HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Museum Konferensi Asia Afrika sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergerakan reformasi di Indonesia secara garis besar menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada perbaikan mutu dan manajemen sistem pendidikan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan arus globalisasi telah membawa perubahan di setiap aspek kehidupan. Hal ini memerlukan respon dari kinerja pendidikan yang profesional dan bermutu tinggi. Dalam menghadapi berbagai perubahan dengan permasalahan yang ditimbulkan menuntut upaya peningkatan mutu pendidikan yang diperlukan untuk mendukung terciptanya manusia yang cerdas, berkehidupan yang damai, demokrasi, dan mampu bersaing secara terbuka di era global. Maka sangatlah perlu melakukan upaya pembaharuan di bidang pendidikan (Depdikbud, 2003: 3).

Berdasarkan Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah (2002: 271), menerangkan pemberlakuan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi. Hal ini berdampak pada pola pengelolaan pendidikan yang sebelumnya bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Mulyasa (2007: 24) menjelaskan desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan dilakukannya penyempurnaan kurikulum baru/ Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mengacu pada:

  1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas,
  2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
  3. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi,
  4. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan,
  5. Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas no. 22, dan 23.

Selain itu tuntutan globalisasi dalam pendidikan juga perlu dipertimbangkan agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan di negara-negara maju.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis (UU Sisdiknas, 2003: 7).

Untuk mewujudkan pendidikan nasional diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan serta peluasan kesempatan kerja. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah tercapainya tujuan pembelajaran sebagaimana tertuang dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran/GBPP pada setiap mata pelajaran.

Dalam pelaksanaannya, hasil yang dicapai oleh kegiatan pendidikan di Indonesia masih jauh untuk mencapai tujuan pendidikan seperti yang diuraikan di atas. Perkembangan kehidupan masyarakat masih diwarnai berbagai ketimpangan seperti moral, akhlak, masalah sosial ekonomi, politik, dan jati diri sebagai bangsa. Pendidikan di Indonesia cenderung bersifat akademis atau intelektualistis, dinilai sarat dengan teori dan lebih mementingkan penguasaan materi tanpa mementingkan adanya pembentukan moral. Dalam konteks ini prestasi akademis para siswa masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Berdasarkan hasil penelitian di Asia tentang penyelenggaraan pendidikan di setiap negara, ternyata Indonesia berada pada peringkat ke-13 setelah Vietnam (Depdikbud, 2003: 5). Hal ini tidak terkecuali untuk pembelajaran bidang studi sejarah. Pembelajaran sejarah yang berlangsung selama ini cenderung mengakumulasi pengetahuan, bahkan banyak kritik, bidang studi sejarah merupakan pelajaran hafalan. Tentu hal ini tidak sesuai dengan makna dan tujuan pembelajaran sejarah itu sendiri.

Pelajaran sejarah di samping bersifat akademis, juga melatih ketrampilan memecahkan masalah dan merekonstruksi peristiwa, serta terkait dengan kearifan dan pelajaran moral (Sardiman, 2002: 1). Soejatmiko dalam Nusa Putra (1993: 64) menjelaskan bahwa perintisan hari depan pada hakekatnya bersumber dari perenungan sejarah dan kehidupan masa lampau. Pendidikan sejarah diarahkan sebagai usaha untuk meningkatkan kepekaan anak untuk ikut menunjang kehidupan bersama yang lebih baik, melalui refleksi nilai masa lampau. I Gde Widja (2002: 33) mengemukakan bahwa mata pelajaran sejarah diajarkan sebagai sarana pewarisan budaya (cultural tranmission) dalam rangka proses sosialisasi dan enkulturasi untuk mewujudkan penumbuhan jati diri generasi baru. I Gde Widya (2002: 33) juga menambahkan bahwa sejarah merupakan pelajaran yang paling berharga, bukan saja tentang kehidupan dan perjuangan bangsa Indonesia, namun juga sejarah tentang bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam penjelasan Depdiknas (1999: 2), dipaparkan bahwa dari bidang studi sejarah suatu bangsa bisa menimba berbagai pengalaman penting baik kehidupan di masa kini maupun untuk masa mendatang.

Dalam mempelajari mata pelajaran sejarah siswa dapat mengetahui peradaban kebudayaan bangsa-bangsa di seluruh dunia, pola pikir masyarakat pada zaman dahulu, perjuangan para pahlawan, sehingga pada akhirnya dapat mengetahui apa sebenarnya tujuan dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan para pahlawan.

Melalui peristiwa-peristiwa sejarah seseorang dapat mengetahui hal-hal mana saja yang perlu dicontoh dan diteladani dalam usaha untuk bergerak (Restu Gunawan, 1998: 121). Dari pernyataan tersebut pelajaran sejarah merupakan media penting untuk memahami masa lampau sebagai landasan bagi timbulnya pengertian / pemahaman akan masa kini yang sekaligus menjadi bekal menghadapi masa yang akan datang.

Akhir-akhir ini keberadaan pengajaran sejarah mendapat perhatian dari kalangan pakar pendidikan, sejarawan, budayawan, dan peminat sejarah, serta pengamat masalah sejarah. Para pakar pendidikan dan pengamat sejarah mengamati bahwa pengajaran sejarah memang baru menjadi lakon, seakan maha bintang dalam jajaran mata pelajaran sekolah, mengalahkan persoalan mata pelajaran yang lain.

A.Padi (1987: 4) menyebutkan bahwa diera tahun 1983-an misi pelajaran sejarah dikatakan gagal dan selanjutnya di tahun 1987, lagi-lagi pelajaran sejarah dihebohkan, penyebabnya generasi muda belum bisa memahami sejarah bangsa dari tahun 1950 sampai 1965 secara benar. Demikian pula sejak awal reformasi muncul tulisan yang cukup menggugah mengenai pengajaran sejarah di media massa.

Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu Bapak Juwono Sudarsono, yang cukup menggelitik akan pentingnya perombakan kembali kurikulum sejarah Nasional (Kompas, 8 Oktober 1998).

Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kompas, 8 oktober 1998) untuk mengadakan perombakan kurikulum sejarah cukup beralasan, disebabkan adanya kecenderungan negatif dalam pembelajaran sejarah yaitu banyak siswa yang kurang bersemangat, kurang berpartisipasi, bahkan bersifat apatis. Lebih memprihatinkan dalam aktifitas pembelajaran di kelas seringkali ada siswa yang berbicara sendiri dengan teman sebangkunya tanpa menghiraukan keterangan guru dalam menyampaikan materi pelajaran sejarah. Ada pula siswa yang mengerjakan ataupun mempelajari materi pelajaran lain yang dianggap perlu mendapat perhatian dan perlu dipelajari saat jam pelajaran sejarah tengah berlangsung. Bahkan lebih memperburuk citra pelajaran sejarah yaitu anggapan bahwa mata pelajaran sejarah membuat mata ngantuk, sehingga siswa enggan untuk memperhatikan penjelasan pada waktu guru menjelaskan materi pelajaran di depan kelas.

Hal itu semua disebabkan metode ceramah yang bersifat monoton dan kurang bervariasi menyebabkan guru mendominasi kegiatan dalam proses belajar-mengajar, guru tidak punya waktu untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir kreatif. Siswa diperlakukan secara pasif, duduk terpaku diam berperan sebagai pendengar setia dari waktu ke waktu. Dalam hal ini sebagian besar siswa hanya bersifat pasif saat mengikuti proses belajar-mengajar mata pelajaran sejarah. Proses pembelajaran seperti itu lebih didominasi oleh komunikasi satu arah, siswa cenderung pasif, kurang perhatian dan kemauan belajarnya sangat kurang. Syaiful Bahri Djamarah (2002: 206) mengungkapkan bahwa metode ceramah yang monoton sangat menjenuhkan dan membosankan, berakibat minat belajar siswa terhadap mata pelajaran sejarah sangat rendah.

Dalam menyampaikan materi pelajaran sejarah, guru hanya berpegangan pada buku sejarah yang berlaku di sekolah-sekolah. Guru sejarah kebanyakan ada yang hanya mempelajari materi yang ada dalam buku-buku tersebut. Bahkan ada yang juga guru sejarah hanya mendekte siswa untuk mencatat materi tanpa ada penjelasan lebih lanjut ataupun membacakan materi sejarah yang ada di buku tanpa ada penambahan materi lain. Guru yang demikian dianggap bersifat text book thinking, istilah Harries dalam I Gde Widya (1989: 16). Guru dalam menyampaikan materi hanya berpedoman pada satu buku bacaan. Teknik demikian semakin menjadikan mata pelajaran sejarah tidak diminati oleh siswa, dan siswa menjadi malas mempelajari materi pelajaran sejarah karena sudah lelah mencatat terus menerus.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, perlu dilakukan upaya pembaharuan pembelajaran sejarah. Sehubungan dengan adanya perubahan kurikulum, dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP merupakan penyempurnaan KBK yang hanya menuntut produk pendidikan yang benar-benar kompeten. Karakter KTSP mendorong bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem penilaian yang mengeluarkan produk-produk pendidikan yang kompeten.

KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP adalah paradigma baru pengembangan kurikulum, yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan, dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.

Salah satu ciri dari KTSP adalah penggunaan sumber pembelajaran tidak hanya terfokus pada guru, tetapi menggunakan sumber-sumber lain yang mengandung unsur edukatif dan berada di lingkungan setempat. Makin banyak sumber atau media yang dimanfaatkan secara tepat dalam proses pembelajaran, makin besar daya serap siswa terhadap materi yang dipelajarinya. Implikasinya bahwa dalam proses pembelajaran guru wajib menggunakan berbagai media/sumber pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara tepat (Depdikbud, 2003: 35). Memanfaatkan media/sumber pembelajaran secara tepat artinya dapat memilih alat yang sesuai dengan materi yang dibahas pada saat yang tepat sehingga dapat berfungsi memperjelas informasi/konsep yang disampaikan.

Media atau sumber pembelajaran yang dapat digunakan dalam mata pelajaran sejarah adalah peta, gambar, globe (bola dunia), benda-benda material seperti OHP, film strip, audio tape, video tape dan sebagainya. Sumber pembelajaran tersebut merupakan sumber pembelajaran yang telah didesain untuk pembelajaran tertentu karena sumber pembelajaran tersebut dapat dihadirkan di dalam kelas, mengingat benda-benda tersebut memang telah didesain untuk para guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Ada juga sumber pembelajaran yang terdapat di luar kelas atau di luar lingkungan kelas sekolah seperti bangunan-bangunan kuno, misalnya keraton, museum, candi dan sebagainya. Untuk memanfaatkan sumbersumber tersebut dapat dilaksanakan dengan metode karya wisata/study tour ke obyek sumber secara langsung, yang bisa dilakukan dalam jam sekolah maupun di luar jam sekolah.

Terkait dengan diberlakukannya KTSP atau otonomi luas dalam pengelolaan pendidikan yang tadinya bersifat sentralistik berubah menjadi desentralisasi, maka daerah atau sekolah memiliki peluang yang seluas-luasnya untuk mengelola, memodifikasi dan mengembangkan variasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi sekolah di daerahnya masing-masing, termasuk dalam memilih sumber-sumber pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum sekolah. Salah satu contoh sumber pembelajaran sejarah yang dapat dimanfaatkan oleh guru sejarah SMA Negeri di kota Bandung dalam kaitannya dengan kurikulum sejarah SMA adalah bangunan-bangunan bersejarah kuno yang dekat dengan wilayah sekitarnya, yaitu Museum Konperensi Asia Afrika.

Keberadaan Museum Konperensi Asia Afrika beserta peninggalanpeninggalannya merupakan warisan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai nilai historis tinggi. Pemanfaatan Museum Konperensi Asia Afrika sebagai sumber pembelajaran sejarah diharapkan dapat memperkaya pengetahuan sejarah, dan dapat menumbuhkan minat yang besar pada siswa untuk mempelajari sejarah secara lebih serius, menarik dan kreatif.

Kunjungan ke Museum Konperensi Asia Afrika merupakan suatu hal yang layak untuk diperhatikan sebagai sumber pembelajaran visual bagi siswa.

Pengamatan dan penganalisaan dalam pendalaman materi sejarah ini merupakan suatu tuntutan bagi siswa SMA dalam mempelajari sejarah, karena anak dituntut tidak hanya memiliki kompetensi kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Melalui kunjungan ke obyek sejarah secara langsung dapat mengubah anggapan bahwa siswa yang mempelajari sejarah bukan sesuatu yang membosankan dan menjenuhkan tetapi merupakan sesuatu yang menarik dan menyenangkan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian yaitu: “PEMANFAATAN MUSEUM KONPERENSI ASIA AFRIKA SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN SEJARAH SISWA SMA NEGERI KOTA BANDUNG”.

 

Incoming search terms:

Leave a Reply