Tesis Administrasi: Evaluasi Implementasi E-Government

Judul Tesis : Evaluasi Implementasi E-Government

A. Latar Belakang

Efisiensi juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Sebelumnya, biaya telepon dan belanja alat tulis kantor Kabupaten Sragen mencapai Rp 2,3 miliar per tahun. Dengan teknologi informasi, pengeluaran hanya Rp 250 juta per tahun, berupa kerja sama dengan internet service provider. Rapat jagabaya atau keamanan desa di Kecamatan Masaran, misalnya, tidak perlu menggunakan surat yang ditandatangani Camat Masaran Yuniarti. Sekretaris Kecamatan Nanang Hartono cukup mengetik undangan di kantaya. ”Kami bisa menghemat tagihan telepon dan belanja kertas hingga 70 persen,” kata Camat Masaran Yuniarti. (Kompas/21 Feb 2008).

Keberhasilan dalam mengintegrasikan Teknologi Informasi dengan pengelolaan birokrasi menjadikan Pemerintah Kabupaten Sragen dijadikan sebagai kabupaten percontohan E-government. Selain sebagai pembicara seminar-seminar yang bertemakan penerapan E-government dalam reformasi birokrasi, Bupati Sragen Untung Wiyono juga kerap mendapatkan tamu guna studi banding dari berbagai daerah. Seminar Nasional Evaluasi Penerapan Egovernment di Indonesia, yang digelar di Aula Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) di Jakarta, Rabu (26/9). Bertindak sebagai pembicara Menpan Taufik Effendi dan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Muhammad Nuh. Sedangkan Kabupaten Sragen mendapat kepercayaan menjadi Kabupaten Percontohan Pelaksanaan E-government, dimana Bupati Sragen H Untung Wiyono juga menjadi salah satu pembicara dalam even tersebut.(sragenkab.go.id).

B. Rumusan Masalah

Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan Implementasi Egovernment di Kabupaten Sragen?

C. Landasan Teori

Kebijakan Publik

Carl Friedrich menjelaskan tentang kebijakan publik sebagai berikut: Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya memberi peluang-peluang untuk mencapai tujuan, atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (Solichin A. Wahab, 2005:3)

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan menurut James Anderson dalam Budi Winarno (2002:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan bisa meliputi perumusan masalam-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Definisi implementasi menurut Pariata Westra dkk. (2002:65) adalah sebagai berikut :

“Those action by public or private indiduals (or gropups) that ar directed at the achievment of obyektives set forth in priorpolicy decisions”. (“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individuindividu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.)

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pengelola Data Elektronik Pemerintah Kabupaten Sragen.

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam pengambilan sampel digunakan teknik Purposive Sampling.

Menurut Miles dan Huberman dalam H. B. Sutopo (2002 : 94) ada dua model analisis data untuk penelitian kualitatif.

E. Kesimpulan Tesis

Penerapan E-Government juga mempertimbangkan banyak faktorfaktor yang melingkupi dalam sebuah kebijakan. Faktor-faktor ini bisa menjadi penghambat dan pedorong kesuksesan sebuah kebijakan. Pemkab Sragen berhasil membuat faktor-faktor tersebut menjadi pendorong kesuksesan pelaksanaan E-Government di wilayahnya. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Sumber Daya : meliputi sumber daya manusia dan sumber daya organisasi. SDM yang berkualitas dapat diperoleh dengan mengadakan pelatihan serta mencari pegawai yang sesuai dengan bidang keilmuan SDO dapat dilihat dari dukungan pendanaan untuk memperoleh sarana dan prasarana yang memadai serta guna pembangunan infrastruktur hingga kepelosok desa.
2. Komunikasi : komunikasi yang baik dari atasan kepada bawahan akan pentingnya pelaksanaan E-Government sehingga melahirkan pemahaman dari seluruh jajaran pegawai Pemkab Sragen untuk mendukung penuh penerapan E-Government ini. Pentingnya E-Government ini juga secara terus-menerus disampaikan oleh bupati dalam berbagai kesempatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga akan mendukung sepenuhnya program E-Government ini.
3. Sikap para Pelaksana / Disposisi : kepahaman pentingnya E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan melahirkan semangat kerja yang tinggi untuk melaksanakan penerapan E-Government ini. Hal ini terbukti dari tanggung jawab penuh pegawai PDE ketika ada tugas diluar jam kerja.

Contoh Tesis Administrasi

1. Evaluasi Implementasi E-Government
2. Analisis Kinerja Reksadana sebagai Alternatif Berinvestasi
3. Evaluasi Implementasi Program Keaksaraan Fungsional Tahap Pemberantasan di Desa Jetis
4. Strategi Dalam Menumbuhkan dan Mengembangkan Usaha Kecil Dan Menengah Melalui Pembinaan
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa