HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Analisis Yuridis Tentang Privatisasi Sektor Ketenagalistrikan

ABSTRAK

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pengaruh lembaga keuangan internasional (International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia) dalam pengaturan privatisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia dan apakah pengaturan privatisasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan sesuai dengan pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif yang bersifat kualitatif dengan pertimbangan hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka. Teknik analisis data adalah analisis isi/content analysis. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang sangat dominan dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sehingga undang-undang ketenagalistrikan yang baru ini mengenal konsep-konsep badan pengatur yang independen, desain dan tujuan reformasi yang memperkenalkan korporatisasi dan kompetisi, serta investasi privat di sektor pembangkitan dan sektor lainnya di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, kecuali untuk izin usaha distribusi dan transmisi. Dalam pengaturan privatisasi sektor ketenagalistrikan telah ada keserasian hukum yang dapat menimbulkan kepastian hukum dalam privatisasi sektor ketenagalistrikan. Di masa depan diharapkan pemerintah lebih serius lagi melaksanakan privatisasi sektor ketenagalistrikan dan melakukan pembatasan di bidang insentif investasi sektor ketenagalistrikan agar terjadi kesetaraan dalam menanggung resiko investasi.

Kata kunci: privatisasi, ketenagalistrikan

 

Analisis Yuridis Tentang Privatisasi Sektor Ketenagalistrikan

 

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kekuasaan bisnis sekarang telah mengalahkan negara, mungkin inilah yang sebenarnya ingin diucapkan oleh Sarah Anderson dan John Cavanagh. Hasil penelitiannya sebagai berikut: dari 100 perekonomian terbesar dunia, 51 diantaranya adalah perusahaan dan 49 lainnya adalah negara. Jika 10 negara tidak diperhitungkan, yakni AS, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, Inggris, Brazil, Kanada, China, dan Spanyol, maka total pendapatan 200 perusahaan terbesar di dunia (US$ 8, 3 triliun, sama dengan 27, 5 % total perekonomian dunia) lebih besar dari total perekonomian seluruh negara lainnya dan menyerap 0, 78 % pekerja seluruh dunia. Apa yang menyebabkan ini semua terjadi: penyebab utamanya adalah globalisasi. Ada 7 hal yang menjadi kunci utama dalam globalisasi: yaitu menghilangnya batasbatas negara, meningkatnya perdagangan dan investasi antar negara, meningkatnya produksi global dan pasar, privatisasi, munculnya kompetitor baru, meningkatnya standar kualitas dan produksi secara global dan ketersediaan teknologi informasi dan internet (John Cullen dalam Wibisono (ed), 2004: 23).

Di era globalisasi, kebebasan ekonomi semakin menemukan arah terjangnya. Kondisi globalisasi, yang juga diikuti dengan proses debirokratisasi, deregulasi, dan privatisasi, menjadi semacam penggerak perubahan ekonomi, dengan memangkas intervensi ekonomi negara ke tingkat yang minimal. Dalam beberapa hal, proses ikutan ini membawa hasil yang menggembirakan seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan integrasi pasar. Namun, dalam beberapa hal lain, justru membawa problematika baru: berkurangnya peran negara dalam ekonomi juga terkait dengan merosotnya kapasitas negara untuk melakukan fungsinya yang memang diperlukan dalam perekonomian, yakni sebagai regulator. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia merupakan pelaku yang dominan dalam sektor perekonomian, bahkan diantaranya memegang status monopoli, walaupun beberapa diantaranya telah berakhir, seperti onopoli Perusahaan Listrik Negara dalam penyediaan pembangkit listrik  yang sudah diakhiri dengan UU Nomor 20 Tahun 2002 dengan diperbolehkannya perusahaan swasta ikut dalam usaha penyediaan pembangkit listrik dan monopoli PT. Telekomunikasi (PT. Telkom) di bidang penyediaan jaringan telepon yang juga sudah diakhiri dengan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam membahas mengenai peran BUMN yang begitu dominan dan meranggas dalam kegiatan perekonomian sehari-hari, Hal Hill mengungkapkan: Sebagai kelompok, perusahaan-perusahaan negara merupakan konglomerasi bisnis paling raksasa, dengan penguasaan modal domestik terbesar dalam sistem ekonomi Indonesia. Dengan jumlah lebih dari 200 perusahaan, kegiatannya dari yang paling sederhana sampai paling rumit, seperti pabrik pesawat terbang yang dibangun dan dipimpin oleh Dr.Habibie. Sebagian besar usaha mereka terpusat pada pelayanan publik (penerbangan, peralatan, konstruksi), pertambangan (minyak, gas, timah), keuangan dan perbankan serta industri manufaktur dasar. Dilihat dari ukuran dan pengaruhnya, praktek perusahaan negara lebih mengarah kepada istilah “negara dalam negara (Mallarangeng, 2002: 180). Mohammad Hatta, bapak pendiri Negara Indonesia, tokoh ekonomi Indonesia, mantan Wakil Presiden pertama dan salah satu arsitek Undang- Undang Dasar 1945, menyatakan:
… Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besarbesar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, …, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris “public utilities” diusahakan oleh Pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya di tangan Pemerintah… (Pang Lay Kim, 1983). globalisasi ekonomi telah membuat asumsi-asumsi kuno yang ada pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi semakin rumit untuk dilaksanakan. Kondisi yang dibangun dalam Pasal 33 Undang-Undang 1945 adalah nuansa kekeluargaan dan komunalisme, serta anggapan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah satu. Lewat dasar ini pulalah, pemerintah Indonesia mencoba mendirikan berbagai macam badan usaha yang bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Globalisasi melalui salah satu kompon nnya, yakni privatisasi merusak keinginan bangsa Indonesia untuk mengelola bumi, air dan kekayaan yang didalamnya secara mandiri. Privatisasi memang dimaknai pengurangan peran Negara karena hadirnya pihak nonnegara/swasta yang bisa bermacam-macam bentuknya. Privatisasi dalam pengelolaan sektor-sektor yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak terjadi karena ketidakmampuan Negara sebagai pengelolanya untuk menempatkan badan usaha yang dikelolanya sebagai entitas bisnis, melainkan sebagai entitas politik yang bias. Ketidakmampuan ini akhirnya berujung inefisiensi dalam pengelolaan BUMN, salah satu cara penanganan inefisiensi ini adalah privatisasi. Pertanyaan utamanya adalah apakah privatisasi diperbolehkan, bila terjadi pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam hal ini sektor ketenagalistrikan? Laiknya layanan sosial dasar lainnya, seperti air bersih, pendidikan, perumahan, dan kesehatan. Layanan listrik dan layanan air pada umumnya dikendalikan oleh dalam kebanyakan kasus disediakan oleh negara sebagai badan publik. Situasi semacam ini biasanya dilandaskan pada sebuah tujuan dasar untuk memberikan jaminan akses pada layananlayanan yang dianggap esensial bagi kehidupan warga negaranya. Jaminan akses yang dimaksudkan adalah ketersediaan layanan-layanan tersebut bagi seluruh anggota masyarakat dengan harga yang terjangkau, bahkan untuk komunitas paling miskin sekalipun. Penyediaan layanan sektor ketenagalistrikan idealnya dikendalikan atau disediakan oleh negara sebagai agency yang menjadi representasi publik dan ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, maka layanan sosial dasar semacam itu lazim pula disebut sebagai layanan publik. Secara historis, keberadaan dan perkembangan layanan publik dapat dilacak hingga lebih dari seribu tahun lampau, di berbagai belahan dunia. Kanal-kanal irigasi dan lumbung padi desa yang terdapat di jaman Cina Kuno, jalan dan jaringan air bersih yang dikelola oleh kerajaan Inca kuno dapat membuktikan bahwa layanan sosial dasar awal mulanya dikelola oleh negara.

