Contoh Tesis Penataan Pedagang Kaki Lima Tahun 2020

                                                                             

CONTOH TESIS NO.1 Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

Abstrak

Jumlah pedagang kaki lima di Yogyakarta dan Sleman yang relatif banyak memang mendatangkan pemasukan bagi daerah, namun di sisi lain aktivitas mereka mengganggu kawasan ruang publik. Penelitian ini bertujuan mengetahui pola penataan pedagang yang sesuai dengan tataruang kawasan publik sehingga diharapkan dapat menjadi model pengaturan pedagang di Yogyakarta dan Sleman.

BAB I

Persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan  persoalan  bersama  yang  harus diselesaikan.  Dalam  hal  ini  perlu  adanya koordinasi   dari   pemerintah   daerah,   para PKL,  dan  masyarakat  sekitar.  Koordinasi tersebut  diwujudkan  dengan  adanya  dialog yang    memperbincangkan    persoalan-per-soalan  PKL  serta  bagaimana  penataan  dan pengaturannya,  sehingga  keberadaan  PKL di tiap daerah bisa menunjang perekonomi-an    masyarakat    di    daerah.    Keberadaan PKL  juga  diharapkan  tidak  merusak  atau menurunkan    kualitas    lingkungan    hidup yang  ada  disekitarnya  agar  dapat  tercipta tata ruang yang mempertahankan ekosistem lingkungan fisik maupun sosial yang ada di dalamnya.  Oleh  karena  itu  diperlukan  ada-nya  penataan  bagi  PKL  untuk  mewujudkan fungsi  tata  ruang  kota  yang  optimal,  dalam hal  ini  menyangkut  aspek  ekonomi,  sosial budaya dan lingkungan itu sendiri.

Teknik Analisis

Adapun  alat  pengumpulan  data  yang digunakan   dalam   penelitian   ini    adalah pedoman  wawancara  dan  kuisioner.  Pedo-man   wawancara   memuat   pertanyaan-per-tanyaan  yang  diajukan  kepada  narasumber. Pedoman  wawancara  tersebut  akan  dikem-bangkan    sejalan    dengan    perkembangan pertanyaan  dan  perkembangan  teori  yang didapat   peneliti   dari   dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Kuisioner memuat  pertanyaan  yang  ditujukan  kepada PKL    di    kawasan    ruang    publik    Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

CONTOH TESIS NO.2 Memahami Pelaku Sektor Informal Perkotaan: Penataan Pedagang Kaki Lima Tanpa Kekerasan

Abstrak

Berbagai pihak menilai kegiatan PKL mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dialami sebagian masyarakat Indonesia, terutama pada masa krisis, yang ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan jumlah pedagang kaki lima (PKL / Peda-gang Kaki Lima) setiap tahunnya. Di Kota Solo, permasalahan PKL yang sudah ada sejak sembilan tahun lalu bisa diatasi. Konsep penataan dengan pola pendekatan partisipatif dan tanpa kekuatan apapun terbukti efektif dalam menyelesaikan permasalahan PKL. Namun, upaya lebih lanjut diperlukan untuk menangani masalah pasca pembangunan yang muncul.

BAB I

Tulisan ini sebagian besar ber-sumber dari catatan harian penulis sebagai Commnuni-ty  Organizer  yang  mendampingi komunitas  marjinal  di  Kota  Solo, seperti  komunitas  PKL  sejak tahun 2004.  Untuk  melihat  dampak  pe-nataan  PKL  yang  dilakukan  Peme-rintah  Kota  (Pemkot)  Solo,  penulis secara  khusus  ”membaur”  dengan komunitas  PKL  selama  kurang lebih lima bulan (Februari–Agustus 2008).  Strategi  dilakukan  melalui wawancara  dan  pengamatan  lang-sung, yakni dengan melibatkan diri (pengamatan  terlibat)  ke  dalam kegiatan  transaksi  yang  dilakukan PKL di beberapa wilayah konsentrasi PKL. Pengamatan terlibat dilakukan untuk mendapatkan gambaran me-ngenai ketepatan, kemanfaatan, dan kemampuan  konsep  penataan  PKL yang  di  lakukan  oleh  Pemkot  Solo dalam mengembangkan potensi PKL sebagai salah satu aset perekonomian di Kota Solo.

Teknik Analisis

Adapun penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif.

CONTOH TESIS NO.3 MODEL ZONANISASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG (PRESPEKTIF PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA)

Abstrak

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah model zonanisasi dalam penataan PKL sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan PKL karena para PKL merasa nyaman saat berjualan dan penghasilan mereka bertambah semenjak penerapan model zonanisasi. Kemudian ada 2 faktor hambatan yang dihadapi oleh pemkot bandung khususnya Satpol PP dalam penataan PKL yaitu faktor internal dimana satpol PP kota bandung kekurangan personil dan kekurangan armada. Sedangakan faktor eksternal yaitu masih ada beberapa PKL yang masih belum memahami perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL.Pemkot Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan keseluruh PKL yang ada di kota bandung. Kemudian perlunya pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan terus memberikan sosialisai kepada seluruh PKL yang ada di kota Bandung tentang perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL.

BAB I

Maraknya pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan menggelar dagangannya diruas jalan maupun ruangpublik lainnya dirasa tidak sesuai dengan sistem penataan kota. Semakin berkembangnya PKL banyak disebabkan karena factor lapangan pekerjaan yang tidakmemadai bagi orang yang membutuhkannya. Keadaan demikian mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk menata PKL tersebut dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Teknik Analisis

Penelitian ini mengkaji model zonanisasi penataan PKL di Kota bandung(prespektif perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL) yang berdampak positif terhadap kejesahteraan PKL hambatan yang dihadapi pemkot kota bandung dalam model zonanisasi penataan PKL di kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik pengolahan keabsahan data menggunakan Triangulasi.

CONTOH TESIS NO.4 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI PADA BATU TOURISM CENTER DI KOTA BATU)

Abstrak

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center merupakan unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil). Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali berjualan di sepanjang jalan dan meninggalkan BTC.

BAB I                 

Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kota Batu dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Seiring dengan adanya proyek pembangunan alun-alun, Pemerintah Kota Batu bermaksud melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu dengan merelokasi pedagang kaki lima pada satu tempat, yakni Batu Tourism Center (BTC). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penataan pedagang kaki lima, implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center di Kota Batu.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

CONTOH TESIS NO.5 Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung

Abstrak

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah model zonanisasi dalam penataan PKL sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan PKL. Kemudian ada 2 faktor hambatan yang dihadapi oleh pemkot bandung khususnya Satpol PP dalam penataan PKL yaitu faktor internal dan faktor eksternal Pemkot Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan keseluruh PKL yang ada di kota bandung. Kemudian perlunya pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan terus memberikan sosialisai kepada seluruh PKL yang ada di kota Bandung tentang perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL.

BAB I

Maraknya pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan menggelar dagangannya diruas jalan maupun ruang publik lainnya dirasa tidak sesuai dengan sistem penataan kota. Keadaan demikian mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk menata PKL tersebut dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Teknik Analisis

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah model zonanisasi penataan PKL dikota, bedampak positif terhadap kejesahteraan PKL. dan apa saja hambatan yang dihadapi pemkot kota bandung dalam model zonanisasi penataan PKL di kota Bandung.

CONTOH TESIS NO.6 PROFIL PEDAGANG KAKI LIMA DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil Pedagang Kaki Lima di lokasi yang ditentukan oleh Kota, serta keinginan masyarakat akan keberadaan PKL. Dengan mempelajari perilaku PKL maka dapat dikenali ciri dan barangnya sehingga dapat dibuat perencanaan dan penataan yang sesuai dengan Profil PKL sehingga evaluasi kebijakan publik yang dapat dilaksanakan.

