HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung (UNILA)

  1. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada Perusahaan Pt. Harapan Interaksi Swadaya Kabupaten Tanggerang
  2. Implementasi Sistem Manajemen Mutu Internasional Standar Organisasi (Smm Iso 9001:2008) Di Fakultas Hukum Universitas Lampung
  3. Komunikasi Dan Keterbukaan Informasi Di Badan Publik (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Universitas Lampung)
  4. Kinerja Pegawai Sebelum Dan Sesudah Berbasis E-Government (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus)
  5. Analisis Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Lampung Tengah (Studi Pada Kabupaten Induk Dan Daerah Otonom Baru)
  6. Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Dan Peraturan Perundangan Perubahannya)
  7. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraudpada Sektor Pemerintahan Kota Bandar Lampung: Persepsi Pegawai Pemerintahan
  8. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dalam Peningkatan Prestasi Program Kreativitas Mahasiswa (Pkm) Universitas Lampung
  9. Sintesis Dan Karakterisasi Nanokatalis Ni(1-X)Vxfe2o4 Sebagai Fotokatalis Pada Fotodegradasi Zat Warna Remazol Golden Yellow
  10. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dalam Penanggulangan Konflik Sosial (Studi Kasus Konflik Warga Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan)
  11. Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Dalam Proses Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Ii Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung)
  12. Perlindungan Terhadap Wartawan Perang Di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak Dan Suriah)
  13. Model Ctl Dalam Pembelajaraan Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter Bangsa Di Smk Negeri 2 Bandar Lampung
  14. Analisis Pengaruh Penerapan Good Government Governance Terhadap Kepuasan Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Propinsi Lampung
  15. Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Narkotika Kelas Ii A Bandar Lampung)
  16. Perspektif Hakim Terhadap Pengajuan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kalianda
  17. Implementasi Hak Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian Berdasarkan Asas Akusator
  18. Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Publik Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor 43/Pid.2017/Pt.Tjk)
  19. Peran Lbh Bandar Lampung Dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana)
  20. Analisis Prediksi Financial Distress Keuangan Pada Koperasi Berbadan Hukum Di Bandarlampung

 

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada Perusahaan Pt. Harapan Interaksi Swadaya Kabupaten Tanggerang

Intisari

Perlindungan bagi tenaga kerja sangat penting, terutama saat menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja. Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, upaya tersebut dengan adanya jaminan perlindungan bagi tenaga kerja. Hak tenaga kerja memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan penelitian bahwa masih ada hak-hak yang belum terpenuhi oleh perusahaan sebagai pemberi kerjadi diantaranya dengan hak perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah a) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja pada PT Harapan Interaksi Swadaya b) Bagaimanakah jaminan hak tenaga kerja indonesia pasca kecelakaan kerja yang dialami. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian bahwa bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yaitu dengan 1) bentuk perlindungan preventif dengan menyediakan klinik untuk berobat dan bentuk perlindungan represif yaitu dengan memberikan santunan pengobatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja 2) bentuk perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu dengan mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta BPJS tetapi masih ditemukan pekerja dengan status hubungan kerja harian lepas belum terdaftar sebagai peserta BPJS. 3) bentuk perlindugan pasca kecelakaan kerja yaitu dengan memperkerjakan kembali pekerja yang mengalami kecelakaan kerja melalui program Return To Work, memberikan program training sesuai fisiknya bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sebagai wujud pelaksanaan program kembali kerja dari BPJS. Jaminan hak pekerja pasca kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja salah satunya sudah dijalankan dengan memperkerjakan kembali tenaga kerja tetapi belum dijalankan secara maksimal yaitu tidak dibayarnya upah pekerja dengan status harian lepas selama waktu pengobatan dan perawatan tenaga kerja. Saran yang dapat diberikan yaitu pihak Perusahaan seharusnya lebih mengoptimalkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja dan sebaiknya pekerja sudah didaftarkan pada hari pertama bekerja. Pemerintah juga harus mempertegas sanksi bagi perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta memberikan jaminan hak pekerja pasca kecelakaan kerja lebih maksimal dan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Implementasi Sistem Manajemen Mutu Internasional Standar Organisasi (Smm Iso 9001:2008) Di Fakultas Hukum Universitas Lampung

