HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Pengertian Analisis Kebijakan Publik

Analisis Kebijakan Publik Pengertian Analisis Kebijakan Publik

Analisis Kebijakan Publik

Analisis Kebijakan Publik ~ Dalam penelitian tentu terdapat sebuah proses penjelasan masalah yang ada pada penelitian tersebut. Adanya proses penjelasan tadi disebut dengan analisis.

Begitu juga dengan kebijakan publik tentu juga sanga dibutuhkan analisis tertentu agar kebijakan tersebut dapat dilihat dengan secara objektif bagaimana pelaksanaannya. Serta dapat memberikan informasi secara relevan.

Dari ulasan di atas IDtesis yang merupakan Jasa Pembuatan Disertasi, Tesis, Skripsi akan membahas secara lebih dalam pada artikel kali.

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Salah satu esensi kehadiran kebijakan publik (public policy) adalah memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara benar. Meskipun demikian, kegagalan sering terjadi karena kita memecahkan masalah secara tidak benar.

Analisis kebijakan publik (public policy analysis) merupakan upaya untuk mencegah kegagalan dalam pemecahan masalah melalui kebijakan publik. Oleh karena itu, kehadiran analisis kebijakan berada pada setiap tahapan dalam proses kebijakan publik (public policy process).

Analisis kebijakan publik adalah ilmu yang menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan publik. Produk analisis kebijakan publik adalah nasehat. Kebijakan yang diambil akan mempunyai biaya dan manfaat sosial tertentu. Kebijakan tersebut dapat relatif menguntungkan suatu kelompok dan relatif merugikan kelompok lainnya.

Analisis kebijakan publik mempunyai tujuan yang bersifat penandaan (designative) dengan pendekatan empiris (berdasarkan fakta), bersifat penilaian dengan pendekatan evaluatif dan bersifat anjuran dengan pendekatan normatif.

Prosedur analisis berdasarkan letak waktu dalam hubungannya dengan tindakan dibagi dua yaitu ex ante dan ex post. Prediksi dan rekomendasi digunakan sebelum tindakan diambil atau untuk masa datang (ex ante), sedangkan deskripsi dan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi atau dari masa lalu (ex post).

Analisis ex post berhubungan dengan analisis kebijakan retrospektif yang biasa dilakukan oleh ahli ahli ilmu sosial dan politik, sedangkan analisis ex ante berhubungan dengan analisis kebijakan prospektif yang biasa dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi, sistem analisis dan operations research. Analisis kebijakan biasanya terdiri dari perumusan masalah, peliputan, peramalan, evaluasi, rekomendasi dan kesimpulan.

Pertimbangan kebijakan seringkali lebih bersifat politis dibandingkan bersifat obyektif sehingga bisa saja analis tidak bisa melakukan apa yang diminta klien.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, diantaranya dia bisa memprotes dengan menyatakan apa yang diminta klien tersebut tidak etis. Apabila protesnya bisa menyadarkan klien atau karena sesuatu hal analis jadi menuruti klien maka persoalannya selesai. Apabila tidak, analis bisa saja meminta berhenti dari pekerjaannya atau dia tetap bekerja pada klien tetapi tidak loyal (selingkuh) dengan membocorkan kelemahan-kelemahan kebijakan tersebut dan kelemahan klien ke pihak lain.

Subarsono mengemukakan suatu kerangka kerja kebijkan publik dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam melakukan analisis kebijakan publik, yang ditentukan beberapa variablel, sebagai berikut :

  1. Tujuan akan dicapai;
  2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.
  3. Sumber daya yang mendukung kebijakan.
  4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembutan kebijkan;
  5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Seorang Analis Kebijakan Harus Memiliki Kecakapan-kecakapan sebagai berikut :

  1. Mampu cepat ambil fokus pada kriteria keputusan yang paling sentral
  2. Mempunyai kemampuan analisis multi-disiplin
  3. Mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil
  4. Mampu gunakan metode paling sederhana yang tepat dan gunakan logika desain metode,
  5. Mampu mengatasi ketidak pastian
  6. Mampu mengemukakan dengan angka secara kuantitatif dan asumsi kualitaitf
  7. Mampu buat rumusan analisa sederhana namun jelas
  8. Mampu memeriksa fakta-fakta yang diperlukan
  9. Mampu meletakkan diri dlm posisi orang lain (empati) sbg pengambil kebijakan publik
  10. Mampu menahan diri hanya utk memberikan analisis kebijakan, bukan keputusan
  11. Mampu mengatakan”Ya” atau “Tidak” pada usulan yang masuk, namun juga mampu memberikan definisi dan analisa dri usulan tersebut
  12. Mampu menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sama sekali benar, rasional dan komplet
  13. Mampu memahami bahwa ada batas-batas intervensi kebijakan publik
  14. Mempunyai etika profesi yang tinggi

Nugroho berpendapat bahwa suatu analisa kebijakan yang baik ialah bersifat deskriptif karena memang peranannya memberikan rekomendasi kebijakan yang patut diambil oleh eksekutif. Setiap analisa kebijakan publik selalu menyusun struktur analisanya. Tugas Analisis Kebijakan Publik yaitu:

  1. Membantu merumuskan cara untuk mengatasi atau memecahkan masalah kebijkan publik
  2. Menyediakan informasi tentang apa konsekuensi dari alternatif kebijakan
  3. Mengidentifikasi isu dan masalah kebijakan publik yang perlu menjadi agenda kebijakan pemerintah

Demikian artikel yang berisi tentang Analisis Kebijakan Publik, Analis Kebijakan Publik, Kerangka Kerja Kebijakan Publik, Kecapakan Analis Kebijakan Publik, Kecapakan Analis Kebijakan Publik, Tugas Analis Kebijakan Publik. Semoga dapat bermanfaat bagi anda.

Artikel Yang Terkait:

Incoming search terms:

Leave a Reply