Analisis Kebijakan Publik: Pengertian, Prosedur, dan Kerangka Kerjanya

Ditinjau oleh: Wikan Tyas.

Analisis kebijakan publik adalah disiplin ilmu sosial terapan yang memakai berbagai metode penelitian untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam memecahkan masalah kebijakan. Menurut Dunn, prosedurnya terbagi dua berdasarkan letak waktunya: ex ante untuk analisis sebelum tindakan diambil, dan ex post untuk analisis setelah tindakan terjadi. Artikel ini membahas pengertian, tujuan, prosedur, kerangka kerja Subarsono, serta kecakapan yang harus dimiliki seorang analis kebijakan.

Pengertian Analisis Kebijakan Publik

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Salah satu esensi kehadiran kebijakan publik adalah memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara benar. Meskipun demikian, kegagalan sering terjadi justru karena masalah dipecahkan dengan cara yang tidak tepat.

Analisis kebijakan publik merupakan upaya mencegah kegagalan tersebut. Karena itu, kehadirannya diperlukan pada setiap tahapan dalam proses kebijakan publik — bukan hanya di awal maupun di akhir.

Perlu dipahami bahwa produk analisis kebijakan adalah nasihat, bukan keputusan. Kebijakan yang diambil selalu memiliki biaya dan manfaat sosial tertentu, dan dapat relatif menguntungkan satu kelompok sekaligus merugikan kelompok lain.

Kedudukan analisis dalam siklus kebijakan secara utuh dibahas di artikel teori kebijakan publik menurut para ahli.

Tiga Tujuan dan Pendekatan Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan publik memiliki tiga sifat, masing-masing dengan pendekatan tersendiri:

Menentukan sifat mana yang menjadi fokus penelitian Anda akan memperjelas rumusan masalah. Penelitian yang bersifat penandaan hanya menggambarkan; yang bersifat anjuran wajib menghasilkan rekomendasi.

Prosedur Analisis: Ex Ante dan Ex Post

Ini pembedaan paling mendasar dalam analisis kebijakan, dan paling menentukan metode yang Anda pakai.

Prosedur analisis berdasarkan letak waktunya dalam hubungan dengan tindakan terbagi dua:

Analisis Ex Ante (Prospektif)

Dilakukan sebelum tindakan diambil, atau untuk masa yang akan datang. Prosedur yang dipakai adalah prediksi dan rekomendasi.

Analisis ex ante berhubungan dengan analisis kebijakan prospektif, yang biasa dilakukan ahli ekonomi, analis sistem, dan operations research.

Analisis Ex Post (Retrospektif)

Dilakukan setelah tindakan terjadi, atau menengok masa lalu. Prosedur yang dipakai adalah deskripsi dan evaluasi.

Analisis ex post berhubungan dengan analisis kebijakan retrospektif, yang biasa dilakukan ahli ilmu sosial dan politik.

Tabel Perbandingan

Manfaat praktisnya: bila kebijakan yang Anda teliti sudah berjalan, penelitian Anda bersifat ex post — dan itu bersinggungan langsung dengan evaluasi kebijakan, yang dibahas di artikel teori evaluasi kebijakan publik. Bila kebijakan baru akan diterapkan, penelitian Anda bersifat ex ante dan menuntut kemampuan memprediksi.

Secara umum, analisis kebijakan terdiri dari perumusan masalah, peliputan, peramalan, evaluasi, rekomendasi, dan kesimpulan.

Kerangka Kerja Analisis Menurut Subarsono

Subarsono mengemukakan bahwa kerangka kerja kebijakan publik dapat dijadikan alat bantu dalam melakukan analisis, dengan lima variabel penentu:

1. Tujuan yang akan dicapai
2. Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan
5. Lingkungan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik

Kelima variabel ini dapat langsung Anda jadikan kerangka analisis di Bab IV. Bila penelitian Anda menganalisis suatu kebijakan, kelimanya menjadi sudut pandang yang sistematis — bukan sekadar menceritakan jalannya kebijakan.

Perhatikan bahwa variabel keempat dan kelima menyentuh dimensi politik. Ini sejalan dengan model implementasi Grindle, yang juga memasukkan kekuasaan dan kepentingan aktor — pembahasannya di artikel implementasi kebijakan publik.

Empat Belas Kecakapan Analis Kebijakan

Seorang analis kebijakan perlu memiliki kecakapan berikut:

1. Mampu dengan cepat memusatkan perhatian pada kriteria keputusan yang paling utama
2. Memiliki kemampuan analisis lintas disiplin
3. Mampu memikirkan berbagai jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil
4. Mampu memakai metode paling sederhana yang tepat, disertai logika perancangan metode
5. Mampu mengatasi ketidakpastian
6. Mampu mengemukakan data secara kuantitatif sekaligus asumsi secara kualitatif
7. Mampu menyusun rumusan analisis yang sederhana namun jelas
8. Mampu memeriksa fakta-fakta yang diperlukan
9. Mampu menempatkan diri pada posisi orang lain sebagai pengambil kebijakan publik
10. Mampu menahan diri untuk hanya memberikan analisis, bukan keputusan
11. Mampu menyatakan setuju atau tidak setuju atas usulan yang masuk, sekaligus memberikan definisi dan analisis atas usulan tersebut
12. Mampu menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sepenuhnya benar, rasional, dan lengkap
13. Mampu memahami bahwa ada batas-batas intervensi kebijakan publik
14. Memiliki etika profesi yang tinggi

Kecakapan nomor sepuluh dan dua belas paling berguna untuk penelitian Anda. Nomor sepuluh menegaskan bahwa analis memberi nasihat, bukan memutuskan — sehingga bagian rekomendasi skripsi Anda seharusnya berupa saran, bukan instruksi. Nomor dua belas mengingatkan bahwa tidak ada kebijakan yang sempurna, sehingga temuan kelemahan bukanlah kegagalan penelitian melainkan hasil yang wajar.

