Skripsi Akutansi: Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang trhdp Partisipasi Masyarakat

Judul Skripsi Akuntansi: Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

A. Latar belakang

Di bidang sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah, implikasi kedua undang-undang tersebut adalah perlunya dilakukan reformasi anggaran (budgeting reform), sistem pembiayaan (financing reform), sistem akuntansi (accounting reform), sistem pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (audit reform), serta sistem manajemen keuangan daerah.

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah pengelolaan uang rakyat (public money) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara transparan, efektif, efisien, terarah, terencana, terpadu dan bertanggung jawab agar tercipta akuntabilitas publik dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Selain itu dampak yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan good governance sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan akuntabilitas, transparasi serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari stake holder Pemerintahan Daerah.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ?
2. Bagaimanakah Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap transparasi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ?

C. Landasan Teori Skripsi

Pengertian Partisipasi

Partisipasi sebagai salah satu prinsip good governance, dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat yaitu dimana para stakeholder sebagai partisipan saling mempengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif pembangunan, keputusan dan juga sumberdaya yang akan mempengaruhi mereka (World Bank,1996). Partisipan bukan merupakan aktor tunggal, Pemerintah Pusat, Menteri, DPR Pemerintah Daerah, DPRD, LSM, Organisasi-organisasi publik, pihak-pihak swasta serta warga negara merupakan bagian dari partisipan (Brinkerhoff,2002)

Pengertian Anggaran

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. APBD disusun berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD. Arah Kebijakan umum APBD disusun setelah melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

Pengertian Keuangan Daerah (APBD)

Dalam pasal 1 PP No 105 tahun 2000 pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD. Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang (Revrisond Baswir,1999).

D. Metode Penelitian

Kuisioner digunakan sebagai data primer dengan menggunakan skala likert dan didukung oleh data sekunder yang diperoleh langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang serta dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan atau melukiskan kondisi yang sebenarnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei.

E. Kesimpulan

1. Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah Baik.
2. Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah Baik.

Contoh Skripsi Akutansi

1. Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap  Lingkungan Kerja Akuntan Publik
2. Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba
3. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Karakteristik Informasi
4. Analisa Pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Rate Of Return pada Perusahaan yang Tergabung dalam Lq 45
5. Analisa Perbandingan Aliran Kas PT Aqua Golden Mississippi Tbk Sebelum dan Selama Krisis Moneter