HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman (UNMUL)

  1. Pengaruh Perencanaan Sumberdaya Manusia Dan Kepemimpinan Serta Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman
  2. Pengaruh Inflasi Dan Pendidikan Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan
  3. Analisis Kebijakan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Lindung Wehea Di Kabupaten Kutai Timur
  4. Strategi Adaptasi Masyarakat Kutai Menghadapi Perkembangan Pembangunan Ekonomi Berbasis Sda (Studi Kasus: Wilayah Kedang Ipil, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur)
  5. Tinjauan Yuridis Terhadap Plagiarisme Tari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
  6. Pengaruh Terapi Relaksasi Progresif Terhadap Stres Pada Remaja Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kota Samarinda
  7. Implementasi Pasal 70 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Pengembangan Kompetensi Asn Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara)
  8. Implementasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin
  9. Kecermatan Penilaian Volume Dari Metode Pendugaan Struktur Hutan Pada Tegakan Tinggal Di Hak Pemungutan Hasil Hutan (Hphh) Wilayah Kutai Barat Kaltim
  10. Modalitas Dan Konflik Tanah Ulayat (Modalitas Ninik Mamak Dalam Proses Mediasi Konflik Tanah Ulayat Dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari (Kan) Di Nagari Muaro Bodi Kecamatan Iv Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat)
  11. Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  12. Kewenangan Hakim Dalam Menafsirkan Undang-Undang Dihubungkan Dengan Pasal 77 Kuhap
  13. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing (Alih Daya) Dalam Perjanjian Kerja Antara Pt. Wiratama Jaya Perkasa Padang Dengan Tenaga Kerja
  14. Perlindungan Hukum Terhadap Debt Collector Dalam Pelaksanaan Tugas Pengambilan Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Kredit
  15. Perlindungan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional

 

 

 

Pengaruh Perencanaan Sumberdaya Manusia Dan Kepemimpinan Serta Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman

Intisari

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.

Pendekatan Penelitian

Data yang terkumpul diolah dan dianalisa. Dari analisis data dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil bahwa : 1) Pengaruh perencanaan sumberdaya manusia, kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di FPIK Unmul adalah sebesar 65,3% atau kuat. 2)Pengaruh perencanaan sumberdaya manusia terhadap kinerja pegawai di FPIK Unmul adalah sebesar 19,4% atau kurang kuat. 3) Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di FPIK Unmul adalah sebesar 33,2% atau kurang kuat. 4) Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di FPIK Unmul adalah sebesar 57,9% atau cukup kuat.

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian, maka didapat kesimpulan yaitu :1) secara simultan variabel perencanaan sumberdaya manusia, kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai di FPIK Unmul, 2) secara parsial yang paling berpengaruh di antara 3 variabel independen terhadap variabel dependen adalah variabel perencanaan sumberdaya manusia.

Pengaruh Inflasi Dan Pendidikan Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan

Intisari

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi dan tingkat pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan Path Analisis.

Hasil Penelitian

Kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Inflasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pengangguran di Kota Samarinda; (2) Pendidikan berpengaruh langsung terhadap Pengangguran di Kota Samarinda; (3) Inflasi berpengaruh tidak langsung dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Samarinda; (4) Inflasi berpengaruh tidak langsung namun tidak signifikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran di Kota Samarinda.

Analisis Kebijakan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Lindung Wehea Di Kabupaten Kutai Timur

Intisari

Penelitian ini dilakukan di Hutan Lindung Wehea di Kabupaten Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menilai kebijakan (peraturan dan program kegiatan) pemerintah daerah Kutai Timur dalam mengelola hutan Wehea. Penelitian ini menggunakan Metode GAP untuk menganalisis implementasi kebijakan yang berlaku di pemerintah pusat dan Kutai Timur dalam hubungannya dengan fakta pengelolaan Hutan Lindung Wehea dari beberapa aspek seperti sumber daya manusia, sumber daya hutan, kelembagaan dan sosial. Analisis mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah kabupaten yang menerbitkan Keputusan No. 44 / 02.188.45 / HK / II / 2005) yang didukung oleh masyarakat dan rekomendasi dari beberapa contoh adalah upaya untuk mendukung pengelolaan Hutan Lindung Wehea. Substansi kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten dan instansi lainnya lebih mengarah pada pengelolaan kawasan ini dalam fungsi konservasi yang dilindungi fungsi. Kebijakan itu belum mencapai hasil seperti yang diharapkan karena keputusan tentang penentuan kawasan ini menjadi hutan lindung dari Departemen Kehutanan belum diterbitkan.

