CONTOH TESIS NO.1 PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH : KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING
Abstrak
Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dengan di perkuat oleh kepuasan kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating.
BAB I
Desentralisasi di sektor pemerintahan terjadi dari kepala daerah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan sekertaris daerah. Desentralisasi dalam hal ini adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah tersebut. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Aggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang dimaksud dalam penyusunan RKA-SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
Kerangka Pemikiran
Teknik Analisis
Metode analisis data menggunakan Regresi Linear Berganda yang dibantu dengan software SPSS.
CONTOH TESIS NO.2 ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan atas kinerja pemerintah daerah provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data, yaitu Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria sampel, yaitu Eselon III dan Eselon IV, Bagian Akuntansi atau Bagian Pembukuan pada setiap Unit (SKPD) di pemerintah provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas manajemen keuangan dan signifikan efek positif pada kinerja pemerintah daerah provinsi Bengkulu. Ini berarti akuntabilitas yang lebih tinggi dalam manajemen keuangan akan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah provinsi Bengkulu. Demikian pula, transparansi manajemen keuangan, efek positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan kinerja pemerintah daerah juga akan lebih baik. Oleh meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan semua unit yang ada diharapkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar mempromosikan pembentukan pemerintahan yang baik.
BAB I
Pengukuran kinerja instansi pemerintah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri, dan melihat kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan (Mardiasmo, 2006). Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Teknik Analisis
Metode analisis data dalam penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu ini mencakup: statistik deskriptik, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.
CONTOH TESIS NO.3 ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Abstrak
Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi. Melalui pengukuran kinerja dapat diketahui kemajuan organisasi, serta meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan, dan termasuk akuntabilitasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kota Kotamobagu, penelitian dilakukan di kantor walikota dan data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, untuk mengukur kinerja keuangan melalui rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukan, rasio derajat desentralisasi kinerja keuangannya, masih kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi, begitu juga dengan rasio kemandiriannya masih sangat rendah. Saran untuk pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana lebih meningkatkan PAD melalui penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah.
BAB I
Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi mendapatkan atau sumber ekonomi, mengetahui konsisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan rasio keuangan. Mahmudi (2010:142) analisis rasio keungan terdiri dari derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.
Teknik Analisis
Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan.
CONTOH TESIS NO.4 PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Pada Periode 2009-2011)
Abstrak
Peran pemerintah sebagai layanan publik dan target pembangunan negara menjadi layanan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah ini memiliki sistem kontrol, evaluasi, dan pengukuran kinerja yang dicapai oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji untuk mempengaruhi karakteristik Pemerintah Daerah dan menemukan Audit BPK untuk kemajuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Hipotesis (1) karakteristik Pemerintah Daerah mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, (2) temuan Audit BPK mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Sampel berjumlah 35 di Provinsi Jawa Tengah setiap tahun. Kemudian, total sampel adalah 105 observasi tentang kinerja pemerintah daerah 3 tahun (2009, 2010, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah 2009-2011. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lima variabel yang menggambarkan karakteristik pemerintah, kekayaan pemerintah daerah dan status kabupaten memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemajuan keuangan pemerintah daerah, ukuran, pendapatan antar pemerintah, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten / kota. Sementara temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
BAB I
Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (public oriented) (Mardiasmo, 2002). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik sehingga dapat tercapainya penyelenggaran kinerja Pemerintah Daerah.
Teknik Analisis
Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda (multiple regression liniear analysis) dengan menggunakan software SPSS IBM Statistics 21.
CONTOH TESIS NO.5 PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Abstrak
Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa dari lima variabel yang menggambarkan karakteristik pemerintah daerah, tingkat kemakmuran daerah dan status daerah yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan variabel lain berupa ukuran daerah, kemakmuran daerah, dana perimbangan dan belanja daerah terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan. Sementara temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
BAB I
Otonomi kepada daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi tersebut bersifat luas karena kewenangan berada pada daerah (seperti pada negara federal). Otonomi bersifat nyata karena memerlukan kewenangan untuk menyelenggarakan, tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan disebut otonomi bersifat bertanggungjawab karena pemerintah pusat telah menyerahkan kewenangan kepada daerah demi pencapaian tujuan otonomi daerah. Hal itu untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat agar semakin baik, kehidupan yang demokratis, adil, rata, dan hubungan yang serasi dalam Republik Indonesia.
Kerangka Pikir
Teknik Analisis
Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda (multiple regression liniear analysis) dengan menggunakan software SPSS IBM Statistics 21.
