HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Jakarta

  1. Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Bilamana Salah Satu Penghadap Tidak Bisa Menandatangani Secara Bersamaan Saat Akta Dibacakan
  2. Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Menyusui Dalam Memperoleh Ruang Laktasi Yang Layak Pada Pusat Perbelanjaan Modern (Mall) Di Kota Pontianak (Suatu Tinjauan Berbasis Kesetaraan Gender)
  3. Peranan Notaris Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menjelang Proses Emisi Saham (The Role Of Notary In The Amandment Of Public Limited Companyâ??S Article Of Association Prior To Public Initial Offering)
  4. Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis
  5. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  6. Pengakuan Diri Narapidana Atas Hasil Pemasyarakatan Serta Implikasinya Pada Sikap Jera Dan Keinginan Resosialisasi
  7. Prinsip Indonesian Sustainable Palm Oil Dalam Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia
  8. Akibat Hukum Bagi Penerima Fidusia Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia Jika Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Di Pd Bpr Bank Salatiga Di Kota Salatiga)
  9. Pergeseran Kebijakan Dalam Pelayanan Publik Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) (Dalam Perspektif Hukum Dan Kebijaksanaan Publik)
  10. Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Sita Marital Atas Sengketa Harta Bersama Diluar Gugatan Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 2188/Pdt.G/2012/Pa Js)
  11. Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pasal 29 Ayat (1), Ayat (2) Dan Ayat (3) Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Maslahah Mursalah
  12. Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Baku Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telkom Speedy
  13. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Pemalsuan Merek Eiger Di Kota Semarang)
  14. Penyelesaian Kredit Macet Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rembang
  15. Analisis Penerapan Reformasi Birokrasi Dalam Kinerja Pegawaian Pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo (Studi Kasus Pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus)
  16. Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Cantrang Terhadap Pedapatan Nelayan Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai
  17. Pornografi menurut Perspektif Syariah dalam Konteks Klaim Hegemoni Nilai (Studi Tentang UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)
  18. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika
  19. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Implikasinya Dengan Alih Fungsi Lahan Dan Penataan Ruang
  20. Kebijakan Kriminalisasi Pengguguran Kandungan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

 

Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Bilamana Salah Satu Penghadap Tidak Bisa Menandatangani Secara Bersamaan Saat Akta Dibacakan

Intisari

Notaris sebagai salah satu pejabat publik sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dalam membuat bukti tertulis otentik yang otentik dari tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Notaris harus dapat diandalkan dengan tidak memihak dan mampu menjaga kerahasiaan dan memberikan jaminan hukum, membuat perjanjian yang melindungi kepentingan sipil dari masing-masing pihak dan mungkin bertanggung jawab atas perbuatan yang dibuatnya. Dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m menyatakan bahwa seorang notaris wajib membaca akta sebelum seorang saksi dihadiri oleh setidaknya 2 (dua) saksi, dan ditandatangani pada saat itu oleh interogator, saksi dan notaris sedangkan dalam Pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap tamper, saksi dan notaris, kecuali ada tamper yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Sehubungan dengan pertanyaan itu muncul pertanyaan tentang apa arti kata itu dengan segera dan bagaimana dampak hukum dan hukum dari akta notaris tidak bersamaan ketika akta tersebut dibacakan.

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian didapatkan jawaban dari pertanyaan bahwa makna kata segera diartikan setelah akta dibaca dan semua hal yang terdapat dalam akta notaris dijelaskan dan dijelaskan notaris kepada saksi dan saksi, kemudian saksi dan saksi pada saat itu / detik juga menaruh tanda tangan mereka dalam akta minuta. Kekuatan hukum dari akta notaris yang tanda tangannya tidak dilakukan pada saat yang sama oleh para interogator, tidak dibacakan langsung oleh notaris kepada penganutnya sehingga akta tersebut diturunkan dari keaslian akta dari akta otentik ke akta yang dikerjakan. (Pasal 16 ayat 9 dari Hukum Publik Notaris). Dalam akta notaris ada perubahan dan perubahan itu tidak diketahui oleh salah satu kendala karena tidak sekaligus pembacaan dan penandatanganan akta notaris dihadapan saksi dan notaris maka akta tersebut batal demi hukum. Untuk menghindari degradasi akta, Notaris dalam posisinya harus memegang sumpah jabatan Notaris dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sehingga risiko akta notaris yang dibuat oleh Notaris tidak mengakibatkan efek hukum dalam masa depan dan kekuatan hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum sebagai bukti Sempurna.

Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Menyusui Dalam Memperoleh Ruang Laktasi Yang Layak Pada Pusat Perbelanjaan Modern (Mall) Di Kota Pontianak (Suatu Tinjauan Berbasis Kesetaraan Gender)

Intisari

Tesis ini membahas tentang perlindungan terhadap perempuan yang menyusui dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak ditinjau dari aspek kesetaraan gender. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perempuan yang menyusui belum mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak dan solusi agar perempuan yang menyusui mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak. Melalui studi kepustakaan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa pada dasarnya ditinjau dari aspek kesetaraan gender, perempuan yang menyusui belum mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perempuan yang menyusui belum mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak adalah sebagai berikut: (a) kurangnya pengetahuan perempuan yang menyusui akan haknya dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak; (b) adanya sikap tidak peduli dari pihak pengelola Ayani Mega Mall Pontianak dalam menyediakan ruang laktasi yang layak dan memenuhi standard sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan; dan (c) kurang berperannya Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak dalam memberikan penyuluhan terhadap para perempuan yang menyusui tentang hak mereka dalam memperoleh ruang laktasi yang layak dan memenuhi standard di tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak. Solusi agar perempuan yang menyusui mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak adalah sebagai berikut: (a) perlu adanya penyuluhan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak terhadap para perempuan yang menyusui tentang hak mereka dalam2memperoleh ruang laktasi yang layak dan memenuhi standard di tempat sarana umum; (b) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum akan hak-hak yang diperoleh oleh perempuan yang menyusui selama berada di tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak untuk memperoleh ruang laktasi yang layak dan memenuhi standard; dan (c) memberikan sanksi kepada Pihak Pengelola Ayani Mega Mall Pontianak yang mengabaikan kewajibannya dalam menyediakan ruang laktasi yang layak dan memenuhi standard.Kata Kunci : Perlindungan – Perempuan Yang Menyusui – Ruang Laktasi – Kesetaraan Gender.

Peranan Notaris Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menjelang Proses Emisi Saham (The Role Of Notary In The Amandment Of Public Limited Companyâ??S Article Of Association Prior To Public Initial Offering)

Intisari

Dengan mengadakan penelitian di kantor Notaris Pasar Modal, Kantor Hukum anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bapepam, tesis ini ingin mengetahui secara lebih mendalam tugas dan tanggung jawab Notaris Pasar Modal dalam pembuatan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham serta hambatan dan pemecahan hambatan bila ada permasalahan seperti tersebut diatas. Sebelum emisi saham, calon emiten haruslah memenuhi berbagai persyaratan agar proses emisi sahamnya berjalan sukses. Salah satu hal yang penting adalah perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut. Perubahan anggaran dasar ini sangat penting mengingat Bapepam mengatur isi anggaran dasar emiten yang ingin masuk bursa. Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Notaris berperan strategis. Ia dipercaya untuk membuat akte otentik dan untuk itu ia diberikan wewenang oleh Bapepam untuk membuat perubahan anggaran dasar bagi calon emiten bursa.

Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis

Intisari

Penelitian dilakukan oleh seseorang jika ada masalah, situasi yang mencerminkan kontradiksi antara fakta ideal dan yang nyata. Elemen-elemen yang menciptakan masalah dapat ditemukan dengan melakukan penelitian. Ada dua jenis peta konseptual penelitian dalam hukum. Mereka adalah: Rasional-konsistensi-interpretatif dan konstruktif-empiris-tujuan. Penelitian hukum didasarkan pada rasional-konsistensi-interpretatif dan penelitian sosial-hukum didasarkan pada empiris-obyektif-konstruktif. Model-model ini didasarkan pada konsep yang berbeda. Unsur-unsur penelitian hukum adalah: rasionalisme, positivisme hukum, teori koherensi, apriori, analisis, deduksi, konsistensi, interpretatif, penelitian perpustakaan, data sekunder dan kualitatif. Unsur-unsur penelitian sosial-hukum adalah empirisme, yurisprudensi sejarah, teori korespondensi, a posteriori, objektivitas, konstruktif, sintesis, induksi, penelitian lapangan, data primer dan kuantitatif.

