HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

  1. Politik Pluralisme Hukum Dalam Pemilihan Umum Di Provinsi Papua: Telaah Karakteristik Pemilihan Dengan Menggunakan Sistem Noken
  2. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer Dalam Melindungi Hak Prajurit Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Dan Kekosongan Hukum Saat Ini
  3. Penerapan Asas Rechtsverwerking Dalam Perolehan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Nasional (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 336 Pk/Pdt/2015)
  4. Kedudukan Hukum Polis Asuransi Jiwa Sebagai Objek Jaminan
  5. Pertanggungungjawaban Pidana Pejabat Walikota Singkawang Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Program Pembaharuan Agraria Nasional Di Kota Singkawang
  6. Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual
  7. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bidang Pangan (Studi Di Kota Pematang Siantar)
  8. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tindakan Modifikasi Permainan Video Yang Dilakukan Tanpa Izin
  9. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Tilang Yang Dilakukan Oleh Anak ( Studi Kasus No.61/Pid.Sus/2013/Pn.Jo )
  10. Tinjauan Yuridis Hak-Hak Penyandang Cacat Sebagai Penumpang Pesawat Udara Oleh Maskapai Penerbangan Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
  11. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Kredit Macet Oleh Debitur dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Pada PT. BPR Dana Central Mulia di Kota Batam)
  12. Analisis Terhadap Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Malaysia)
  13. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Atas Perselisihan Penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditinjau dari Sistem Hukum Tenaga Kerja di Kota Batam
  14. Tinjauan Yuridis Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Berdasarkan Memorandum Of Understanding (MOU)
  15. Analisis Hukum Tentang Eksistensi Outlet Indomaret Terhadap Pasar Tradisional di Kota Batam Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

 

 

 

Politik Pluralisme Hukum Dalam Pemilihan Umum Di Provinsi Papua: Telaah Karakteristik Pemilihan Dengan Menggunakan Sistem Noken

Intisari

Penelitian bertujuan untuk: 1) Mengetahui politik pluralisme hukum yang diterapkan dalam pemilihan umum dengan menggunakan sistem noken oleh masyarakat adat Papua; 2) Menganalisis karakteristik pemilihan umum dengan menggunakan sistem noken. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode content analysis.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukan: 1) Politik pluralisme hukum yang diterapkan dalam pemilihan umum dengan menggunakan sistem noken didasari oleh aspek filosofis, historis, sosialis dan nilai-nilai moralis yang hidup di tengah masyarakat adat Papua. Konstitusionalisasi sistem noken sebagai salah satu model pemilihan umum yang berlaku di Indonesia merupakan jawaban atas implantasi antara sistem demokrasi liberal dan kearifan lokal (local wisdom) bagi masyarakat adat Papua. Ketentuan ini kemudian melahirkan politik hukum (legal policy) dalam perumusan kebijakan terkait hak-hak tradisional masyarakat adat Papua; 2) Karakteristik pemilihan umum dengan menggunakan sistem noken dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek: Pertama, dari aspek relasi hukum dan struktur social masyarakat adat Papua. Dimana struktur sosial yang terbangun dalam masyarakat adat Papua jika direlevansikan dengan tipologi masyarakat oleh Durkheim, berwatak masyarakat solidaritas mekanis (mechanical solidarity); Kedua, karakteristik sistem noken dalam penerapannya sejalan sistem electoral college yang diterapkan pada pemilihan presiden di Amerika Serikat, khususnya pada sistem noken yang diwakilkan oleh kepala suku (election by the big man). Adapun karakteristik pada model pemilihan yang dilangsungkan di lapangan terbuka (election in the field), secara prinsipil bertentangan dengan asas pemilihan umum yang bersifat rahasia; Ketiga, sistem noken merupakan buah dari relasi budaya politik dan penguatan demokrasi lokal. Sebab, konstitusionalitas sistem noken merupakan penjabaran konstitusi yang memberi perhatian terhadap keberagaman sosial yang hidup dalam masyarakat (the living constitution).

