HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Skripsi Hukum Perdata: Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dikapal trhdp Resiko Bahaya di Laut

Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dikapal terhadap Resiko Bahaya di Laut pada PT. Pelayaran Indonesia ( PELNI ) Semarang

 

A. Latar Belakang Skripsi

Mengingat resiko bahaya di laut sangat besar maka perusahaan pelayaran harus memberikan atau menjamin perlindungan hukum tenaga kerja di kapal yang berkaitan dengan resiko bahaya di laut tanpa terkecuali. Selain itu, seorang yang bekerja di kapal pasti jauh atau meninggalkan keluarga mereka untuk waktu yang lama. Maka Perusahaan harus dapat memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban tenaga kerja baik kepada nahkoda maupun anak buah kapal. Misalnya: memberikan tunjangan kepada keluarga tenaga kerja atau pekerja, memberikan tunjangan hari tua, dan sebagainya.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja atau pekerja berarti membahas hak dan kewajiban tenaga kerja atau pekerja tanpa terkecuali. Artinya hak-hak tenaga kerja atau pekerja setelah tenaga kerja melaksanakan kewajibannya. Hak dan kewajiban pekerja dituangkan dalam perjanjian kerja yang dibuat antara perusahaan dengan tenaga kerja tanpa adanya paksaan. Dimana perjanjian kerja merupakan awal dimulai hubungan kerja. Hak tenaga kerja di kapal menurut Pasal 18 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 Tentang Kepelautan, meliputi: Hak atas upah, hak atas tempat tinggal dan makan, hak cuti, hak waktu sakit atau kecelakaan.

 

B. Perumusan Masalah

  1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja di kapal (ABK) terhadap resiko bahaya dilaut pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Semarang?
  2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di kapal di Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan cara penyelesaian?

 

C. Landasan Teori

Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum (WJS. Purwodarminto, 1959:224).

Pengertian Tenaga Kerja

Istilah tenaga kerja sering dirancukan dengan buruh, karyawan, atau pekerja. Istilah buruh di telinga rasanya kurang tepat, karena seakan-akan ada sistem kelas dalam masyarakat yang bernada merendahkan sebagian kecil atau lainnya. Penggunaan kata buruh pada kenyataannya diterapkan untuk orang yang melakukan pekerjaan kasar, seperti: kuli panggul atau bongkar muat, tukang, mandor. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah buruh tersebut tetap digunakan lagi, dalam hal ini pemerintah menitik beratkan pada substansi bukan istilah.

Perusahaan Pelayaran

Pengertian Perusahaan Perkapalan terdapat dalam pasal 323  sampai 340f KUHD, ada 24 buah pasal. Perusahaan Pelayaran (Rederij) adalah suatu badan yang menjalankan perusahaan dengan cara mengoperasikan kapal atau usaha lain yang erat hubungannya dengan kapal. (H.M.N Purwosutjipto,2000: 80).

 

D. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Semarang yang terletak di Jln. Mpu Tantular No.25-27 Semarang.

Fokus Penelitian ini adalah: (1). Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja dikapal, (2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan cara penyelesaiannya. Sumber Data yang diperoleh dari 15 (lima belas) responden yang terbagi dalam: 3 (tiga) Nahkoda dan 12 (dua belas) Anak Buah Kapal (ABK) pada Kapal KM.Lawit, KM.Sirimau, dan KM. Binaiya serta 3 (tiga) informan yaitu Kepala Cabang, Kepala Operasional, dan Kepala Bagian Umum.

Alat dan teknik pengumpulan data diperoleh dari: (1). Wawancara dengan Responden dan Informan untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja dikapal dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dikapal, (2). Dokumentasi untuk memperoleh data tentang pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja dikapal terhadap resiko bahaya dilaut.

Objektivitas dan keabsahan data menggunakan Teknik Trianggulasi dengan menggunakan perbandingan.

Analisis data berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan serasi, analisis data melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi data.

 

E. Kesimpulan

  1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dikapal atau anak buah kapal pada PT.Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), berdasarkan bentuk perlindungannya, dapat dilihat dari:
    • Segi perjanjian kerja laut, jika dilihat dari perlindungan hokum tenaga kerja dilaut kaitannya dengan resiko bahaya dilaut maka tidak mencerminkan kepastian hukum yang pasti. Sebab, di perjanjian kerja laut hanya menyebutkan secara umum tidak secara
    • Segi Upah kerja, PT. PELNI belum sesuai PP No. 7 tahun 2000 tentang Kepalautan karena untuk tenaga kerja non organik upah diberikan jauh lebih sedikit tidak sebanding dengan resiko bahaya
  2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dikapal atau anak buah kapal (ABK) Pada PT. PELNI.
  • Pihak Tenaga kerja dikapal atau ABK yaitu Kurangnya kesadaran hukum para tenaga kerja dikapal atau anak buah kapal (ABK), dan Serikat pekerja (SP) PELNI dikuasai oleh Perusahaan.
  • Pihak Perusahaan yaitu Kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan pelayaran dalam hal ini PT. PELNI.
  • Pihak Pemerintah yaitu sikap Pemerintah pusat yang pasif dalam merespon permasalahan yang berkaitan dengan transportasi laut.

 

Contoh Skripsi Hukum Perdata

  1. Jaminan Tanah dengan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Semarang
  2. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya
  3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dikapal terhadap Resiko Bahaya di Laut
  4. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Brebes
  5. Pengendalian Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang di Kota Kebumen

 

Incoming search terms:

Leave a Reply