HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Skripsi Hukum Pidana: Penyidikan trhdp Kejahatan Kartu Kredit oleh Polres

Judul Skripsi : Proses Penyidikan terhadap Kejahatan  Kartu Kredit oleh  Polres  Sleman Yogyakarta

 

A. Latar Belakang Skripsi

Awal mula pemikiran menciptakan alat pembayaran yang canggih, efektif dan efisien bermula di New York tahun 1950. Pada saat seorang wiraswastama terkenal mengundang mitra bisnisnya untuk bersantap bersama dalam melakukan negosiasi bisnis. Setelah selesai dan akan melakukan pembayaran, wiraswastawan tersebut mendapati dompetnnya tertinggal. Dengan perasaan malu ia memberikan kartu identitas kepada restoran yang bersangkutan sebagai jaminan untuk ditagih di kantornya keesokan harinya. Kejadian tidak terduga dalam kasus yang direstoran itu kemudian dikenal dengan nama Frank Mc Namara, sehingga mengilhaminya untuk menciptakan mekanisme pembayaran dengan menggunakan instrument kartu. Sejak itulah muncul kartu kredit yang digunakan sebagai alat pembayaran yang menggantikan uang tunai.( Johannes Ibrahim, 2004:13).

Seiring dengan pertumbuhan kartu kredit tersebut, timbul penyalahgunaan dengan berbagai modus operandi yang menimbulkan kerugian tidak saja bagi perbankan khususnya penerbit, tetapi juga bagi masyarakat pengguna kartu kredit dan kerugian tersebut menunjukkan angka yang terus meningkat. Pada tahun 2003, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mencatat total kerugian dari kejahatan kartu kredit mencapai Rp 40 miliar sampai Rp 60 miliar. Sementara berdasarkan wilayahnya sebagian besar terjadi di Jakarta yaitu sebesar 60,61 persen, Denpasar sebanyak 9,09 persen, Surabaya sebanyak 6,06 persen dan Yogyakarta sebanyak 6,06 persen.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap kejahatan kartu kredit oleh POLRES Sleman Yogyakarta?
  2. Apa yang menjadi kendala dalam proses penyidikan terhadap kejahatan kartu kredit oleh POLRES Sleman Yogyakarta?

 

C. Tinjauan Pustaka

Pengertian penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindakan pidana dan jika benar demikian, siapa pembuatnya.

 

Pengertian Tindak Pidana

Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia (KUHP) menggunakan perkataan stafbaarfeit untuk menyebutkan apa yang dikenal dengan ”tindak pidana” tanpa memberikan penjelasan maksud strafbaarfeit. Perkatan feit berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah strafbaaffeit berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sebenarya tidak tepat karena yang dapat dihukum adalah manusia pribadi. Oleh karena itu muncul banyak pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan starfbaarfeit itu.(P.A.F. Lamintang, 1997 :181).

 

Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit adalah merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandantangai tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli dari tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain. Selanjutnya membebankan kewajiban kepada pihak penerbit kartu kredit untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa. Kemudian kepada pihak penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, denda dan sebagainya. (Munir Fuadi, 1999 : 1-4)

 

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulisan hukum yang bersifat empiris.

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif.

Dalam penelitian ini Penulis memilih lokasi penelitian di POLRES Sleman Yogyakarta. Pemilihan lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa di POLRES Sleman Yogyakarta ada kasus tentang kejahatan kartu kredit.

Pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif, yang dimaksud peneliain kualitatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam Data Primer dan Data Sekunder.

Sumber Data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan studi pustaka.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

 

E. Kesimpulan

  1. Proses penyidikan terhadap Kejahatan Kartu kredit oleh POLRES Sleman Yogyakarta adalah sesuai dengan KUHAP dan petunjuk lapangan.

Proses penyidikan dimulai dengan penyelidikan untuk mendapatkan kepastian tentang tindak pidana yang dilaporkan yang dilakukan dengan cara olah TKP. Setelah diperoleh kepastian bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana, dilakukan proses penyidikan. Pada tahap ini dilakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi dan mendatangkan saksi ahli;

  1. Kendala-kendala dalam proses penyidikan kartu kredit oleh POLRES Sleman Yogyakarta adalah antara lain: Kendala-kendala secara umum yang biasanya dihadapi oleh penyidik adalah sebagai berikut:
    1. Penyidik kesulitan menangkap pelaku pemalsu kartu kredit;
    2. Pemegang kartu yang dipalsu sulit bahkan tidak dapat dihubungi;
    3. Penyidik sulit mendapatkan data atau bukti yang menyangkut rahasia bank;
    4. Persepsi para penegak hukum mengenai kartu kredit masih lemah;
    5. Kerjasama dengan penegak hukum belum melembaga.

 

Contoh Skripsi Hukum Pidana

  1. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana
  2. Proses Penyidikan terhadap Kejahatan Kartu Kredit oleh Polres Sleman Yogyakarta
  3. Studi Perbandingan tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang
  4. Pelaksanaan Penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo
  5. Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua

 

Leave a Reply