Dalam perkembangannya, kemudian penyediaan layanan sosial dasar sebagian sempat dialihkan pengelolaannya kepada sektor privat. Hal ini terjadi di Eropa, pada abad 19, di Perancis didirikan perusahaan jasa air minum Compagne Generale Des Eaux dan Societe Lyonnaise des Eaux. Sementara itu di sektor ketenagalistrikan, dimulai dengan penemuan generator dan lampu pijar yang menjadi pijakan awal menuju arah ”privatisasi” sektor ketenagalistrikan. Di kota Solo pun, PLN dan PDAM, tidak dirikan oleh institusi negara, tetapi kerajaan, yakni Karaton Surakarta Hadiningrat pada zaman Paku Buwono X (Heyneardhi, 2004: 3). Situasi ini tidak berlangsung lama, pasca PD II, negara kembali menempati posisi sentral dalam menggerakkan perekonomian, termasuk di dalamnya usaha jasa penyediaan layanan sosial dasar. Namun, sayangnya sejarah terus menerus berubah, seiring dengan runtuhnya Tembok Berlin dan pecahnya Uni Soviet dalam berbagai negara bagian. Gema perestroika bergema ke seluruh negara-negara di seluruh dunia, termasuk soal privatisasi layanan sosial dasar. Wahyu P. Jatmiko dalam tulisannya di Jakarta Post (29 November 2002, hal. 5) menjelaskan: Di Indonesia, menurut dokumen yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang berjudul Indonesia: Private Sector Development Energy, disebutkan bahwa Bank Dunia akan mempromosikan partisipasi sektor swasta, khususnya dalam kurun waktu tiga tahun berikutnya. Sehubungan dengan hal ini, akan diprioritaskan pada penciptaan struktur pasar yang kompetitif, dan suatu otoritas pengaturan yang otonom, dan mendukung proses privatisasi perusahaan negara yang bergerak di bidang infrastruktur (Jatmiko, 2002: 5). Menarik untuk dicatat, bahwa hingga satu dekade yang lalu,  lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, masih memfokuskan pada skema pinjaman mereka untuk memperbaiki dan memperkuat pengelolaan layanan sosial dasar yang disediakan oleh lembaga-lembaga layanan publik. Akan tetapi, pendirian mereka berubah dan berkeyakinan bahwa tak sepatutnya suatu otoritas atas badan publik menjadi penyedia layanan, melainkan seharusnya sekedar sebagai regulator. Argumen utama yang didesiminasikan agar proses privatisasi tersebut menjadi absah adalah bahwa layanan-layanan sosial dasar akan menjadi lebih efektif penyediaannya manakala diarahkan kepada sektor swasta. Tapi, para pendukung privatisasi tidak dapat menolak dan mengingkari nilai sosial dari air bersih dan listrik, akan tetapi mereka terus berupaya dan berpandangan bahwa kekuatan pasar lebih efektif mencapai tujuan-tujuan sosialnya, termasuk pengurangan kemiskinan daripada badan publik.

 

Analisis Yuridis Tentang Privatisasi Sektor Ketenagalistrikan

 

