALAM PROSES KEPAILITAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MA RI NO.: 91PK/PDT.SUS-PAILIT/2018)
  • ANALISIS KETENTUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST TIDAK LANGSUNG YANG MENGANDUNG TRANSAKSI PENGALIHAN PIUTANG OLEH KONTRAKTOR SEKTOR HULU MIGAS (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 4003/B/PK/PJK/2019)
  • ANALISIS KEWENANGAN PENYADAPAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA
  • ANALISIS KOMPENSASI TERHADAP PEMRAKARSA DALAM KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA PADA PROYEK SPAM JATILUHUR I
  • ANALISIS LARANGAN PENGGABUNGAN GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH KREDITUR PERSEROAN BERDASARKAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL
  • ANALISIS NEBIS IN IDEM DALAM SENGKETA ARBITRASE (STUDI PUTUSAN NO. REG. 012/BAKTI-ARB/11.2013 DAN PUTUSAN NO. REG. 028/BAKTI-ARB/12.2014)
  • ANALISIS NORMATIF PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA DAN PETUNJUK DEWAN SENGKETA. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM

Daftar Judul Tesis Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

  • ANALISIS PELANGGARAN PRINSIP NON-DISCRIMINATION DALAM KEBIJAKAN RED II (RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE) UNI EROPA TENTANG PELARANGAN EKSPOR CPO INDONESIA. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • ANALISIS PELINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH PADA PELAKSANAAN BANK DIGITAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
  • ANALISIS PEMBERLAKUAN PERJANJIAN ASURANSI PADA PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG (KONSUMEN) AKIBAT PEMBERLAKUAN ASURANSI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN DIKAITKAN DENGAN UU PERASURANSIAN JUNCTO POJK NOMOR 69/POJK.05/2016
  • ANALISIS PENERAPAN KLAUSULA ASURANSI INVESTIGASI INSIDEN DAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA DI INDONESIA
  • ANALISIS PENETAPAN HARTA BERSAMA PADA PERMOHONAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENERAPKAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS & ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA)
  • ANALISIS PENGATURAN JUAL-BELI BARANG DALAM CISG DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK INDONESIA
  • ANALISIS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) UNTUK PEMBANGUNAN SMELTER DI KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA YANG TERMASUK DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL
  • ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INVESTOR STATE DISPUTE SETTLEMENT (ISDS) MELALUI LEMBAGA ARBITRASE INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE (ICSID) DAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (ACIA)
  • ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TENTANG AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PERDAMAIAN DITINJAU DARI PASAL 281 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 6/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA. MDN. DAN PUTUSAN NO.119/PDT.SUS- PKPU/2020/PN. NIAGA.JKT.PST)
  • ANALISIS PERJANJIAN KERJA SAMA WARALABA (STUDI KASUS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ESQUE T22 GEJAYAN)
  • ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH KREDIT PEMILIKAN RUMAH TERHADAP PERUSAHAAN DEVELOPER PERUMAHAN YANG PAILIT
  • ANALISIS PRAKTIK MONOPOLI APLIKASI DOMPET DIGITAL OVO DALAM PASAR PERUSAHAAN GRUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
  • ANALISIS PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING OF SHIPS (LRIT) DITINJAU DARI PRINSIP ADIL DAN BERSAING. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KEJAHATAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH ANAK KORBAN PEMBEGALAN
  • ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 140/PUU-VII/2009 TERHADAP KRITERIA PENODAAN AGAMA
  • ANALISIS TERHADAP IMPLIKASI HUKUM DARI DIBERLAKUKANNYA PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018-2038 TERHADAP PELAKU USAHA EKSISTING DI KABUPATEN LAMONGAN DARI SEGI KEPASTIAN HUKUM
  • ANALISIS TERHADAP PENANGGUHAN EKSESKUSI (STANDSTILL) DALAM KEPAILITAN DIKAITKAN DENGAN TITEL EKSEKUTORIAL KREDITUR PEMEGANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN
  • ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK VETO OLEH ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA – BANGSA TERHADAP UPAYA PEACEMAKING DAN PEACEKEEPING (STUDI KASUS SURIAH) . 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERADA DALAM PENGGUNAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DI PULAU NIPA
  • ANALISIS YURIDIS ATAS WEWENANG SATUAN TUGAS WASPADA INVESTASI DALAM MENANGGULANGI PRAKTIK INVESTASI ILEGAL (STUDI KASUS DREAM FOR FREEDOM)
  • ANALISIS YURIDIS DAMPAK AKUISISI UBER OLEH GRAB DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN TERHADAP PERSAINGAN USAHA DI BIDANG TRANSPORTASI-ONLINE
  • ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN YUDISIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
  • ANALISIS YURIDIS MENGENAI KESESUAIAN KONTRAK KERJA ANTARA ATLET ESPORT DAN PENGUSAHA BIDANG ESPORT DI JAKARTA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003
  • ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERUBAHAN ALASAN DAN HAK AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
  • ANALISIS YURIDIS MULTIPLE ACCOUNTABILITY FORUMS DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI KASUS PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016 DAN 2017)
  • ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP SUBSTANCE OVER FORM DALAM HUKUM KONTRAK DI INDONESIA
  • ANALISIS YURIDIS PENETAPAN INDIRECT EVIDENCE DALAM KASUS KARTEL PENETAPAN HARGA TIKET PESAWAT GARUDA GROUP DAN LION GROUP (STUDI KASUS: PUTUSAN KPPU 15/KPPU-I/2019
  • ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN STANDAR KONTRAK DALAM RANGKA PENGAWASAN PENERAPAN OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API) OLEH BANK INDONESIA TERHADAP PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN (PJSP)
  • ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERTUKARAN DAYA LISTRIK LINTAS NEGARA (KASUS: PERJANJIAN PERTUKARAN DAYA LISTRIK LINTAS NEGARA ANTARA PT PLN [PERSERO] DENGAN SYARIKAT SESCO BERHAD SEHUBUNGAN DENGAN INTERKONEKSI KETENAGALISTRIKAN KALIMANTAN BARAT [INDONESIA] DAN SARAWAK [MALAYSIA])
  • ANALISIS YURIDIS POTENSI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK
  • ANALISIS YURIDIS PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN HARI TUA PEKERJA/BURUH YANG DIBERHENTIKAN SEBELUM MEMASUKI USIA PENSIUN 56 (LIMA PULUH ENAM) TAHUN.
  • ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SENGKETA MEREK HUGO BOSS DAN PERBANDINGANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SENGKETA MEREK IKEA
  • ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 70/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR ANTARA PT. KARYA CITRA NUSANTARA DENGAN KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)
  • ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN), SEBAGAI SALAH SATU ALASAN UNTUK PEMBATALAN PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 106PK/PDT/2020)
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANJURAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA DENGAN PUK SP LEM SPSI PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN NOTIFIKASI MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM PENGIKATAN PESAWAT UDARA YANG TIDAK DAPAT DIBEBANI DENGAN KEPENTINGAN INTERNASIONAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK ABC

Daftar Judul Tesis Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

 