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer Dalam Melindungi Hak Prajurit Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Dan Kekosongan Hukum Saat Ini

Kekosongan hukum akibat belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Hukum Acara Tata Usaha Militer sebagaimana diatur dalam Bab V Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menimbulkan ketidakpastian bagi prajurit TNI yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan bagaimana upaya yang dapat dilakukan prajurit TNI yang merasa haknya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Militer pada kekosongan hukum saat ini. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis atau social legal research dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analistis, menggunakan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh prajurit TNI yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer selama kekosongan hukum saat ini adalah melalui upaya administrasi, yaitu dengan mengajukan keberatan agar memperoleh keputusan dari atasan Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer yang bersangkutan. Simpulan dari penelitian ini adalah upaya administrasi merupakan restorative justice yang dapat digunakan oleh Prajurit TNI untuk membela haknya yang dirugikan berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Militer. Disarankan kepada atasan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Militer untuk bersikap arif dan bijaksana dalam memutus upaya administrasi yang diajukan oleh prajurit bawahannya.

Kedudukan Hukum Polis Asuransi Jiwa Sebagai Objek Jaminan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perihal kepastian kedudukan hukum dari polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan dari sudut pandang hukum jaminan kebendaan, serta kedudukan hukumnya dalam praktik penjaminan polis yang terjadi pada perusahaan asuransi jiwa.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu KUH Perdata, UU Perasuransian dan bukti fisik berupa polis asuransi jiwa. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku tentang jaminan dan tentang perasuransian serta hasil-hasil penulisan lain yang relevan dengan penulisan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) polis asuransi jiwa yang memiliki nilai tunai dari sudut pandang hukum jaminan kebendaan, adalah dapat untuk dijadikan sebagai objek jaminan atas utang debitor kepada kreditor. Disebabkan nilai tunai dari polis asuransi jiwa sesungguhnya merupakan hak nasabah asuransi jiwa yang karena perjanjian, tetap berada pada penguasaan perusahaan asuransi jiwa sampai masa pertanggungan berakhir. 2) praktik penjaminan polis yang dilakukan oleh nasabah asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi jiwa adalah bertentangan dengan kewenangan perusahaan asuransi jiwa yang diatur dalam UU Perasuransian. Sehingga polis asuransi jiwa yang dijadikan sebagai objek jaminan pada praktik tersebut menjadi batal demi hukum. Hal tersebut mengakibatkan segala sesuatu yang telah dibayarkan oleh debitor kepada kreditor dapat dituntut pengembaliannya oleh debitor, serta kreditor dibebankan kewajiban untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya tersebut secara tidak berhak, kepada pihak yang telah memberikannya.

Pertanggungungjawaban Pidana Pejabat Walikota Singkawang Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Program Pembaharuan Agraria Nasional Di Kota Singkawang

