HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Skripsi Hukum Pidana: Tindak Pidana Kejahatan Jabatan yg dilakukan oleh Pegawai Kantor Pos

Judul Skripsi : Penanganan Perkara Tindak Pidana Kejahatan Jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Pos yang Tidak Mengantar Surat Kepada yang Berhak (Studi Kasus di Polsek Ngadirojo Wonogiri)

 

A. Latar Belakang

Perbuatan menunda mengantar kiriman serta menyerahkan kiriman ke alamat selain ke alamat tertulis tanpa persetujuan dari penerima atau pengirim yang dilakukan oleh petugas pengantar pos ini termasuk tindakan yang melawan hukum karena merupakan kejahatan terhadap jabatan yang diatur dalam KUHP Bab XXVIII Pasal 432 ayat (1). Pasal 432 ayat (1) KUHP menyatakan mengenai seorang pegawai dari Dinas Pos yang dengan sengaja memberi surat tulisan atau paket pos kepada orang lain daripada yang dialamatkan.

Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh petugas pengantar pos ini sering sekali terjadi, namun kasus tersebut jarang sekali diproses secara hukum. Di PT Pos Ngadirojo Wonogiri terdapat kasus seperti di atas dan kasus tersebut telah diproses dan diselesaikan secara hukum. Tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian perkara  pidana terdiri dari : 1.Penyelidikan dan Penyidikan. 2.Penangkapan dan Penahanan. 3.Penggeledahan dan Penyitaan. 4.Penuntutan. 5.Pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari tahapan-tahapan tersebut, proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian merupakan tahapan yang menarik dan terpenting dalam penanganan suatu  perkara. Berdasarkan hal tersebut di atas serta masih jarangnya penelitian terhadap penanganan perkara kejahatan jabatan yang dilakukan oleh petugas pengantar pos, maka Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KANTOR POS YANG TIDAK MENGANTAR SURAT KEPADA YANG BERHAK (Studi Kasus di Polsek Ngadirojo Wonogiri)”.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pos yang tidak mengantar surat kepada yang berhak di Polsek Ngadirojo Wonogiri?
  2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi aparat penyelidik dan penyidik selama proses penanganan perkara tindak pidana kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pos yang tidak mengantar surat kepada yang berhak di Polsek Ngadirojo Wonogiri?

 

C. Tinjauan Pustaka

Pengertian Penanganan Perkara

Penanganan perkara dalam penelitian ini adalah suatu proses atau rangkaian tindakan untuk menangani perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, berupa kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pos yang tidak mengantar surat kepada yang berhak di tingkat Kepolisian.

Pengertian Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana adalah “Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana” ( Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 1).

Pengertian Kejahatan Jabatan

Menurut Djoko Prakoso “Kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya serta kejahatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP” (Djoko Prakoso, 1992 : 9). Wirjono Prodjodikiro berpendapat bahwa kejahatan jabatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 215).

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris.

Penelitian ini bersifat deskriptif.

Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah pendekatan empiris sosiologis.

Dalam penelitian ini Penulis mengambil lokasi penelitian di Polsek Ngadirojo Wonogiri.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara dan studi dokumen.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

 

E. Kesimpulan

  1. Pelaksanaan penanganan perkara kejahatan jabatan pegawai kantor pos yang tidak mengantar surat kepada yang berhak oleh Polsek Ngadirojo dapat diuraikan sebagai berikut :
    1. Penyelidikan
      • Terjadinya tindak pidana kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pos diketahui berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya surat-surat dari Kantor Pos yang tidak disampaikan kepada yang berhak menerima surat tersebut.
      • Membuat laporan Polisi setelah petugas Polsek Ngadirojo melakukan pengecekan di tempat kejadian dan mengetahui bahwa tindak pidana kejahatan jabatan tersebut benar-benar terjadi.
    2. Penyidikan
      • Membuat surat perintah penyidikan sebelum dimulainya penyidikan kejahatan jabatan.
      • Membuat surat perintah tugas setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan (Sprindik) guna melaksanakan tindakan kepolisian yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan kejahatan jabatan
    3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pos ini menurut pihak penyidik Polsek Ngadirojo tidak ada. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang terlibat yakni pihak tersangka, pihak Kantor Pos Cabang Ngadirojo serta pihak saksi sangat kooperatif dalam menjalani proses penyelidikan dan penyidikan.

 

Contoh Skripsi Hukum Pidana

  1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kejahatan Jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Pos yang Tidak Mengantar Surat
  2. Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Magelang dalam Memeriksa dan Memutus
  3. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, 08
  4. Studi Komparasi Pertanggungjawaban Pidana Delik Perdagangan Orang ditinjau dari KUHP Dan UU RI No. 21
  5. Penerapan Dissenting Opinion dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Korupsi Pengadaan
Incoming search terms:

Leave a Reply