HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Skripsi Hukum Pidana: Penanganan Perkara Tindak Pidana Kejahatan Jabatan oleh Pegawai

Judul Skripsi : Penanganan Perkara Tindak Pidana Kejahatan Jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Pos yang Tidak Mengantar Surat kepada yang Berhak (Studi Kasus di Polsek Ngadirojo Wonogiri)

 

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang positif di dalam bidang komunikasi. Teknologi yang semakin canggih menimbulkan adanya perubahan jenis media komunikasi dari yang bersifat tradisional menjadi modern. Jenis-jenis media komunikasi modern ini sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat dan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat sekarang ini. Meskipun kebutuhan masyarakat terhadap media komunikasi modern semakin meningkat namun tidak menyebabkan media komunikasi tradisional menjadi ditinggalkan. Minat dan kebutuhan masyarakat terhadap media komunikasi tradisional ternyata masih sangat tinggi, terutama dalam penggunaan media komunikasi surat.

Di Indonesia terdapat berbagai badan usaha yang didirikan guna menunjang kelancaran berkomunikasi bagi manusia sebagai insan sosial, kegiatan masyarakat, dan urusan pemerintahan. Badan-badan usaha tersebut dapat berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Salah satu bentuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang komunikasi yaitu PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia memberikan pelayanan jasa yang meliputi jasa pengiriman berita, barang, uang serta jasa lainnya. Penyelenggaraan pos sangat penting bagi kelancaran berkomunikasi bagi manusia sebagai insan sosial, kegiatan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan.sehingga dapat meningkatkan pembangunan nasional. Di Indonesia satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang penyelenggaraan pos adalah PT Pos Indonesia yang ditunjuk Pemerintah untuk mengelola jasa pos (26).

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pos yang tidak mengantar surat kepada yang berhak di Polsek Ngadirojo Wonogiri?
  2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi aparat penyelidik dan penyidik selama proses penanganan perkara tindak pidana kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pos yang tidak mengantar surat kepada yang berhak di Polsek Ngadirojo Wonogiri?

 

C. Tinjauan Pustaka

Pengertian Penanganan Perkara

Menurut istilah, penanganan berarti suatu proses, cara, atau perbuatan menangani. Perkara menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti masalah, persoalan, atau urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.

Pengertian Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana adalah “Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana” (Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 1).

Pengertian Kejahatan Jabatan

Menurut Djoko Prakoso “Kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya serta kejahatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP” (Djoko Prakoso, 1992 : 9). Wirjono Prodjodikiro berpendapat bahwa kejahatan jabatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 215).

 

D. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Polsek Ngadirojo Wonogiri ini termasuk penelitian empirik yang bersifat deskriptif yang mengunakan data primer dan data sekunder, dimana Penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung dari aparat penyelidik dan penyidik Polsek Ngadirojo Wonogiri melalui wawancara serta studi dokumen. Kemudian dari semua data yang terkumpul dilakukan analisa interaktif dengan teknik analisis yang bersifat kualitatif.

Tujuan Penelitian Hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pos yang tidak mengantar surat kepada yang berhak di Polsek Ngadirojo Wonogiri serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penyelidik dan penyidik selama proses penanganan perkara tindak pidana kejahatan jabatan tersebut.

 

E. Kesimpulan Skripsi

  1. Pelaksanaan penanganan perkara kejahatan jabatan pegawai kantor pos yang tidak mengantar surat kepada yang berhak oleh Polsek Ngadirojo dapat diuraikan sebagai berikut :
    1. Penyelidikan
  • Terjadinya tindak pidana kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pos diketahui berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya surat-surat dari Kantor Pos yang tidak disampaikan kepada yang berhak menerima surat tersebut.
  • Membuat laporan Polisi setelah petugas Polsek Ngadirojo melakukan pengecekan di tempat kejadian dan mengetahui bahwa tindak pidana kejahatan jabatan tersebut benar-benar terjadi.
    1. Penyidikan
  • Membuat surat perintah penyidikan sebelum dimulainya penyidikan kejahatan jabatan.
  • Membuat surat perintah tugas setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan (Sprindik) guna melaksanakan tindakan kepolisian yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan kejahatan jabatan
  1. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pos ini menurut pihak penyidik Polsek Ngadirojo tidak ada. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang terlibat yakni pihak tersangka, pihak Kantor Pos Cabang Ngadirojo serta pihak saksi sangat kooperatif dalam menjalani proses penyelidikan dan penyidikan.

 

Contoh Skripsi Hukum Pidana

  1. Studi Perbandingan tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana
  2. Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam
  3. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kejahatan Jabatan yang Dilakukan oleh Pegawai Kantor Pos yang Tidak Mengantar Surat
  4. Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Magelang dalam Memeriksa dan Memutus Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala
  5. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

 

 

Leave a Reply