Tesis ini membahas tentang Pertanggungungjawaban Pidana Pejabat Walikota Singkawang Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Program  Pembaharuan Agraria Nasional Di Kota Singkawang. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan pejabat yang mengeluarkan rekomendasi dalam proses pembaharuan agraria bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan objek dan subyek dalam pelaksanaan program agraria di Kota Singkawang. Jika Walikota Singkawang melakukan kesalahan prosedur dapat menimbulkan dua mata pisau, disatu sisi merupakan sebuah tindakan dalam lapangan hukum administrasi sebab kewenangan (authority) bersumber dari kekuasaan yang dilembagakan/diformalkan sedangkan si pejabat memiliki kemampuan melakukan tindakan hukum publik, dan disisi lain merupakan sebuah tindak pidana korupsi manakala unsur delik korupsi nyata-nyata terbukti.  Tugas dan bertanggungjawab Kantor Wilayah BPN Kalbar  pada  Pelaksana Proyek Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2008 adalah Sebagai Fungsi Utama,  Tugas dan tanggungjawab Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalbar melakukan koordinasi, melakukan pembinaaan, melakukan pengawasan serta pengendalian termasuk monitoring dan evaluasi. Pelaksana dilapangan pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang yang melaksanakan Proyek Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2008 adalah Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan ( Kasi P3 ), sebab Kepala Seksi P3 sebagai penanggungjawab di lapangan. Kepala Kantor Pertanahan sebagai penanggungjawab di tingkat Kantor Pertanahan Kota Singkawang Dan Sesuai dengan Kewenangannya Kepala Kantor Wilayah dan Kepala kantor Pertanahan bertanggungjawab atas keberhasilan kegiatan di wilayahnya. Sertifikat hak atas tanah yang terbit dari adanya kesalahan isi rekomendasi dinyatakan sebagai tindak pidana oleh pengadilan masih merupakan bukti hak atas tanah yang menyebabkan  pelaksanaan Proyek Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2008 oleh Tim atau satuan Tugas yang telah dibentuk tidak sesuai dengan mekanisme maupun Prosedur yaitu tidak mengikuti panduan kepada Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistrubusi Tanah Obyek landreform tahun 2008 dan Mekanisme yang tidak sesuai prosedur. Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang, yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan, maupun guna menolak dakwaan, tuntutan, atau gugatan.  mengenai pembuktian pada persidangan pidana, alat bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang, yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan dan tuntutan, maupun guna menolak dakwaan dan tuntutan. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang termasuk dalam alat-alat bukti yang sah. Proses peradilan pidana dapat secara langsung meghapuskan atau membatalkan sertipikat atas tanah yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas tanah  Proyek PPAN dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2008 tersebut berdasarkan pasal 12 Peraturan Kepala Badan Pertanahan R.I No. 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara, jo Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang tatacara pemberian dan pembatalan hak atas tanah dan pengelolaan. Bahwa sertipkat yang cacat hukum dalam penerbitannya, dapat dibatalkan apabila sudah mendapat putusan hukum tetap (inkracht) dari pengadilan. Adapun Peradilan Pidana Dapat Secara Langsung Meghapuskan Atau Membatalkan Sertipikat Atas Tanah Yang Diajukan Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana karena Tanah yang ditetapkan sebagai Obyek Tanah landreform Proyek Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2008 di kelurahan Pangmilang adalah Lahan perkebunann Kelapa sawit Milik Pribadi Pengusaha atas nama KEDDY Als AKIAK, dimana asal usul tanah didapat oleh KEDDY Als AKIAK dengan cara membeli dari Sdra. PI’I sekeluarga seluas 420  (Empat Ratus Dua Puluh ) Bidang/Ha, dan tanah milik Sdra. PI’I sekeluarga dikuasai sejak tahun 1965, serta telah diterbitkan Surat Keterangan/Pernyataan sejak tahun 1993 oleh Kepala Desa Pangmilang, dimana sejak tahun 2004 tanah tersebut dijadikan lahan Pekebunan kelapa Sawit Oleh KEDDY als AKIAK.

Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dari lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan kepada anak korban eksploitasi seksual. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, akan melihat adanya hukum keadaan nyata serta meneliti atau mengetahui hukum bekerja di dalam masyarakat dan lingkungannya. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia telah memiliki peraturan tersendiri mengenai perlindungan akan saksi dan korban serta Lembaga yang dapat berperan aktif dalam menggawangi tanggung jawab memberikan perlindungan dan berbagai hak lainnya kepada saksi dan/atau korban. Namun karena ketidaktahuan korban akan restitusi, korban tidak mau menyajikan haknya dan lebih memilih upaya paksa kepada pelaku dengan pidana badan, yaitu menghukum pelaku dengan ancaman pidana berat.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bidang Pangan (Studi Di Kota Pematang Siantar)

