HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis Administrasi Negara: Penyaluran Tenaga Kerja pd Dinas Tenaga Kerja

Judul Tesis : Penyaluran Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan

 

A. Latar Belakang

Berbicara tentang tenaga kerja, erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia atau yang lebih khusus dirangkum dalam pengertian pendidikan dan pelatihan, merupakan hal yang penting bagi masyarakat Indonesia memasuki era globalisasi. Polemik mengenai hubungan antara pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan merupakan suatu yang spesifik bagi negara berkembang. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan keterampilan atau keahlian kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja.

Karena pada tahap permulaan pembangunan negara berkembang pertumbuhan industri dan kemampuan sektor swasta masih terbatas, maka masalah ketenagakerjaan dirangkul oleh sektor pendidikan. Dimana sektor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Peningkatan sumber daya manusia berkolerasi dengan peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan efisiensi pembangunan yang berkelanjutan.

 

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan?

 

C. Landasan Teori

Pasar Kerja

Menurut Suroto (1990 : 147), Pasar Kerja adalah seluruh kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, atau seluruh permintaan dan penawaran dalam masyarakat dengan seluruh mekanisme yang memungkinkan adanya transaksi produktif diantara orang yang menjual tenaganya dengan pihak pengusaha yang membutuhkan tenaga tersebut.

Tenaga Kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pokok Ketenagakerjaan pasal 1 disebutkan : Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Penyaluran Tenaga Kerja

Kebijakan pemerintah dibidang ketenagakerjaan, khususnya perlindungan terhadap tenaga kerja sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, merupakan perubahan paradigma yang diharapkan dapat melindungi para tenaga kerja dari eksploitasi pemberi kerja. Pasal 31 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan menentukan, ”Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi (Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No.13 tentang Ketenaga Kerjaan).

 

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif deskriptif, ini digunakan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan yang tampak jelas.

Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada Key Informan sebanyak 5 orang.

 

E. Kesimpulan Tesis

  1. Dipandang dari indikator pasar kerja, maka dapat disimpulakan bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja belum secara optimal bekerja dalam penyebaran informasi mengenai pasar kerja. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan jasa dalam mencari lowongan pekerjaan. Walaupun demikian selama ini pihak Dinas Tenaga Kerja masih kurang dalam penyampaian informasi mengenai pasar kerja, agar dapat mencapai seluruh aspek masyarakat.
  2. Dari indiaktor pola pendidikan tenaga kerja yang tersedia, pihak Dinas Tenaga Kerja dapat dikatakan kualahan dalam penyaluran tenaga kerja karena semua jenjang pendidikan dari pencari kerja ada pada kantor Dinas Tenaga Kerja kota Medan. Walaupun demikian pihak Dinas Tenaga Kerja tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak adanya dana untuk melapokan pelatihan terhadap tenaga kerja yang kurang terampil ataupun yang berpendidikan rendah.
  3. Dari indikator laporan perusahaan, dapat disimpulkan bahwa pihak pengusaha hanya sebagian saja yang melaporkan lowongan pekerjaan yang ada pada perusahannya. Hal ini juga di dukung oleh kurangnya sosialisasi pemerintah tentang Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1980 tentang wajib Lapor Lowongan Pekerjaan sehingga pihak pengusaha dapat mengelak. Ini juga diakibatkan tidak adanya sanksi bagi pengusaha yang melanggar.

 

Contoh Tesis Administrasi Negara

  1. Pengaruh Pemberdayaan Aparatur Pemerintah terhadap Prestasi Kerja (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kab Asahan)
  2. Pengaruh Pengembangan SDM terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Medan)
  3. Pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai
  4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Sidorame Timur Kec Medan Perjuangan Kota Medan
  5. Penyaluran Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan

 

Incoming search terms:

Leave a Reply