Adanya kebutuhan PKL oleh masyarakat menjadikan keberadaan PKL semakin banyak. Pemerintah Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima telah berupaya untuk menata PKL, antara lain penetapan lokasi PKL, namun masih belum efektif. Yang ditandai dengan banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh PKL. Dari lokasi yang ditentukan oleh pemerintah kota Surabaya, kawasan Taman Bungkul Surabaya merupakan lokasi yang tepat sebagai lokasi pedagang kaki lima karena tingkat lalu lintas masyarakat yang masih tinggi dan lokasi yang diminati oleh masyarakat maupun pedagang kaki lima.

BAB I

Istilah kaki lima berasal dari trotoar yang dahulu berukuran lebar 5 feet atau sama dengan kurang lebih 1,5 meter, sehingga dalam pengertian ini Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan gedung bioskop.

Teknik Analisis

Melalui kuesioner dan wawancara, pengumpulan data primer ini juga dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan. Dari observasi ini selain ditulis secara deskriptif mengenai aktivitas yang terjadi, juga direkam dengan kamera foto mengenai gambaran kondisi Pedagang Kaki Lima di kawasan Taman Bungkul Surabaya .

CONTOH TESIS NO.7 PEMANTAUAN KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN GARUT KOTA OLEH TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN GARUT

Abstrak

. Berdasarkan penelitian Penulis, nyatanya kegiatan pemantauan kebijakan tidak dapat dipandang sebelah mata, dikarenakan pemantauan kebijakan memiliki peran yang vital dalam menilai dan mengawal sejauh mana kebijakan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor tujuan dan sasaran kebijakan tersebut, sehingga Pemantauan Kebijakan tidak dapat hanya dimaknai secara harfiah saja, perlu dilakukan elaborasi yang mendalam, seperti pada aspek Kepatuhan, Pemeriksaan, Akuntansi, dan/ atau Eksplanasi, karena hasil dari pemantauan kebijakan dapat dijadikan acuan untuk melakukan upaya koreksi/ modifikasi kebijakan.

BAB I

Skripsi ini berupaya menyajikan hasil penelitian yang merefleksikan kegiatan Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut. Latar belakang dari penelitian ini ialah tercetusnya kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima yang diprakarsai pada era kepemimpinan Rudy Gunawan selaku Bupati Garut Periode 2014 – 2019, sebagai upaya dalam menata kembali pusat perkotaan dan menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar pusat kota, hingga dalam praktiknya ditemukan suatu kendala dari pelaksanaan kebijakan tersebut yang disebabkan karena tidak efektifnya kegiatan pemantauan (monitoring) kebijakan

Teknik Analisis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari William N. Dunn (1999), beliau mengemukakan bahwa Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi yaitu Eksplanasi, Akuntansi, Pemeriksaan, dan Kepatuhan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi non- partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber dijadikan sebagai pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan.

CONTOH TESIS NO.8 EVALUASI PROGRAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN TEGAL

Abstrak

Pada proses pelaksanaannya, program penataan pedagang kaki lima menghasilkan dampak positif yang lebih dirasakan oleh pihak pemerintah daerah setempat dan dampak negatif yang dirasakan oleh pedagang kaki lima. Muncul berbagai hambatan dalam pelaksanaan program penataan, seperti penolakan dari kelompok sasaran yaitu pedagang kaki lima sampai belum adanya tempat relokasi yang memenuhi keinginan dari pedagang kaki lima yaitu tempat yang strategis dan banyak pembeli. Berbagai hambatan yang ada perlu mendapat perhatian lebih dari instansi yang berwenang dalam pelaksanan program agar menjadi lebih baik untuk pelaksanaan selanjutnya.

BAB I

Penataan pedagang kaki lima merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan pedagang kaki lima. Tujuan dari penataan pedagang kaki lima ini adalah untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan peraturan daerah.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang melalui wawancara secara langsung (interview guide) dengan narasumber yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal, Satpol PP Kabupaten Tegal, pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima yang telah direlokasi.

