HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis Analisis Kinerja: Keuangan Badan Layanan Umum dan Penentuan Status Subjek Pajaknya

Judul Tesis : Analisis Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum dan Penentuan Status Subjek Pajaknya (Studi Kasus pada RSUP Fatmawati, Jakarta)

 

A. Latar Belakang

Tuntutan untuk meningkatkan tata kelola yang baik (good government governance) di sektor pemerintah terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak kewarganegaraannya. Penciptaan tata kelola yang baik tersebut menuntut perubahan dalam sistem manajemen keuangan pemerintah. Tuntutan tersebut juga tidak lepas dari pengaruh globalisasi yang sedang melanda dunia, yang menjadikan norma-norma tata kehidupan suatu negara sebagai bagian integral dari norma umum kehidupan dunia sehingga praktik-praktik dunia bisnis dan pemerintah suatu negara akan terpengaruh oleh norma-norma umum yang berada di negara lain.

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik di Indonesia, di bidang kelembagaan, pemerintah bersama dengan DPR RI telah menetapkan tiga paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut merupakan pedoman pemerintah untuk mereformasi sistem manajemen keuangan pemerintah mulai dari perencanaan, penganggaran, perbendaharaan dan akuntansi, serta pertanggungjawaban keuangan.

 

B. Perumusan Masalah

  1. Apakah perubahan status menjadi BLU bagi RSUP Fatmawati dapat meningkatkan kinerja keuangan pada rumah sakit tersebut?
  2. Bagaimana status sebagai subjek pajak terhadap RSUP Fatmawati yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU?

 

C. Tinjauan Pustaka

Tujuan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan (financial reporting) merupakan salah satu sarana untuk melihat posisi keuangan suatu organisasi baik itu organisasi dengan orientasi laba (profit oriented organizations) ataupun organisasi nirlaba (non-profit organizations). Laporan keuangan dapat menggambarkan bagaimana sumber-sumber daya (resources) yang dimiliki digunakan dan hasil-hasil yang diperoleh atas pengolahan sumber-sumber daya tersebut, serta dari laporan keuangan tersebut dapat dinilai kinerja manajemen dalam mengelola organisasi tersebut.

Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Standar akuntansi mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (selanjutnya disebut IAI) sebagai Standar Akuntansi Keuangan nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Sedangkan Financial Accounting Standards Board (selanjutnya disebut FASB) mengeluarkan Statement of Financial Accounting Standard (selanjutnya disebut SFAS) nomor 117.

Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purposive activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa studi kasus dan studi literatur.

Studi kasus dan penelitian lapangan (case study and field research) akan dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang terkait dengan pelaksanaan BLU di rumah sakit pemerintah, yaitu RSUP Fatmawati, terkait dengan implementasi BLU.

 

E. Kesimpulan

Instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (selanjutnya disebut PPK-BLU) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Berkaitan dengan penerapan PPK-BLU pada instansi pemerintah dan hasil analisis penilaian kinerja keuangan pada RSUP Fatmawati (sebagai objek penelitian ini) setelah ditetapkan sebagai BLU, maka dapat diketahui hal-hal berikut ini:

  1. BLU menerapkan praktek bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan PPK-BLU, yaitu bahwa pengelolaan BLU didasarkan pada good corporate governance, yang tujuannya adalah adanya kepastian bahwa masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa layanan lainnya dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau.
  2. PPK-BLU memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa.
  3. Fleksibilitas pola pengelolaan keuangan BLU dapat dilihat dari :
  • Seluruh pendapatan BLU dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA.
  • Dapat langsung menggunakan pendapatan tanpa harus disetor dahulu ke kas negara.

 

Instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU bukan merupakan subjek pajak karena :

  1. BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang pembentukannya diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan penetapan rumah sakit pemerintah menjadi BLU secara otomatis berdasarkan PP nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
  2. BLU memperoleh dana APBN untuk biaya operasional dan belanja modal. Pada saat pembuatan RBA, BLU mengajukan rencana bisnis dan anggaran ke departemen induknya untuk mendapat persetujuan. Departemen/lembaga akan memasukkan anggaran yang diminta dalam RKA departemen/lembaga. RBA BLU dikonsolidasikan dengan RKA departemen/lembaga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKA departemen/lembaga.
  3. Pendapatan BLU, baik penghasilan operasional maupun non-operasional, merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Seluruh penerimaan BLU, yaitu pendapatan operasional, sumbangan, maupun penerimaan dari APBN, dimasukkan dalam APBN melalui RKA dan LRA departemen/lembaga induknya. Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dengan cara mengkonsolidasikan laporan keuangannya dengan Laporan Realisasi Anggaran departemen/lembaga.

 

Contoh Tesis Kinerja Keuangan

  1. Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional Devisa dan Bank Asing Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 1997 Suatu Sumbangan Pemikiran Kebijakan Perbankan
  2. Analisis Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum dan Penetuan Sratus Subjek Pajaknya
  3. Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Tingkat Pemulihan Biaya Poli Gigi dan Mulut Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Pontianak, Tahun 2000
  4. Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan yang telah Go Public untuk Periode 1994 dd 1996 Serta Pengaruhnya terhadap Price To Book Value_ Studi Kasus Atas 130 Perusahaan Manufaktur
  5. Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Prospektor dan Defender Serta Kaitannya dengan Return Saham
  6. Analisis Kinerja Keuangan dan Operasional BUMN yang di Privatisasi

Leave a Reply