Tugas Analis Kebijakan Publik

Nugroho berpendapat bahwa analisis kebijakan yang baik bersifat deskriptif, karena perannya memberikan rekomendasi kebijakan yang patut diambil eksekutif. Tugas analis kebijakan publik meliputi tiga hal:

1. Membantu merumuskan cara mengatasi atau memecahkan masalah kebijakan publik
2. Menyediakan informasi mengenai konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan
3. Mengidentifikasi isu dan masalah kebijakan publik yang perlu menjadi agenda pemerintah

Tugas ketiga berkaitan dengan tahap penyusunan agenda dalam siklus kebijakan — tahap paling awal yang justru paling jarang diteliti mahasiswa.

Catatan tentang Independensi Analis

Perlu diakui bahwa pertimbangan kebijakan sering kali lebih bersifat politis daripada objektif. Akibatnya, analis dapat berhadapan dengan situasi ketika ia tidak dapat melakukan apa yang diminta pemberi tugas.

Dalam keadaan demikian, analis dapat menyampaikan keberatan secara terbuka bahwa permintaan tersebut tidak sejalan dengan etika profesi. Bila keberatan itu diterima, persoalan selesai. Bila tidak, analis dapat memilih mengundurkan diri dari penugasan tersebut.

Ketegangan antara independensi profesional dan tuntutan pemberi tugas inilah yang menjadikan etika profesi — kecakapan nomor empat belas — bukan sekadar pelengkap.

Cara Memakai Teori Ini di Bab II

Susun dengan urutan berikut:

1. Pengertian analisis kebijakan publik
2. Kedudukan analisis dalam siklus kebijakan
3. Sifat analisis yang dipakai — penandaan, penilaian, atau anjuran
4. Prosedur yang dipakai — ex ante atau ex post
5. Kerangka kerja analisis yang dipakai, misalnya lima variabel Subarsono
6. Keterkaitan kerangka tersebut dengan rumusan masalah Anda

Poin ketiga, keempat, dan keenam paling sering terlewat. Menyebut “penelitian ini menganalisis kebijakan X” tanpa menyatakan sifat, prosedur, dan kerangka analisisnya adalah temuan yang hampir pasti ditanyakan penguji.

Setelah kerangka tersusun, terjemahkan menjadi bagan kerangka konsep — panduannya di artikel kerangka konsep dan hipotesis penelitian.

Kesalahan yang Sering Terjadi

• Menyamakan analisis kebijakan dengan evaluasi kebijakan. Evaluasi adalah salah satu prosedur dalam analisis, bukan keseluruhannya.
• Tidak menyatakan apakah penelitian bersifat ex ante atau ex post. Keduanya menuntut metode berbeda.
• Menyusun rekomendasi berupa instruksi. Produk analisis adalah nasihat, bukan keputusan.
• Mencantumkan kelima variabel Subarsono di Bab II tetapi hanya membahas satu di Bab IV.
• Menganalisis kebijakan tanpa menyebutkan kerangka analisis yang dipakai, sehingga pembahasannya menjadi sekadar narasi.
• Memakai bahasa sebab-akibat pada desain potong lintang — penjelasannya di artikel desain penelitian cross sectional.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa beda analisis kebijakan dan evaluasi kebijakan? Evaluasi adalah salah satu prosedur di dalam analisis kebijakan, khususnya pada analisis ex post. Analisis kebijakan mencakup lingkup yang lebih luas, termasuk prediksi dan rekomendasi.

Prosedur mana yang lebih mudah untuk skripsi? Ex post, karena kebijakannya sudah berjalan sehingga datanya tersedia. Analisis ex ante menuntut kemampuan memprediksi yang lebih menantang.

Apakah analisis kebijakan harus kualitatif? Tidak. Analisis kebijakan dapat memakai pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, bergantung pada sifat analisis yang dipilih.

Apakah mahasiswa boleh memberikan rekomendasi kebijakan? Boleh, dan justru dianjurkan pada penelitian yang bersifat anjuran. Namun tuliskan sebagai saran yang beralasan, bukan sebagai keputusan.

Di mana mencari contoh judul penelitian analisis kebijakan? Tersedia di daftar judul tesis studi kebijakan UGM dan daftar judul tesis administrasi publik UGM.

Penutup

Analisis kebijakan publik hadir untuk mencegah kegagalan dalam memecahkan masalah — dan karena itu ia diperlukan pada setiap tahap proses kebijakan, bukan hanya di ujungnya.

Yang menentukan mutu penelitian Anda bukan banyaknya teori yang dikutip, melainkan ketegasan menyatakan tiga hal: sifat analisis yang dipakai, prosedurnya ex ante atau ex post, dan kerangka analisis yang menjadi sudut pandangnya. Ketiganya harus konsisten sampai Bab V.

Bila Anda memerlukan pendampingan menyusun kerangka analisis kebijakan, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.

---

Daftar Rujukan

1. Dunn, William N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
2. Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
3. Nugroho, Riant. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Incoming search terms:

• analisis kebijakan publik
• analisis kebijakan
• pengertian analisis kebijakan publik