Intisari

Era globalisasi dan pasar bebas membuat perguruan tinggi menata diri dengan menerapkan taraf berstandar internasional untuk menjamin kualitas pendidikan. Selain standar internasional, perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia juga diminta menerapkan penjaminan mutu dari badan sertifikasi di luar institusi. Fakultas Hukum Universitas Lampung telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu Internasional Standar Organisasi (SMM ISO 9001:2008) dan memperoleh sertifikat dari lembaga independen. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan deskripsi tentang Implementasi SMM ISO 9001:2008 di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Sistem Manajemen Mutu Internasional Standar Organisasi (SMM ISO 9001:2008) di Fakultas Hukum Universitas Lampung belum optimal, bernuansa politis dan tidak sesuai dengan realisasinya karena tingkat kepuasan pelanggan atau mahasiswa terhadap kinerja dosen dan layanan administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung dilihat dari indeks sasaran belum mencapai target yang telah ditentukan.

Komunikasi Dan Keterbukaan Informasi Di Badan Publik (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Universitas Lampung)

Intisari

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memandatkan bahwa dua tahun sejak diundangkan, yaitu tanggal 30 April 2010, setiap badan publik harus menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU KIP. Universitas Lampung (Unila) sebagai salah satu badan publik turut mengemban amanah untuk mengimplementasikan peraturan ini. Namun, respon Unila dalam mengimplementasikan kebijakan ini tergolong lambat. Hal ini dapat dilihat dari langkah Unila yang baru pada 6 Desember 2016 melakukan rapat persiapan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membentuk PPID pada 2017. Penelitian ini mencoba membedah implementasi UU KIP di Unila dengan melihat capaian, hambatan, dan pola komunikasi yang diterapkan Unila dalam mengimplementasikan UU KIP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UU KIP di Universitas Lampung telah dilakukan dengan membentuk PPID. Namun secara keseluruhan masih bersifat formal untuk menggugurkan kewajiban sebagai badan publik. Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik lebih berorientasi pada prestasi dan belum belum maksimal dalam memberikan informasi kepada pemohon informasi publik. oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dalam hal komunikasi kepada khalayak, meningkatkan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, dan meninjau kembali dan melaksanakan standar operating prosedure (SOP) yang telah dibuat.

Kinerja Pegawai Sebelum Dan Sesudah Berbasis E-Government (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus)

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja pegawai sebelum dan sesudah penerapan e-government di BPKAD Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, dengan 36 orang sampel yang diambil dari populasi yang berjumlah 57 orang pegawai BPKAD Kabupaten Tanggamus. Pengambilan sampel menggunakan teknik Sampling Insidental dengan rumus Slovin. Data dianalisis menggunakan Metode Analisis Diskriminan. Hasil penelitian diuji dengan metode stepwise dengan menggunakan 3 variabel kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada variabel kuantitas kerja dan ketepatan waktu sebelum dan sesudah penerapan e-government. Sedangkan pada variabel kualitas kerja tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Kinerja pegawai sebelum dan sesudah penerapan e-government menggunakan Wilk`s Lambda di dapatkan hasil bahwa telah terjadi perbedaan yang signifikan antara kinerja pegawai sebelum penerapan e-government dengan kinerja pegawai sesudah penerapan e-government di BPKAD Kabupaten Tanggamus. Dari situ peneliti memberikan saran agar dilakukannya perbaikan pada standar operasional prosedur terkait proses penantausaan untuk lebih meningkatkan kualitas pekerjaan dan diharapkan e-government ini dapat diterapkan di semua organisasi perangkat daerah terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Analisis Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Lampung Tengah (Studi Pada Kabupaten Induk Dan Daerah Otonom Baru)