CONTOH TESIS NO.6 ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DILIHAT DARI RASIO PENDAPATAN PADA APBD
Abstrak
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasio kemandirian masih rendah rata-rata keseluruhan masih diantara 0%-25% yang menunjukkan tingkat kemampuan yang rendah sekali. Rasio efektivitas yang rata-rata sebesar 106,80% menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif. Sedangkan rasio efisiensi menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat efisien dengan tingkat efisiensi kurang dari 100% yang rata-rata menunjukkan sebesar 1,90%. Rasio aktivitas menunjukkan tingkat yang masih rendah. Sehingga dana yang dialokasikan untuk sektor pembangunan daerah belum optimal. Rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang positif walaupun pada rasio pertumbuhan PAD mengalami penurunan. Selain itu tingkat pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2009-2011 yang memiliki peringkat tertinggi pada tahun 2011 dan tingkat terendah pada tahun 2009.
BAB I
Kemampuan pemerintahn daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Teknik Analisis
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah diskriptif komparatif. Dengan menggunakan beberapa rasio keuangan diantaranya adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan realisasi APBD Kabupaten Boyolali.
CONTOH TESIS NO.7 PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh keuangan daerah sistem akuntansi, manajemen keuangan, dan tata kelola yang baik pada kinerja pemerintah daerah di kota Pekanbaru. Populasi dalam hal ini Penelitian adalah pegawai negeri dari pemerintah daerah di kota SKPD Pekanbaru terdiri dari 5 kantor, 17 kantor dan 10 agensi. Pemilihan sampel mekanis menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala PT Keuangan, Kepala Program dan Staf Akuntansi / Keuangan, secara keseluruhan ada 3 responden dari masing-masing SKPD. Sehingga jumlah responden di ini studi ada 96 responden, tetapi jumlah data yang dapat diproses sebagai sebanyak 85 responden. Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari responden, dengan penyebaran kuesioner langsung dan dianalisis menggunakan SPSS. Analisis data digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa area sistem akuntansi keuangan, manajemen keuangan dan pemerintahan yang baik pada kinerja pemerintah daerah.
BAB I
Pemahaman sistem akuntansi berperan dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah sekaligus mengukur kinerja pemerintah daerah. Para pemerintah dalam mengelola keuangan daerah memungkinkan tercapainya mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif dengan menunjukan kinerja manajerial yang baik pula. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran pengelola keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah.
Kerangka Pikir
- Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
- Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
- Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Teknik Analisis
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yaitu dengan uji statistik t yaitu uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.
CONTOH TESIS NO.8 ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBELUM DAN SETELAH OTONOMI DAERAH
Abstrak
Hasil-hasil secara umum menunjukkan keberadaan perbedaan-perbedaan penting dalam pencapaian kinerja keuangan sebelum dan setelah otonomi. Kinerja keuangan yang diukur lewat desentralisasi fiskal, upaya fiskal, dan tingkat kemampuan pembiayaan memiliki perbedaan-perbedaan, namun untuk tingkat efisiensi penggunaan anggaran tidak memiliki perbedaan yang signifikan.
BAB I
Otonomi daerah sebagai suatu kebijakan publik dari pemerintahan pusat dalam bentuk regulasi bukanlah suatu cara yang menjamin adanya peningkatan kemampuan pembiayaan daerah dan tingkat desentralisasi fiscal serta menjamin adanya kehematan dalam pengelolaan belanja bila regulasi yang dikeluarkan tidak secara tegas dan transparan mampu mengatur seluruh aspek pengelolaan keuangan.
Kerangka Pemikiran
Teknik Analisis
Menggunakan sample penelitian pada pemerintahan daerah di dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, dan metode statistic untuk sample yang dipasangkan (Paired T-Test).
CONTOH TESIS NO.9 ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MASA OTONOMI DAERAH KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA
Abstrak
Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksana kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi.Melalui pengukuran kinerja dapat diketehui kemajuan organisasiserta meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusandan termasuk akuntabilitasnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nabire pada masa otonomi daerah, dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, metode yang digunakan kuantitatif, untuk mengukur keuangan melalui rasio, hasil penelitian menunjukanrasio efektifitas baik. Saran untuk Pemerintah Kabupaten Nabire sebagaimana lebih menigkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak dan retribusi daerah.
BAB I
Pengukuran kinerja merupakan proses untuk mengukur kesesuaian realisasi dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi pada umumnya diturunkan dari perencanaan strategis yang dimulai dari visi dan misi, falsafah dan kebijakan. Selanjutnya perumusan tujuan, sasaran, penyusunan program dan anggaran serta penetapan tugas dan fungsi harus mengacu pada perencanaan strategis yang sudah ditetapkan.
Teknik Analisis
Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.Metode analisis ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan.
CONTOH TESIS NO.10 PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH DENGAN DIMODERASI OLEH VARIABEL DESENTRALISASI DAN BUDAYA ORGANISASI ( STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS )
Abstrak
Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :
- Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda. Pengujian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja aparat pemda. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Sardjito dan Osmad (2006) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemda.
- Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel desentralisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemda. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Gull dkk dlm Nor (2006) yang menyatakan bahwa desentralisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemda.
- Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penyusunan anggaran akan mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja aparat pemda pada budaya organisasi yang tinggi, dan akan berpengaruh positif pada budaya organisasi yang rendah .Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemda.