Strategi Adaptasi Masyarakat Kutai Menghadapi Perkembangan Pembangunan Ekonomi Berbasis Sda (Studi Kasus: Wilayah Kedang Ipil, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur)

Intisari

Masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kutai di wilayah Kedang Ipil adalah terkait ketergantungan mereka pada penggunaan lahan dan hasil hutan mulai terbatas karena perkembangan pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi adaptasi masyarakat Kutai wilayah Kedang Ipil dalam menghadapi perubahan lingkungan biofisik dan sosial sebagai implikasi dari perkembangan pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam (indepth-interview), studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan sosial dalam aspek sosial ekonomi masyarakat dan aspek sosial budaya. Dalam perubahan sosial yang dihadapi masyarakat mengadaptasi mata pencaharian diversifikasi melalui pola napkah ganda, mempertahankan sistem berladang berpindah, mengumpulkan/berburu berbagai hasil hutan non-kayu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Adaptasi proses dilakukan oleh masyarakat adalah proses adaptasi yang adaptif di mana perubahan ini memiliki dampak positif pada keberlanjutan hutan (SDA).

Tinjauan Yuridis Terhadap Plagiarisme Tari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa ukuran atau indikator suatu tarian dapat dikatakan mengandung unsur-unsur plagiarisme berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta Untuk mengetahui dan menganalisis Mengapa banyak seniman yang justru tidak mendaftarkan kasus pelanggaran plagiarisme tari ke jalur hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh di Sanggar Tari Didik Nini Thowok, Insititut Seni Indonesia Yogyakarta. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan alat pedoman wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui metode dokumentasi dengan alat studi dokumentasi dan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUHC hanya memberikan penjelasan plagiarisme secara umum. Untuk menentukan sebuah tarian mengandung unsur-unsur plagiarisme berdasarkan UUHC dapat dilihat dari pendapat para ahli, substantial part, faktor akses dan unsur-unsur plagiarisme secara umum. Berdasarkan pendapat ahli tari, untuk melihat apakah terdapat persamaan tari atau adanya dugaan plagiarisme maka unsur-unsur tari secara utama yang harus dilihat adalah: Wiraga,Wirama dan Wirasa. Namun pada intinya, apabila dilihat dari sudut pandang tari, suatu karya tari dapat mempunyai berbagai sumber. Karena memang sifat dari tari adalah begitu bebas dan tak terbatas. dan mengapa pencipta tidak mendaftarkan kasus plagiarisme ciptaannya ke pengadilan karena tidak dilakukannya pencatatan terhadap ciptaan sendiri, Proses penyelesian kasus yang memakan waktu dan berbelit-belit, Penyadur rata-rata di bawah Umur, Aspek lemahnya etika Pencipta dan Masyarakat, Pembiaran oleh Pencipta, Penentuan Substantial Part.

Pengaruh Terapi Relaksasi Progresif Terhadap Stres Pada Remaja Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kota Samarinda

Intisari

Fenomena keterlibatan remaja dalam kasus hukum banyak dijumpai, bahkan mengakibatkan mereka dijebloskan dalam lembaga pemasyarakatan. Hidup dan tinggal di lembaga pemasyarakatan dapat menyebabkan kondisi tertekan secara fisiologis, psikologis, maupun perilaku, atau sering disebut stres. Penelitian eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pengaruh teknik relaksasi progresif untuk mengatasi stres pada remaja penghuni lembaga pemasyarakatan, dengan subjek berjumlah 20 orang remaja. Pengukuran stres menggunakan skala DASS dengan mengambil sub-skala ketiga saja.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan stres kelompok eksperimen sebelum dan setelah diberikan perlakuan dengan nilai P = 0,003. Perbandingan post-test kelompok eksperimen dan kontrol dengan menggunakan gain score menunjukkan nilai P = 0,009, yang menandakan bahwa terdapat perbedaan nilai stres antara kelompok eksperimen yang diberikan teknik relaksasi progresif dibanding kelompok kontrol yang diberikan teknik placebo.