Intisari

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Kapasitas Fiskal daerah induk dan daerah otonom baru, serta untuk mengetahui perbedaan kapasitas fiskal antara daerah induk dan daerah otonom baru, sampel pada penelitian ini yaitu Kabupaten Lampung Tengah sebagai daerah induk dan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro sebagai daerah pemekaran.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memperihatkan bahwa variabel Pajak Daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan, baik dalam jangka pendek (short-run), maupun dalam jangka panjang (long-run), sedangkan variabel Retribusi Daerah memiliki pengaruh postif dan tidak signifikan terhadap kapasitas fiskal, sedangkan variabel Bagi Hasil Pajak memiliki pengaruh postitif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal, baik dalam jangka pendek (short-run), maupun dalam jangka panjang (long-run). Variabel dummy DOB dari estimasi regresi data panel ditemukan antara daerah induk (Kabupaten Lampung Tengah) dan DOB (Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur tidak ada perbedaan terhadap Kapasitas Fiskal.

Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Dan Peraturan Perundangan Perubahannya)

Intisari

Substansi demokrasi dalam pembentukan penyelenggara pemerintahan daerah, merupakan raison de etre pengaturan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung, serta menegaskan kedudukannya terhadap implementasi prinsip negara hukum. Berdasarkan evaluasi Pilkada tahun 2005 s.d 2014 dilakukan perubahan sistem penyelenggaraan, hubungan kewenangan antar penyelenggara Pemilu, serta penguatan kedudukan kewenangan kelembagaan pengawas Pemilu, dalam rangka terwujudnya Pilkada secara demokratis berdasarkan asas Pemilu serta terjaganya integritas proses dan hasil Pilkada yang merefleksikan perubahan arah kebijakan terhadap kelembagaan pengawas Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah (a) menjelaskan arah kebijakan penguatan kelembagaan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan perundangan perubahannya, dan (b) dampak penguatan kelembagaan pengawas Pemilu terhadap kapasitas lembaga. Sehubungan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kelembagaan secara integratif untuk menelaah konsepsi dan issu hukum, dengan penekanan pada aspek legis, dimensi struktural fungsional dan kesejarahan. Sumber data menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa arah kebijakan penguatan kelembagaan pengawas Pemilu diwujudkan melalui penguatan tugas, kewenangan, kewajiban, peran dan fungsi kelembagaan pengawas Pemilu yang mengarah transformasi fungsi pengawasan kepemiluan sebagai institusi kontrol. Dampak hal tersebut terhadap kapasitas lembaga diantaranya mekanisme pembentukan belum berorientasi penguatan kapasitas, kesenjangan penatalaksanaan fungsi administrasi, tata kerja dan penatausahaan keuangan, serta lemahnya kualitas Peraturan-Peraturan Bawaslu sehingga menghambat efektifitas implementasi fungsi kelembagaan. Untuk itu disampaikan saran (a) peningkatan tipelogi Bawaslu Provinsi dan perubahan sifat kelembagaan Panwas Kabupaten/Kota menjadi tetap dan/atau peningkatan kualitas, kuantitas dan kualifikasi SDM (b) pembenahan regulasi mengenai tata kerja dan uraian tugas secara integratif, serta (c) penyempurnaan regulasi mengenai implementasi fungsi pengawasan Pemilu berdasarkan norma dan kaidah peraturan perundang-undangan.

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraudpada Sektor Pemerintahan Kota Bandar Lampung: Persepsi Pegawai Pemerintahan

Intisari

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan bukti empiris bahwa faktor-faktor kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, penegakan hukum, perilaku tidak etis, asimetri informasi dan kultur organisasi berpengaruh terhadap Fraud di sektor pemerintahan. Data dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Sampeldalampenelitianiniadalahpegawai dan pejabat yang berada di bagiantatausahakeuangan yang meliputi pengelolaan anggaran, pengadaan, bendahara, pengelolaan aset dan pelaporan di Pemerintahankota Bandar Lampung. Penelitian ini akan menggunakanskalaLikert1-5, yang akandiujidenganmenggunkanuji instrumentyakniuji validitasdan uji reliabilitas. Sebelum angket disebar dilakukan Pilot test terlebih dahulu untuk menyesuaikan kesesuaian angket terhadap sampel. PengujianhipotesismenggunakananalisisfullmodelStrukturalEquation Modeling (SEM) dengansmartpls versi 5.0.