CONTOH TESIS NO.9 PROGRAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO)

Abstrak

Upaya pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan menempatkan PKL di suatu tempat yang strategis yang tujuannya untuk menertibkan dan menata agar tidak menggunakan fasilitas umum, selain itu juga lokasi tersebut tidak jauh dari pusat keramaian dan dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar. Program penataan PKL di Kabupaten Bondowoso sudah baik, tetapi belum maksimal. dalam program penataan yang dilakukan masih terdapat berbagai hambatan-hambatan baik dari internal maupun eksternal, sehingga keinginan pemerintah untuk mewujudkan kota yang rapi, bersih, nyaman dan aman belum dapat tercapai.

BAB I

Program Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Wilayah Perkotaan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso). Program penataan PKL di perkotaan memiliki tujuan untuk mengelola keberadaan PKL di Kabupaten Bondowoso yang menggunakan fasilitas umum. Program penataan tersebut ada di 3 lokasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu Alun-alun Bondowoso, Timur Pasar Induk dan Selatan SMA 2 Bondowoso. Program penataan ini sudah dimulai tahun 2011 sampai 2014 yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Disperindag dan dibantu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah perkotaan.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatitf.

CONTOH TESIS NO.10 PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI KASUS PADA KOTA TANGERANG SELATAN

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis peranan Satuan Polisi PamongPraja, merapihkan pedagang yang berjualan di pinggiran jalan Kota Tangerang Selatan , menelaah langkah dalam merapihkan para pedagang yang berjualan di sisi jalanan Kota Tangerang Selatan. Objek yang diteliti ialah Satuan Polisi PamongPraja Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukan : peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan dalam pembenahan penjaja yang berjualan di pinggir jalan Kota Tangerang Selatan sudah dilaksanakan secara baik, Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan kewajiban pokoknya sesuai ketetapan yang ada, telah dilakukan upaya/usaha pencegahan/persuasif, upaya aksi/represif dan upaya/aksi kontrol. Dapat disimpulkan bahwa peranan Satuan Polisi PamongPraja Kota Tangerang Selatan dalam merapihkan penjaja yang berdagang di pinggir jalan Kota Tangerang Selatan telah dilaksanakan secara baik.

BAB I

Adanya  pedagang  di  pinggir-pinggir  jalan  umum  sejak  dulu  masih  jadi perkara besar yang belum bisa dengan mudah untuk dituntaskan. Akibat buruknya dari   pedagang   kakilima   yang   tidak   menjalani   ketertiban   dalam   kegiatan memunculkan  banyak  keluhan  yaitu  macetnya  kendaraan  yang  lewat  hingga menyita   waktu   yang   ada,   rasa   aman   serta   nyaman   warga   yang   berjalan disekitarnya   terganggu,   gangguan   keindahan   serta   kebersihan   yang   kurang terkontrol.  Akibat  buruk  yang  sangat  berbahaya  disebabkan  ketidak  tertiban pedagang  ini,  terjadinya  perselisihan  pedagang  dengan  petugas  pemerintahan. Inilah  yang  seharusnya  menjadi  perhatian/sorotan  pemerintahan  Kota Tangerang Selatan  dengan  alas  an  keamanan  sekitar,  tertibnya  dan  tentramnya  lingkungan adalah  menjadi  kepentingan  yang  sangat  utama  serta  hak  untuk  semua  warga. Perkara   pedagang   yang   tidak   tertib   ini   menjadi   pekerjaan   rumah   untuk pemerintahan kota, pedagang tersebut harus di tindak  lanjuti dengan cara positip, tidak   boleh   ada   kekerasan,   dikarenakan   selain   mereka   melahirkan   banyak maasalah   mereka  secara  perniagaan  sudah   memberi   sumbangsih   besar  pada pendapatan  daerah.  Jika  pembenahan  PKL  di  kelola  dengan  baik  dampaknya berbanding  lurus  dengan  kesejahteraan  masarakat  khususnya  ekonomi  menengah kebawah. Aparat pemerintah yang diberi kekuasaan dalam menangani temtramnya dan tertibnya  masyarakat tersebut ialah satuan polisi pamongpraja  yang berada di unit kecamata dan Kota Tangerang Selatan Dalam kaitan ini keberadaan satpol PP memegang andil yang vital dalam membantu Kepala Daerah untuk mengukuhkan Perda khususnya dalam penanganan merapihkan  PKL.

