Perilaku E-Participation Masyarakat dan Contoh Tesis tentang E-Participation

Gambaran E-Participation

1.Pengertian E-Participation

Di Indonesia, isu komunikasi dalam partisipasi publik menggunakan media TIK atau e-Participation ini ditanggapi salah satunya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam dokumen Rencana Strategis Kemkominfo 2010-2014. Di bagian Visi Misi disebutkan salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan mutu komunikasi dengan cara pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik dan mewujudkan masyarakat Indonesia informatif. Indikator target tahun 2014 antara lain disebutkan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (Kelompok Informasi MasyarakatKIM, media tradisional, dan media komunitas) dan fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel. Ini selaras dengan upaya perubahan paradigma dari bentuk komunikasi untuk masyarakat (communication for the people) menjadi komunikasi dengan masyarakat (communication with the people).

Pemerintah sudah menyediakan regulasi dan dukungan teknis, namun tetap ada keterbatasan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam mengembangkan organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan e-Participation ini, walaupun seperti telah disebutkan bahwa KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif. Dalam rangka peningkatan partisipasi KIM maka diperlukan sebuah metode yang dapat membantu komunitas lokal seperti KIM ini untuk tumbuh dan tetap berkembang dalam dinamika partisipasi publik melalui media TIK atau e-Participation.

 

Konsep e-partisipasi mengacu kepada partisipasi warga negara serta pihak lainnya terhadap pengambilan keputusan/kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (ICTs). Teknologi tersebut selain berperan untuk mentransformasikan model partisipasi tradisional juga menyediakan saluran partisipasi baru bagi warga negara.

M a c i n t o s h ( 2 0 0 4 : 3 d a l a m Moreno dan Traverso, 2010) memberikan  pendekatan terhadap partisipasi dengan mengidentifikasi derajat keterlibatan mulai dari penyampaian informasi oleh pemerintah sampai adanya partisipasi aktif yang kemudian menjadi bagian dari konstruksi kebijakan meskipun kontennya masih menjadi tanggung jawab pemerintah.

2.Hambatan e-participation

Partisipasi publik juga menjadi faktor penting dalam usulan yang disampaikan oleh Said, M.M. dalam membangun birokrasi yang inovatif di mana salah satu faktornya adalah perlunya pemerintah mendorong warga untuk berpartisipasi dalam media TIK yang disediakan pemerintah misalnya mengakses informasi di website pemerintah, melakukan diskusi di forum website, email list, news group, dan ruang chating. Said lebih lanjut menyatakan bahwa pemerintah juga harus menunjukkan bahwa input masyarakat akan dijadikan masukan dalam proses pengambilan kebijakan dan akan dipakai sebagai umpan balik yang aktual bagi pengambilan keputusan.

Macintosh kemudian mengidentifikasi beberapa jenis prakarsa pemerintah yang terkait dengan e-partisipasi. Tipe pertama dan juga paling dasar yaitu e-enabling yang berfokus kepada penyampaian informasi yang mudah dipahami kepada khalayak seluas mungkin. Kedua adalah e-engaging dengan penyampaian informasi bersifat lebih spesifik– misalnya mengenai topik politik– dan bersifat dari atas ke bawah (top down). Terakhir adalah e-empowering yaitu warga terlibat aktif dalam penyampaian gagasan (bottom-up) yang kemudian menjadikan mereka produsen daripada sekadar konsumen dari sebuah kebijakan. Salah satu contoh aplikasi e-partisipasi yang telah diimplementasikan yaitu UN E-Participation Index yang meliputi e-information, e-consultation, dan e-decision-making.

 

3. Aspek-aspek e-participation

 

Model Pengambilan Keputusan Partisipatoris yang diteliti Tunjungsari, V. terlalu luas hingga aspek-aspek nonteknologi misalnya politik dan identitas kependudukan, ataupun terbatas hanya pada membuka website pemerintah bagi kepentingan publik. Fokus penelitian ini adalah pada menangkap praktik terbaik upaya partisipasi publik Kelompok Informasi Masyarakat yang merupakan salah satu perwujudan layanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu “Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat” dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan informasi sesuai konsep e-Participation dan hal ini belum pernah dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maupun untuk daerah lain di Indonesia.

Teori dan Gambar Model Teori E-Participation

 

1. Perkembangan e-participation

Secara kebetulan, partisipasi juga merupakan kata kunci paling penting saat mendiskusikan perkembangan di Internet hari ini. Pada tahun 2006, Majalah Time dinominasikan “Anda” sebagai orang tahun ini. “Anda” berarti semua pengguna Internet yang mendorong pengembangan oleh “konten buatan pengguna”, yaitu, kegiatan partisipatif dari banyak jenis; mengobrol, berbagi file, mengirim email, ngeblog, bersosialisasi di tempat-tempat pertemuan web, membuat Wiki dan sebagainya. Banyak dari ini pembangunan itu sendiri merupakan proses demokratis ketika mengambil tempat di masyarakat sipil hanya. Beberapa alat dan cara berkomunikasi juga telah diambil oleh sistem politik formal, seperti blogging.

Karena di sinilah perkembangan yang penting dan menarik saat ini, partisipasi adalah istilah yang paling menarik dan jitu untuk digunakan. Apakah ada atau tidak di sana harus menjadi “e” di depan, seperti dalam “eParticipation” dapat didiskusikan. Kami telah menggunakan e hanya untuk menunjukkan bahwa DEMO-net khususnya berkaitan dengan peran ICT dalam proses ini. Ada beberapa definisi dari eParticipation in menggunakan. Meskipun mereka memiliki lingkup dan fokus yang berbeda, tidak ada konflik besar di antara keduanya mereka. Salah satu definisi dari eParticipation adalah mengikuti diskusi di atas, eParticipation mengacu pada semua proses demokratis yang didukung-TIK kecuali e-voting.

2.Tujuan e-participation

Tujuan adanya e-partisipasi itu sendiri menurut Macintosh (2004 dalam Parlak & Sobaci, 2010), antara lain: 1) Memperluas jangkauan untuk meningkatkan partisipasi warga. 2) Penggunaan teknologi untuk memfasilitasi teknik komunikasi yang berbeda-beda di masyarakat. 3) Menyediakan informasi yang relevan dan lebih mudah dipahami warga agar mereka bersedia terlibat lebih mendalam (deliberatif).

 

3. Keuntungan e-participation

Keuntungan dari e-partisipasi adalah keterlibatan warga dan pihak lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Parlack dan Sobaci (2010:78), partisipasi memberikan keuntungan seperti meningkatkan kebahagiaan, memberikan kepuasan perasaan dilibatkan, serta adanya komitmen terhadap masyarakat yang lebih besar. Dalam hal ini, e-partisipasi tidak hanya memberikan pengalaman rasional tetapi juga emosional. Sementara bagi organisasi, partisipasi mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta legitimasi.

 

Contoh Tesis yang Membahas tentang e-participation

Adapun contoh tesis yang membahas mengenai e-participation antara lain:

Contoh Tesis 1 : E-Partisipasi dalam Pembangunan Lokal (Studi Implementasi Smart City di Kota Bandung)

Pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa Partisipasi merupakan elemen penting dalam pembangunan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Partisipasi masyarakat ditempatkan sebagai subjek aktif dalam pengelolaan pembangunan (active citizen). Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan partisipasi warga dalam pembangunan melalui kerangka program smart city di Kota Bandung.

 

Penelitian tesis dengan judul E-Partisipasi dalam Pembangunan Lokal (Studi Implementasi Smart City di Kota Bandung) menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi literatur/dokumen.