Implementasi Pasal 70 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Pengembangan Kompetensi Asn Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara)

Intisari

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terkait pengembangan kompetensi ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, (2) Bagaimana pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terkait pengembangan kompetensi ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terkait pengembangan kompetensi ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara terhadap informan. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ditemukan (1) Pegawai Negeri Sipil (ASN) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara mengetahui dan memahami isi dari Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 70 yang berkaitan dengan hak Pegawai Negeri Sipil (ASN) untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan kompetensi diri. Implementasi Pasal 70 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara telah menjalankan syariat Islam dan mencontoh teladan Muhammad Rasullullah SAW yang selalu berusaha meningkatkan kemampuan umatnya.

Kecermatan Penilaian Volume Dari Metode Pendugaan Struktur Hutan Pada Tegakan Tinggal Di Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) Wilayah Kutai Barat Kaltim

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan akurasi estimasi volume oleh struktur tegakan menggunakan analisis regresi, untuk identifikasi kelas diameter spesifik yang akan digunakan dalam fungsi distribusi itu menggambarkan distribusi diameter dan untuk mengidentifikasi struktur atau kondisi tegakan login FPHR.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi tentang caranya baik metode estimasi volume, pada struktur atau kondisi tegakan residual setelah konsesi penebangan kecil kegiatan logging dan sebagai referensi untuk studi biometrik serta pertumbuhan dan hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi distribusi diterapkan pada spesies di Bermai, Long Huray dan Muara Siram. Untuk kelas diameter menggunakan interval 10 cm, fungsi regresi dari Weibull memiliki fitting terbaik dibandingkan dengan fungsi regresi Beta dan probabilitas fungsi Weibull dan Beta. Jumlah pohon adalah 258 untuk Bermai dengan jenis komersial 172 pohon, 66 pohon untuk Long Huray dengan jenis komersial 59 pohon dan 176 pohon untuk Muara Siram dengan jenis komersial 172 pohon. Struktur tegakan di semua lokasi penelitian umumnya diikuti oleh J terbalik bentuk. Posisi mahkota kelas 5 umumnya didominasi oleh pohon-pohon di Indonesia lokasi penelitian dan semakin besar untuk kelas diameter, semakin baik untuk mahkota posisi. Untuk kualitas batang lurus yang memiliki kualitas bagus, mereka banyak tempat di Muara Siram. Menurut pohon tunggul setelah tebang paling banyak pohon-pohon yang ditebang adalah Red Meranti. Untuk hubungan antara rasio diameter dan diameter kelas, tren hubungan positif ada di Bermai untuk 5 cm dan 10 cm diameter Interval, baik untuk komersial atau non komersial. Hasil ini juga diterapkan pada Muara Siram. Di Long Huray hanya spesies komersial yang bisa dianalisis. Hanya dalam interval diameter 10 cm, relasinya menunjukkan positif tren, sedangkan rasio diameter 5 cm dan kelas diameter tidak memiliki hubungan yang signifikan. Perbandingan antara volume yang diprediksi dan yang diamati menunjukkan beberapa penyimpangan di mana garis uji tidak melewati titik O (0,0) dan koefisien regresi kurang dari 1.

Modalitas Dan Konflik Tanah Ulayat (Modalitas Ninik Mamak Dalam Proses Mediasi Konflik Tanah Ulayat Dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari (Kan) Di Nagari Muaro Bodi Kecamatan Iv Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat)

Intisari

Tanah ulayat merupakan salah satu bentuk dari harta pusaka tinggi dari masyaralat Minangkabau yang sering menimbulkan konflik. Maka dari itu, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme mediasi konflik sengketa tanah ulayat yang dilakukan dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku lembaga adat yang ada di nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, untuk mengetahui apa saja modalitas yang dimiliki oleh ninik mamak yang menjadi penopang dalam mencapai keberhasilan dalam proses mediasi konflik tanah ulayat di lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma kritis. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumen. Ada beberapa teori yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya: mediasi, lapangan (field) dan modalitas (capital) serta konflik tanah ulayat.

Hasil Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ninik mamak memenuhi keempat modal yang dikemukakan oleh Bourdieu, diantaranya: modal ekonomi (uang dan aset), modal budaya (kompetensi/integritas), modal sosial (relasi sosial) dan modal simbolik (reputasi, citra dan jabatan). Kemudian peneliti juga menemukan beberapa faktor yang menyimpang dari pada modalitas yang seharusnya dimiliki oleh ninik mamak diantaranya: regenerasi, kelalaian, pragmatism, dan konflik baru.

Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Intisari

Tulisan ini bermaksud mengkaji kedudukan hukum penjamin perorangan(personal guarantor)dalam haldebitur pailit menurut Undang-Undang Kepailitan, dengan menggunakan metode interpretasi. Dari interpretasitersebut, diketahui bahwa berdasarkan Pasal 1832 KUHPerdata angka 2, kedudukan antara debitor utamadengan penjamin atau personal guarantee atau borgtocht adalah sama-sama seorang debitor. Sedangkanberdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang, secara eksplisit dalam undang-undang tersebut tidak diatur bahwa penjamin dapat dipailitkan samadengan debitor, namun berdasarkan putusan No. 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST apabila penjamintidak juga menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka kreditor dapat memohon kepadapengadilan untuk memailitkan pula penjamin pribadi atau personal guarantee.Bentuk perlindungandiwujudkan dalam beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. KUHPerdata Bagian 2 tentangAkibat-AkibatPenanggungan Antara Kreditur Dan Penanggung Pasal 1831 menyatakan bahwa “Penanggungtidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barangkepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya”. Pernyataan tersebutdiperkuat Berdasarkan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kewenangan Hakim Dalam Menafsirkan Undang-Undang Dihubungkan Dengan Pasal 77 Kuhap

Intisari

Praperadilan merupakan lembaga penegak hukum, hakim dalam praperadilan memiliki kewenangan menafsirkan undang-undang, karena hakim memiliki kewajiban menemukan hukum, hal ini didorong beberapa alasan untuk melengkapi kekosongan hukum, hukum yang ada tidak jelas, hukum yang sudah usang, dan hukum yang bertentangan dengan keadilan, atau ketertiban umum. Hal inilah yang menjadi dasar, hakim wajib menemukan hukum dalam memutuskan perkara di pengadilan. Namun pada praktiknya masih banyak putusan-putusan hakim yang menuai pro kontra di kalangan ahli Hukum, salah satunya putusan hakim Haswandi terhadap kasus Hadie Poernomo.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hakim dalam menafsirkan Undang-Undang kaitannya dengan Pasal 77 KUHAP, kemudian untuk mengetahui dan menganalis kedala hakim dalam penerapan Pasal 77 KUHAP dan akibat hukum apabila terjadi kekeliriuan dalam menafsirkan undang-undang diluar Pasal 77 KUHAP.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, yaitu penelitian ini lebih menakan kan pada studi pustaka. Penelitian pustaka berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka saja dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap hukum primer dan skunder sepanjang bahan-bahan tadi mengadung kaidah-kaidah hukum.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim dalam sidang praperadilan memiliki kewenangan dalam menafsirkan undang-undang, akan tetapi hakim dalam sidang praperadilan mengenai kewenangannya tidak tak terbatas pada pasal 77 KUHAP, yang mengakibatkan menjadi kendala bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemudian pasal 77 KUHAP setiap pasalnya masih multi tafsir yang mengakibatkan saat hakim praperadilan memutuskan suatu perkara dalam sidang menuai pro dan kontra, hal ini saat hakim salah dalam menafscjjirkan pasal tersebut akan sangat berakibat bagi hakim itu sendiri, bagi korban, tersangka, terdakwa bahkan bagi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing (Alih Daya) Dalam Perjanjian Kerja Antara Pt. Wiratama Jaya Perkasa Padang Dengan Tenaga Kerja