Peranan lembaga keuangan keuangan internasional dalam mendorong dan mempercepat laju privatisasi layanan sosial dasar di negaranegara berkembang sangatlah besar. Hal ini terkait erat dengan lemahnya bargaining power negara-negara tersebut mengingat partisipasi sektor swasta dalam penyediaan sosial dasar masuk dalam loan conditionalities atau syarat pemberian utang yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional. Praktek bisnis korporasi di sektor energi dimulai tatkala perusahaan swasta mulai terlibat dalam memasok industri listrik melalui PLN. Meskipun distribusi listrik tetap dipegang oleh PLN, namun pasokan listrik swasta yang harus dibeli oleh PLN menyumbang kenaikan TDL di tingkat konsumen. Sampai dengan tahun 2000 kapasitas terpasang telah mencapai 39. 500 MW, dimana 20. 760 MW dibangkitkan oleh PLN. Swasta selalu dianggap dapat melayani konsumen dengan baik, memiliki harga jual yang kompetitif dan tranparan. Sayang itu semua tidak berlaku bagi perusahaan swasta di sektor kelistrikan ini, paling tidak yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2000 PLN harus membayar harga listrik yang dijual oleh Independent Power Producer (IPP) sebesar Rp 453 setiap KwH,  sementara PLN menjual listrik ke pelanggan hanya sebesar Rp 250 setiap KwH. Dengan perhitungan ini, PLN kerugian.(www.worldbank.org./data/electricity /privatesectordevelopmentener gy/indonesia) Masuknya swasta dibidang kelistrikan dianggap sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam menyediakan pasokan listrik bagi masyarakatnya. Keterbatasan anggaran pemerintah merupakan kendala utama dalam meningkatkan pasokan listik, sehingga swasta dianggap lebih mampu menyediakan anggaran untuk menambah pasokan listrik. Lagi-lagi anggapan yang keliru, sebelum swasta menanamkan investasinya, biasanya perusahaan memagarinya dengan Power Purchase Agreement (PPA) lebih dahulu. Dalam PPA telah diatur berapa harga listrik yang harus dibayar oleh PLN sekaligus jumlah yang harus dibayar. Swasta bukanlah investor murni, karena mereka mensyaratkan sejumlah dana yang harus dibayar untuk membayar listrik yang akan dihasilkan kemudian. Anggapan bahwa korupsi tidak terjadi di dalam korporasi adalah sesuatu yang naif. Justru karena korporasi swasta dianggap dimiliki oleh perorangan maka transparansi swasta ke publik sangat lemah. Perusahaan komersial akan selalu menjaga kerahasiaan sebagai proteksi atas usaha-usaha malpraktek seperti penyuapan agar dapat menjadi penawar yang masuk kualifikasi, lolos dalam pengujian dan evaluasi properti publik, hingga penghindaran pajak. IPP pun tidak lepas dari praktek semacam ini, tidak pernah ada jaminan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak terjadi di IPP, bahkan IPP cenderung lebih tertutup. Alih-alih meringankan beban PLN untuk mengatasi kelangkaan listrik kehadiran IPP justru menjadi beban tersendiri bagi PLN. Sehingga mau tidak mau PLN harus menaikkan tarif dasar listrik. PPA telah mengikat pemerintah untuk membeli listrik dari pihak swasta dengan harga yang telah dicantumkan sebelumnya. Sebagai contoh, proyek Paiton I dengan harga jual listrik kepada PLN yang tinggi, potensi kerugian yang dialami oleh PLN mencapai Rp 2, 1 triliun per tahun, sementara kontrak pembelian tersebut berlaku selama 40 tahun, sehingga kerugian yang diderita oleh PLN mencapai Rp 84 triliun. Itu baru dari satu IPP saja, sementara masih ada 6 pembangkit swasta lainnya yang menyediakan usaha pembangkitan yang diusahakan oleh swasta atau partisipasi sektor privat.(www.worldbank.org./data/electricity /privatesectordevelopmentenergy/ indonesia) Selain korporasi yang terlibat dalam program swastanisasi listrik, lembaga keuangan internasional juga ikut campur. Dana Moneter Internasional (IMF) dengan Letter of Intent (LoI) mendesak adanya renegoisasi dengan pihak swasta dan terbentuknya UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Dari LoI yang dibuat oleh Dana Moneter Internasional (IMF) itu menginginkan penerapan kompetisi dan peran swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam beberapa LoI dan dokumen terkait lainnya, pemerintah berkomitmen pada Dana Moneter Internasional (IMF) akan mengeluarkan undang-undang dan kerangka hukum lainnya untuk menciptakan pasar listrik yang kompetitif, merestrukturisasi kelembagaan PLN, perbaikan tarif listrik, dan merasionalisasikan pembelian listrik dari pihak swasta Bank Pembangunan Asia (ADB) juga tidak kalah gesitnya dalam membantu lancarnya swastanisasi listrik di Indonesia. Selama kurang lebih dari 5 dekade, ADB dengan total 28 pinjaman dengan nilai lebih dari US$ 3 triliun untuk sektor kelistikan di Indonesia. ADB dan Bank Dunia menyepakati adanya pembagian kerja dalam agenda reformasi ini. Menurut Muhamad Suhud (2002: 24): Kedua institusi ini menyetujui adanya divisi perburuhan dalam sektor ketenagalistrikan, dimana ADB bertanggungjawab terhadap masalah restrukturisasi sektoral seperti bantuan teknis dalam hal penyusunan rancangan hukum, tarif, pengadaan dan aturan jaringan selain badan pengatur baru, serta kerja-kerja untuk mengkomunikasikan kenaikan tarif terhadap banyak kalangan. Bank Dunia lebih pada kelembagaaan PLN dan penguatan kinerja lembaga keuangan (Suhud, 2002: 24). Pihak Jepang melalui Japan Bank of International Cooperation juga tidak mau kalah dalam mendukung program reformasi sektor tenaga listrik di Indonesia. Bersama dengan Bank Pembangunan Asia, JBIC mendanai  program restrukturisasi sebesar US$ 400 juta sebagai bentuk kerjasama internasional (Widagdo, 1999: 34). Privatisasi sektor ketenagalistrikan atau sektor-sektor lain memang mengandung kerumitan. Atas dasar latar belakang permasalahan dan berbagai kerumitan, maka penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum dengan judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PRIVATISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN”.

Jasa Pembuatan

Leave a Reply