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Intisari

Tesis ini berjudul Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Masalah pokok yang dikaji adalah : (1) Apakah perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Pasal 37 Ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa termasuk sengketa Pemilu? (2) Bagaimana perwujudan kewajiban Bupati/Walikota dalam penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian tesis ini adalah : pertama, Bahwa Pilkades termasuk sengketa yang timbul tidak dengan serta merta masuk dalam rezim Pemilu menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini disebabkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur Pilkades masuk ke dalam rezim Pemilu. Kedua, Bupati/Walikota mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan sengketa Pilkades dengan jalan musyawarah/mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama yang disetujui oleh semua calon yang bersengketa dalam Pilkades, dengan perlu membentuk Lembaga Mediasi Ad. Hoc. Lembaga Mediasi Ad.Hoc merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa di suatu daerah Kabupaten/Kota. Bilamana kesepakatan tidak tercapai maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan, bahwa pertama, perlu dibuat lembaga mediasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota. Lembaga mediasi ini khusus menangani sengketa Pilkades dalam tingkat kabupaten/kota. Lembaga mediasi ini bersifat independen untuk menyelesaikan sengketa Pilkades. Lembaga Mediasi ini bersifat Ad.Hoc dan teridiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari Hakim, Akademisi, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan KPU. Kedua, perlu untuk segera dibuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan mengenai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 Ayat (6) yang menerangkan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pilkades oleh Bupati/Walikota.

Pengakuan Diri Narapidana Atas Hasil Pemasyarakatan Serta Implikasinya Pada Sikap Jera Dan Keinginan Resosialisasi

Intisari

Akun ini dibuat dengan alasan bahwa di masa lalu, awal tahun 1964, tujuan merehabilitasi atau mendidik kembali tahanan tidak memuaskan. Pernyataan masalah dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan program rehabilitasi.

Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi komparatif dengan membandingkan rencana program rehabilitasi dan implementasinya serta dampaknya terhadap respons tahanan terhadap program tersebut. Hipotesis bahwa enam variabel (program rehabilitasi, keputusan juri, ketaatan beragama para tahanan, keinginan untuk hidup normal, rasa hormat terhadap kehidupan keluarga, dan aktualisasi diri secara simultan mempengaruhi persepsi keberhasilan program rehabilitasi; apakah hipotesis 2 sama saja? enam variabel di atas secara parsial mempengaruhi pengakuan narapidana keberhasilan program.

Prinsip Indonesian Sustainable Palm Oil Dalam Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia

Intisari

Pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu hidup masyarakat itu sendiri. Dalam kenyataannya pelaksanaan pembangunan terkendala dengan jumlah penduduk yang semakin besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi sedangkan sumberdaya alam adalah terbatas. Maka kita sebagai manusia mempunyai kapasitas untuk menjadikan pembangunan ini berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan saat ini hingga generasi mendatang. Keterkaitan antara pembangunan hijau, pertumbuhan hijau, dan pembangunan berkelanjutan dengan keberlangsungan lingkungan hidup telah dilukiskan oleh Jimly Asshiddiqie. Beliau dalam bukunya ?Green Constitution‘ mengemukakan bahwa Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan Hidup telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945, yaitu Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4). Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa ?setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Akibat Hukum Bagi Penerima Fidusia Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia Jika Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Di Pd Bpr Bank Salatiga Di Kota Salatiga)

Intisari

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Fidusia bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Dengan melihat rumusan Pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia lahir setelah didaftarkan ke dalam buku daftar fidusia. Dengan lahirnya Jaminan fidusia, maka Pasal-Pasal yang terdapat pada Undang-Undang Fidusia akan berlaku terhadap jaminan tersebut. Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka hal itu akan merugikan pihak penerima fidusia dan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 35 Undang-Undang Fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan akta jaminan fidusia di PD. BPR Bank Salatiga dan akibat hukum bagi penerima fidusia terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia apabila debitor wanprestasi.

Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan data yang dipergunakan adalah data primer, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Pelaksanaan perjanjian kredit dengan akta jaminan fidusia di PD. BPR Bank Salatiga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dilakukan dengan akta dibawah tangan dan pemberian kuasa untuk penandatanganan perjanjian di depan notaris hanya merupakan suatu perjanjian utang piutang.; 2) Akibat hukum bagi penerima fidusia terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia jika debitor wanprestasi adalah kedudukan PD. BPR Bank Salatiga selaku Penerima Fidusia bukan merupakan kreditor preferent namun merupakan kreditor konkuren.