Hasil Penelitian

Hasil pengujian menunjukan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap fraud,keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud, penegakan hukum berpengaruh positif terhadap fraud, perilaku tidak etis berpengaruh negatif terhadap fraud, asimetri infromasi tidak berpengaruh terhadapfrauddan kultur organisasi berpengaruh positif terhadap fraud.

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dalam Peningkatan Prestasi Program Kreativitas Mahasiswa (Pkm) Universitas Lampung

Intisari

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan kapasitas kelembagaan Bagian Kemahasiswaan dalam peningkatan prestasi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Capacity Building secara umum merupakan suatu proses pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi serta sistem untuk memperkuat kemampuan diri, kelompok dan organisasi sehingga mampu mempertahankan diri/profesinya ditengah perubahan yang terjadi secara terus menerus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Obyek penelitian studi kasus ini adalah Bidang Kemahasiswaan Universitas Lampung sebagai satker di lingkungan Universitas Lampung. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara umum Bagian Kemahasiswaan Universitas Lampung telah menempuh langkah-langkah untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan, baik pada aspek pengembangan kapasitas sumber daya fisik organisasi, kapasitas proses operasional, dan kapasitas sumber daya manusia. Pengembangan kapasitas sumber daya fisik secara umum cukup baik, Dari empat indikator yang menjadi parameter untuk menilai kapasitas sumber daya fisik, yaitu kapasitas struktur, kapasitas keuangan, kapasitas perangkat hukum (aturan), dan kapasitas sarana dan prasarana. Pengembangan Kapasitas proses operasional (ketatalaksanaan) secara umum belum baik. Indikator untuk mengukur pengembangan kapasitas proses operasional, yaitu kapasitas prosedur kerja dan kapasitas budaya kerja, memperlihatkan bahwa keduannya belum baik. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dilihat dari indikator pengembangan kapasitas pengetahuan pegawai, keterampilan pegawai, serta perilaku dan etika kerja dinilai baik oleh sebagian besar responden.

Sintesis Dan Karakterisasi Nanokatalis Ni(1-X)Vxfe2o4 Sebagai Fotokatalis Pada Fotodegradasi Zat Warna Remazol Golden Yellow

Intisari

Pada penelitian ini, nanokatalis Ni(1-x)VxFe2O4 dibuat dengan menggunakan metode sol – gel. Persiapan katalis dilakukan dengan melarutkan garam nitrat dari besi dan nikel, dan amonium vanadat dalam larutan pektin dan kemudian campuran diaduk secara menyeluruh dengan menggunakan pengaduk magnetic sampai pH 11 dan kemudian diproses beku keringkan. Sampel kering dikalsinasi pada suhu 600 dan 800oC, kemudian diuji dan karakterisasi dengan menggunakan teknik beberapa tehnik.