Sudah sering terjadi konsumen menjadi korban kepentingan pelaku usaha akibat berbagai produk pangan bermasalah yang diproduksi dan ditransaksikan secara tidak bertanggungjawab dengan pola yang massif, oleh mereka yang disebut sebagai pedagang/ produsen/ pengusaha dari level terendah (pedagang kecil) sarnpai ke level menengah keatas, pengusaha besar atau korporasi. Fenomena tersebut, dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak terutama pemerintah untuk mengatasinya. Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah : 1). Bagaimana Penegakan hukum terhadap tindak pidana konsumen di bidang pangan di kota Pematang Siantar ? 2). Bagaimana tanggung jawab Penjual/Produsen (pelaku usaha) terhadap konsumen bidang pangan? 3). Hambatan apa yang ditemukan dan solusi dalam penegakan hukum bidang pangan ? . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, juga mengarnbil data berupa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tentang kasus Pangan yang sudah berkekuatan hukum tetap serta wawancara dengan para penegak hukum bidang pangan, terutama dari BB POM sebagai unsure penegak hukum terdepan dalam perlindungan konsumen. Aspek hukum Pidana perlindungan konsumen bidang pangan, ditujukan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen yang dalam kenyataannya, akibat berbagai perilaku negatif pelaku usaha perorangan (natuurlijk persoon) maupun badan hukum (korporasi). Dari data yang diperoleh dalam penegakan hukum konsumen di Pematang Siantar yang sangat minim yaitu hanya ada 2 (dua) putusan dibidang pangan terhadap makanan daluwarsa dan telah berkekuatan hukum tetap. Tanggung jawab pidana pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita konsumen akibat produk pangan bermasalah yang diproduksi, dipasarkan, ditawarkan dan diperdagangkannya, secara yuridis, dalam konsepsi UUPK dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, direalisasikan berdasarkan prinsip tanggung jawab produk (product liability) melalui sistem pembuktian terbalik oleh pelaku usaha/produsen sebagai subjek hukum pidana. Dalam penegakan hukum konsumen di kota Pematang Siantar sebagaimana dalam kedua kasus tersebut terhadap perdagangan pangan daluwarsa yang diajukan kepersidangan untuk diminta pertanggung jawabannya adalah pihak penjual pangan tersebut yang hanya dijatuhi pidana karena kerugian konsumen belum ditemukan. Perlindungan hukum terhadap konsumen terutama bidang pangan masih terkendala oleh berbagai hambatan yang bersifat subtansif, struktural dan kultural hokum. Bahwa dari pengamatan mengenai minimnya penegakan hukum mengenai pangan di Kota Pematang Siantar, karena adanya keengganan konsumen melaporkan pangan yang bermasalah dan keterbatasan BB POM Medan melakukan pemeriksaan/ pengawasan terhadap pangan yang diperjual belikan atau diedarkan disetiap Kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tindakan Modifikasi Permainan Video Yang Dilakukan Tanpa Izin

Pada era teknologi yang berkembang pesat, karya cipta mulai tumbuh dengan keragaman dan kreativitas yang tinggi kemudian mengalami tindakan plagiarism dan piracy, salah satunya adalah permainan video. Permainan video merupakan salah satu karya cipta yang disebarluaskan dan dapat menghasilkan keuntungan. Adapun tujuan kajian ini untuk memahami bagaimana perlindungan permainan video atas tindakan modifikasi dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum tindakan modifikasi atas permainan video yang dilakukan tanpa izin. Metode penulisan dalam artikel ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil dari analisis yakni bahwa terhadap tindakan modifikasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap sarana kontrol teknologi yang telah diatur pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Hak Cipta meskipun dalam penjelasan pasal terkait masih menunjukan norma kabur. Dalam hal tindakan modifikasi ini kemudian dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta dengan diajukannya gugatan ganti rugi atau diadukannya sebagai perbuatan pelanggaran hak cipta.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Tilang Yang Dilakukan Oleh Anak ( Studi Kasus No.61/Pid.Sus/2013/Pn.Jo )

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara Tindak Pidana Pencurian Barang Tilang yang Dilakukan Oleh Anak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Tilang yang Dilakukan Oleh Anak dalam perkara putusan No.21/PID.SUS/2013/ PN.JO Penelitian ini dilaksanankan di instansi Pengadilan Negeri Jeneponto untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap nara sumber pada instansi tersebut. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) penerapan hukum pidana materil dalam putusan No.86/PID.SUS/2013.PN.JO telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan primair dan subsider Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsider penuntut umum sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, dengan menjalani pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah). (2) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Pencurian Barang Tilang yang Dilakukan Oleh Anak putusan No.86/PID.SUS/2013.PN.JO ialah karena terdakawa masih dibawah umur dan dengan memperhatikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, yang menyarankan agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa masih anak-anak dan masih sekolah dan terdakwa telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi dengan masalah hukum

Tinjauan Yuridis Hak-Hak Penyandang Cacat Sebagai Penumpang Pesawat Udara Oleh Maskapai Penerbangan Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Intisari