  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KPPU 09/KPPU-L/2016 ATAS DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI OLEH PT PERUSAHAAN GAS NEGARA DI AREA MEDAN DITINJAU DARI PENGECUALIAN DALAM PASAL 50 HURUF A UU NOMOR 5 TAHUN 1999
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR PENTING BAGI NEGARA DAN HAJAT HIDUP ORANG BANYAK SEBAGAI PENGECUALIAN ATAS LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI NEGARA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
  • ANALYSIS CONCERNING INDONESIA’S PROFICIENCY ON THE REALIZATION OF THE RIGHT TO WORK IN ACCORDANCE WITH ICESCR UPON THE TREND OF AUTOMATION
  • ARTIKULASI ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN OLEH BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU
  • ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS PT. BANK DKI DENGAN PT. BAGUS PEDRIANSYAH)
  • ASAS KEADILAN BAGI PEKERJA / BURUH TERKAIT TINDAK KECURANGAN YANG BERDAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) DAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP). (STUDI KASUS DI PT. ABCD)
  • ASAS KEADILAN BAGI PEKERJA/BURUH TERKAIT PENGUPAHAN DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) STUDI KASUS DI PT. X
  • ASAS KEADILAN TERHADAP HAK & KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PERHIMPUNAN PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) SEMENTARA SAMESTA SENTRALAND CENGKARENG
  • ASPEK HUKUM PENGUSAHAAN ALUR PELAYARAN DI SUNGAI BARITO OLEH BADAN USAHA
  • ASPEK KEADILAN PENERAPAN SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL – ISPO) BAGI PETANI SAWIT SWADAYA SEBAGAI UPAYA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA SEKTOR PERKEBUNAN DAN DEFORESTASI. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING YANG DINYATAKAN NON EXEQUATUR ORDER
  • ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN INVESTOR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NO: 591/PDT.LH/2015/PN.JKT.SEL JO. NO: 540/PDT/2017/PT.DKI. JO. NO: 3067/K/PDT/2018 (STUDI KASUS GUGATAN KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA MELAWAN PT. NATIONAL SAGO PRIMA)
  • DAMPAK IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENYALURAN KREDIT PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DI PROVINSI ACEH
  • DARI KERENTANAN KE KERJA LAYAK: TELAAH PENGATURAN BURUH OUTSOURCING DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
  • DERADIKALISASI RETURNEE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYIRIA (ISIS) PEREMPUAN DAN PENGEMBANGANNYA PADA MASA MENDATANG DI INDONESIA
  • DIFERENSIASI HAK BERAGAMA DAN HAK BERKEPERCAYAAN MENURUT UUD NRI 1945. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • DISHARMONI REGULASI DI SEKTOR KONSTRUKSI DENGAN REGULASI DI SEKTOR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
  • DISHARMONISASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG RI NO. 97 B/PDT.SUS-ARBT/2016 TANGGAL 18 APRIL 2016)
  • DISKURSUS PLEA BARGAINING : PROSPEK DAN KONSEKUENSINYA DALAM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA
  • DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN TERKAIT BATAS USIA MINIMUM UNTUK MENIKAH PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL)
  • DISPARITAS PUTUSAN BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JALAN TOL CINERE JAGORAWI DI PENGADILAN NEGERI DEPOK)
  • EFFECTIVENESS OF INDONESIAN GEOGRAPHICAL INDICATION LOGO AS PER MOLHR REG. NO. 29 YEAR 2013 IN PROMOTING LOCAL SPECIALTY AGRI-FOOD PRODUCTS, LEARNING FROM EU PDO/PGI BEST PRACTICE
  • EKSEKUSI PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU ASING TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
  • EKSEKUSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2014 DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI
  • EKSEKUSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI YANG TIDAK MEMENUHI NILAI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
  • EKSISTENSI ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN MELAKUKAN JASA DITINJAU DARI ASAS REBUS SIC STANTIBUS. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • EKSISTENSI ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN PERJALANAN WISATA SEKOLAH ATAU STUDY TOUR YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DIKAITKAN DENGAN ASAS ITIKAD BAIK
  • EKSISTENSI HASIL PEREKAMAN ELEKTRONIK PEMERIKSAAN LUAR SIDANG TERHADAP ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA
  • EKSISTENSI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • EKSISTENSI LEMBAGA PRAPENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
  • EKSISTENSI PRAPENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER
  • EKSISTENSI SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
  • EKSISTENSI TIM PENGAWALAN DAN PENGAMANANAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • GANTI RUGI IMMATERIL PADA SENGKETA PENUTUPAN TABUNGAN BERDASARKAN AKAD MUDHARABAH (STUDI PUTUSAN NO. 84/PDT.G/2019/PA.YK)
  • GREEN VICTIMOLOGY DI JERMAN: KAJIAN PEMBELAJARAN BAGI INDONESIA. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • GUGATAN LAIN-LAIN BERKAITAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI ORGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI PRANATA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN
  • HAK KEPERDATAAN TRANSPUAN DALAM HUKUM DI INDONESIA. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • HARMONISASI PENGATURAN NAMA PRODUK DAN KEABSAHAN PERJANJIAN WARALABA YANG TIDAK MEMENUHI UNSUR HALAL
  • HARMONISASI TATA KELOLA PERUSAHAAN UNTUK MEWUJUDKAN SINERGI DI PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK. SEBAGAI BANK HASIL PENGGABUNGAN TIGA BANK UMUM SYARIAH
  • IMPLEMENTASI DOKTRIN BUSSINES JUDGMENT RULE DAN DE AUTONOMIE VAN HET MATERIELE STRAFRECHT DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI BUMN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 121 K/PID.SUS/2020 ATAS NAMA IR. GALAILA KAREN KARDINAH)

Daftar Judul Tesis Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

 