Hasil Penelitian

Hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa bahan terdiri dari fasa kristal mayoritas spinel Ni(1-x)VxFe2O4. Perhitungan ukuran Kristal menggunakan persamaan Scherrer, membuktikan bahwa ukurannya adalah 34,61 nm untuk katalis dikalsinasi pada 600oC dan 47,84 nm untuk katalis dikalsinasi pada 800oC, analisis TEM membuktikan bahwa ukuran butir spinel ini berada di kisaran 27,02 nm untuk katalis dikalsinasi pada 600oC dan 55,37 nm untuk katalis dikalsinasi pada 800oC. Analisis FTIR menunjukkan bahwa situs asam yang dominan adalah asam Lewis, dan analisis PSA menunjukkan distribusi ukuran partikel katalis kurang dari 20%. Percobaan fotodegradasi dilakukan dengan menggunakan lampu UV dan radiasi sinar matahari, dan kinerjanya dievaluasi dengan mengukur absorbansi pada 407 nm menggunakan spektrometer UV-Vis. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa katalis Ni0,5V0,5Fe2O4 yang dikalsinasi pada 600oC dan katalis Ni0,9V0,1Fe2O4 yang dikalsinasi pada 800oC masing- masing menunjukkan bahwa konsentrasi remazol golden yellow berkurang menjadi 14 dan 20% menggunakan radiasi sinar matahari, 36 dan 43% menggunakan radiasi UV.

Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Dalam Proses Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung)

Intisari

Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural seharusnya diterapkan dengan prinsip-prinsip good governance, tetapi pada praktiknya masih didominasi oleh berbagai kepentingan politik, kekerabatan dan adanya intervensi dari luar sistem organisasi pemerintahan. Rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung belum optimal diterapkan. Proses pengangkatan pejabat belum transparan karena proses pengusulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), usulan pribadi maupun usul dari Tim Baperjakat sendiri sampai dengan penandatanganan Surat Keputusan merupakan rahasia langsung yang tidak disebarluaskan kepada pihak atau media lain. Hal ini baru diketahui setelah adanya pelantikan pejabat struktural eselon II namun tidak diterapkannya orang-orang tertentu ke dalam suatu jabatan struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Proses Pengangkatan pejabat struktural eselon II juga belum mengacu pada aturan hukum perundang-undangan kepegawaian yang berlaku atau belum didasarkan pada supermasi hukum. Prinsip partisipasi masih belum optimal sebab masih ada melibatkan pihak-pihak di luar Baperjakat yang merekomendasikan calon pejabat tertentu.

 

Perlindungan Terhadap Wartawan Perang Di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak Dan Suriah)

Intisari

Pekerjaan wartawan di daerah konflik untuk menyampaikan fakta peperangan secara obyektif kerap kali mengancam nyawa. Dalam beberapa perjanjian internasional telah termuat ketentuan tentang perlindungan terhadap wartawan yang bertugas di daerah konflik, namun terdapat beberapa hambatan untuk menegakkan ketentuan perjanjian internasional tersebut. Persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan terhadap wartawan pada konflik bersenjata berdasarkan pada perjanjian internasional dalam hukum humaniter? Dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melanggar hukum humaniter (perang) dengan cara “membunuh-menganiaya” wartawan perang? Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan seperti literatur, artikel dan situs-situs internet.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap wartawan yang bertugas saat konflik dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, dan Statuta Roma. Dalam rangka pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran HAM terhadap wartawan dalam hal ini yaitu ISIS, terdapat hambatan yurisdiksi yang diatur dalam Statuta Roma. Meskipun demikian, masih terdapat peluang pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran HAM yang dilakukan ISIS terhadap wartawan, yaitu adanya tindakan dan langkah khusus dari Dewan Keamanan PBB.

 

Model Ctl Dalam Pembelajaraan Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter Bangsa Di Smk Negeri 2 Bandar Lampung

Intisari

Penelitian ini bertujuan, untuk mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran PKn dalam penanaman nilai-nilai karakter kepada siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran PKn, siswa dan kepala sekolah. Instrumen pengumpul data menggunakan panduan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Analysis Interactive Model dari Milles and Huberman, dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran PKn di SMK Negeri 2 Bandar Lampung saat ini telah menggunkan model pembelajaran yang mengutamakan kegiatan belajar berkelompok untuk memahami materi PKn dan upaya penanaman nilai-nilai karakter bangsa yang diberikan melalui pendekatan kooperatif, sedangkan untuk tipenya disesuaikan dengan pendekatan materi pelajaran yang dianalisis oleh guru. Model pembelajaran PKn di SMK Negeri 2 Bandar Lampung adalah model pembelajaran yang terfokus pada penggunaan model pembelajaran kooperatif dengan dominasi tipe Contextual Teaching and Learning (CTL). Siswa belajar melalui mengalami dan bukan menghapal tetapi dengan constructivism, inquiry, questioning, learning comunity, reflections, dan authentic assesment pengetahuan dari siswa itu sendiri. Sehingga menciptakan ruang kelas yang didalamnya siswa menjadi peserta yang aktif bukan pengamat pasif, dan bertanggung jawab terhadap belajarnya.

