Tesis Akutansi: Persepsi Publik Terhadap Kinerja Lembaga Ombudsman

Judul Akutansi : Persepsi Publik terhadap Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi DIY dalam Perbaikan Pelayanan Publik di DIY

A. Latar Belakang

Pembentukan Ombudsman disambut baik oleh pemerintah propinsi DIY dengan dikeluarkannya SK Gubernur DIY NO. 134/2004 tentang pembentukan dan organisasi Ombudsman daerah di propinsi DIY, sebagai wujud dari keinginan pemerintah sesuai dengan semangat otonomi daerah, yakni menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Lembaga Ombudsman daerah propinsi DIY, memiliki fungsi sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah serta penegakan hukum untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, dapat terselenggara pelayanan publik dengan baik berdasarkan prinsip keadilan, persamaan dan prinsip-prinsip demokrasi.

Lembaga ombudsman mempunyai kewenangan memanggil dan meminta keterangan kepada pihak-pihak terlapor dan pelapor terkait dengan keluhan akan pelayanan publik, memeriksa keputusan atau dokumen-dokumen yang berkaitan, memanggil dan meminta keterangan kepada penyelenggara negara, pemerintah daerah atau penegak hukum terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan negara, penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang sewenang-wenang. Kemudian merekomendasikan dan melaporkan kepada masyarakat atas temuannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi publik terhadap kinerja Lembaga Ombudsman DIY
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi kinerja di antara masyarakat sebagai pengguna Lembaga Ombudsman DIY dengan Lembaga Ombudsman DIY sebagai penyedia jasa layanan publik dalam perbaikan layanan publik di DIY.

C. Landasan Teori

Prinsip-Prinsip Good Governance

Kunci utama memahami good governance adalah memahami prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut maka akan kita dapatkan mengenai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan, baik buruknya pemerintahan akan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance.

pengertian akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2005) adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan suber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

Pentingnya Pengukuran kinerja sektor publik

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk mengukur kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik (Mahmudi, 2005). Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. Pelayanan publik tersebut menjadi bottom line dalam organisasi sektor publik.

D. Metode Penelitian Tesis

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh elemenelemen masyarakat di wilayah DIY yang mengunakan dan mengamati kinerja Lembaga Ombudsman DIY.

Data dalam penelitian ini yaitu data umum dan data spesifik.

Metode Pengumpulan Data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Untuk pengujian hipotesis pertama (H1), digunakan Uji Analisis Mean, yang kemudian dilanjutkan dengan uji satu sampel.

E. Kesimpulan

1. nilai ini berada pada rentang antara 2.76 s/d 3.25 sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi publik terhadap kinerja Lembaga Ombudsman DIY tinggi. kemudian mengenai persepsi publik terhadap keberadan Lembaga Ombudsman DIY dalam perbaikan pelayanan publik di DIY ditemukan rata-rata persepsi sebesar 0.7000, nilai ini lebih besar dari 0.5 yang merupakan rata-rata skala penilaian 0 s/d 1 sesuai dengan jawaban atau respon dari pertanyaan kuesioner.
2. Untuk menguji apakah ada perbedaan persepsi kinerja antara kelompok intenal dan eksternal atau tidak, penulis melakukan independent t-test. Hasilnya menunjukan diperoleh thitung sebesar 3.615 dan probabilitas = 0.001. karena thitung lebih besar dari ttabel (1.991) dan probabilitas lebih kecil dari 0.05 berarti Ho1 ditolak , jadi terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal persepsi terhadap kinerja Lembaga Ombudsman DIY antara eksternal (masyarakat) sebagai pengguna layanan dan kelompok internal (LOD) sebagai penyedia layanan.

Contoh Tesis Akutansi

1. Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta (2003)
2. Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Metode Eva, Roa, dan Pengaruhnya terhadap Return Saham
3. Persepsi Publik terhadap Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi DIY Dalam Perbaikan
4. Reaksi Pasar Terhadap Peristiwa Stock Split yang Terjadi di Bursa Efek Jakarta (BEJ)
5. Risiko Return Saham Mengikuti Perubahan Struktur Modal untuk Kasus Pengumuman Obligasi dan Right Issue