CONTOH TESIS NO.1 ANALISIS KINERJA KEUANGAN, KEMAMPUAN KEUANGAN DAN EVALUASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG
Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalis kinerja keuangan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah serta mengevaluasi anggaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sijunjung. Metode Analisis Data (1) Rasio Kemandirian; (2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal; (3) Rasio Efektivitas PAD; (4) Rasio Aktivitas dan (5) Rasio Keserasian Belanja. Untuk menganalisa kemampuan keuangan daerah digunakan 2 pengukuran yaitu: (1) Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan (2) Permendagri No. 62 Tahun 2017. Untuk mengevaluasi anggaran pemerintah daerah digunakan 2 varians yaitu: (1) Analisis Varians Pendapatan dan (2) Analisis Varians Belanja. kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan otonomi daerah pada periode 2013 – 2016 ditinjau dari rasio kemandirian berada dalam kriteria instruktif, rasio derajat desentralisasi fiskal berada dalam kategori sangat kurang, rasio efektivitas PAD berada dalam kategori sangat efektif, rasio aktivitas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sijunjung lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja aparatur dibandingkan belanja publik dan rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sijunjung lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja tidak langsung dibandingkan untuk belanja langsung. 2) Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan otonomi daerah pada periode 2013 – 2016 ditinjau dari Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) diperoleh skala indeks menunjukkan angka 0,6221 yang termasuk kategori tinggi dan berdasarkan Permendagri No. 62 Tahun 2017 menunjukkan nilai sebesar Rp 232.792.070.579,40 termasuk ke dalam kelompok rendah. 3) Evaluasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan otonomi daerah pada periode 2013 – 2016 ditinjau dari varians pendapatan berada pada kriteria tidak menguntungkan (unfavorable) dan varians belanja berada pada kriteria disukai.
BAB I
Keuangan daerah merupakan sumber daya yang dominan dalam menopang kemampuan otonomi daerah. Hampir tidak ada satupun kegiatan pemerintah di daerah yang tidak memerlukan biaya. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah merupakan satu variabel yang penting dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan di daerah pada umumnya. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan.
Kerangka Berpikir
Teknik Analisis
Teknik analisis data dalam penilitian ini menggunakan statistik deskriptif yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:
- Mengumpulkan data penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2013-2016.
- Menghitung kinerja keuangan dan kemampuan keuangan serta evaluasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan rasio keuangan
- Menganalisis kinerja keuangan dan kemampuan keuangan serta mengevaluasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
- Menarik kesimpulan.
Metode Analisis Data
- Untuk menganalisa kinerja keuangan daerah digunakan 5 rasio keuangan yaitu: (1) Rasio Kemandirian; (2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal; (3) Rasio Efektivitas PAD; (4) Rasio Aktivitas dan (5) Rasio Keserasian Belanja.
- Untuk menganalisa kemampuan keuangan daerah digunakan 2 pengukuran yaitu: (1) Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan (2) Permendagri No. 62 Tahun 2017.
- Untuk mengevaluasi anggaran pemerintah daerah digunakan 2 varians yaitu: (1) Analisis Varians Pendapatan dan (2) Analisis Varians Belanja.