Realisasi pemenuhan, promosi, dan perlindungan hak-hak penarikan orang sebagai pesawat penumpang masih dianggap buruk. Pengaturan hak-hak penyandang disabilitas dalam undang-undang masih kurang biaya dan kualitas layanan dalam pemenuhan hak-hak penumpang udara oleh beberapa maskapai penerbangan di Indonesia masih merupakan diskriminasi dan tidak melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana menetapkan hak-hak penyandang disabilitas sebagai pesawat penumpang dalam hal legislasi di Indonesia? Kedua, Bagaimana perlindungan hukum hak-hak penyandang cacat sebagai pesawat penumpang oleh maskapai penerbangan di Indonesia?.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Studi ini meneliti legalkonstistensi dalam regulasi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai pesawat penumpang oleh maskapai penerbangan di Indonesia ditinjau oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penerbangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang diperoleh dari studi literatur, antara lain meliputi dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan dan sebagainya. Data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik kesimpulan menggunakn metode berpikir deduktif.

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, menetapkan hak-hak penarikan orang ketika pesawat penumpang diatur dalam undang-undang penerbangan dan peraturan menteri, tetapi peraturan belum mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas dengan baik, di mana penyandang disabilitas masih mendapatkan perawatan cenderung diskriminatif, maka pemerintah harus segera memperbarui undang-undang dan undang-undang terkait penyandang disabilitas. Kedua, perlindungan hukum terhadap penyandang cacat sebagai penumpang udara di Indonesia tidak berjalan dengan baik, karena cara orang-orang cacat, terutama maskapai terhadap kesalahan sehingga sering didiskriminasi, Maskapai diharakan meningkatkan hak-hak sosialisasi para penyandang cacat khususnya mengenai aksesibilitas pesawat angkut ke jajaran direktur dan kru serta peningkatan layanan untuk program pelatihan.

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Kredit Macet Oleh Debitur dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Pada PT. BPR Dana Central Mulia di Kota Batam)

Intisari

Dulu hubungan hutang piutang sudah ada hingga masa sekarang, masih sangat dibutuhkan seiring perkembangan jaman yang kini disediakan fasilitas hutang piutang tersebut dalam bentuk formal dan terpercaya yaitu adanya fasilitas kredit pada perbankan, Hubungan peminjaman hutang piutang antara kreditur dengan debitur secara tertulis dituangkan dalam perjanjian kredit, Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa resiko, resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak lancar membayar utangnya secara lunas atau tunai, Namun ada beberapa hal atau selama proses kredit berjalan yang diterima oleh debitur tetapi menjadi kredit bermasalah sehingga terjadi berbagai konflik dan sengketa yang bermasalah diantara kreditur dengan debitur, dimana sehingga menimbulkan kredit macet.

Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder. Dilakukan dengan literatur data mining (library research). Setelah semua data dikumpulkan, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Metode kualitatif digunakan untuk kelompok titik data dengan aspek yang diteliti. kesimpulan lanjut ditarik terkait dengan penelitian ini, maka dijelaskan secara deskriptif.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memperoleh hasil berdasarkan pada tiga pertanyaan penelitian, yang pertama adalah apa yang menjadi faktor penyebab kredit macet, upaya yang dilakukan kreditur untuk mencegah dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur terhadap permasalahan kredit macet.

Analisis Terhadap Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Malaysia)

Intisari

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat membuat kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membentuk suatu lembaga nonperadilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut sebagai BPSK) untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Dalam penelitian ini dideskripsikan secara terperinci mengenai persamaan serta perbedaan BPSK di Indonesia dan The Tribunal for Consumer Claims Malaysia (selanjutnya disebut sebagai TCCM) di Malaysia dalam melaksanakan peranannya untuk menemukan ketentuan negara mana yang lebihbaikdanuntukmelihattingkatakseptasiketentuanmengenai TCCM di Malaysia kedalam Hukum Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan berbasis perbandingan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (library research). Setelah seluruh data terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk menemukan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dan menyimpulkannya, kemudian diuraikan secara deskriptif.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BPSK di Indonesia dan TCCM di Malaysia terdapat persamaan serta perbedaan dalam melaksanakan peranannya dalam penyelesaian sengketa konsumen. Serta, terdapat ketentuan mengenai TCCM di Malaysia yang dapat diadopsikan kedalam Hukum Indonesia.