 

Analisis Pengaruh Penerapan Good Government Governance Terhadap Kepuasan Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Propinsi Lampung

Intisari

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif antara variabel Transparansi, variabel Akuntabilitas, variabel Partisipasi, variabel Aturan Hukum, dan variabel Berkeadilan terhadap kepuasan pelayanan di Kantor Imigrasi Propinsi Lampung pada 3 Kantor Pelayanan yaitu imigrasi kelas I Bandar Lampung, imigrasi kelas III Kotabumi dan imigrasi kelas III Kalianda. Operasional variabel dalam penelitian ini adalah good government governance yang diproksikan dengan variabel Transparansi, variabel Akuntabilitas, variabel Partisipasi, variabel Aturan Hukum, dan variabel Berkeadilan. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari metode survei.Terdapat 300 sampel dalam penelitian ini dengan memberikan kuisioner kepada para pemohon paspor kantor imigrasi. Kemudian, metode penelitian menggunakan model SEM (Structure Equation Model) melalui software Lisrel 8.80 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan berkeadilan terhadap kepuasan para pemohon paspor. Sedangkan terdapat pengaruh positif tidak signifikan prinsip aturan hukum terhadap kepuasan para pemohon paspor. Adapun kontribusi pada penelitian ini adalah bahwa regulasi sangat menentukan kepatuhan organisasi dalam menjalankan pelayanan publik. Temuan ini menunjukkan jika penerapan Good Government Governance dapat dilaksanakan dengan baik maka akan memberikan kepuasan pelayanan bagi masyarakat dan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

 

Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Narkotika Kelas Ii A Bandar Lampung)

Intisari

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari kian menunjukkan kekhawatiran. Karena permintaan pasar gelap narkotika yang tinggi, kegiatan mengedarkan narkotika kini tidak hanya dilakukan oleh para bandar dan pengedar diluar sana, tetapi diduga dikendalikan juga oleh bandar narkotika yang saat ini masih mendekam di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Mengapa peredaran narkotika dapat dilakukan oleh pelaku dari dalam Lembaga Pemasyarakatan? Bagaimana upaya BNNP Lampung dalam penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan oleh pelaku dari dalam Lembaga Pemasyarakatan? Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan oleh pelaku dari dalam Lembaga Pemasyarakatan? Pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara editing, evaluasi, klasifikasi, dan sistematika data.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian diketahui bahwa upaya penanggulangan peredaran narkotika dari dalam Lapas dilakukan dengan metode penal dan non penal. Penyebab terjadinya peredaran narkotika dari dalam Lapas antara lain dikarenakan lemahnya pengawasan petugas (Sipir). Masuknya alat komunikasi, buruknya kualitas SDM di dalam Lapas, dan kekuatan finansial para bandar narkotika yang besar. Penanggulangan peredaran narkotika dari dalam Lapas menurut penulis dapat ditempuh dengan melakukan kerjasama, koordinasi dan sinergitas antara Lapas, warga binaan, dan dengan aparat penegak hukum. Kedua yaitu dengan memutus mata rantai peredaran narkotika. Ketiga ialah dengan melakukan inspeksi mendadak. Faktor penghambat dominan menurut penulis ialah diantaranya faktor penegak hukum, sarana dan prasarana. Disarankan agar Lapas dapat segera mencari terobosan dan cara-cara baru yang lebih efisien dan efektif dalam usaha penanggulangan peredaran narkotika dari dalam Lapas. Kemudian Perlunya melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara Lapas dan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan BNN, dalam hal pengawasan dan kontrol terhadap narapidana.