 

Hasil penelitian menunjukkan terjadi pergeseran konsep partisipasi ketika program smart city diimplementasikan. Partisipasi masyarakat tidak lagi bersifat tradisional melalui tatap muka tetapi dimediasi oleh teknologi informasi dan komunikasi (ICTs) menjadi e-partisipasi. Program smart city khususnya smart government mampu mempercepat koordinasi serta penyelesaian masalah. Penggunaan teknologi ICTs baik melalui portal, laman internet (web), maupun media sosial mampu mempermudah dan menyederhanakan mekanisme kerja serta mempersingkat birokrasi. Masyarakat juga menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan karena setiap masukan maupun laporan pengaduan ditindaklanjuti secara cepat dan mudah untuk dipantau. Selain itu, dengan penggunaan media sosial sampai tingkat kelurahan, seluruh kegiatan pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat dan mereka dapat berpartisipasi aktif di dalamnya memberikan masukan maupun menyampaikan keluhan.

 

Contoh Tesis 2 : Studi Partisipasi Masyarakat  dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi

 

Pada tahun 2013 menyatakan bahwa pada Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi; 2) mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukanbumi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interactive model analysis dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap Reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan simpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dimana: a) beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan, seperti Kelurahan Cibadak, Desa Pamuruyan, Desa Sukasirna, dan Desa Warnajati; b) Di tingkat Musrenbang Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke tingkat Kabupaten. 2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih rendah. Untuk itu perlu penyempurnaam tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif, mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, dan perlu peningkatan pemahaman perangkat desa/kecamatan, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai perencanaan pembangunan.

 

Contoh Tesis 3 : Efektifitas Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Perijinan Kbupaten Bantul)

 

Pada penelitian tahun 2012 menyatakan bahwa perbaikan pelayanan publik menghendaki adanya partisipasi masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan Permenpan No. 13/2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat sebagai pedoman untuk menyelenggarakan partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik, khususnya pada pelaksanaan Permenpan No. 13/2009.

 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Permenpan No. 13/2009 telah efektif memperbaiki pelayanan publik dengan tingkat efektifitas tinggi. Walaupun pelaksanaannya belum memberdayakan masyarakat secara optimal dan belum memberikan akses secara luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, namun pedoman ini telah dianggap mampu memperbaiki pelayanan publik secara optimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran kritis dan komunikasi partisipatif memberikan pengaruh terhadap efektifitas partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik.

 

Contoh tesis 4 : Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Inrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

 

Pada penelitian tahun 2018 menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendorong percepatan pembangunan. Pembangunan tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Partisipasi meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Desa, yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan di pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dengan melihat faktor pendukung partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Sinarsari. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dengan melihat faktor pendukung partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Sinarsari. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Sinarsari dalam pembangunan infrastruktur cukup baik, karena masyarakat memberikan bantuan berupa tenaga, dan pemikiran. Hal ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan anggota masyarakat mengetahui dan aktif dalam rangkaian kegiatan pada pembangunan infrastruktur. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi, diantaranya adanya sosialisasi, kesempatan, dan faktor pemimpin.

 

Contoh tesis 5 : Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan Publik (Studi Kasus: Implementasi Program Aaudit Sosial di Lembaga OMBUDSMAN Daerah Istimewa Yogyakarta)

 

Pada penelitihan tahun 2013 menyatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran secara jelas mengenai cara serta level partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Cara atau proses peningkatan level partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik dilakukan melalui sebuah program yang diinisiasi oleh LOD DIY yaitu program Audit Sosial. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat sebagai auditor sosial, LOD DIY dan beberapa upaya advokasi mandiri yang pernah menjadi dampak positif partisipasi masyarakat dari implementasi program audit sosial. Objek penelitian ini berupa respon masyarakat, cara dan mekanisme serta dampak peningkatan partisipasi masyarakat melalui implementasi program audit sosial.

 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis interaktif Miles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik berperan penting dan cukup efektif dalam terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas serta jauh dari tindakan maladministrasi. Adanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik, mengharuskan pemerintah melakukan perbaikan pelayanan publik dari waktu ke waktu.

