HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Skripsi Hukum Pidana: Pemberian Perlindungan Saksi dlm UU Tindak Pidana Pencucian Uang

Judul Skripsi : Studi Perbandingan tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Indonesia dan Malaysia

 

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat di berbagai bidang ikut membawa pengaruh terhadap perkembangan di berbagai sektor. Salah satu yang turut berkembang pesat adalah kejahatan. Perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan perseorangan, kelompok atau korporasi dengan mudah terjadi dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar.

Kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain, sehingga sering disebut sebagai kejahatan transnasional (transnational crime), dalam kejahatan transnasional harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan, kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil legal. Hal tersebut lebih dikenal dalam dunia internasional dengan istilah pencucian uang atau money laundering. Pencucian uang merupakan perbuatan atau upaya dari pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil kekahatan ke dalam sistem keuangan, khususnya system perbankan baik di dalam atau luar negeri.

 

B. Perumusan Masalah

  1. Bagaimana perbandingan pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Indonesia dan Malaysia ?
  2. Bagaimanakah proyeksi ke depan pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam perundang-undangan di Indonesia?

 

C. Landasan Teori

Istilah dan Definisi Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum, dalam bahasa asing, diterjemahkan: comparative law (bahasa Inggris), vergleihende rechstlehre (bahasa Belanda), droit comparé (bahasa Perancis). Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai conflict law atau dialihbahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia. (Romli Atmasasmita, 2000 : 6)

Pengertian Perlindungan Saksi

Selain dalam peraturan perundang-undangan  khusus, belum ada suatu aturan yang mengatur terhadap perlindungan saksi. Ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, sekarang dengan berdasar atas asas kesamaan di depan hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum, yang tertulis dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengertian Pencucian Uang

Sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai pencucian uang. Pihak penuntut dan lembaga penyidik kejahatan, kalangan perusahaan dan pengusaha, negara maju ataupun berkembang, atau negara negara dunia ketiga masing masing mempunyai definisi atau pengertian tersendiri berdasarkan pemikiran, prioritas, dan perspektif yang berbeda. Definisi untuk tujuan penuntutan lebih sempit dibandingkan dengan definisi untuk tujuan penyidikan.

 

D. Metode Penelitian

Penulisan Hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normative dengan menggunakan sumber data sekunder, berupa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Anti Money Laundering Act 613. 2001. Dalam hal ini sumber data yang digunakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga bahan-bahan kepustakaan lainnya. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui pengumpulan data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan cara menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundangundangan, buku-buku, tulisan-tulisan dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Tehnik analisis data dengan analisis isi (content).

 

E. Kesimpulan

  1. Di dalam Undang-Undang No.15 tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia diatur mengenai ketentuan perlindungan saksi, yakni dalam Pasal 39 s.d. Pasal 43 yang pelaksanaannya secara teknis diatur dalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan saksi yang dianut merupakan perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman yang ditujukan terhadap saksi, pelapor, keluarga saksi/pelapor. Sedangkan dalam Anti Money Laundering Act 613 pengaturan perlindungan saksi pada Part IV Pasal 24 tentang Protection of persons Perlindungan ditujukan hanya kepada saksi pelapor dengan jenis perlindungan hukum. Selama proses persidangan, otomatis seorang saksi tidak akan mendapat perlindungan.
  2. Berdasarkan perbandingan pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam undang-undang pencucian uang di Indonesia dan Malayasia dapat diambil segi-segi nilai positif yang dapat menjadi proyeksi ke depan pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam perundang-undangan di Perlindungan saksi adalah hak dapat diterima oleh seorang saksi, pada pengaturannya pada ketentuan Undang-Undang Pencucian Uang maupun aturan pelaksanannya serta dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi. Akan lebih baik jika pengaturannya dalam peraturanperaturan tersebut di atas, perlindungan saksi dijadikan ketentuan wajib bagi penegak hukum, sehingga legalitasnya akan terasa lebih kuat. Ketentuan pelaksanaan dan cara-caranya akan lebih baik jika diatur lebih rinci. Aturan perjanjian yang dilakukan apabila seorang saksi berasal dari luar wilayah Indonesia juga belum jelas.

 

Contoh Skripsi Hukum Pidana

  1. Studi Perbandingan tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana
  2. Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam
  3. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kejahatan Jabatan yang Dilakukan oleh Pegawai Kantor Pos yang Tidak Mengantar Surat
  4. Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Magelang dalam Memeriksa dan Memutus Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala
  5. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Incoming search terms:

Leave a Reply