Teknik Analisis

Metode penelitian yang di pakai pendekatan analisis kualitatif dengan metode studi kasus .Teknik pengumpulan data dengan wawancara pada kunci informasi, serta mengamatii langsung pada area yang diteliti.

CONTOH TESIS NO.11 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI SENTRA IKAN BULAK KENJERAN KECAMATAN BULAK KOTA SURABAYA

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan PKL di sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya yang dapat dilihat dari tiga faktor yaitu perspektif kepatuhan, keberhasilan, kepuasan penerima manfaat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya dilihat dari tiga faktor perspektif kepatuhan, keberhasilan, kepuasan penerima manfaat belum semua faktor berjalan dengan lancar, dikarenakan masih ada tingkat kepatuhan yang belum dipatuhi oleh pedagang yaitu mengenai jumlah pedagang dan jenis barang yang diperdagangkan oleh pedagang.

BAB I

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia sering menjadi sorotan publik, khususnya dalam bidang tata kelola ruang kota. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam menata dan mengatur keberadaan PKL, khususnya di Kota Surabaya. Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan melakukan penataan pedagang kaki lima di Sentra Ikan Bulak tujuannya adalah mengatur atau menertibkan untuk berjualan yang legal, lebih tertib, teratur. Ditambah dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikan secara gratis di Sentra Ikan Bulak. Tetapi setelah dilihat di lapangan program penataan PKL tidak berjalan dengan maksimal, itu bisa dilihat dengan kondisi Sentra Ikan Bulak yang sepi ditinggal para pedagang. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana implementasi kebijakan penataan PKL di Sentra Ikan Bulak Kenjeran, Kecamatan Bulak Kota Surabaya.

Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

CONTOH TESIS NO.12 KARAKTERISTIK AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA PADA KAWASAN KOMERSIAL DI PUSAT KOTA Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang

Aabstrak

Karakteristik PKL di Simpang Lima harus diakui. Hal ini terkait dengan kegiatan penataan ruang wilayah sehingga baik kegiatan formal maupun informal dapat terjalin secara harmonis. Ciri-ciri kegiatan PKL adalah sebagai berikut: ruang kegiatan (lokasi perdagangan PKL berada di mal / kantor / sekolah / masjid / di alun-alun Pancasila dan berjualan di trotoar pinggir alun-alun Pancasila); pola distribusinya adalah aglomerasi; mereka lebih mapan; kegiatannya (jenis makanan / minuman, asesoris, sandang, grosir, rokok, dan fasilitasnya tenda, gerobak, karpet, meja / rak; waktu perdagangan PKL mengikuti kegiatan formal daerah; tujuan dan motivasi pengunjung PKL yang sebagian besar berkunjung ke PKL, motivasi kunjungannya adalah untuk membeli makanan / minuman dan barang dagangan lainnya). Kata kunci: PKL, ruang kegiatan PKL, PKL

BAB I

Pengaturan PKL pada trotoar yang tidak mempertimbangkan dimensi trotoar untuk menampung aktivitas PKL dan pejalan, akibatnya trotoar sebagai jalur pejalan tidak dapat berfungsi, karena ruang trotoar seluruhnya digunakan untuk tempat berdagang PKL. Contoh lainnya adalah dengan tidak siapnya trotoar untuk difungsikan sebagai tempat aktivitas PKL, menyebabkan ketidaknyamanan penggunanya (pedagang dan konsumen). Lebih lanjut, PKL berada di ruang bagian depan pertokoan / perkantoran/sekolah/tempat ibadah, dan di tepi lapangan Pancasila yang berderet menutupi ruang/memagari aktivitas formal, sehingga PKL yang semakin menurunkan kualitas lingkungan fisik kawasan Simpang Lima