 

Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam keaktifan masyarakat seperti menyampaikan laporan melalui SMS, datang langsung ke kantor LOD serta melalui program audit sosial. Adanya program audit sosial terjalin kemitraan antara LOD DIY dan masyarakat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik. Selain itu, partisipasi masyarakat mengalami kenaikan level atau tingkat partisipasi yang awalnya bersifat apatis (non participation) menjadi level kemitraan (partnership).

 

Contoh Tesis 6 : Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar

 

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang meliputi :
2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berbentuk ide / pikiran yang sama jumlah skor yang dicapai sesuai dengan penilaian responden yaitu 2,44 berati tergolong sedang.
3. Partisipasi dalam pembangunan yang berbentuk uang ( dana) tergolong dalam kategori sedang dengan skor yang dicapai 2,94
4. Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang ( materi ) berada dalam kategori rendah dengan skor yang dicapai 1,66.
5. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang disumbangkan secara fisik ( tenaga ) yang mana skor yang dicapai 3,07 berarti tergolong tinggi.

Berdasarkan skor yang dicapai masing-masing bentuk partisipasi tersebut, maka secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene adalah tergolong sedang dengan jumlah skor rata-rata mencapai 2,53.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan diKecamatan Bontomatene yaitu :
3. Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, misalnya tingkat pendidikan masyarakat, penghasilan / pendapatan yang paling penting adalah adanya kesadaran diri masyarakat secara pribadi yang dilandaskan pada agama yang dianutnya.
4. Faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan disekitar diluar diri masyarakat yang meliputi kepemimpinan pemerintah (Kepala Kecamatan beserta aparatnya) dan peralatan

Contoh Tesis 7 : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Pada tahun 2014 menyatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk melihat derajat partisipasi atau kekuasaan yang dimiliki masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan masyarakat tersebut.

Metode yang digunakan peneliti ialah kuantitatif eksplanasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik masih sampai pada anak tangga Penentraman yaitu tangga ke lima dari delapan anak tangga partisipasi masyarakat Arnstein atau masih dalam derajat Pertanda Partisipasi (Degrees of Tokenism). Dari beberapa faktor internal dan eksternal yang diuji menunjukkan bahwa faktor usia, tingkat pendidikan,jenis pekerjaan, komunikasi dan kepemimpinan mempunyai hubungan dengan partisipasi masyarakat.Sementara,tingkat penghasilan dan lamanya tinggal didesa tidak mempunyai hubungan yang berarti dengan derajat partisipasi. Hal ini menunjukkan ada perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes bila di lihat dari tingkat pendidikan, tingkat komunikasi, usia, jenis pekerjaan dan tingkat kepemimpinan. Sementara,tingkat penghasilan dan lamanya tinggal masyarakat didesa menunjukkan tidak ada perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Contoh Tesis 8 : Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara

Partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa ( P2MD ) dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil proyek yang telah dicapai di Desa Soatobaru dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk tetap memelihara hasil dari pelaksanaan kegiatan P2MD agar manfaatnya dapat terus dirasakan. Hasil pelaksanaan program P2MD di Desa Soatobaru sangat memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai sarana yang ada serta dalam melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan ekonomi maupun dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil dari kegiatan program P2MD di Desa Soatobaru sangat baik, karena masyarakat yang terlibat berpartisipasi dalam pengawasan dan penilaian begitu besar . Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pembangunan telah ada sehingga hasil pelaksanaan pembangunan lebih baik dan manfaatnya dapat dinikmati lebih lamaSeperti halnya dalam P2MD ini, masyarakat tidak hanya dituntut untuk ikut mensukseskan penyelenggaraan program, namun lebih jauh lagi yakni sebagai aktor tingkat lokal. Partisipasi masyarakat di Desa Soatobaru memang sudah cukup baik, namun akan lebih baik lagi apabila seluruh komponen masyarakat turut bahu membahu menumbuhkan rasa saling peduli terhadap kondisi sosial di lingkungannya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Konsep yang di gunakan adalah Menurut Adisasmita, (2006 : 38) Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. Dan juga Adisasmita mengatakan piningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorintasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat merupakan upayah pememfaatan dan pengelolahan sumber daya masyarakat (SDM) Pedesaan secara lebih aktif dan efisien.

