HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung (UNILA)

Perkembangan pendidikan tinggi hukum di Sumatera bagian selatan menunjukkan peningkatan, sampai akhir tahun 1998 terdapat 18 fakultas hukum/sekolah tinggi ilmu hukum yang terdiri dari 4 fakultas hukum negeri dan 14 fakultas hukum/sekolah tinggi hukum swasta. Masing-masing di Kota Palembang sebanyak 6 buah, Bandar Lampung 6 buah, Jambi 3 buah, Bengkulu 2 buah serta Pangkalpinang 1 buah. Sesuai dengan kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pada Pelita VI minimal tenaga pengajar pada fakultas hukum/sekolah tinggi hukum di setiap perguruan tinggi harus sudah 50% tenaga pengajarnya berkualifikasikan Strata-2 (Magister) dan Strata-3 (Doktor). Sampai saat ini tenaga pengajar tetap fakultas hukum swasta masih berkualifikasi Starata-1 (S1) di atas 90%, sedangkan tenaga pengajar pada fakultas hukum negeri masih berkualifikasi Starata-1 (S1) sekitar 75%, jadi hanya sekitar 10-25% staf pengajar di fakultas hukum swasta dan negeri yang berkualifikasi Strata-2 (Magister). Di samping itu banyak instansi pemerintah dan swasta yang memerlukan mutu pendidikan yang lebih tinggi lagi sejalan dengan tuntutan peningkatan aparatur negara atau profesionalisasi.

 

Daftar Isi

  1. Akreditasi Magister Hukum
  2. Sejarah Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung (UNILA)
  3. Visi
  4. Misi
  5. Tujuan
  6. Program Studi Pasca Sarjana (S2) Universitas Lampung (UNILA)

 

Akreditasi Magister Hukum

AKREDITASI : A

 

SK BAN-PT NO.: 0311/SK BAN-PT/AKRED/M/1/2017

 

Sejarah Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung (UNILA)

 

Provinsi Lampung secara geografis berada di ujung dan sekaligus gerbang pulau Sumatera yang berhubungan langsung dengan pulau Jawa. Ibarat kepala Naga, provinsi ini cukup kaya baik sumber daya alam maupun sumber daya buatan untuk pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, juga keanekaragaman suku bangsa dan adat istiadat. Posisi yang sangat strategis, di samping sebagai anugerah, juga  sebagai musibah yang berakibat tingginya tingkat kriminalitas. Kesemuanya itu, merupakan obyek penelitian/kajian hukum yang cukup menarik, yang dapat disumbangkan untuk menopang pembentukan hukum nasional. Untuk itu semua sangat dibutuhkan ahli-ahli hukum yang berkualifikasi Strata-2 (Magister) dan Strata-3 (Doktor) yang mampu melakukan penelitian/ pengkajian yang madiri dan handal, serta mampu pula merumuskan hasil penelitian/pengkajiannya sehingga dapat digunakan demi kemaslahatan umat serta alam lingkungannya.

 

Perkembangan pendidikan tinggi hukum di Sumatera bagian selatan menunjukkan peningkatan, sampai akhir tahun 1998 terdapat 18 fakultas hukum/sekolah tinggi ilmu hukum yang terdiri dari 4 fakultas hukum negeri dan 14 fakultas hukum/sekolah tinggi hukum swasta. Masing-masing di Kota Palembang sebanyak 6 buah, Bandar Lampung 6 buah, Jambi 3 buah, Bengkulu 2 buah serta Pangkalpinang 1 buah. Sesuai dengan kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pada Pelita VI minimal tenaga pengajar pada fakultas hukum/sekolah tinggi hukum di setiap perguruan tinggi harus sudah 50% tenaga pengajarnya berkualifikasikan Strata-2 (Magister) dan Strata-3 (Doktor). Sampai saat ini tenaga pengajar tetap fakultas hukum swasta masih berkualifikasi Starata-1 (S1) di atas 90%, sedangkan tenaga pengajar pada fakultas hukum negeri masih berkualifikasi Starata-1 (S1) sekitar 75%, jadi hanya sekitar 10-25% staf pengajar di fakultas hukum swasta dan negeri yang berkualifikasi Strata-2 (Magister). Di samping itu banyak instansi pemerintah dan swasta yang memerlukan mutu pendidikan yang lebih tinggi lagi sejalan dengan tuntutan peningkatan aparatur negara atau profesionalisasi.

 

Berdasarkan kerjasama institusional dengan Universitas Diponegoro Semarang sejak tahun 1985 sampai 2014, ikut pula mendukung kemampuan untuk melaksanakan pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung. Kerjasama institusional ini juga pernah dilaksanakan dengan Universitas Indonesia pada tahun-tahun awal berdirinya Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang mana sekarang sedang dirintis untuk melanjutkan kembali kerjasama tersebut. Di samping itu sejak tahun 1995 Fakultas Hukum Universitas Lampung telah mengadakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan lembaga/dinas/instansi pemerintah dan swasta, yaitu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, PT. A.K. Jasa Raharja Putra, Perhimpunan Bank-Bank Swasta Nasional (Perbanas), Harian Umum Lampung Post, dan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung. Bentuk-bentuk kerja sama semacam ini terus akan ditingkatkan antara lain dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota di dalam dan di luar Lampung, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, DPR, DPD, DPRD, dan lembaga-lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.

 

Visi

Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung (PSMIH Unila) selaras dengan Visi Unila dan Visi Fakultas Hukum (FH Unila), yaitu berdasarkan kondisi masa lalu, masa kini dan peluang serta tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang hingga tahun 2020. Dengan memperhitungkan kekuatan PSMIH Unila sebagai modal dasar, maka visi sebagai visualisasi bentuk paripurna PSMIH Unila yang akan dicapai pada tahun 2020, dirumuskan sebagai berikut:

 

“Unggul dan Berdaya Saing Nasional-Regional Dalam Pengembanan Hukum Pada Tahun 2020“

 

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam pengembanan hukum;
  2. Melaksanakan penelitian secara berkelanjutan di bidang ilmu hukum;
  3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  4. Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan di bidang Tridarma Perguruan Tinggi dengan institusi lain di dalam dan luar negeri

Tujuan

  1. Menghasilkan magister hukum yang professional dan berdaya saing tinggi;
  2. Mengembangkan pengembanan hukum yang dibuktikan dengan menerbitkan hasil penelitian pada jurnal ilmiah;
  3. Meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum pengayoman kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama yang saling menguntungkan di bidang hukum dengan institusi lain di dalam dan luar negeri.

 

Program Studi Pasca Sarjana (S2) Universitas Lampung (UNILA)

Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?
Powered by