Perspektif Hakim Terhadap Pengajuan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kalianda

Intisari

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ditandai antara lain dengan maraknya penggunaan sarana teknologi interconnected network atau internet. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Penggunaan elektronik sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang menjadi landasan filosofi dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE). Permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah mengenai: 1) Kedudukan, kekuatan hukum dan penerapan penggunaan alat bukti elektronik yang diatur dalam UU ITE dalam perkara perdata; 2) Perspektif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda terhadap alat bukti elektronik yang diajukan para pihak dalam perkara perdata; 3) Sebab terjadinya perbedaan perspektif oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dan bagaimana seharusnya sikap Majelis Hakim dalam menyikapi alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak tersebut. Penulisan tesis mempergunakan metode pendekatan normatif-empiris dan merupakan penelitian terapan (applied research). Sumber data yang dipergunakan berupa data primer dan data sekunder, serta bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Bahwa alat bukti dalam pembuktian hukum perdata di Indonesia diatur Herzine Indonesische Reglement (HIR) dan Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg). Alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan diakui keberadaannya diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam HIR dan RBg. 2) Mengenai Perspektif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam menerima alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak pada perkara perdata terjadi perbedaan perspektif. 3) Penyebab perbedaan perspektif Majelis Hakim karena adanya perbedaan: a. perspektif terhadap pengajuan alat bukti elektronik; b. perspektif terhadap para pihak yang mengajukan alat bukti elektronik; c. perspektif terhadap saksi ahli yang diajukan oleh para pihak. Perbedaan perspektif terhadap alat bukti elektronik yang diajukan di persidangan dapat diselesaikan oleh hakim dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif. Saran penulisan ini ditujukan kepada: 1) hakim dan para pihak yang beperkara adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasannya mengenai alat bukti elektronik sesuai UU ITE, 2) pemerintah dan DPR adalah memperbarui KUHPerdata, HIR/RBg terutama mengenai alat bukti, 3) hakim apabila ada perbedaan perspektif terhadap pengajuan alat bukti elektronik, maka harus dicari jalan keluarnya dengan melihat pada asas-asas hukum, doktrin dan teori-teori hukum. Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Perspektif Hakim, Interpretasi ekstensif.

Implementasi Hak Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian Berdasarkan Asas Akusator

Intisari

Pelanggaran-pelanggaran tehadap formalitas-formalitas hukum acara harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan akibat batalnya suatu tindakan pejabat yang bersangkutan demi hukum. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum acara bersifat materiel dan fundamental. Dalam hal ini mengenai dasar penangkapan dan penahanan, mengenai hak-hak asasi tersangka, hak-hak untuk kepentingan pembelaan, larangan melakukan tekanan terhadap tersangka dan terdakwa untuk menjawab pertanyaan, serta larangan bagi perbuatan melawan hukum lainnya harus lebih tegas. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah implementasi hak tersangka dalam penyidikan kepolisian ? Mengapa terdapat faktor pemhambat dalam implementasi hak tersangka dalam penyidikan kepolisian ? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mana pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka yang erat hubungannya dengan Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukan bahwa Para penegak Hukum seharusnya lebih mengerti tentang asas akusator dan hak-hak tersangka sehingga hak-hak tersangka dan asas akusatoe dapat diterapkan dengan semaksimal mungkin agar tidak ada lagi perbedaan pendapat dalam proses penerapan asas akusator. Harus adanya pelatihan tentang asas akusator untuk penyidik agar penerapan asas akusator berjalan dengan sebagaimana mestinya dan konsep akusator tersebut dapat melindungi hak-hak tersangka juga dapat terwujudnya rasa keadilan terhadap setiap tersangka. Dalam tahap penyidikan harus adanya lembaga netral yang berfungsi untuk mengawasi kinerja penyidik dalam menerapkan asas akusator dan dalam penerapan pemenuhan hak-hak tersangka, sehingga tidak ada laginya kasus-kasus yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak-hak tersangka ataupun asas akusator yang tak di terapkan.