Contoh Tesis 8 : Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanan  Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Soatbaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.

Partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa ( P2MD ) dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil proyek yang telah dicapai di Desa Soatobaru dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk tetap memelihara hasil dari pelaksanaan kegiatan P2MD agar manfaatnya dapat terus dirasakan. Hasil pelaksanaan program P2MD di Desa Soatobaru sangat memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai sarana yang ada serta dalam melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan ekonomi maupun dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan dan hasil dari kegiatan program P2MD di Desa Soatobaru sangat baik, karena masyarakat yang terlibat berpartisipasi dalam pengawasan dan penilaian begitu besar . Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pembangunan telah ada sehingga hasil pelaksanaan pembangunan lebih baik dan manfaatnya dapat dinikmati lebih lamaSeperti halnya dalam P2MD ini, masyarakat tidak hanya dituntut untuk ikut mensukseskan penyelenggaraan program, namun lebih jauh lagi yakni sebagai aktor tingkat lokal. Partisipasi masyarakat di Desa Soatobaru memang sudah cukup baik, namun akan lebih baik lagi apabila seluruh komponen masyarakat turut bahu membahu menumbuhkan rasa saling peduli terhadap kondisi sosial di lingkungannya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

Konsep yang di gunakan adalah Menurut Adisasmita, (2006 : 38) Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan ( implementasi) program pembangunan. Dan juga Adisasmita mengatakan piningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat ( social empowerment) secara aktif yang berorintasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat ( pedesaan). Pemberdayaan masyarakat merupakan upayah pememfaatan dan pengelolahan sumber daya masyarakat ( SDM) Pedesaan secara lebih aktif dan efisien.

Contoh Tesis 9 : Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) (Studi Komparatif Pada Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa Tujuan penelitian ini adalah:

• Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan partisipasi masyarakat Tiyuh Penumangan dan Tiyuh Gunung Terang;
• Membandingkan partisipasi masyarakat Tiyuh Penumangan dan Tiyuh Gunung Terang dalam pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai;
• Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dari partisipasi masyarakat Tiyuh Penumangan dan Tiyuh Gunung Terang dalam pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Masyarakat Tiyuh Penumangan tidak partisipatif sedangkan masyarakat Tiyuh Gunung Terang telah partisipatif yang dapat dilihat dari aktifnya masyarakat dalam pengambilan keputusan (perencanaan), pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan dari program Gerbang Desa Saburai serta menjaga keberlanjutan (sustainability) pembangunan. Analisis dari penelitian ini menemukan Teori Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) yang berarti Kebersamaan Menuju Keberhasilan. Ragem Sai Mangi Wawai merupakan falsafah dan nilai masyarakat Lampung yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai. Teori Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) merupakan sebuah kearifan lokal masyarakat Lampung yang mampu menyukseskan program pembangunan.

Contoh Tesis 10 : Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Penelitian ini untuk mendapatkan gambaran rinci tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (musrenbang) di Sub Pegirian tidak baik. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa yang diselenggarakan sesuai dengan surat edaran bersama Kementerian Agama Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri No. 8 tahun 2007. The Forum dihadiri oleh mayoritas pemangku kepentingan yang terdiri dari LKMK, BKM, RW, RT dan Karang Taruna, tetapi perwakilan dari PKK tidak hadir. Mengumpulkan proposal yang diperoleh dari publik hanya pada proses untuk mengakomodasi dan menerima usul. Bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk partisipasi pikiran.

Partisipasi publik dalam program e-musrenbang di Desa Pegirian tidak berjalan dengan baik. Faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Musrenbang Pegirian belum siap karena sibuk orang dan kurangnya infrastruktur dalam akses yang diusulkan melalui tingkat partisipasi situs web di tingkat informasi yang hanya diberikan tentang musrenbang desa dan masyarakat yang didengar dan diakomodasi usulan yang dibawa oleh masyarakat perwakilan