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Atas Perselisihan Penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditinjau dari Sistem Hukum Tenaga Kerja di Kota Batam

Intisari

Pembangunan ketenagakerjaan Indonesia mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. ketenagakerjaan tidak pernah lepas dari adanya upah. Upah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Pemberian upah atau balas jasa ini dimaksud untuk menjaga keberadaan karyawan di perusahaan, menjaga semangat kerja karyawan dan tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan yang akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat. Upah merupakan masalah yang menarik dan penting bagi perusahaan, karena upah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pekerja. Namun dalam penetapan upah minimum sering menyebabkan permasalahan antara pengusaha, pekerja, dan juga pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana penerapan hukum penyelesaian sengketa penetuan upah minimum kota (UMK) di Kota Batam?, kedua, Apakah mekanisme penentuan upah minimum kota (UMK) yang termuat dalam Surat Keputusan Walikota di kota Batam telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja? Penelitian ini menggunakan landasan konseptual dan teori. Landasan Konseptual berupa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubingan Industrial, Keputusan Gubernur No. 752 Tahun 2012 Tentang penetapan upah minimum Kota Batam, Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengupahan, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 20015 Tentang Upah Minimum. Kemudian, landasan teori yang diadopsi adalah Teori Perlindungan Hukum oleh Satjipto Rahardjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Objek Penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung dan PT. Chuck Engineering Batam. Oleh sebab itu, metode analisis data dalam penelitian ini disebut kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan upah minimum kota sudah diterapkan dengan baik sesuai peraturan peraturan perundang-undangan dan sudah mementingkan hak-hak pekerja didalamnya dilihat dari Putusan Mahkamah Agung dan Penerapan.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Berdasarkan Memorandum Of Understanding (MOU)

Intisari

Besarnya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mempunyai sisi positif, yaitu mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri. Tetapi hal tersebut juga mempunyai sisi negatif, yaitu berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Resiko tersebut dapat dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia baik selama proses pemberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah pulang ke Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia adalah Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tenaga kerja Indonesia (TKI) dari tahun ketahun semakin meningkat. Permasalahan terjadi dari proses pengiriman TKI, mulai dari pra-penempatan, penempatan dan purna penempatan, yakni:Proses pra-penempatan dan Proses penempatan: bekerja tanpa adanya jam istirahat ataupun hari untuk libur, pembatasan komunikasi dengan keluarga atau teman, gaji yang tidak dibayarkan oleh majikan, pembatasan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah, pelecehan fisik dan perlakuan kasar, penyiksaan dan pelecehan seksual. Indonesia terus meningkatkan perlindungan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di Malaysia sektor rumah tangga dengan mengamandemen Memorandun of Understanding tentang The recruitment and Palacement of Indonesia Domestic Workers. Bentuk perlindungan yang sebelumnya telah disepakati Indonesia dan Malaysia adalah dengan membuat perjanjian berupa Memorandum of Understanding (MoU) TKI formal, yakni TKI yang berkerja disektor pertambangan, pertanian dan pabrik kemudian Memorandum of Understanding TKI informal, yakni TKI yang berkerja pada sektor rumah tangga.

Analisis Hukum Tentang Eksistensi Outlet Indomaret Terhadap Pasar Tradisional di Kota Batam Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang termasuk pesaing dari outlet indomaret dalam melakukan kegiatan usaha dan untuk mengetahui perilaku yang dilakukan oleh outlet indomaret dalam menjalankan usahanya yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terhadap eksistensi pelaku usaha di pasar tradisional yang berhubungan dengan maraknya pelaku usaha modern. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian normatif, yang bersifat deskriptif-kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Lokasi penelitian di Kota Batam, yakni pasar ritel modern (outlet indomaret) maupun pasar ritel tradisional, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Batam serta Dinas Pemberdayaan Masyarkat,Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan kualitatif. Beberapa perilaku pelaku usaha yang jika dihubungkan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu bila ditinjau dari posisi dominan yang dilakukan (Pasal 25 ayat (1) dan (2) UU No.5 Tahun 1999) dan dari menetapan syarat perdagangan, pembatasan pelaku usaha. Perlindungan hukum yang diberikan UU No.5 Tahun 1999 adalah berupa pengawasan terhadap seluruh kegiatan para pelaku usaha yang dilakukan oleh KPPU dan dengan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang telah melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 Pasal 47 sampai Pasal 49.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?
Powered by