Intisari

Mengamati “perusahaan” sebagai simbol dari sistem ekonomi dominan, menjadi jelas secara inheren, struktur dan fungsinya adalah anti-tesis bagi perlindungan hukum pekerja/buruh, keduanya saling bertentangan, selalu dijumpai kesenjangan antara dassollen (keharusan) dan das sain (kenyataan) dan selalu muncul diskrepansi antara lawin the books dan law in action. Nyatanya kehidupan ekonomi dengan hegemonikapitalisme financial telah beroperasi melalui “dis-solution subject” yang tidak memandang pekerja/buruh sebagai subjek produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa di eksploitasi, inilah yang terjadi dalam praktik outsourcing di Indonesia, sehingga legalisasi outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menuai kotroversi. Bagi yang setuju berdalih outsourcing bermanfaat dalam pengembangan usaha dan membuka lapangan kerja baru. Bagi yang menolak beranggapan praktik outsourcing merupakan corak kapitalisme modern yang membawa kesengsaraan bagi pekerja/buruh. Berdasarkan kenyataan itu penulis merumuskan masalah; Bagaimanakah Perlindungan Kerja dan Syarat-Syarat Kerja Bagi Pekerja Outsourcing?, bagaimanakah Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/buruh Outsourcing?, bagaimanakah Bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian outsourcing atau alih daya oleh PT. Wiratama Jaya Perkasa Padang? Tujuannya adalah untuk mengetahui perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja Outsourcing? , untuk mengetahui peran pemerintah kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh Outsourcing?, Untuk mengetahui bentukperlindungan hukum dalam perjanjian outsourcing atau alih daya oleh PT. Wiratama Jaya Perkasa Padang? Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis empiris/sosiologis dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Skunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi (library and documentation) serta penelitian lapangan (field research), sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Non Random Sampling dengan metode Purposive Sampling. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara legalitas banyak terjadi pelanggaran syarat-syarat outsourcing di Kota Padang, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh outsourcing tidak diberikan oleh pengusaha secara maksimal, sedangkan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terkendala karena adanya kelemahan dalam sistem hukum ketenagakerjaan, baik substansi, struktur maupun kulturnya. Oleh karena itu, perlu revisi atas beberapa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Kota Padang perlu menambah jumlah personel pegawai pengawas ketenagakerjaan, menyediakan sarana dan fasilitas serta anggaran yang memadai untuk operasional pengawasan ketenagakerjaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal serta memberdayakan Serikat Pekerja/SerikatBuruh agar mampu menjalankan tujuan dan fungsinya dengan baik. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Wiratama Jaya Perkasa Padang telah sesuai dengan peraturan atau undang-undang ketenagakerjaan.

Perlindungan Hukum Terhadap Debt Collector Dalam Pelaksanaan Tugas Pengambilan Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Kredit

Intisari

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Sebab, ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan manusia tanpa bantuan orang lain. Terlepas dari hal tersebut, manusia dalam hidupnya juga mempunyai 3 (tiga) kebutuhan pokok yaitu : kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut baik manusia maupun perusahaan selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah baik orang maupun perusahaan tidak membeli barang secara tunai melainkan secara cicilan atau kredit.

Pemenuhan kebutuhan yang dilatarbelakangi dengan utang, karena membeli barang dengan cara mencicil, sering dijumpai keadaan pembayarannya kurang atau tidak lancar (utangnya menjadi macet). Menghadapi pembiayaan yang macet tersebut, perusahaan leasing melalui debt collector sering melakukan aksinya yaitu: melakukan penyitaan kendaraan bermotor yang dikredit oleh lessor Oleh karena itu penulis mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBT COLLECTOR DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAMBILAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI JAMINAN KREDIT” Dengan permasalahan sebagai berikut : Hubungan hukum antara debt collector dengan debitor. dan Bentuk perlindungan hukum terhadap debt collector yang melakukan pengambilan kendaraan bermotor objek jaminan kredit, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative atau kepustakaan. Disimpulkan bahwa Hubungan hukum antara debt collector dengan debitor yakni debt collector dalam melakukan pekerjaannya bertindak sebagai lessor berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh lessor kepada debt collector untuk menagih atau mengambil objek jaminan dari debitor. Landasan hukum bagi debt collector dalam menjalankan tugasnya tersebut dilaksanakan berdasarkan pemberian kuasa dari lessor kepada debt collector sebagaimana ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata tentang surat kuasa khusus. Perlindungan hukum terhadap debt collector yang melakukan pengambilan kendaraan bermotor objek jaminan kredit dapat diterapkan apabila debt collector dalam melakukan aksinya tidak melanggar ketentuan Pasal 368 KUH Pidana tentang pemerasan. Selanjutnya perlindungan hukum ini terjadi karena dalam perjanjian leasing telah diperjanjikan pengesampingan terhadap Pasal 1266 KUH Perdata, sehingga pengambilan objek leasing tidak memerlukan putusan Hakim, dan pengambilan tersebut juga diperjanjikan antara lessor dengan lessee.

Perlindungan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional

Intisari

Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek pelindung bagi imigran gelap di Indonesia yang terkandung dalam nationl dan instrumen hukum internasional. Selain itu, untuk menganalisis dan mengetahui upaya apa yang perlu diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan perlindungan imigran ilegal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitik yuridis deskriptif dan pendekatan historis.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal hukum materiil, hukum formol dan praktik, Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi imigran ilegal terutama para pemenang atau objek perdagangan manusia dan orang yang bepergian yang memasuki wilayah Indonestqyt. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan koordinasi lintas sektoral antara lan penegak hukum, sosialisasi kepada publik terkait dengan kepekaan akan kehadiran orang asing, serta meningkatkan kerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional.

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?