Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar

Sertifikasi Guru – Faktor pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang adalah Faktor komunikasi. Faktor komunikasi ini meliputi :

• transmisi
• konsistensi
• kejelasan

Informasi tentang pelaksanaan sertifikasi guru SD telah dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Pelaksanaan program sertifikasi yang telah terlaksana selama tiga kali periode, para pelaksana program sudah mampu menyampaikan informasi dengan baik. Konsistensi dalam komunikasi sertifikasi guru SD juga baik. Kejelasan merupakan aspek yang menjadi permasalahan dalam komunikasi informasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Ketidakjelasan informasi ini antara lain mengenai persyaratan masa kerja guru, format portofolio dan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Faktor sumber daya sebagai salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Faktor ini meliputi :

• Staf
• Informasi
• Wewenang, dan
• Fasilitas

Komponen yang pertama adalah komponen staf. Meskipun dari segi jumlah pelaksana sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang tidak terlalu banyak namun dengan bekal kemampuan yang dimiliki maka mereka mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Komponen Informasi dalam hal implementasi kebijakan sertifikasi guru SD ini adalah dengan diberikannya buku pedoman sertifikasi namun bagi guru yang ingin memiliki buku tersebut harus menggandakan sendiri karena jumlah buku yang terbatas.

Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam melakukan kegiatan/program sertifikasi selam ini telah mampu menjalankan wewenang secara efektif.

Terakhir komponen fasilitas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang termasuk tidak memadai. Fasilitas berupa sarana dan prasarana maupun anggaran khusus untuk pelaksanaan sertifikasi di Kabupaten Semarang tidak ada.

Secara umum kecenderungan pelaksana dalam implementasi kebijakan guru SD di Kabupaten Semarang adalah baik. Para pelaksana kebijakan sertifikasi ini memiliki sikap atau perspektif yang mendukung kebijakan sehingga proses implementasi kebijakan berjalan efektif.

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang termasuk baik, SOP yang digunakan mengacu pada buku pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional yaitu Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio.

Kondisi sosial ekonomi mendukung pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Kesadaran para guru SD di Kabupaten Semarang bahwa kalau sudah tersertifikasi maka diakui profesionalismenya serta mendapatkan tunjangan profesi menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang.