Tesis Analisis Kebijakan: Kebijakan dlm Pengadaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Judul Tesis : Analisis Kebijakan dalam Pengadaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum di DKI Jakarta

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi DKI Jakarta sebagai kota metropolitan merupakan tempat yang menarik baik sebagai tempat usaha atau kerja maupun tempat tinggal. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan terbukanya lapangan usaha menyebabkan pertumbuhan penduduk metropolitan Jakarta meningkat secara berarti dengan konsekuensi pada kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan untuk memperkuat fungsi internal dan eksternal kota.

Untuk mewujudkan kota Jakarta yang indah, sehat, dan nyaman baik sebagai pusat kegiatan ekonomi maupun pemukiman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadapkan pada kendala kemampuan manajerial serta terbatasnya lahan dan pembiayaan untuk dapat memberikan pelayanan sarana dan prasarana publik yang memadai dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, jumlah penduduk yang besar dan angka komuter yang tinggi menyebabkan tuntutan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan pun semakin meningkat.

B. Perumusan Masalah

• Bagaimanakah implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, khususnya kendala-kendala yang timbul dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan, dan pengendalian?
• Bagaimanakah pandangan pengembang berkaitan dengan implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum?
• Bagaimanakah kesenjangan (gap) pandangan atau persepsi antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan pengembang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum?

C. Tinjauan Pustaka

Kebijakan

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government, dalam arti hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan baik swasta, dunia usaha maupun masyarakat madani (civil society). Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, dan masyarakat atau warga negara.

Pengertian Perumahan dan Permukiman

Pada dasarnya perumahan telah berkembang sebagai suatu proses bermukim yaitu kehadiran manusia dalam menciptakan ruang dalam lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya. Sehubungan dengan itu, suatu tata lingkungan yang serasi akan menunjang pula tata kehidupan bermasyarakat menuju satu pola kehidupan sosial budaya yang mantap. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan juga merupakan determinan kesehatan masyarakat. Karena itu pengadaan perumahan merupakan tujuan fundamental yang kompleks dan tersedianya standar perumahan merupakan isu penting dari kesehatan masyarakat.

Pengertian Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sering kali disebut infrastruktur yang artinya sebagai fasilitas fisik suatu kota atau negara, sering juga disebut pekerjaan umum (Grigg, Neil S., 2000, hal. 256-259). Pekerjaan umum (public work) telah didefinisikan oleh America Public Works Association (APWA) Stone, 1974 sebagai berikut: ”Public works are the physical structures and facilities that are developed or acquired by the public agencies to house governmental functions and provide water, power, waste disposal, transportation, and similar services to facilitate the archievement of common social and economic objectives.”

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah orang-orang yang sengaja dipilih berdasarkan pemikiran logis karena dipandang memiliki informasi dan sebagai sumber data yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas.

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (indepth interview).

Marshall dan Rossman (Kabalmay, 2002) mengajukan teknik analisis data kualitatif untuk proses analisis data dalam penelitian ini.

E. Kesimpulan

1. Dalam proses serah terima dan pengalihan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang yang telah diberi hak untuk melakukan pembangunan di DKI Jakarta, terdapat kemacetan sehingga menimbulkan ketidakpuasan, baik pada pemerintah DKI Jakarta, pada para pengembang maupun masyarakat sebagai pengguna fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kendala yang dihadapi Pemda DKI Jakarta antara lain: ketidaklengkapan dokumen kepemilikan yang dimilik pengembang, kelalaian pengembang terhadap kewajibannya, lemahnya koordinasi antar instansi atau unit kerja, belum ada perjanjian kerjasama yang saling mengikat antara kedua belah pihak, kelemahan dari sisi pengembang, Pemda belum mempunyai database yang lengkap dan terperinci fasilitas sosial dan fasilitas umum kewajiban pengembang dan kurangnya sosialisasi kepada pengembang.
2. Berkaitan dengan implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, pengembang berpandangan bahwa terdapat sejumlah persoalan yang mereka alami. Sejumlah persoalan tersebut antara lain: belum ada perjanjian kerjasama yang mengikat antara pihak pengembang dengan pihak Pemda DKI Jakarta, prosedur penerimaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dinilai berbelit-belit, proses pengurusan perizinan membutuhkan biaya tambahan, di luar biaya resmi, ketidakkonsistenan peraturan yang ada, kelengkapan dokumen kepemilikan, kebutuhan fasilitas sosial dan fasilitas umum kurang diperhitungkan secara proporsional, akurat, dan berkeadilan, pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pasca serah terima seringkali masih dibebankan kepada pengembang.
3. Hasil analisis kesenjangan antara pengembang dengan Pemda DKI Jakarta menunjukkan sejumlah keterbatasan, baik regulasi, administrasi, koordinasi antar instansi, pengelolaan dan pengawasan, pembiayaan, kemampuan dan jumlah sumber daya manusia (SDM), serta sarana prasarana pendukung. Semua keterbatasan tersebut pada akhirnya akan dapat menurunkan kapasitas dan kapabilitas Pemda DKI Jakarta dalam menjalankan fungsinya dalam perencanaan, penataan, penyediaan, penyerahan dan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagai aset daerah yang pada akhirnya demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Contoh Tesis Analisis Kebijakan

1. Analisis Kebijakan Penyediaan Reformulated Gasoline ( RFG ) dan Low Sulphur Disel ( LSD )
2. Analisis Kebijakan Penetapan Tarif Ruang Rawat Inap Bagi Keluarga Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari Tahun 2002
3. Analisis Kebijakan CFC di Indonesia
4. Analisis Implementasi Kebijakan Pemeriksaan Pajak di Indonesia- Tinjau Prinsip Kesetaraan Antara Wajib Pajak Dan Fiskus
5. Analisis Kebijakan dalam Pengadaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum di DKI Jakarta

Incoming search terms:

• https://idtesis com/tesis-analisis-kebijakan-kebijakan-dlm-pengadaan-fasilitas-sosial-dan-fasilitas-umum/