Peran Lbh Bandar Lampung Dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana)

Intisari

Lembaga Bantuan hukum merupakan program bantuan hukum yang diberikan dalam rangka meringankan beban hidup bagi masyarakat yang tidak mampu serta menciptakan keadilan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Lembaga bantuan hukum merupakan lembaga non-profit yang pendiriannya bertujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, yang tidak mampu bahkan yang tidak mengerti hukum. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan analisis kualitatif, kemudian di ambil kesimpulan secara induktif. Peranan yang dilakukan LBH Bandar Lampung merupakan peranan faktual dimana dalam advokasi perkara penyerobotan tanah LBH Bandar Lampung didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Penyebab terjadinya konflik tanah dilampung adalah faktor ekonomi, Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin oleh LBH Bandar Lampung didasarkan oleh HAM , lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum yang merupakan upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya dimana menyebutkan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan bagi rakyatnya, Bahwa berdasarkan hak-hak yang dimilki rakyat atas tanah di Indonesia, LBH Bandar Lampung yang merupakn lembaga dengan konsetrasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi merasa terpanggil ketika melihat ketidakadilan yang merugikan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini diciderai hak-haknya atas tanah dan faktor penghambat yang paling dominan adalah faktor masyarakat. Saran yang dapat diberikan yaitu Seharusnya lembaga bantuan hukum Bandar Lampung lebih kuat memperjuangkan kepentingan hukum untuk bisa mencapai peranan yang bersifat peranan ideal yang seharusnya dilakuakn sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem atau peranan normatif.

Analisis Prediksi Financial Distress Keuangan Pada Koperasi Berbadan Hukum Di Bandarlampung

Intisari

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu, pertama bertujuan untuk mengembangkan model diskriminan dari komponen aspek penilaian koperasi agar dapat memprediksi terjadinya financial distress keuangan pada koperasi berbadan hukum di Bandarlampung. Kedua, bertujuan untuk menguji model diskriminan yang dihasilkan tersebut. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 32 koperasi simpan pinjam dengan laporan keuangan selama lima tahun yaitu dari tahun 2008 hingga 2012, sehingga total keseluruhan observasi sebanyak 160 observasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara purposive sampling dan menyebarkan kuisioner kepada seluruh sampel. Sedangkan analisis yang digunakan untuk mengembangkan model diskriminan adalah analisis Dependence Discriminant Analisys (DDA), dan untuk mengujinya digunakan Hit Rasio dan Press’s Q statistic, serta dilakukan uji ketepatan prediksi dengan menggunakan sampel penelitian dan sampel di luar penelitian. Penelitian ini menghasilkan dua model diskriminan, model pertama menggunakan semua komponen aspek penilaian koperasi (menggunakan 22 komponen yang terdiri dari 17 komponen berupa rasio dan lima komponen berupa kuisioner) yang menghasilkan lima komponen yang digunakan dalam model, yaitu Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Volume Pinjaman, Kelembagaan, Rasio aktiva tetap terhadap total asset, dan Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima. Model kedua menggunakan 17 komponen aspek penilaian koperasi tanpa menggunakan komponen kuisioner, dan menghasilkan enam rasio yang digunakan dalam model, yaitu Rasio Kecukupan Modal Sendiri, Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Volume Pinjaman, Rasio aktiva tetap terhadap total asset, dan Rasio partisipasi bruto. Dari uji Hit rasio dan Press’s Q statistic, serta hasil uji ketepatan prediksi dengan menggunakan sampel penelitian dan di luar sampel penelitian, menunjukkan bahwa model diskriminan yang dihasilkan dapat memprediksi dengan baik keadaan financial distress keuangan koperasi yang berbadan hukum di Bandarlampung.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?
Powered by