Gambaran Umum Penyerapan Anggaran Daerah
Penyerapan Anggaran
Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres nomor 42 tahun 2002. (Kuncoro, 2013).
Serapan Anggaran Pemerintah Daerah
Serapan anggaran merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran yang telah direncanakan/dianggarkan sebelumnya. Melaksanakan anggaran sebagaimana yang direncanakan merupakan tugas penting dalam sistem pemerintahan. Dengan melaksanakan anggaran sebagaimana yang direncanakan artinya pemerintah mampu memaksimalkan pelayanan publik melalui kegiatan ataupun belanja. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan daerah berlomba-lomba untuk mencapai target anggaran dan memaksimalkan pelayanan publik , namun demikian pada kenyataan nya pada akhir tahun tingkat serapan anggaran masih rendah dan banyak daerah yang tidak mampu mencapai targetnya.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menurut Abdullah (2013) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006. Menurut Tanjung (2009), SiLPA didefenisikan sebagai selisih antara surplus/defesit dengan pembiayaan neto. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri 13/2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.SILPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dansekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan(Kusnandar dan Siswantoro, 2012).
Teori-teori Gambar Moder dari Teori Penyerapan Anggaran Daerah
Tingkat Penyerapan Anggaran
Menurut Noviwijaya, A. dan Rohman, A. (2013), Pengukuran penyerapan anggaran satuan kerja adalah proporsi/presentase jumlah anggaran yang telah direalisasikan dalam satu tahun anggaran terhadap jumlah pagu anggaran sedangkan menurut Kuncoro (2013) Tingkat penyerapan anggaran merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang telah dicapai oleh instansi.
Mengukur daya serap membutuhkan lebih dari sekedar membandingkan dana yang tersedia dan pengeluaran yang sebenarnya. Bahkan jika 100 persen dari anggaran yang dialokasikan dihabiskan mungkin ada kendala daya serap yang telah menyebabkan realokasi dana atau kegagalan untuk melaksanakan rencana kerja (Zarinah, M. et al.,2016).
Perencanaan Anggaran
Menurut Mardiasmo (2002) perencanaan anggaran adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang sedangkan menurut Abdullah (2006) Perencanaan anggaran dalam sektor publik, terutama pemerintah merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Bagi organisasi sektor publik anggaran bukan hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolan dana publik yang dibebankan kepadanya.
Perubahan Anggaran
Perubahan anggaran daerah dilakukan untuk tujuan menyesuaikan anggaran berjalan terhadap perubahan-perubahan terkini, termasuk perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Perubahan anggaran adalah proses revisi yang dilakukan pemerintah dalam memperbaharui anggarannya dalam tahun fiskal pelaksanaannya, sehingga berpengaruh besar terhadap alokasi belanja (Anessi-Pessina, at al, 2012). Dalam budgeting process, perubahan anggaran merupakan hal yang lazim terjadi sekaligus menjadi faktor penting di pemerintahan daerah (Forrester & Mullins, 1992).
Contoh Tesis yang membahas tentang Penyerapan Anggaran Daerah
Contoh Tesis 1 : Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Situbondo
Penyerapan anggaran yang tidak proporsional merupakan salah satu masalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan yaitu Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Pemerintah Kabupaten Situbondo sebanyak 200 responden. Data dianalisis menggunakan analisis faktor eksploratori.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran belanja di Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu: (1) faktor perencanaan yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 24,31%; (2) faktor pengadaan barang/jasa yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 11,10%; (3) faktor regulasi yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 8,57%; (4) faktor internal yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 7,03%; (5) faktor administrasi yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 5,92%; dan (6) faktor sumber daya manusia yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 5,56%. Keenam faktor memiliki variansi sebesar 62,49% dalam memengaruhi penyerapan anggaran, sedangkan sisanya sebesar 37,51% dijelaskan oleh faktor lain.
Contoh Tesis 2 : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan dan uang persediaan terhadap penyerapan anggaran pada SKPD pemerintah. Provinsi Bengkulu. Sampel penelitian adalah 44 responden yang menduduki jabatan di bidang yang berkaitan dengan anggaran, diantaranya adalah pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penandatangan surat perintah membayar dan bendahara pengeluaran pada 11 SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Hasil penelitian dengan regresi linier berganda menunjukkan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran, dokumen pengadaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran dan uang persediaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dokumen perencanaan tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran dan pencatatan administrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.
Contoh Tesis 3 : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai dengan Perubahan Anggaran Sebagai Variabel Moderating
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai dengan perubahan anggaran sebagai variabel moderating. Jenis penelitian yang dilakukan adalah asosiatif yang bersifat kausal. Metode penelitian menggunakan metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah PPK (Pejabat Penatausaha Keuangan) dan bendahara yang ada di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang berjumlah 32 SKPD. Seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda dan uji residual.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan, administrasi, sumber daya manusia, dokumen pengadaan, dan pengajuan ganti uang persediaan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Binjai. Secara parsial variabel perencanaan, sumber daya manusia, dan ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Binjai, sedangkan administrasi dan dokumen pengadaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Binjai. Perubahan anggaran yang merupakan variabel moderating dapat memperkuat hubungan antara perencanaan, administrasi, sumber daya manusia, dokumen pengadaan dan pengajuan ganti uang persediaan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Binjai.
Contoh Tesis 4 : Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementrian/Lembaga di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro tahun anggaran 2015
Belanja pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Namun, sampai dengan tahun 2010 penyerapan anggaran belanja pemerintah cem=nderung tereskalasi pada akhir tahun. Penelitian ini bertujuan intk mengidentifikasi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat dan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dlakukan pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat yaitu perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan sumber daya manusia. Faktor yang paling dominan adalah faktor perencanaan anggaran.