CONTOH TESIS NO.2 EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI UNTUK BELANJA MODAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 71 TAHUN 2010 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MANADO
Abstrak
Otonomi dan desentralisasi menuntut Pemerintah Daerah untuk bisa mengelola dan mengatur keuangan daerahnya sendiri. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Belanja daerah merupakan instrument penting karena belanja daerah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah.Menurut. Permendagri No. 17 tahun 2006. Tentang Prenggelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah adalah pengeluaran rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 belanja daerah terdiri dari belanja Operasi dan belanja Modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian/pengadaan aset tetap berwujud dan aset tetap lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. Metode analisis data adalah metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan akuntasi untuk belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan akuntansi untuk belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 . SebaiknyaPimpinan Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado menambah tenaga kerja yang memiliki kealian di bidang akuntansi agar dapat menghasilan laporan keuangan yang tepat untuk meningkatkan kinerja institusi
BAB I
Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai pada pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam struktur pemerintahan daerah satuan kerja perangkat daerah merupakan entitas akuntansi yang memiliki kewajiban melakukan pencatatan transaksi transaksi yang terjadi di dalam lingkungan satuan kerja, dalam intruksi keuangan daerah terdapat dua jenis satuan kerja perangkat daerah yaitu: (1) Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) (2) Satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses pencatatan atas pendapatan, belanja aset dan selain aset dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan belanja merupakan instrument penting untuk menunjang terlaksananya program dan kegiatan. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaranya kembali oleh pemerintah
Teknik Analisis
Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode pembahasan permasalahan yang bersifat menguraikan, menggambarkan, dan membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan
CONTOH TESIS NO.3 EVALUASI PELAKSANAAN BELANJA MODAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Abstrak
Pengeluaran modal adalah kegiatan pemerintah yaitu menambah aset tetap dengan masa manfaat lebih dari satu tahun fiskal. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 berfungsi sebagai pedoman bagi masing-masing lembaga sebagai pelaksana kegiatan belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan belanja modal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan peraturan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja modal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai standar untuk pelaksanaan belanja modal dan direncanakan dengan baik.
BAB I
Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD)adalahpengguna anggaran seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yangmempunyaihak atau wewenangdalam menetapkanbelanja-belanja yang nanti akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan SKPD. Dalam belanja daerah terdapat dua jenis belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung yaitu, belanja pegawai, belanjabunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan yang termasuk dalam belanja langsung yaitu, belanja langsung untuk program kegiatan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta surplus/defisit APBD. Pengadaan belanja modal pada dinas memiliki manfaat jangka panjang atau manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan bersifat menambah kekayaan atau aset daerah.
Teknik Analisis
Adapun proses analisis yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:1Mengumpulkan dan mempelajari informasimengenai gambaran umum instansi dan data mengenai Rancangan Umum Pengadaan (RUP) dan dokumen pelaksanaan belanja modal.2Mempelajari prosedur-prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan belanja modal pada instansi.3Mengevaluasi setiap proses pelaksanaan belanja modal oleh dinas sampai dengan selesai. Dengan menguji kepatuhan dalam pelaksanaan apakah sesuai dengan peraturan.4Memberikan kesimpulan dan saran agarmampumenjadi masukan untukpihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawsi Utara tentang Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal.
CONTOH TESIS NO.4 MODELLING ANALISIS STANDAR BELANJA DALAM KEWAJARAN ANGGARAN (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO DI SULAWESI SELATAN)
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan model Analisis Standar Belanja (ASB) pada pemerintah Kota/Kabupaten di Sulawesi Selatan. Analisis standar belanja merupakan suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 dan 2018, Data Realisasi Anggaran 2017 dari seluruh SKPD pada pemerintah daerah setempat, dan data Standar Satuan Harga berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Metode analisis data menggunakan analisis standar belanja dengan pendekatan model regresi linear. Model ASB dilakukan melalui tiga tahapan penyusunan yaitu tahap pengumpulan data, tahap penyetaraan kegiatan, dan tahap pembentukan model. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).
BAB I
Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja pada dasarnya dilakukan sejak pemerintah daerah mengajukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus ditentukan secara tegas mengenai besaran hasil dan outputnya. Namun, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja akan terlihat secara operasional pada saat SKPD mengajukan RKA-SKPD. Untuk mengimplementasikan anggaran berdasarkan prestasi kerja, pemerintah daerah perlu melengkapi instrumen seperti capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
Teknik Analisis
Penyusunan analisis standar belanja dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap penyetaraan kegiatan, dan tahap pembentukan model. Pada tahap pengumpulan data, kegiatan SKPD harus dikumpulkan secara bersama untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi pada pemerintah daerah.
CONTOH TESIS NO.5 PENGARUH UKURAN DAERAH, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH, BELANJA MODAL, DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA SE-PULAU SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2018)
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, pengeluaran modal, dan leverage pada kinerja pemerintah daerah dan kota-kota di Pulau Sumatra pada tahun fiskal 2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 143 kabupaten dan kota di Pulau Sumatra pada tahun fiskal 2018. Analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kekayaan daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah kabupaten / kota di seluruh Sumatera, sedangkan ukuran wilayah, tingkat ketergantungan daerah, belanja modal, dan leverage tidak mempengaruhi kinerja kabupaten / kota pemerintah di seluruh Pulau Sumatra pada tahun fiskal 2018.
BAB I
Pengukuran kinerja pemerintah daerah juga didasarkan pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah” selain memberikan kewenangan otonomi kepada Pemerintah daerah, juga mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat” menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Pengukuran kinerja perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan pemerintah daerah, memperbaiki pengendalian manajemen, dan menciptakan transparansi serta akuntabilitas, yang tujuan tersebut dicapai guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Teknik Analisis
Analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian.
CONTOH TESIS NO.6 DETERMINAN KUALITAS PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DALAM WEBSITE PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA TAHUN 2017)
Abstrak
Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan hasil kinerjanya memalui laporan keungan setiap periode dan mempublikasikannya sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Kualtas informasi dan tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah daerah memerlukan transparansi dari pemerintah daerah dalam pelaporan laporan keuangannya dikarenakan masyarakat memerlukan informasi tersebut agar dapat mengetahui kondisi keuangan masing-masing pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisi pengaruh belanja daerah, umur administratif, kekayaan daerah, pendapatan per kapita, Devt to Service Coverage Ratio (DSCR), pendapatan asli daerah, dan opini audit terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah daerah. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan 30 pemerintah daerah di pulau jawa tahun 2017. Laporan keuangan diperoleh langsung dari website masing-masing pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan per kapita terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas pengungkapan. Sedangkan belanja daerah, umur administratif, kekayaan daerah, Devt to Service Coverage Ratio (DSCR), pendapatan asli daerah dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah daerah.
BAB I
Kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah daerah memerlukan transparansi dari pemerintah daerah dalam melaporkan laporan keuangan, karena masyarakat memerlukan informasi tersebut agar dapat mengetahui keuangan masing-masing pemerintah daerah. Hal yang perlu diketahui adalah faktor apa yang mempengaruhi kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain Belanja Daerah, Umur Administratif, Kekayaan Daerah, Pendapatan per Kapita, Devt to Service Coverage Ratio (DSCR), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit.
Teknik Analisis
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPPS 20.
CONTOH TESIS NO.7 ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016-2018. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk memperoleh informasi/data Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Barat masuk kedalam kategori cukup efektif hingga efektif karena pencapaian kinerja keuangannya berada 81% – 90% dan 91% – 99%. Kemudian rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Barat masuk kedalam kategori kurang efisien hingga tidak efisien karena berada pada rasio 91% – 99% dan >100%.
BAB I
Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah akan dilaksanakan oleh kabupaten dan kota (daerah tingkat II), sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Kedudukan provinsi adalah sebagai daerah otonomi sekaligus daerah administrasi, yaitu wilayah kerja gubernur dalam melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan pusat yang dilegasikan.
