HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis Penerapan Konsep: Konsep Limitation On Benefits dlm Menentukan Beneficial Owner

Judul Tesis : Analisis Penerapan Konsep Limitation On Benefits dalam Menentukan Beneficial Owner Sebagai Upaya Mencegah Praktek Treaty Abuse Melalui Pembentukan Special Purpose Vehicle di Tax Haven Country

 

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi terhadap perekonomian Indonesia yang menganut sistem perekonomian terbuka, menyebabkan perekonomian Indonesia tidak dapat menghindar dari setiap perkembangan perekonomian dunia, dan membawa konsekuensi adanya keterkaitan yang erat, baik melalui arus barang, jasa maupun arus modal. Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia, juga sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia. Berbagai kajian dan studi empiris yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga termasuk dari lembaga-lembaga seperti International Monetary Fund, Bank Dunia dan Asian Development Bank, tidak satupun yang menyimpulkan bahwa krisis yang dialami oleh negara-negara di Asia Tenggara yang dimulai pertengahan 1997 di Thailand kemudian merebak ke negara-negara lain, termasuk Indonesia bersumber dari kebijakan fiskal yang salah.

Salah satu instrumen yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah kebijakan fiskal yang perumusannya berawal dari pengamatan empiris dan pemikiran tentang peran pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi, yang memiliki dua komponen pokok, yaitu: perpajakan (tax policy) dan pengeluaran (expenditure policy). Apabila menggunakan dua komponen pokok tersebut kebijakan fiskal mampu menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kondisi perekonomian, tingkat pengangguran dan inflasi. Dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi (seperti: pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan stabilisasi ekonomi) tetapi juga peningkatan aspek sosial seperti pemerataan, pendidikan dan kesehatan.

 

B. Rumusan Masalah Tesis

  1. Bagaimanakah teknik-teknik treaty shopping dilakukan melalui pembentukan Special Purpose Vehicle di Tax Haven Country?
  2. Apakah konsep Limitation On Benefits dalam OECD, Uniten Nation dan US Model untuk menentukan beneficial owner bisa diterapkan didalam pembuatan tax treaty antara Indonesia dengan Tax Haven Country sehingga mempunyai peranan dalam mencegah treaty abuse ?

 

C. Tinjauan Literatur

Prinsip-prinsip dan Sistem Perpajakan

Menurut Adam Smith dalam Simon dan NobesTPF12FPT, perpajakan yang baik adalah perpajakan yang menerapkan empat prinsip perpajakan (the four canon of taxation), yaitu prinsip keadilan (equity), kepastian (certainty), kecocokan (convenience), dan efisiensi (efficiency). Masih menurut Adam Smith dalam bukunya berjudul An Inquiry In to the Nature and Causes of the Wealth of Nations yang ditulis pada tahun 1776 terdapat empat azas/prinsip yang lebih dikenal dengan the four maxims atau the four canons. Berikut ini penjelasan empat prinsip Adam Smith dalam pemungutan pajak, sebagaimana dikutip oleh Safri NurmantuTPF13FPT, yaitu:

  • Equality Principle
  • Certainty Principle
  • Convenience Principle
  • Efficiency Principle

Pengertian Beneficial Owner

Sampai saat ini, sangat sedikit tax treaty antar negara yang memberikan pengertian beneficial ownership.TPF77FPT Beberapa pakar perpajakan Internasional banyak memberikan arti yang tersirat dari beneficial owner, tidak berupa kalimat yang secara jelas mendefinisikan apa itu beneficial ownership. Beneficial ownership ini dalam praktek sering dinamakan juga dengan “equitable ownership” yang memiliki arti yang serupa, tapi dalam penerapannya kadang-kadang agak sulit ditukar antara kata yang satu dengan yang lain.

Konsep Activity Business Test

Terpisah dari ketentuan-ketentuan diatas, menurut Brian J. Arnold mengatakan bahwa secara umum perusahaan yang menjadi residen berdasarkan tax treaty di salah satu negara partner tidak dilarang untuk menikmati treaty benefit jika memang ada usaha aktif di negara teresebut. Perusahaan yang dianggap memenuhi Active –Business Test diwajibkan harus memenuhi dua kriteria, yaitu sebagai berikutTPF87FPT :

  1. Penghasilan kotor perusahaan sebagian besar tidak digunakan untuk membayar bunga pinjaman, royalties, atau hutang lainnya kepada person yang tidak berhak atas treaty benefit, dan
  2. Lebih dari 50% saham perusahaan (dalam bentuk hak suara atau nilai sahamnnya) wajib dimiliki, secara langsung atau tidak langsung, oleh person yang memenuhi syarat, yaitu person yang memang benar-benar residen dari suatu negara treaty partner.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis.

Dalam pengumpulan data yang dilakukan, peneliti menggunakan beberapa cara atau teknik sebagaimana diuraikan berikut ini Studi Kepustakaan (Library Research)dan Penelitian Lapangan (Field Research).

Data-data berupa informasi yaitu teori dan hasil wawancara direduksi dengan cara dirangkum dan difokuskan pada hal-hal pokok untuk menggambarkan data hasil penelitian.

 

E. Kesimpulan

  1. Praktek-praktek treaty Shopping dilakukan melalui pembentukan SPV di Tax Haven Country merupakan bagian dari International Tax Planning jika SPV tersebut memang benar-benar memiliki usaha aktif. Kasus-kasus pembentukan SPV di Tax Haven Country melibatkan tiga negara, yang dikenal dengan nama Direct Conduit, dan bisa juga melibatkan empat negara, yang disebut dengan Stepping Stone Conduit. Perbedaan yang mendasar antara Treaty Shopping dengan Transfer Pricing adalah bahwa treaty shopping merupakan perwujudan penghindaran withholding tax yang dilakukan oleh perusahaan multinational agar terkena withholding tax rendah atau tidak dikenakan pajak sama sekali, sedangkan transfer pricing adalah perwujudan penghindaran corporate income tax (PPh Badan) dengan cara mengecilkan laba kena pajak dinegara yang bertarif pajak tinggi.
  2. Konsep Limitation On Benefits dalam OECD, Uniten Nation dan US Model dapat diterapkan didalam pembuatan tax treaty antara Indonesia dengan Tax Haven Country sehingga mampu dalam mencegah treaty abuse. Di negara maju, didalam membuat tax treaty dengan treaty partner yang merupakan tax haven country selalu menyisipkan pasal-pasal Anti Treaty Shopping Rule yang juga dikenal dengan Limitation of Benefit seperti Look Through Approach, Channel Approach, dan An Activity Provision Approach. Seperti yang dilakukan Amerika, jelas ditulis didalam protokolnya bahwa Amerika selalu mewaspadai adanya pembentukan SPV di negara lain dengan memasukan kata-kata beneficial Owner, dan Tax Haven. Penyebab utama mengapa treaty shopping terjadi adalah karena didalam tax treaty Indonesia dengan Tax Haven Country tidak ada definisi yang jelas mengenai Beneficial Owner ataupun Limitation On Benefits Clause yang menjelaskan siapa yang berhak untuk menikmati treaty benefit.

 

Contoh Tesis Penerapan Konsep

  1. Analisis Penerapan Konsep Limitation On Benefits dalam Menentukan Beneficial Owner Sebagai Upaya Mencegah Praktek Treaty Abuse Melalui Pembentukan Special Purpose Vehicle di Tax Haven Country
  2. Analisis Penerapan Konsep Operasi Matrik pada Studi Aliran Daya dengan Menggunakan External Equivalent Modelling
  3. Analisis Penerapan Penyusunan Rencana Jangka Panjang dengan Konsep Balanced Scorecard pada PT. ABC
  4. Analisa Regulasi Penerapan Konsep TIK Hijau pada Bisnis Telekomunikasi di Indonesia – Studi Komparatif Korea Selatan

 

Incoming search terms:

Leave a Reply