BAB I
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
Kerangka Pemikiran
Teknik Analisis
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda .
CONTOH TESIS NO.11 PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG
Abstrak
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, (2) akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, (3) transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, (4) pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
BAB I
Sekretariat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam upaya menerapkan dan memantapkan pelaksanaan pengawasan fungsional kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerjanya untuk memikirkan dan mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaikbaiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.
Teknik Analisis
Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian eksperimen yaitu satu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat yang merupakan penelitian kausal atau sebab akibat.
CONTOH TESIS NO.12 PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Abstrak
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu secara bersama-sama Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal mampu mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Bandung.
BAB I
Tingkat pendidikan sering kali menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik SKPD harus memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan dilatar belakangi pendidikan akuntansi atau keuangan. Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi pun menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin berpengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai tersebut.
Teknik Analisis
Analisis statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji secara simultan dan parsial. Kemudian penarikan kesimpulan dilaksanakan berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil pengujian hipotesis.
CONTOH TESIS NO.13 ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor efek langsung yang mempengaruhi kinerja keuangan dalam laporan keuangan local Pemerintah Jawa Tengah .. Penelitian ini dilakukan oleh PT memeriksa pendapatan, pengeluaran, pajak, real estat, hibah, modal, PDB, populasi, turis dan pekerjaan sebagai variabel independen, terhadap kinerja keuangan sebagai tanggungan variabel. Penelitian ini menggunakan 70 laporan keuangan pemerintah daerah di Yogyakarta Jawa Tengah pada 2005 – 2007 sebagai sampel. Sampel ini adalah dipilih menggunakan metode purposive sampling proporsional. Kinerja keuangan diukur dengan tiga rasio keuangan yaitu pemerintah daerah mereka Rasio Swadaya, Efektif Rasio dan Efisiensi Rasio dengan 10 hipotesis diperiksa oleh analisis berganda regresi. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel pendapatan, pengeluaran, pajak, real estat, hibah, PDB (Domestik Bruto Produk), wisata dan populasi dapat disimpulkan bahwa semuanya variabel secara kolektif memiliki pengaruh signifikan terhadap keuangan kinerja, sementara sebagian, hanya pendapatan variabel dan Pengeluaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keuangan kinerja.
BAB I
Belum banyaknya penelitian yang terkait dengan kinerja pemerintah daerah maka dalam penelitian ini akan menguji kembali hubungan antara revenue, expenditure, real estate, capital, taxes, grant, population, tourist, GDP dan employment terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada dua. Pertama, adanya penambahan empat variabel independen yaitu population, tourist, GDP dan employment, keempat variabel tersebut merupakan variabel independen yang dipergunakan pada penelitian Cohen (2006) dan McGowen (2001). Kedua, Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dipilihnya Jawa Tengah sebagai sampel karena dua variabel tambahan yakni population, tourist, dan GDP tidak dapat digunakan sebagai sampel oleh Suyono (2010) karena keterbatasan data yang tidak disediakan di laporan keuangan pemerintah daerah.
Teknik Analisis
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda (multiple regression model) untuk menguji pengaruh REV, EXP, RE, CAP, TAX, GRANT, POP, TOURIST, GDP, dan EMP terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam rasio CR, DER, AT, ORTR dan OROE.
CONTOH TESIS NO.14 ANALISIS PENGARUH PEMBERLAKUAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menemukkan bahwa Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.
BAB I
Proses penyusunan anggaran sektor publik umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi. Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lahirlah tiga paket perundang-undangan, yaitu UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Kemudian, saat ini keluar peraturan baru yaitu PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akan menggantikan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002.
Kerangka Berpikir
Teknik Analisis
Model analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Pengujian kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, dan uji heterokedatisitas. Pengujian hipotesis menggunakan Adjusted R square, uji signifikan simultan (uji – F), uji signifikan parsial (uji – t)
CONTOH TESIS NO.15 PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMENEP
Abstrak
Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. APBD merupakan suatu rencana kerja keuangan pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembangunan pada daerahnya. Dalam melakukan penyusunan, pembahasan, penetapan sampai pengawasan pelaksanaan anggaran tidak cukup dengan hanya melihat besar kecilnya anggaran tapi juga harus output yang dihasilkan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk kemajuan daerah tersebut. Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dengan menggunakan prinsip value for money yang didasarkan pada tiga rasio yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2014-2015 secara keseluruhan adalah baik.
BAB I
Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan instusi yang selalu merugi. Citra buruk yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya disebabkan masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan. Kenyataan ini menyadarkan kita semua akan perlunya perhatian khususnya pada peran petugas langsung dalam pelayanan publik.
Kerangka
Teknik Analisis
Langkah selanjutnya dalam penelitian ini yaitu menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data yang telah dilakukan baik data primer maupun data sekunder dengan tujuan supaya peneliti ini lebih muda dibaca, difahami dan di enterpretasikan. Oleh karena itu, metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif.
Leave a Reply