Teknik Analisis
Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu teknik analisis data, yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
CONTOH TESIS NO.8 FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA (APBD) KABUPATEN PESISIR SELATAN
Abstrak
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk menjelaskan apakah Ada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Berbasis Pengeluaran dan Kinerja Berbasis Kinerja Daerah (NASIONAL) Kabupaten Pesisir Selatan dan 2. Mengukur besarnya Faktor-faktor yang Mempengaruhi penyusunan anggaran pendapatan dan Pengeluaran Daerah Berbasis Kinerja (NASIONAL) Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Maret 2016 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pesisir Selatan Kabupaten. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 63 responden menggunakan sampling jenuh. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi (X 1), area Sistem Informasi Keuangan (X 2) dan Sumber Daya Keuangan Daerah (X 3). Variabel dependen adalah anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah berbasis kinerja (NASIONAL) Kabupaten Pesisir Selatan. Metode pengumpulan data adalah kuestioner. Teknik analisis data menggunakan Analisis Deskriptif dan Analisis Inferensial. Untuk mengetahui bagaimana variabel independen terhadap variabel dependen parsial, digunakan uji t. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan, gunakan uji F. Asumsi yang digunakan dalam uji validitas adalah jika R-R item hitung-tabel dinyatakan valid. R-hitung ditunjukkan pada tabel di atas, dari item individual menunjukkan bahwa RR menghitung-tabel sehingga item dinyatakan valid. Berdasarkan uji validitas instrumen komitmen organisasi (X1), area Sistem Informasi Keuangan (X2) dan Sumber Daya Keuangan Daerah (X3). Catatan semua item dinyatakan valid dan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen memiliki keandalan yang tinggi dan memenuhi kriteria instrumen yang valid dan persyaratan keandalan. Variabel bebas komitmen organisasi (X) tidak mempengaruhi ANGGARAN pemerintah secara signifikan ke pantai selatan (Y ), area Sistem Informasi Keuangan (X2) dan Sumber Daya Keuangan Regional (X3) mempengaruhi ANGGARAN Pemerintah yang signifikan ke pantai selatan (Y).
BAB I
Aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya. Menurut Kiswara (2008), proses mendapatkan data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi dan pengertian tentang berbagai program yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Sistem reward dan pengakuan atas kinerja karyawan merupakan sarana untuk mengarahkan perilaku karyawan ke perilaku yang dihargai dan diakui organisasi (Mulyadi, 1998) dalam Mardiyah (2005). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 17 menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan APBD berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berbasis kinerja sebagai rencana keuangan tahunan daerah dari suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau keluaran dari perencanaan alokasi biaya.
Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.
CONTOH TESIS NO.9 EVALUASI SISTEM PENCATATAN BELANJA LANGSUNG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Abstrak
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah daerah. Belanja dapat dikategorikan dalam dua hal yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja langsung gaji dan tunjangan, belanja langsung barang dan jasa dan belanja modal. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah sistem pencatatan belanja langsung pada Dinas PU Kabupaten Minahasa Tenggara telah memadai sesuai prosedur. Hasil penelitian menunjukkan sistem pencatatan belanja langsung pada Dinas PU Kabupaten Minahasa Tenggara telah memadai. Pimpinan Dinas PU Kabupaten Minahasa Tenggara sebaiknya mempertahankan pencatatan belanja langsung yang sudah memadai, dan yang belum memadai diperbaiki.
BAB I
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi Pemerintah Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran tentang penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran sehingga pada akhir tahun anggaran pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun periode.
Teknik Analisis
Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif
CONTOH TESIS NO.10 Evaluasi belanja langsung pada Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2013-2017
Abstrak
Hasil dari penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa: (1) Evaluasi belanja langsung pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013-2017 sudah menerapkan enam dimensi yaitu : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Namun dari beberapa dimensi masih ada yang belum berjalan dengan baik, yaitu terkait dengan pelaksanaan belanja langsung Pemerintah Daerah Kota Bandung masih termasuk dalam kategori kurang efektif karena persentase belanja langsung masih dalam kisaran 60%-80%. (2) Hambatan dalam pelaksanaan belanja langsung pada Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah terlambatnya dalam penyusunan maupun perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemurahan dalam menentukan standar satuan harga serta kurang cermat dalam penyusunan rencana pencairan (anggaran kas). (3) Upaya mengatasi hambatan dalam evaluasi belanja langsung pada Pemerintah Daerah Kota Bandung yaitu tepat waktu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selalu berupaya untuk update standar satuan harga serta adanya komitmen dan kepercayaan dengan pihak ketiga salam melakukan pengadaan.
