Electronic Government (e-government) telah dijelaskan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam lingkungan pemerintahan. Pemerintah di seluruh dunia terus mengandalkan e-Government sebagai sarana untuk meningkatkan keterbukaan administratif mereka, meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat, dan memfasilitasi pemerintahan dan pemerintahan. -keterlibatan warga negara dalam berbagai proses pemerintahan.
Meskipun e-Government memfasilitasi penyampaian layanan publik kepada masyarakat secara umum, banyak lembaga pemerintah menghadapi tantangan yang signifikan ketika mereka menerapkan e-government. Tantangan tersebut terkait dengan kurangnya kompetensi dalam merancang, menerapkan, dan mengelola sistem e-Government. Selain itu, e-Government juga menunjukkan kesenjangan penerapan, dimana tingkat penggunaan aktual e-Government tertinggal jauh dibandingkan dengan tingkat penerapannya. Fenomena yang terjadi, persentase kegagalan proyek e-Government lebih tinggi dibandingkan keberhasilan e-Government di berbagai negara. Sampai batas tertentu, memahami kerangka umum tahapan pengembangan e-Government sangat penting untuk keberhasilan perbaikan, implementasi, dan pengembangan e-Government.
Model dari Tahapan Pengembangan e-government
Banyak ilmuwan yang menyelidiki evolusi perkembangan e-Government dari perspektif implementasi teknologi.
Ada empat tahap pengembangan e-Government yang terdiri dari :
- tahap katalogisasi,
- tahap transaksi,
- tahap integrasi, dan
- tahap integrasi vertikal/horizontal.
Namun tahapan-tahapan yang teridentifikasi ini sangat sulit untuk dijalankan, terutama pada tahapan vertikal dan horizontal, karena kurangnya keakuratan praktis dari perspektif e-Government.
Demikian pula dengan fokus pada penerapan teknologi di sektor publik, diusulkan bahwa empat tahap pengembangan e-Government meliputi :
- tahap perluasan,
- tahap budidaya,
- tahap kedewasaan, dan
- tahap revolusi.
Namun tahapan mereka kurang memiliki bukti nyata mengenai layanan e-Government.
Banyak usulan dari model tahapan-tahapan tersebut mungkin saling tumpang tindih sehingga menimbulkan implikasi yang tidak jelas. Misalnya, tahap pengelolaan bersama dan tahap tata kelola kolaboratif tampaknya memberikan layanan serupa kepada masyarakat.
Untuk memahami kerangka umum tahapan pengembangan e-Government, perlu dilakukan identifikasi pendekatan-pendekatan implementasi e-Government. Pendekatan implementasi e-Government telah dijelaskan dari berbagai perspektif dalam literatur sebelumnya. Studi-studi tersebut telah menunjukkan berbagai pendekatan implementasi e-Government untuk memahami bagaimana e-Government diimplementasikan dalam urutan kronologis dengan tujuan menyediakan fungsi administrasi yang sempurna, penyampaian layanan publik, dan ruang keterlibatan bagi warga negara dalam proses pemerintahan.
Pendekatan Tradisional Administrasi Publik dan Nilai-Nilai Transparansi
Administrasi publik tradisional muncul pada tahun 1940an. Hal ini muncul dengan ide-ide reformasi untuk membangun administrasi negara sektor publik yang modern. Meskipun gagasan reformasi diperkenalkan untuk memperbaiki sistem administrasi di sektor publik, ketidakefektifan, disfungsi, dan kerahasiaan praktik administrasi birokrasi terus meningkat di sektor publik. Sektor publik harus memenuhi permintaan masyarakat akan praktik administrasi birokrasi terbuka untuk memahami dan memantau praktik administrasi birokrasi dan pemberian layanan publik. Secara khusus, masyarakat menuntut sistem birokrasi tradisional harus terbuka, interaktif, dan fleksibel, yang memungkinkan masyarakat mengetahui praktik administrasi dan pemberian layanan publik dari sektor publik.
Oleh karena itu, gagasan reformasi yang memperkenalkan nilai transparan yang berfokus pada peningkatan keterbukaan sistem birokrasi dan hierarki membuka jalan bagi kebutuhan TIK baru untuk peningkatan keterbukaan sistem administrasi. Hal ini berarti diperlukan tahap baru dalam pengembangan e-Government untuk memperbaiki dan meluncurkan sistem administrasi terbuka.

Perkembangan e-government, public value, e-government, Administrasi Publik
Perkembangan e-government, public value, e-government, Administrasi Publik

Tiga macam public value dan Tahapan Pengembangan e-Government
Tiga macam public value dan Tahapan Pengembangan e-Government
Tahap informasi merupakan tahap awal yang memudahkan pemberian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, instansi pemerintah dituntut untuk terus memperbaiki tahap ini dengan menerapkan sistem data canggih agar lebih aktif. Selain itu, lembaga pemerintah harus memperbaiki tahap ini dengan menerapkan infrastruktur informasi tingkat tinggi untuk memungkinkan komunikasi dua arah pada tahap ini.
Terlebih lagi, tahap informasi memberikan peluang bagi warga negara untuk mengakses informasi administratif. Studi kasus pada tahap informasi juga menunjukkan bahwa lembaga pemerintah biasanya memberikan informasi statis pada tahap ini. Instansi pemerintah harus terus memajukan tahap ini dengan menerapkan teknologi yang lebih digital sehingga mereka dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal.
Kerangka umum tersebut menunjukkan bahwa pada tahap transaksi, berbagai pelayanan publik secara otomatis diberikan kepada masyarakat. Banyak kasus pada tahap transaksi menunjukkan adanya kemajuan dalam penyediaan layanan publik, yaitu dari layanan publik digital yang dipersonalisasi menjadi layanan pemerintah sebagai platform. Untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik kepada masyarakat pada tahap ini, berbagai sistem kecerdasan buatan dapat terus diterapkan untuk memfasilitasi proses administrasi dan proses produksi sehingga pelayanan publik yang lebih inovatif dapat diberikan kepada masyarakat.
Leave a Reply