  • IMPLEMENTASI FUNGSI KOORDINASI TEKNIS PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ODITURAT PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA MILITER
  • IMPLEMENTASI HILIRISASI MINERAL DAN BATUBARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEDAULATAN ENERGI DAN DAYA SAING INDUSTRI NASIONAL
  • IMPLEMENTASI KEPATUHAN HUKUM TERHADAP NORMA HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI JAMBI
  • IMPLEMENTASI PEMBELAAN DIRI SECARA TERPAKSA (NOODWEER EXCES) OLEH KORBA BEGAL PADA TAHAP PENYIDIKAN
  • IMPLEMENTASI PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2020 “STUDI KASUS PERBAIKAN STRUKTUR PERMODALAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS USAHA PROGRAM MEKAAR OLEH PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)”
  • IMPLEMENTASI TALENT MOBILITY ANTAR PERUSAHAAN DALAM KELOMPOK DARI SUDUT PANDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL KURUNG BUKA STUDI KASUS PT HUTAMA KARYA KURUNG BUKA PERSERO KURUNG TUTUP KURUNG TUTUP
  • IMPLIKASI DARI INKONSISTENSI PERUNDANG-UNDANGAN NAASIONAL PADA SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP BUSINESS PROCESS PERTAMBANGAN NIKEL
  • IMPLIKASI HUKUM DALAM PENERBITAN DAN PENYELESAIAN WARKAT BILYET GIRO KOSONG (STUDI KASUS DI BANK MANDIRI CABANG RASUNA EPICENTRUM)
  • IMPLIKASI PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH MELALUI PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PENGEMBALIAN INVESTASI BADAN USAHA PELAKSANA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN TARIF YANG DIBAYARKAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERPRES 38/2015 NASKAH PUBLIKASI
  • IMPLIKASI PENGAKHIRAN BILATERAL INVESTMENT TREATY (BITS) DAN WACANA COUNTER-CLAIM PADA POSISI INDONESIA DALAM SENGKETA INVESTASI PADA FORUM ARBITRASE ICSID
  • IMPLIKASI PERUBAHAN KEWENANGAN MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) DARI PERADILAN UMUM KE PERADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEADILAN, ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEMAFAATAN
  • IMPLIKASI PUTUSAN PIDANA DENDA TANPA KURUNGAN PENGGANTI DENDA BAGI JAKSA EKSEKUTOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PASAL 111 ATAU PASAL 112 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA
  • IMPLIKASI YURIDIS MEDIASI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM DAN PENGUATAN AKTA PERDAMAIAN MENJADI PUTUSAN PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO.390/PDT.G/2018/PN.TNG)
  • IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN UNMANNED AIRCRAFT (UA) BAGI KEDAULATAN SUATU NEGARA (PESRPEKTIF INDONESIA) . 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • INKONSISTENSI KETENTUAN HUKUM KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA TERHADAP USAHA KULINER KAKI LIMA DAN UPAYA HUKUMNYA STUDI KASUS UMKM SEKTOR KULINER KAKI LIMA KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  • INTEGRASI KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAN DEWAN PERS UNTUK MEWUJUDKAN LEMBAGA INDEPENDEN YANG EFEKTIF. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • INTERPRETASI FRASA “SESUAI DENGAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA” DALAM PASAL 15 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TERHADAP PENETAPAN SANKSI PIDANA PERATURAN DAERAH
  • KAJIAN HUKUM TENTANG PERBEDAAN KARAKTERISTIK BANK GARANSI DAN SURETY BOND DALAM PENYELESAIAN KLAIM
  • KAJIAN PENERAPAN DIVERSI BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM
  • KAJIAN TEORI HUKUM FEMINISME TERHADAP PPH PEREMPUAN. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • KAJIAN YURIDIS ATAS PERIZINAN BERBASIS RISIKO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021
  • KAJIAN YURIDIS KONSEP ANTI-SLAPP BAGI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA
  • KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PENCABUTAN PENETAPAN (APPROVAL) FASILITAS KESEHATAN TEMPAT MEDICAL CHECK-UP PELAUT DI INDONESIA OLEH BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN
  • KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN COVID-19
  • KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK MELALUI PESAN SINGKAT WHATSAPP (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 380/PDT.SUS-PHI/2021/PN.JKT.PST TANGGAL 5 JANUARI 2022)
  • KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI SECARA LISAN PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM SIBER
  • KEABSAHAN PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM YANG DIAKOMODIR DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS BAHWA PEMEGANG SAHAM TIDAK BOLEH MEMBERIKAN SUARA YANG SALING BERTENTANGAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
  • KEBERADAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (STUDI KASUS HOTEL X V. SERIKAT PEKERJA HOTEL X)
  • KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA BANK (SKIMMING)
  • KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP KERENTANAN SISTEM KEAMANAN(CYBER SECURITY) MENGENAI INFORMASI PRIBADI DI INDONESIA
  • KEBIJAKAN FORMULASI MENGENAI KEADAAN TERTENTU SEBAGAI ALASAN PEMBERATAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • KEBIJAKAN FORMULASI MENGENAI KERUGIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • KEBIJAKAN FORMULASI MENGENAI PELAKSANAAN PIDANA PENJARA SUBSIDER TERHADAP PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • KEBIJAKAN FORMULASI SUBSIDER PEMIDANAAN UANG PENGGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
  • KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
  • KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGHINAAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERADILAN (CONTEMPT OF COURT) DI INDONESIA. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENETAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
  • KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GELANDANGAN DI KABUPATEN KLATEN, KABUPATEN MAGELANG, DAN KOTA YOGYAKARTA
  • KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA KONSUMEN DALAM LINGKUP PERUSAHAAN FINTECH LENDING ILEGAL

Daftar Judul Tesis Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

 

  • KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT OPTIMALISASI PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENERAPAN PRINSIP BENEFICIAL OWNERSHIP.
  • KEBIJAKAN KOORDINASI ANTARA APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DENGAN JAKSA DALAM PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI
  • KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGHINAAN KEMISKINAN (POVERTY SHAMING) DALAM HUKUM PIDANA
  • KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DI KOTA KENDARI
  • KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHANDI PROVINSI RIAU
  • KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA YOGYAKARTA
  • KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN LOMBOK BARAT. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • KEBIJAKAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
  • KEDUDUKAN GIRIK SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DALAM SENGKETA ASET PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ASET KEBON BIBIT SRENGSENG, KECAMATAN KEMBANGAN, JAKARTA BARAT)
  • KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR (BANK) SELAKU PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2019 (HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK) DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.
  • KEDUDUKAN PEMEGANG HAK JAMINAN KEBENDAAN YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI KREDITOR DALAM PROSES KEPAILITAN DIMANA OBYEK JAMINAN KEBENDAANNYA MASUK KE DALAM HARTA PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 13/PDT.SUS-RENVOI PROSEDUR/2017/PN. NIAGA. JKT. PST JO. NOMOR : 13/PDT.SUS-PAILIT/2017, PN. NIAGA. JKT.PST)
  • KEDUDUKAN PENGUSAHA DAN PEKERJA PASCA LAHIRNYA BAB IV KETENAGAKERJAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI TEORI KEADILAN
  • KEDUDUKAN SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN DAN BUKTI PERALIHAN TANAH SECARA PERMANEN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA (STUDI KASUS MASYARAKAT ADAT SUKU ARFAK DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT)
  • KEDUDUKAN TAGIHAN KREDITOR PAJAK DAN KREDITOR PEMEGANG HAK JAMINAN KEBENDAAN DALAM EKSEKUSI KEPAILITAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 17/PDT.SUS.GUGATAN LAIN-LAIN/2018/PN.NIAGA.SBY JO. NOMOR: 17/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.SBY)
  • KEDUDUKAN WALI AMANAT SEBAGAI KREDITUR DALAM PROSES KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN (STUDI KASUS TERHADAP PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT BERLIAN LAJU TANKER, TBK.)
  • KEEFEKTIVAN PENYEBARAN INFORMASI HUKUM OLEH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT: STUDI KASUS RUSUNAMI BANDAR KEMAYORAN
  • KEKUATAN HUKUM TITLE EKSEKUTORIAL AKTA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
  • KEMANDIRIAN ANAK PERUSAHAAN SEBAGAI PESERTA TENDER TERHADAP ANJURAN INDUK PERUSAHAAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERUSAHAAN GRUP BUMN (STUDI KASUS PT GMF AEROASIA)
  • KEMUDAHAN MENYEDIAKAN SERTIFIKAT HALAL BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DITINJAU DARI PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM GATT 1994 DAN TBT AGREEMENT
  • KEOTENTIKAN DAN KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN PADA PENYELENGGARA TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERINDUK DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TELEMATIKA
  • KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGENDALIAN KETINGGIAN BANGUNAN PADA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DI INDONESIA
  • KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
  • KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PASAL 292 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERKAIT PENETAPAN KEADAAN INSOLVENSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 667 K/PDT.SUS-PAILIT/2021 JO. NOMOR 29/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST JO. NOMOR 29/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)
  • KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI BIDANG KONSTRUKSI PADA PT WASKITA BETON PRECAST TBK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
  • KEPASTIAN KEWAJIBAN IPEDA BERDASARKAN PASAL 11.2.III PKP2B PT BERAU COAL SEBELUM UNDANG-UNDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERLAKU TAHUN 1986
  • KESEMPATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS TULI PADA PERUSAHAAN SWASTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEYANDANG DISABILITAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
  • KESESUAIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 11/PDT.G/2017/PN.BDG DAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NO. 191/PDT/2018/PT.BDG DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PEMANFAATAN ASET NEGARA DAN HUKUM PERIKATAN (SENGKETA ANTARA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) MELAWAN PT.ANDYKA INVESTA)
  • KETENTUAN PENGUTAMAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DITINJAU DARI PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT)
  • KEWAJIBAN EMITEN BERSKALA ASET BESAR DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN KEBERLANJUTAN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 51 /POJK.03/2017
  • KEWAJIBAN MISTER BURGER CORPORATION CABANG YOGYAKARTA TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA/BURUH YANG DIRUMAHKAN AKIBAT PANDEMI COVID-19
  • KEWAJIBAN PERUSAHAAN ALIH DAYA TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA/BURUH ATAS UPAH AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN
  • KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DITINJAU DARI STANDAR MORAL PUBLIK BERDASARKAN PASAL XX THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT)
  • KEWENANGAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA MEMUTUS PERKARA BERBEDA YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN YANG SAMA ANTARA PT BUMIGAS ENERGI DAN PT GEO DIPA ENERGI (STUDI PUTUSAN : NOMOR 529/PDT.G.ARB/2018/PN.JKT.SEL.)
  • KEWENANGAN KREDITOR DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM
  • KEWENANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENETAPKAN SANKSI DENDA ATAS PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR: 07/KPPU-I/2020) . 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • KEWENANGAN PELIMPAHAN PERKARA PIDANA OLEH ODITUR MILITER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER
  • KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM OLEH MENTERI ATAS PELANGGARAN SERIUS TERHADAP IZIN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS PT EXPRAVET NASUBA
  • KOLABORASI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DAN PT BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH TBK DALAM PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI

Daftar Judul Tesis Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

 

  • KOMPLEKSITAS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN VAKSIN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
  • KONSEKUENSI HUKUM PERPANJANGAN DAN OPSI PENYELESAIAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI PADA PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO) DALAM RENCANA PEMBENTUKAN PERUSAHAAN REASURANSI NASIONAL
  • KONSEP DAN AKIBAT HUKUM PENYITAAN SAHAM OLEH HAKIM PADA PT TERTUTUP. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • KONSEP PARTISIPASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
  • KONSEPSI PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA TERHADAP WARGA BINAAN PEREMPUAN DENGAN KONDISI HAMIL DAN/ATAU MEMILIKI TANGGUNGAN ANAK
  • KONSTRUKSI PENGATURAN MENGENAI HAK UNTUK BELAJAR MENGEMUDI SENDIRI
  • KONTRAK LUMP SUM DALAM KONTRAK KONSTRUKSI STUDI KASUS PELAKSANAAN KONTRAK JASA PEMBORONGAN DESIGN AND BUILD PAKET 1: PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-BATANG
  • KRIMINALISASI PROSTITUSI PADA PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN IMPLEMENTASINYA
  • KRIMINALISASI TINDAKAN PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI PEREMPUAN DI INDONESIA
  • KRITERIA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN NAFKAH PADA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • KUALIFIKASI PERSAMAAN PADA POKOKNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS AYAM GEPREK BENSU)
  • LARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DAN RELEVANSINYA TERHADAP AKTIVITAS ILLEGAL FISHING DI BELAWAN PROVINSI SUMATERA UTARA
  • LEGAL ANALYSIS ON DECENTRALIZATION OF REGIONAL GOVERNMENT WITH SEQUENTIAL THEORY IN INDONESIA (1999-2022)
  • LEGAL STANDING PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM JUDICIAL REVIEW PERATURAN DAERAH PROVINSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 24 P/HUM/2019)
  • LEGALITAS NETFLIX SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN FILM STREAMING BERBAYAR DITINJAU BERDASARKAN HUKUM INDONESIA
  • LELANG BARANG BUKTI PADA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP
  • LITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA: QUO VADIS LITIGASI PERUBAHAN IKLIM BERBASIS HAK DI INDONESIA?
  • LITIGASI PERUBAHAN IKLIM SEBUAH STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AUSTRALIA. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL SERANG-PANIMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 98/PDT.G/2018/PN SRG)
  • MEMPERJUANGKAN HAK ASASI MANUSIA DARI BAWAH: MOBILISASI HUKUM DAN PRAKSIS SOSIO-KULTURAL PENYINTAS PERISTIWA 1965/66 BOYOLALI, JAWA TENGAH
  • MITIGASI RISIKO MORAL HAZARD PADA PENERAPAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI PT BANK DANAMON INDONESIA TBK)
  • MITIGASI RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO DI BURSA BERJANGKA
  • PASAL 59 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI PERSOALAN YURISDIKSI KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA
  • PELAKSANAAN BUYBACK GUARANTEE YANG DILAKUKAN PENGEMBANG (DEVELOPER) TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) ANTARA NASABAH DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN
  • PELAKSANAAN DERADIKALISASI OLEH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME
  • PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PELAKU USAHA DI LUAR NEGERI. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PELIBATAN JAKSA PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
  • PELINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN SEBAGAI HAK KEBENDAAN DALAM SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA
  • PELINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PRODUK KUTIPAN BERITA PADA INDUSTRI MEDIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO. 23/PDT.SUS-HAK CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)
  • PELINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBUAT VIDEO PADA APLIKASI TIKTOK YANG DISEBARLUASKAN
  • PELINDUNGAN HAK EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA ERA REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM): STUDI PADA UMKM SEKTOR KONVEKSI DI JAWA TENGAH
  • PELINDUNGAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DALAM RANGKA PERBAIKAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN TERBUKA
  • PELINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL INDONESIA YANG BEKERJA PADA KAPAL PERIKANAN DARI DAMPAK BISNIS PERBUDAKAN MODERN MELALUI PENDEKATAN PRINSIP PANDUAN BISNIS DAN HAM
  • PELINDUNGAN HUKUM BAGI BANK ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT MILIK DEBITUR YANG TELAH MENINGGAL DUNIA AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA PRINSIP THE UTMOST GOOD FAITH: STUDI KASUS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT
  • PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK SOFTWARE DAN HARDWARE RAKITAN OBRAL DI PUSAT ELEKTRONIK KAWASAN MANGGA DUA
  • PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN PADA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
  • PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN MELALUI SKEMA LOAN – BASED CROWDFUNDING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ATAS GAGAL BAYAR DANA YANG DIPINJAMKAN MELALUI PERUSAHAAN PEER TO PEER LENDING
  • PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI TERHADAP KNOCKOFF FASHION PADA INDUSTRI KREATIF BIDANG DESAIN FASHION
  • PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM BERIKTIKAD BAIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK JAMINAN KREDIT PADA BANK YANG DILIKUIDASI OLEH LEMBAGA PENJAMNIN SIMPANAN ATAS KECURANGAN (FRAUD) PEGAWAI/PENGURUS BANK
  • PELINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN KONSTRUKSI SEBAGAI PERUSAHAAN PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19
  • PELINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM JUAL BELI EMAS BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TERKAIT KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK EMAS DIGITAL DI BURSA BERJANGKA

Daftar Judul Tesis Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

 

  • PELINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL DI INDONESIA DARI PERDAGANGAN ORANG DALAM ATAU INSIDER TRADING (STUDI KASUS PT JOUSKA FINANSIAL INDONESIA)
  • PELINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS KEBOCORAN DATA DALAM PERSPEKTIF KEBOCORAN DATA PRIBADI
  • PELINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN TRANSAKSI PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 831/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL)
  • PELINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG PADA PLATFORM DITRIBUTION MANAGEMENT SYSTEM
  • PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DAN PEKERJA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
  • PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM PENGELOLAAN INVESTASI JANGKA PANJANG
  • PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS CACAT TOTAL TETAP PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
  • PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL MELALUI MEKANISME KEPAILITAN (PUTUSAN KEPAILITAN KSP PANDAWA MANDIRI GROUP)
  • PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP LENDER (PEMBERI PINJAMAN) DI PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER (P2P) LENDING (STUDI PADA PT. PASAR DANA PINJAMAN SINARMAS (DANAMAS))
  • PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEDIUM TERM NOTES YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR (STUDI KASUS GAGAL BAYAR MEDIUM TERM NOTES PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN) . 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PELINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI WARTAWAN DI PROVINSI RIAU DITINJAU BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
  • PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK IMPOR YANG BELUM BERIZIN YANG DIPERDAGANGKAN SECARA BEBAS DI PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE (STUDI KASUS PADA SHOPEE INDONESIA) . 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PELUANG DAN TANTANGAN: KASASI TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021)
  • PELUANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN GENOSIDA DAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN PADA ETNIS ROHINGYA DI RAKHINE MYANMAR. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PEMANFAATAN TEKNOLOGI APLIKASI BERBASIS ANDROID DAN SISTEM MITRA JUAL LEPAS OLEH DEPOT AIR MINUM (DAM) DITINJAU DARI PERATURAN YANG BERLAKU (STUDI KASUS PADA DEPOT AIR MINUM MEREK IBLUE KOTA DEPOK)
  • PEMBATALAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (STUDI KASUS PERUSAHAAN CV X DAREH)
  • PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITOR PT. STAREAST SEJAHTERA GROUP (STUDI: PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NOMOR 5/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2018/PN NIAGA.MDN. JO. NOMOR 11/PDT.SUS-PKPU/2017/PN NIAGA.MDN.)
  • PEMBATALAN PUTUSAN HOMOLOGASI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH MAHKAMAH AGUNG DIKAITKAN DENGAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)
  • PEMBEDAAN SKALA PRIORITAS PEMBAYARAN UTANG ANTARA KREDITOR KONKUREN YANG TIDAK TERDAFTAR DENGAN KREDITOR KONKUREN YANG TERDAFTAR PADA DAFTAR PIUTANG TETAP DALAM PERKARA PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN HOMOLOGASI NO.54/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)
  • PEMBENTUKAN LEMBAGA KHUSUS REGULASI DALAM RANGKA HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
  • PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PEMBERIAN HAK-HAK PEKERJA/BURUH DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) X PROYEK KEMAYORAN DITINJAU DARI TEORI KEADILAN
  • PEMBERIAN PERSETUJUAN PRESIDEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN MENTERI
  • PEMBIAYAAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PENGURUS DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
  • PEMBINAAN NARAPIDANA MILITER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER CIMAHI
  • PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA
  • PEMENUHAN HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK (STUDI KASUS PADA PT. KINO INDONESIA, TBK)
  • PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KERANGKA KEADILAN RESTORATIF. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) (STUDI KASUS PT. OSAGA MAS UTAMA)
  • PENANGANAN HUKUM KREDIT BERMASALAH BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
  • PENANGANAN PERKARA PIDANA OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PENDEKATAN AKSES KEADILAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
  • PENATAAN PELAKSANAAN HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DI INDONESIA
  • PENCABUTAN STATUS KEWARGANEGARAAN EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) OLEH NEGARA ASAL DITINJAU BERDASARKAN KONVENSI 1961 TENTANG PENGURANGAN ORANG-ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS: PENCABUTAN STATUS KEWARGANEGARAAN INGGRIS SHAMIMA BEGUM)
  • PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG MERAPI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK (STUDI KASUS PADA PUTUSAN PN KENDAL NO 25/PID.B/2020/PN KDL)
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPMUBTI): STUDI KASUS PT GLOTECH PRIMA VISTA (APLIKASI DO IT)
  • PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP SATWA LIAR DI KOTA PONTIANAK
  • PENELAAHAN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DALAM KERANGKA HAK ASASI MANUSIA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI PROVINSI DKI JAKARTA
  • PENENTUAN PARAMETER BERITA BOHONG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PENENTUAN SUBYEK PAJAK LUAR NEGERI TERHADAP PEMAJAKAN TRANSAKSI EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA (CROSS BORDER TRANSACTION) DALAM ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PENERAPAN ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK

Daftar Judul Tesis Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

 

  • PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DAN HUBUNGANNYA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BANK PANIN
  • PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PEMBUATAN SURAT TUUNTUTAN PIDANA OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
  • PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMBERI DANA DALAM PENYALURAN PINJAMAN MELALUI FINTECH LENDING PADA PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN PEMBIAYAAN PENERUSAN (SKEMA CHANNELING) . 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN YANG BELUM TERCANTUM DALAM GAZETER REPUBLIK INDONESIA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI
  • PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA (KPBU) SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA BANDAR LAMPUNG
  • PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA
  • PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
  • PENERAPAN KEPAILITAN DEMI KEPENTINGAN UMUM TERHADAP ASET DEBITOR YANG DISITA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  • PENERAPAN KETENTUAN PERCOBAAN DAN PERMUFAKATAN JAHAT OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
  • PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BIDANG TRANSPORTASI DI INDONESIA
  • PENERAPAN PELINDUNGAN HUKUM ATAS STATUS KETENAGAKERJAAN PEKERJA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) OUTSOURCING DI PT BIMA ADIKARYA PERSADA
  • PENERAPAN PERATURAN PENGENAAN BEA MASUK TERHADAP IMPOR PERANTI LUNAK YANG DITRANSMISIKAN SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA
  • PENERAPAN PRINSIP KEAMANAN SIBER DALAM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI DATA KESEHATAN PASIEN PADA SISTEM HUKUM INDONESIA
  • PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMINIMALISASI KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) UKABIMA BMMS DI KABUPATEN KLATEN. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PENERAPAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE) DALAM REZIM HUKUM MARINE BIODIVERSITY OF AREAS BEYOND NATIONAL JURISDICTION
  • PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PRODUK RAHN TASJILY TANAH DI PT PEGADAIAN
  • PENERAPAN SEPARABILITY PRINCIPLE OLEH HAKIM PADA PERJANJIAN DENGAN KLAUSUL ARBITRASE. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PENERAPAN SISTEM OUTSOURCING DAN KEADILAN BAGI PEKERJA YANG BEKERJA PADA PERUSAHAAN ALIH DAYA MENURUT PUTUSAN MK NOMOR 27/PUU-IX/2011 DAN UU CIPTA KERJA
  • PENGAKHIRAN KEPAILITAN PT INDOBATT INDUSTRI PERMAI (DALAM PAILIT) YANG DIDASARI PADA PENCABUTAN TAGIHAN OLEH PARA KREDITOR. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PENGAKHIRAN KERJA SAMA JOINT VENTURE PENANAMAN MODAL ASING MELALUI MEKANISME PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN
  • PENGARUH DIGITALISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DENGAN EKSISTENSI KONSULTAN PAJAK DALAM MEMBERIKAN LAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI ASAS KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN KUTAI BARAT (STUDI KASUS MASYARAKAT ADAT DAYAK BENUAQ MUARA TAE)
  • PENGATURAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI PERSYARATAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PENGATURAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN FINTECH DATA CENTER DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI OLEH ASOSIASI FINTECH PENDANAAN BERSAMA INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN HONGKONG)
  • PENGATURAN TERKAIT PENSIUN DAN PEMBERLAKUAN PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA KERJA YANG SUDAH PENSIUN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 214K/PDT.SUS-PHI/2019)
  • PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDAGANG PENGARUH DI INDONESIA: PERBANDINGAN DENGAN PERANCIS DAN BELGIA
  • PENGATURAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM RANGKA MENCEGAH KERUGIAN NEGARA
  • PENGATURAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN DALAM KEGIATAN PEMASARAN SEKTOR BANCASSURANCE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ASURANSI
  • PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT IKLAN AJAKAN UNTUK MELAKUKAN PERJUDIAN ONLINE. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PENGAWASAN FAMILY AFFILIATED COMMISSIONER KEPADA DIREKSI DALAM RANGKA PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BISNIS KELUARGA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
  • PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG TIMBAL AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI GUGAT PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.02/PDT.G/2010/PN.DPK)
  • PENGGUNAAN BERSAMA PANGKALAN UDARA TNI ANGKATAN UDARA SEBAGAI BANDAR UDARA (STUDI KASUS PADA HALIM PERDANAKUSUMA)
  • PENGGUNAAN DRONE PADA BISNIS ANGKUTAN POS, BARANG DAN KARGO
  • PENGGUNAAN HAK MEREK SEBAGAI HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004
  • PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM NON-DISCLOSURE AGREEMENT DITINJAU DARI ASAS ITIKAD BAIK. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PENGGUNAAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM TINDAKAN JUAL RUGI (PREDATORY PRICING) PRODUK SEMEN (STUDI TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR: 03/KPPU-L/2020)
  • PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) BERBENTUK KARTU FISIK (CHIP BASED) . 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PENGHAPUSAN KEWAJIBAN DIVESTASI BAGI PERUSAHAAN MODAL ASING MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PT AMANO INDONESIA)
  • PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
  • PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERBANKAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020
  • PENILAIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  • PENJAMINAN PEER-TO-PEER LENDING (P2P LENDING) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM JAMINAN
  • PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN

Daftar Judul Tesis Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

 

  • PENOLAKAN REPATRIASI EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
  • PENUGASAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA KEPADA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
  • PENUNTUTAN KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN UNSUR KERUGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN KERUGIAN NEGARA MENURUT TEORI PIERCING THE CORPORATE VEIL
  • PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI YANG DIDIRIKAN OLEH PT PLN (PERSERO) (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI T/L 150 KV TELE PANGURURAN OLEH PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN UTARA DI KABUPATEN SAMOSIR)
  • PENYELESAIAN KONFLIK PROYEK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA BARU DI KEDIRI OLEH PT. GUDANG GARAM TBK. DENGAN SKEMA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA (UNSOLICITED)
  • PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERKAIT PERSELISIHAN HAK ANTARA PEMBERI KERJA, PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA DAN TENAGA KERJA JASA PENUNJANG DI PT PERTAMINA (PERSERO) (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 96/PDT.SUS-PHI/2019-PN.PLG)
  • PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPEGAWAIAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL MELALUI MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
  • PENYELESAIAN SENGKETA ANTI-DUMPING EKSPOR KERTAS A4 ANTARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN KASUS AFRIKA SELATAN, KOREA SELATAN, DAN JEPANG)
  • PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN WANPRESTASI IKATAN DINAS PT DONGGI-SENORO LNG DIKAITKAN DENGAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN (STUDI KOMPARASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 442/ PDT.G/2019/PN MKS DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR NOMOR 32/PDT/2021/PT MKS)
  • PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH PADA MASYARAKAT ADAT KATOBENGKE MELALUI PERADILAN ADAT DAN PERADILAN NEGARA
  • PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN OBJEK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN LANDAS PACU 3 BANDARA SOEKARNO HATTA ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG DAN WARGA
  • PENYELESAIAN SENGKETA PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) ANTARA ASEAN FOUNDATION DENGAN PEKERJA LOKAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 143/PDT.SUS-PHI/ 2016/PN.JKT.PST)
  • PENYELESAIAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016
  • PENYIMPANGAN KETENTUAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015
  • PENYITAAN ASET MILIK TERSANGKA BERKAITAN DENGAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG PELAKUNYA TIDAK DITEMUKAN
  • PERAN JAKSA DALAM PEMBERIAN DAN PENGAWASAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
  • PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM MASYARAKAT (PAKEM) SETELAH TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 97/PUU-XIV/2016
  • PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PENGHAPUSAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
  • PERAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA HANDAYANI) JAKARTA TIMUR
  • PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
  • PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PERAN SEKOLAH DASAR DALAM PENCEGAHAN TINDAK PERUNDUNGAN ANAK DI KABUPATEN KARAWANG
  • PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PERTAMBANGAN BATUAN DI DESA KENINGAR, KAB. MAGELANG, JAWA TENGAH)
  • PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA UNTUK PERBANTUAN KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PERANAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM MENEGAKKAN NORMA UPAH MINIMUM PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022
  • PERANAN PENYELENGGARA PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK DALAM RANGKA PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DARI SEKTOR TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PT FINNET)
  • PERBANDINGAN GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA DAN SMALL CLAIM COURT DI ENGLAND
  • PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM PENGAWASAN SUKU BUNGA PINJAMAN PERUSAHAAN PEER TO PEER LENDING OLEH LEMBAGA YANG BERWENANG DI INDONESIA DAN SINGAPURA
  • PERBANDINGAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL MENGENAI INDIRECT EXPROPRIATION PADA SENGKETA PENANAMAN MODAL INTERNASIONAL STUDI KASUS PERBANDINGAN ANTARA PUTUSAN SENGKETA EKSPROPRIASI TIDAK LANGSUNG LAUDER V REPUBLIK CEKO DAN CME V CEKO
  • PERBANDINGAN SISTEM PEMBATASAN PENGUSAHAAN TOKO MODERN BERJARINGAN DI KABUPATEN KULONPROGO DAN KABUPATEN KLATEN
  • PERDEBATAN HUKUM DALAM PEMILIHAN MITRA PLATFORM DIGITAL PROGRAM KARTU PRAKERJA: PERSPEKTIF HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
  • PERGESERAN FUNGSI KEIMIGRASIAN: PENGUATAN FUNGSI KEAMANAN NEGARA DALAM MENJAGA TEGAKNYA KEDAULATAN NEGARA
  • PERIJINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
  • PERJANJIAN PISAH HARTA YANG DIKAITKAN DENGAN AHLI WARIS PENERIMA MANFAAT JHT DAN JKM SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 DAN 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA TERHADAP TUNTUTAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN KODE ETIK PROFESI KURATOR

Daftar Judul Tesis Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

 

  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSOR TERHADAP OBJEK PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI (FINANCE LEASE) YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING)
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA INDONESIA DI KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA TIONGKOK BERDASARKAN KONVENSI MIGRAN 1990
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PKWT DI MALL “X” YANG DIPERPANJANG KONTRAK KERJANYA MELALUI PEMBUATAN KONTRAK KERJA BARU DENGAN PERUSAHAAN LAIN YANG DIKENDALIKAN DAN DIMILIKI OLEH PENGUSAHA YANG SAMA
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SEKTOR PERHOTELAN YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN BENCANA NASIONAL NONALAM COVID-19 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN REKAN KERJA DALAM SATU PERUSAHAAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 (STUDI DI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG)
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA YANG KARYANYA DI PERGUNAKAN OLEH CONTENT CREATOR DI MEDIA SOSIAL
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMUDI OJEK ONLINE ATAS DASAR PERJANJIAN KEMITRAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENSIUNAN PEKERJA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) DALAM PEMENUHAN HAK MANFAAT PENSIUN AKIBAT ADANYA RESTRUKTURISASI DAN PENGALIHAN KEWAJIBAN PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI BARU (NEW CO) YANG AKAN DIDIRIKAN OLEH PEMERINTAH
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN LEASING TERHADAP PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 578/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL) . 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19
  • PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN KARST GOMBONG SELATAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST
  • PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN TANTANGAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL
  • PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH (DINAS TENAGA KERJA KOTA CIREBON) TERHADAP PEKERJA PADA SEKTOR USAHA RITEL TERKAIT KEBIJAKAN WORK FROM HOME DALAM SITUASI PANDEMI GLOBAL COVID-19
  • PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU ATAS COVER LAGU SECARA ILEGAL (TANPA IZIN PENCIPTA) PADA PLATFORM YOUTUBE YANG BERPOTENSI KOMERSIAL SECARA TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
  • PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP HEWAN PELIHARAAN DI INDONESIA DAN INGGRIS. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PELANGGARAN YANG BERSIFAT MENDESAK PASCA BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH TURUNANNYA
  • PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA YANG DI-PHK MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA (STUDI PUTUSAN NOMOR 102 PK/PDT.SUS-PHI/2015)
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH PADA PLASMA KERAJINAN BULU MATA DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN PENGEPUL DI DESA KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR TERKAIT PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA (CESSIE) YANG DILAKUKAN OLEH BANK SELAKU KREDITUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NO. 50/PDT.G/2020/PN. BKS.)
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA PAILIT DARI RAMPASAN NEGARA KARENA PUTUSAN PENGADILAN
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TRAVEL INSURANCE PADA TRANSAKSI TIKET PESAWAT MELALUI APLIKASI ONLINE
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI BANK ATAS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT PROYEK YANG MERUGIKAN BANK (STUDI KASUS KREDIT PROYEK FIKTIF PT BANK PERMATA TBK)
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAUT PERIKANAN INDONESIA DI KAPAL BERBENDERA ASING BERDASARKAN PERSPEKTIF PERATURAN TENTANG KETENAGAKERJAAN INDONESIA
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERKAIT BACKDOOR LISTING (STUDI KASUS PT. INDONESIA AIRASIA MELALUI PT. RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA TBK) . 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN CYBERBULLYING DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN DISKRIMINASI BERBASIS GENDER DI LINGKUNGAN ASN DARI KERANGKA K-ILO 111 DAN K-ILO 190
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA TERKAIT UPAH PROSES TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SELAMA PROSES PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 243 K/PDT.SUS-PHI/2014
  • PERLINDUNGAN OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE TAMAN NASIONAL KOMODO SEBAGAI SITUS WARISAN DUNIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN YANG MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
  • PERMASALAHAN PENGATURAN BIAYA PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
  • PEROLEHAN TANAH YANG BERASAL DARI TANAH ADAT UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (STUDI KASUS PEROLEHAN TANAH OLEH PT MINANG PANGERAN DI SUMATERA BARAT DAN PT. TRUBAINDO COAL MINING DI KALIMANTAN TIMUR)
  • PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP ANAK BUAH KAPAL INDONESIA DI KAPAL IKAN ASING BERDASARKAN THE ILO WORK IN FISHING CONVENTION 188
  • PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PERBANKAN DALAM PEMBERIAN KREDIT KEPADA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT YANG MERUSAK LINGKUNGAN. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI SURAT DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
  • PERUNDUNGAN SIBER BERBASIS GENDER PADA PERGURUAN TINGGI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  • POLIITK KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Daftar Judul Tesis Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