Teknik Analisis

Teknik Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis

CONTOH TESIS NO.13 Implementasi kebijakan pemerintah kota Yogyakarta dalam penataan pedagang kaki lima

Abstrak

Hasil analisa penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Masalah implementasi kebijakan penataan PKL kurang efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2007. Hal itu menyebabkan para PKL di lokasi usaha kegiatan PKL masih kurang teratur. Penataan tempat usaha serta kewajiban-kewajiban PKL untuk menjaga dan menata lingkungan usaha masih perlu ditingkatkan. (2) Masalah pengaruh implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 terhadap Penataan PKL di Kota Yogyakarta. Hal ini didukung : (a) Lokasi usaha PKL yang diperuntukkan kegiatan PKL sangat strategis, yakni di sekitar sekolah, universitas, pusat keramaian dan pusat perbelanjaan kota Yogyakarta. Tempat-tempat lain menyesuaikan dengan pusat kegiatan sosial budaya masyarakat Yogyakarta. (3) Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal penataan sektor informal dengan melindungi kepentingan masyarakat khususnya ekonomi lemah, dengan cara : (a) menetapkan lokasi usaha PKL bertujuan memformalkan usaha PKL; (b) Pembinaan PKL dengan penataan yang positif; (4) PKL pada dasarnya juga membantu di dalam menghimpun dana bagi keperluan Pemerintah Kota.

BAB I

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan PKL dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL di Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan ketentuan perencanaan tata ruang di Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan baik, khususnya mengenai penataan PKL di sepanjang trotoar jalan protokol dan tempat-tempat umum yang disebabkan oleh banyaknya PKL. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002 belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah..

Teknik Analisis

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan observasi langsung ke lokasi yang diteliti, mengadakan wawancara di Kantor Walikota / Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu data diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, laporan dan tulisan-tulisan yang mendukung masalah yang diteliti. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data empiris.

CONTOH TESIS NO.14 STRATEGI DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN KAPTEN HARUN KABIR KOTA SUKABUMI

Abstrak

Hasil penelitian menemukan bahwa penataan PKL yang berada di Jalan Kapten Harun Kabir Kota Sukabumi belum dilakukan secara merata dan optimal, masih banyak kekurangan-kerungan yang terjadi. Oleh karena itu kekurangan-kekurangan ini harus segera di tutupi agar penataan PKL dapat berjalan dengan optimal.

BAB I

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penataan pedagang kaki lima di Jalan Kapten Harun Kabir Kota Sukabumi. Kesemerawutan pedagang kaki lima yang ada di Jalan Kapten Hatun Kabir merupakan permasalahan yang membutuhkan penanganan agar tertata, tertib dan nyaman.

Teknik Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

CONTOH TESIS NO.15 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BOGOR

Abstrak

Hasil penelitian diperoleh nilai 3,671 dengan kriteria interpretasi BAIK. Namun, indikator fasilitas memperoleh skor 3,40 dengan interpretasi CUKUP BAIK. Demikian saran penulis, penataan PKL ditingkatkan terutama dari segi fasilitas dan juga anggaran. Sehingga dari anggaran yang memadai terjadi peningkatan fasilitas, baik listrik, air maupun ekstensif dan diciptakan untuk dijual.

BAB I

Jumlah PKL di Kota Bogor terus meningkat setiap tahunnya yaitu 4.129 pada tahun 2018. Keberadaannya menimbulkan permasalahan antara lain keamanan, kenyamanan, kebersihan, keindahan dan ketertiban. Untuk itu perlu adanya penataan dengan melaksanakan Perda Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perda Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor. Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori menurut edward III terdapat empat dimensi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi (komunikasi), sumber daya (resource), sikap (disposisi atau sikap), dan struktur birokrasi (struktur birokrasi).

Teknik Analisis

Metode yang digunakan adalah kualitatif. Analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan rumus bobot rata-rata skor (WMS). Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Mereka yang berada di zonning30 PKL dan di luar zonning 10 PKL, selain itu teknik sampling jenuh digunakan untuk sampel karyawan di kantor koperasi dan UKM Kota Bogor.