BAB I
Pemerintah daerah setiap tahunnya diminta untuk membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. Pemerintah harus mendorong agar proses penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dapat dilakukan tepat waktu guna mempercepat realisasi belanja daerah karena keterlambatan realisasi belanja daerah dapat berdampak pada penumpukan dana daerah yang belum terpakai serta kecenderungan daerah dalam melakukan perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada saat menjelang akhir tahun anggaran berjalan bisa diantisipasi.
Teknik Analisis
Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendeketan deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tenik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja, Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Selain itu dalam analisis data menurut Miles and Huberman ada langkah-langkahnya, yaitu: reduksi data, data Display (penyajian data) dan Conclusion Drawing/Verification (Verifikasi).
CONTOH TESIS NO.11 DAMPAK EKONOMI DAN EVALUASI BELANJA DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BATANGHARI (Studi Kasus : Sektor Pendidikan)
Abstrak
Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa kontribusi 60% dari pemerintah daerah masih terjadi Kesenjangan antara biaya dan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan untuk keduanya sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Ketergantungan biaya pendidikan masih menunggu kontribusi sentral agar standar layanan minimum dapat dicapai. Dengan pertumbuhan ekonomi (PDB) 21,66% mengharapkan dampak ekonomi yang signifikan terhadap pengembangan sektor pendidikan di distrik Batanghari.
BAB I
Konsep desentralisasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang tengah disiapkan oleh Depdiknas adalah dengan cara memberikan otonomi yang luas pada institusi sekolah dalam konsep manajemen berbasis sekolah (MBS). Dengan MBS maka pemberdayaan sekolah dapat dilakukan secara lebih optimal yang berorientasi pada empat aspek yaitu untuk : meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan, relevansi, dan efisiensi penyelenggara pendidikan. Secara struktural mencakup : komitmen politik dan kebijakan pemerintah pusat (Depdiknas) yang bersifat makro. Dalam hal ini pemerintah pusat tidak boleh ragu-ragu dengan sikap setengah hati untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan. Hal itu haruslah tercermin pada kebijakan di bidang pendidikan yang meliputi penyiapan landasan hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri serta penyediaan anggaran yang memadai.
Teknik Analisis
Untuk menganalisis digunakan data sekunder. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif
CONTOH TESIS NO.12 EVALUASI KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Abstrak
Departemen Pendapatan dan Manajemen Keuangan (EPF) di kota Surabaya sebagai SKPD yang mengelola keuangan daerah harus menilai efektivitas dan efisiensi kinerjanya dalam mengelola keuangan dan mencapai semua target dalam memaksimalkan pendapatan. Dan untuk mengetahui kinerja beserta kendala yang dihadapi pemerintah maka perlu dievaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja penganggaran pendapatan dan pembelian area kota Surabaya sangat baik. Selain itu, ada beberapa kendala yang terjadi dalam mengoptimalkan kinerja APBD bahwa upaya pemerintah dalam memenuhi kurang dari maksimum dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
BAB I
Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.
Teknik Analisis
Dalam penelitian ini menggunakan rasio
CONTOH TESIS NO.13 EVALUASI ANGGARAN BELANJA SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Abstrak
Pemerintah daerah diwajibkan mempersiapkan perencanaan anggaran atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD harus disusun sesuai kebutuhan pembangunan yang tercermin dalam dokumen-dokumen kebijakan pemerintah daerah. Permasalahan utamayang dihadapi Pemda adalah memastikan konsistensi anggaran belanja. Dalam penelitian ini akan diukur tingkat konsistensi anggaran belanja melalui evaluasi sebagai alat pengendalian kebijakan pembanguan pada pemerintah daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah dokumen kebijakan dan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah daerah Kota Kupang tahun 2013-2017.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan belanja sesuai dengan rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang melalui pelaksanaan program dengan capaian 100% tetapi belumsepenuhnyatepat pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan
BAB I
Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai BelanjaDaerah.Menurut Kenis (1979) Evaluasi anggaran adalah Tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran departemen yang bersangkutan digunakan sebagai dasar untuk penilain kinerja departemen. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku, sikapdan besarnya pengendalian manajer dalam penetapan anggaran.
