Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Contoh Tesis– Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kabupaten Donggala  Sulawesi Tengah

A.  Latar belakang

Manusia dengan segala motivasi atau kepentingannya sejak lama telah memanfaatkan  potensi sumberdaya alam, tumbuhan maupun satwa liar (flora-fauna) baik untuk menunjang ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan dimana pada banyak jenis tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan yang telah dilakukan oleh manusia diyakini telah menyebabkan jenis-jenis tersebut menjadi terancam kepunahan.  Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari  sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa  fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai  fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuklingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Meskipun luas daratan Indonesia hanya sekitar 1,32 persen dari luas daratan dunia, ternyata bila dibandingkan dengan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang ada di dunia Indonesia  memiliki sekitar 12 persen (515 jenis) dari total jenis binatang menyusui (mamalia), 7,3 persen (511 jenis) dari total reptil dan 17 persen (1531 jenis) dari total jenis burung di dunia, 270 jenis ampibi, 2827 jenis ikan tidak bertulang belakang, serta 47 jenis ekosistem. Selain itu sebagai bagian terbesar di kawasan Indo Malaya, Indonesia merupakan salah satu dari 12 pusat distribusi keanekaragaman genetik tanaman atau yang lebih dikenal sebagai Vavilov CentreI.

B.  Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penulisan makalah ini dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana  penegakan hukum  terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam  hayati dan ekosistemnya  tahap aplikasi  di wilayah hukum Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses penegakan hukum pidana di bidang  konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah?

C.  Hasil Penelitian

Penegakan hukum  tahap aplikasi   terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh penegak hukum Polisi/PPNS, Jaksa dan Hakim di wilayah hukum Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah sangat jarang digunakan, hal ini  disebabkan karena keterpaduan dan koordinasi penegakan hukum yang masih lemah, dimana keyakinan bahwa konservasi sumber daya alam adalah satu sektor terbatas bukan proses yang perlu diperhatikan oleh semua sektor.

D.  Saran

Dari  kesimpulan yang diperoleh berdasarkan kerangka pemikiran Soerjono Soekanto yang dipadukan dengan pemikiran Chambliis dan Seidmen untuk penegakan hukum tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, oleh penulis menyarankan :

1. Mengingat  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan produk Orde Baru dimana corak kebijakan pembangunan lingkungan yang sentralistik, sektoral, tidak memberikan ruang secara proposional bagi transparansi dan partisipasi masyarakat, serta manggaibaikan hak-hak masyarakat dengan didampingi kebijakan hukum yang represif maka hendakanya undang-undang ini segerah di formulasi kembali