 

  • POLITIK HUKUM PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA
  • POLITIK HUKUM PENETAPAN FLY-ASH BOTTOM-ASH (FABA) SEBAGAI LIMBAH NON-B3. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • POLITIK HUKUM PENGATURAN PAJAK KARBON DALAM UU NO.7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
  • POLITIK HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA SAAT KRISIS EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19: (ANALISIS YURUDIS TENTANG ATURAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK /PMSE)
  • POTENSI BILL OF LADING ELEKTRONIK DI INDONESIA: PEMBELAJARAN DARI PENGATURAN DAN PENERAPAN BILL OF LADING ELEKTRONIK DI SINGAPURA
  • POTENSI RISIKO HUKUM PERBANKAN BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA
  • POTENSI TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT
  • PRAKTIK ONLINE DISPUTE RESOLUTION DALAM SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK
  • PROBLEMATIKA PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA USIA PERALIHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA TANGERANG
  • PROBLEMATIKA PENENTUAN KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PROBLEMATIKA PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KEBHINEKAAN. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • PROGRAM DERADIKALISASI OLEH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA
  • PROSES PEMBERIAN DANA TALANGAN TANAH OLEH BADAN USAHA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN JALAN TOL SERTA DAMPAK ATAS KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN DANA TALANGAN DARI PEMERINTAH KEPADA BADAN USAHA DITINJAU DARI TUJUAN HUKUM DI INDONESIA
  • PROSPEK HUKUM ADAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI NAGARI SITUJUAH BATUA DAN NAGARI TARAM DI PROVINSI SUMATERA BARAT
  • PROSPEK PEMBERIAN HAK MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI FORENSIK TERHADAP BUKTI YANG DIMILIKI OLEH TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
  • PROSPEK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH POLRI DI KABUPATEN SLEMAN
  • PROSPEK PENERAPAN OMBUDSPRUDENSI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • RATIO LEGIS PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PEMASYARAKATAN
  • REFLEKSI SEJARAH HUKUM PT HALEYORA POWER MENDUKUNG KINERJA PT PLN (PERSERO) DALAM MENJALANKAN TUGAS NEGARA DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN
  • REFORMASI SISTEM HUKUM DALAM HAL PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI INDONESIA
  • REFORMULASI TINDAK PIDANA DESERSI DALAM MENDUKUNG OPERASI MILITER SELAIN PERANG
  • REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • RELEVANSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PEMENUHAN HAK JAMINAN PENSIUN
  • SIMPLIFIKASI PERATURAN MEMULAI USAHA DI INDONESIA PASKA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DIBANDINGKAN DENGAN PENGATURAN UNTUK MEMULAI USAHA DI SINGAPURA
  • SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • SKEMA GOING CONCERN (MELANJUTKAN USAHA) SETELAH JATUH PUTUSAN PAILIT (STUDI PENETAPAN HAKIM PENGAWAS NO. 03/HP/X/2017-55/PDT.SUS/PKPU/2017/ PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN PAILIT NO. 55/PDT/SUS/PKPU/2017/PN. NIAGA JKT PST)
  • STATUS KEPEMILIKAN TANAH YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • SUAP PEJABAT PUBLIK ASING DALAM HUKUM PIDANA VIETNAM, MALAYSIA, DAN INDONESIA (STUDI KOMPARASI)
  • TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA BANDAR UDARA ATAU UNIT PELAKSANA BANDAR UDARA YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEAMANAN PENUMPANG DAN BAGASI KABINNYA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA ATAU PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING AKIBAT KELOLOSAN PROHIBITED ITEM
  • TANGGUNG JAWAB DIREKSI BUMN PERSERO DAN PEMERINTAH ATAS POTENSI KERUGIAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN PENUGASAN PEMERINTAH SEKTOR JASA KONSTRUKSI. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • TANGGUNG JAWAB HUKUM ARBITER DAN BADAN ARBITRASE ATAS PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN PEMBATALAN DI PENGADILAN
  • TANGGUNG JAWAB KPKNL ATAS HILANGNYA MINUTA RISALAH LELANG DIKAITKAN DENGAN ASAS PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA
  • TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ATAS PEKERJAAN TERHADAP LGBT BERDASARKAN KONVENSI ILO TENTANG DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN
  • TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PERAMPASAN BARANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
  • THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE PATENT TOWARDS ITS INVENTIONS AND THE REGULATION FOR THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INDONESIA’S BUSINESS FIELD (COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA, UNITED STATES AND EUROPEAN UNION)
  • THE GRANTING OF NEW IDENTITY RIGHTS FOR CHILDREN CONFLICTED WITH LAW IN TERRORISM AS COMPLIANCE WITH BEST INTERESTS OF THE CHILD PRINCIPLE. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • THE INTEGRATED STANDARDS BETWEEN ASEAN DRUG-FREE WORK PLAN AND THE UN DRUGS CONVENTION 1988 TO COMBAT ILLICIT DRUG IN THE MEKONG AREA. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • THE JUDGE’S CONSIDERATION OF CRIMINAL CASES RELATED TO RACIAL AND ETHNIC DISCRIMINATION IN INDONESIA
  • THE LEGAL INSTRUMENT TO RESOLVE THE PROBLEM OF IMBALANCED CONTRACTUAL RELATIONSHIP BETWEEN MUSICIAN AND LABEL ON ROYALTY PAYMENT IN INDONESIAN MUSIC INDUSTRY
  • THE PROBLEMATIC CAMPAIGN FUNDS REGULATION IN ARTICLES 74, 75, AND 76 LAW NUMBER 1 OF 2015 CONCERNING THE ELECTION OF GOVERNORS, REGENTS, AND MAYORS
  • THE RESPONSIBILITY OF GOVERNMENT IN DEALING WITH THE PANDEMIC (A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA VS MALAYSIA FOR COVID-19 VACCINE PROCUREMENT AND COVID-19 CASES TRACING)

Daftar Judul Tesis Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

 

  • TINJAUAN ATAS KETENTUAN GENERAL EXCEPTIONS DAN COMMITMENTS DALAM THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (STUDI KASUS: NON-TARIFFS MEASURES UNI EROPA TERHADAP EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA
  • TINJAUAN ATAS PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR BERUPA HAK PENGELOLAAN BERDASARKAN PERJANJIAN BUILD OPERATE TRANSFER (BOT); (STUDI KASUS PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA DALAM PAILIT)
  • TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK PEKERJA PADA KASUS PEMBATALAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGADILAN: STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 284/PDT.SUS-PHI/2021/PN.BDG JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 812 K/PDT.SUS-PHI/2022
  • TINJAUAN ATAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERKAIT UPAH KERJA LEMBUR SOPIR ANGKUTAN JARAK JAUH PADA SEKTOR USAHA RITEL (STUDI KASUS PADA PT. X CABANG PURWAKARTA)
  • TINJAUAN ATAS PERSETUJUAN ANNEX ON AIR TRANSPORT SERVICES OF THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES TERKAIT KEDUDUKAN HAK ANGKUT DALAM PERDAGANGAN JASA
  • TINJAUAN HUBUNGAN HUKUM PEKERJA DAN PERUSAHAAN MELALUI SECONDMENT AGREEMENT DI PT X DAN PT Y BERDASARKAN PERATURAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
  • TINJAUAN HUKUM E-CONTRACT TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0
  • TINJAUAN HUKUM PENGALIHAN DEMI HUKUM HUBUNGAN KERJA PEKERJA/BURUH DALAM PRAKTIK OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN NORMA-NORMA HUKUM PERJANJIAN
  • TINJAUAN MOGOK KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PABRIK TEH 2 TANG ADIWERNA KABUPATEN TEGAL)
  • TINJAUAN NORMATIF PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA SUB DISTRIBUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 226/PDT.G/2019/PN BRT)
  • TINJAUAN PRINSIP PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN APLIKASI DARING (ONLINE. 2023 | TESIS | S2 MAGISTER HUKUM
  • TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
  • TINJAUAN TERHADAP PENANGANAN PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU OLEH PENGADILAN NIAGA
  • TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK JTRUST TERHADAP INVESTOR BANK CENTURY
  • TINJAUAN UPAYA HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAKAN ARBITER BERDASARKAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI NOMOR 430 K/PDT/2018)
  • TINJAUAN YURIDIS ATAS DITERIMANYA PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH NASABAH PERUSAHAAN ASURANSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 389/PDT.SUS-PKPU/2020 PN NIAGA JKT.PST
  • TINJAUAN YURIDIS DAN UPAYA HUKUM TERHADAP TRANSFER DANA SEPIHAK OLEH BANK ATAS DASAR PERINTAH PENGADILAN SEBAGAI PELAKSANA PUTUSAN
  • TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIAJUKAN PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK MELALUI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT BERDASARKAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019
  • TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PASAR TENAGA KERJA FLEKSIBEL TERHADAP PELINDUNGAN HUKUM PEKERJA ALIH DAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
  • TINJAUAN YURIDIS JAMINAN KESUNGGUHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MILIK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT USAHA
  • TINJAUAN YURIDIS KESESUAIAN AKTIVITAS BANK GARANSI FULL COVER DI PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK (EX PT BANK BNI SYARIAH) TERHADAP PRINSIP SYARIAH
  • TINJAUAN YURIDIS KONVERSI SAHAM MENJADI UTANG SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP PELANGGAR DISGORGEMENT DAN DISGORGEMENT FUND
  • TINJAUAN YURIDIS MENGENAI FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SYARAT BERBADAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA OUTSOURCING DITINJAU DARI UU 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
  • TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK PESANGON BAGI PEKERJA YANG TELAH MENCAPAI USIA PENSIUN NORMAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 36K/PDT.SUS-PHI/2018)
  • TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI P.T. ‘X’ BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
  • TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PEKERJA/BURUH YANG MENOLAK MUTASI SECARA LISAN AKIBAT RESTRUKTURISASI DI PT HOLCIM INDONESIA TBK. (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 226/PDT.SUS/PHI/2018/PN.BDG
  • TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
  • TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JASA PERENCANAAN INVESTASI SAHAM ANTARA PT “X” DENGAN KLIEN
  • TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM MANTAN DIREKSI YANG HUBUNGAN KERJANYA SEBAGAI PEKERJA BELUM DIAKHIRI OLEH PEMBERI KERJA DALAM GUGATAN PHK DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
  • TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERUSAHAAN EFEK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 78/PDT.SUS-PKPU/2020/PN-NIAGA.JKT.PST)
  • TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS ASAS ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
  • TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PERDATA DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL ATAS JAMINAN FIDUSIA YANG DIMILIKI OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA PAILIT YANG BUKAN ATAS NAMA DEBITOR DALAM MEKANISME KEPAILITAN
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DANA PENSIUN DALAM HAL TERJADI PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA PERATURAN DANA PENSIUN DENGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 56/PDT.G/2011/PN SBY)
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM (DEBT TO EQUITY SWAP) DALAM RANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN PEMBATALAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN PADA PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK.)
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM PENYERAHAN ATAS ASET YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN MELAKUKAN PELANGGARAN YANG BERSIFAT MENDESAK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PARA PEKERJA OLEH PT. FREEPORT INDONESIA DENGAN ALASAN EFISIENSI SEBAGAIMANA PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI HUKUM KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PUTUSAN NO.170/PDT.SUS.PHI/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK KEPADA PEKERJA (PKWT) AKIBAT TIDAK MEMENUHI TARGET PERUSAHAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 186/PDT.SUS-PHI/2019/PN.JKT.PST)
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN INSOLVENSI PADA STUDI KASUS PERKARA NOMOR 707K/PDT.SUS JO. 12/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST TANGGAL 29 JUNI 2020
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGECUALIAN PIPA GAS BUMI SEBAGAI OBJEK PAJAK BANGUNAN DALAM KOMPONEN PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR PUT-001051.32/2018/PP/MXVIB TAHUN 2019
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN STATUS PEKERJA DARI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU DI P.T. P
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAH PROSES DALAM PUTUSAN PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 18/PDT.SUS-PHI/2020/PN.YYK
  • TINJAUAN YURIDIS TERKAIT DENGAN KARYA SINEMATOGRAFI YANG DIPARODIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO 28 TAHUN 2014
  • TUMPANG TINDIH REGULASI TERKAIT SERTIFIKASI CATU DAYA (GENSET) DI BANDAR UDARA
  • UPAYA BANK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN UANG RUPIAH PALSU DI INDONESIA
  • UPAYA MENJAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN WILAYAH PERAIRAN INDONESIA TERHADAP PENGGUNAAN UNMANNED UNDERWATER VEHICLE OLEH NEGARA LAIN
  • UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERADILAN INABSENSIAUPSI
  • UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) DALAM PROSES KEPAILITAN DEBITUR BANK (STUDI KASUS PROSES KEPAILITAN DEBITUR AN. PT SIP PADA BANK X)
  • URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN POLIS (LPP) DALAM MELINDUNGI DAN MENJAMIN DANA NASABAH YANG DIKELOLA PERUSAHAAN ASURANSI
  • URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANAAN SEBAGAI TINDAK LANJUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ABOLISHING REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS (KONVENSI PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING) DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Daftar Judul Tesis Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?