Teknik Analisis
Untuk mencapai tujuan penelitian pertama, yaitu menganalisis kebajikan-kebijakan pemerintah daerah melalui program-program prioritas dalam RPJMD.2.Untuk mencapai tujuan penelitian kedua, yaitu menganalisis kesesuaian program prioritas dalam RPJMD dan RKPD3.Untuk mencapai tujuan penelitian ketiga, yaitu menganalisis kesesuaian realisasi belanja daerah dengan dokumen kebijakan pemerintahdaerahTeknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis perbandingan.
CONTOH TESIS NO.14 PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPA PROVINSI ACEH
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah menguji Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPA Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode survei dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Objek dalam penelitian ini yaitu Penerapan Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPA Provinsi Aceh Sampel penelitian ini sejumlah 42responden. Data penelitian dikumpulkan melalui kuisioner, dan studi dokumentasi. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan model regresi linier sederhana dan diolah dengan menggunakan program bantuan SPSS (Statistikal Product and Service Solutions) versi 22, uji parsial dimaksud untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% (? = 0,05). Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan Tata Kelola Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPA Provinsi Aceh. Penerapan Tata Kelola Pemerintah Daerah mempunyai hubungan cukup kuat terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPA Provinsi Aceh.
BAB I
Pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ekonomi nasional dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Salah satu ciri demokrasi ekonomi adalah perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antara daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal. Upaya peningkatan pembangunan daerah harus didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pemerintah membangun di seluruh tanah air. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu lapangan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah.
Kerangka Pemikiran
Teknik Analisis
Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis, antara lain meliputi: individual, kelompok, organisasional, organisasi, industri atau negara. Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar.
CONTOH TESIS NO.15 PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 DAN 2018
Abstrak
Kinerja keuangan pemerintah merupakan alat bagi masyarakat untuk mengukur bagaimana akuntabilitas dan tanggungjawwab pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan dua faktor pengukuran yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap terhadap kinerja keuangan pemerintah, dan untuk menguji Dana Perimbangan berpengaruh terhadap terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Subjek dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah kuantitatif yang berasal dari laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 dan 2018 yang memiliki data lengkap sehingga dapat digunakan untuk pengukuran kinerja. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari web resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan BPS. Penelitian ini menggunakan analisis data uji regresi linear berganda. Hasil dari penelitian adalah 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Jawa Tengah dengan nilai thitung sebesar 4.680 dan signifikansi 0.00. 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Perimbangan (X2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Jawa Tengah dengan nilai thitung sebesar 5.037 dan signifikansi 0.00.
BAB I
Dalam beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah ,beberapa faktor diantaranya: PAD, Dana Perimbangan (yang mempunyai DBH, DAU, DAK), Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, Leverage. Penelitian ini hanya menggunakan dua faktor yaitu PAD dan Dana Perimbangan. Menurut Tamara (2018) ada pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan menurut Darmayanti (2019) ada pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Peneitian ini dilakukan di Jawa Tengah karena ditemukannya fenomena belum optimalnya pemanfaatan kekayaan daerah sehingga masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, dengan tujuan untuk mnengetahui bagaimana kinerja keauangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah pada tahun 2017 dan 2018.
Kerangka Pemikiran
Teknik Analisis
Penelitian ini menggunakan analisis data uji regresi linear berganda.
Leave a Reply