Contoh Tesis 5 : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar
Salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian adalah melalui sektor pengeluaran pemerintah.Pada dasarnya pengeluaran pemerintah tersebut bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Oleh karena itu diperlukan proses penyerapan anggaran belanja negara yang dinamis dan terjadwal guna mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Pola penyerapan anggaran belanja yang terjadi pada Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2012 yaitu rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun anggaran.
Penelitian ini menggunakan analisis faktor dan regresi logistik. Dari 15 variabe awal yang dimunculkan, diperoleh 3 faktor yakni Faktor Adminsitrasi dan SDM, Faktor Perencanaan, dan Faktor Pengadaan Barang dan Jasa.Hasil analisis data menunjukkan bahwa Faktor adminstrasi dan SDM mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja, sedangkan faktor perencanaan dan faktor pengadaan barang dan jasa yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja.
Contoh Tesis 6 : Pengaruh Kompetensi dan Motivasi pada Penyerapan Anggaran Belanja Modal dengan Komitmen Organisasi Pejabat Pengelola Keuangan Sebagai Variabel Pemoderasi
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompetensi dan motivasi pejabat pengelola keuangan pada kinerja penyerapan anggaran belanja modal di pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Sebanyak 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan sampel yang diambil dari keseluruhan populasi dalam penelitian ini. Pengambilan sampel dari keseluruhan populasi dikenal dengan teknik sampel jenuh atau sensus. Jumlah responden sebanyak 93 responden. Semua jawaban responden terhadap pernyataan penelitian menggunakan kuesioner merupakan data primer yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi berganda dan regresi moderasi (MRA). Kompetensi dan motivasi pejabat pengelola keuangan terbukti berpengaruh positif pada kinerja penyerapan anggaran belanja modal berdasarkan hasil uji data yang dilakukan. Disisi lain pengaruh kompetensi dan motivasi pada penyerapan anggaran belanja modal tidak mampu diperkuat oleh komitmen organisasi.
Contoh Tesis 7 : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) serta berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berbagai pertimbangan agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi mudah dilakukan. Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rata-rata penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2012-2015 sebesar 94,03 %. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Pada penelitian ini digunakan lima variabel independen dan satu variabel dependen, lima variabel independen tersebut adalah perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), pengadaan barang jasa (X3), komitmen manajemen (X4), lingkungan birokrasi (X5), sedangkan satu variabel dependen adalah penyerapan anggaran (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Besarnya pengaruh kelima variabel tersebut terhadap penyerapan anggaran yang dapat dijelaskan oleh nilai koefisien determinasi adalah sebesar 73,3% sedangkan sisanya 26,7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian.
Contoh Tesis 8 : Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Guna Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas PORBUDPAR Kota Blitar
Salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian adalah melalui sektor pengeluaran pemerintah. Pada dasarnya pengeluaran pemerintah tersebut bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Oleh karena itu diperlukan proses penyerapan anggaran belanja negara yang dinamis dan terjadwal guna mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Pola penyerapan anggaran belanja yang terjadi pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar untuk Tahun Anggaran 2014, 2015 & 2016 belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, nilai ini dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran di setiap akhir Tahun Anggaran. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode perbandingan. Sampel yang digunakan adalah Dokumen Perencanaan dan Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan target yang ditetapkan penulis membandingkan dengan hasil penyerapan anggaran. Penelitian ini memiliki 4 faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran yakni Faktor Perencanaan anggaran, proses Pengadaan & syarat administrasi, proses pembayaran dan Sumber Daya Manusia.dari keempat faktor ini seluruhnya menjadi pendorong pencapaian target penyerapan lebih maksimal di pemerintah daerah.
Contoh Tesis 9 : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementrian/Lembaga di Wilayah Jakarta
Keterlambatan penyerapan anggaran berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi, kerugian ekonomis dalam pengelolaan keuangan negara, dan menghambat peluang investasi pemerintah. Dalam tahun 2011, penyerapan anggaran belanja terutama belanja barang dan belanja modal menumpuk di triwulan IV lebih dari 50%. Penyerapan anggaran yang perlu mendapat prioritas perhatian adalah penyerapan dari satuan kerja yang ada di wilayah Jakarta karena memiliki pagu anggaran sebesar 79,67% dari total pagu secara nasional.
Dengan menggunakan analisis faktor eksploratori, keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja di wilayah Jakarta disebabkan oleh : (1) faktor perencanaan, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 42,91%; (2) Faktor Administrasi yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 8,84%; (3) Faktor Sumber Daya Manusia, yang menjelaskan variasi seruluh item 7,80%; (4) Faktor Dokumen Pengadaan, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 6,47% (5) Faktor Ganti Uang Persediaan, yang menjelaskan variasi seluruh item 5,41% sisanya sebesar 28,57% dijelaskan oleh faktor lain selain faktor tersebut.
Contoh Tesis 10 : Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh variabel perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali, (2) pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan (3) pengaruh komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Populasi pada penelitian ini adalah SKPD di wilayah Pemerintahan Daerah Provinsi Bali. Kriteria yang digunakan adalah SKPD dalam bentuk dinas yang berjumlah 16. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 64 responden. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan menggunakan beberapa uji statistik, yaitu: uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (1) variabel perencanaan anggaran (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, (2) variabel kualitas sumber daya manusia (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, dan (3) variabel komitmen organisasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.
Leave a Reply