Pergeseran Kebijakan Dalam Pelayanan Publik Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) (Dalam Perspektif Hukum Dan Kebijaksanaan Publik)

Intisari

Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilaksanakan dengan alasan karena kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) rendah, tidak sehat serta kemampuan pemerintah untuk memberi subsidi semakin rendah. Privatisasi BUMN dengan opsi penjualan saham langsung kepada investor diterapkan pada PT Telkom Jawa tengah Kebijaksanaan tersebut mengacu pada Pasal 78 UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang meninggalkan jiwa dan semangat Pasal 33 UUD 1945. Penjualan saham dilakukan kepada investor asing tanpa batas prosentase jumlah saham yang diijinkan undang-undang, maka kemungkinan kepemilikan saham BUMN bepindah ke tangan swasta (asing) semakin besar. Permasalahan yang diteliti meliputi: kebijaksanan privatisasi telah menyebabkan terjadinya pergeseran kebijakan dalam sektor pelayanan publik yang menyimpang dari amanat Pasal 33 UUD 1945 , dan dampak kebijaksanaan privatisasi.bagi kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan Penelitian

Penilitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma penelitian Critical Legal Theory, metode pendekatan socio legal research dengan pendekatan kualitatif. Metode penghimpunan data menggunakan metode wawncara, participan observation pasif, dan studi kepustakaan. Analisa data dengan teknik analisa data interpretatif understanding atau verstehen (memahami). Adapun validasi data dengan triengulasi sumber. Kerangka pemikiran guna menentukan landasan teoritik.Dilakukan dengan studi tentang: hukum dan kebijaksanaan publik, birokrasi dalam pelayanan publik, budaya dan budaya perusahaan, karakteristik BUMN, serta bentuk BUMN di masa yang akan datang, dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya privatisasi BUMN.. Penelitian yang diperoleh adalah: telah terjadi pergeseran kebijaksanaan pelayanan di sektor publik akibat privatisasi BUMN yang menyimpang dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Pergeseran terjadi pada makna privatisasi oleh masyarakat, pemilikan saham dan tujuan perusahaan. Dampak yang timbul akibat kebijaksnnaan privatisasi BUMN terhadap pelayanan di sektor publik adalah adanya peningkatan kinerja perusahaan dan pelayanan pada masyarakat yang semakin baik. Hal ini menyebabkan kesejahteraan karyawan khususnya meningkat . Sedangkan dampak negatif yang timbul yaitu re;atif lebih mahal biaya jasa yang harus dibayar oleh konsumen, sehingga akan mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Sita Marital Atas Sengketa Harta Bersama Diluar Gugatan Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 2188/Pdt.G/2012/Pa Js)

Intisari

Pada saat perkawinan terjadi, tidak jarang masalah harta bersama merupakan salah satu faktor terjadinya keretakan dan perselisihan dalam rumah tangga. Salah satu perselisihan tersebut dapat disebabkan karena salah satu pihak melakukan pemborosan terhadap harta bersama. Maka dalam hal ini pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan “sita marital”. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana penerapan sita marital atas sengketa harta bersama ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, apa yang menjadi alasan pengajuan sita marital oleh istri selaku Pemohon dalam putusan perkara perdata No. 2188/Pdt.G/2012/PA JS serta bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga menolak permohonan sita marital Pemohon seluruhnya dalam putusan perkara perdata No. 2188/Pdt.G/2012/PA JS.

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analistis. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan yang didukung dengan wawancara untuk memperoleh data yang lebih lengkap. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sita marital atas sengketa harta bersama terbagi dua yakni pada sita marital yang dilakukan karena gugatan perceraian yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 136 ayat (2) huruf b KHI dan diluar gugatan perceraian dalam Pasal 95 ayat (1) KHI dan Pasal 186 KUHPerdata. Akan tetapi dalam arti luas, penerapannya meliputi beberapa sengketa yang timbul diantara suami istri yakni : pada perkara perceraian, perkara pembagian harta bersama dan pada perbuatan yang membahayakan harta bersama. Dalam putusan perkara perdata No. 2188/Pdt.G/2012/PA JS diketahui bahwa alasan pengajuan sita marital oleh istri selaku Pemohon ialah adanya persangkaan atau dugaan bahwa suami dalam hal ini Termohon telah memiliki hubungan gelap dengan wanita lain sehingga dalam hal ini Termohon telah dan patut diduga melakukan pemborosan terhadap harta bersama. Dalam Putusan ini, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menolak permohonan sita marital Pemohon seluruhnya disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur pembuktian selama proses perkara permohonan sita marital ini berlangsung. Selain itu Majelis Hakim menilai bahwa penerapan pasal yang dipakai oleh Pemohon dalam gugatannya tidaklah sesuai. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat harus lebih cermat dalam menerapkan pasal terhadap sita marital yang dimohonkannya sehingga upaya hukum yang dilakukannya tidak sia-sia.

Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pasal 29 Ayat (1), Ayat (2) Dan Ayat (3) Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Maslahah Mursalah

Intisari

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Judicial Review (Pengujian Undang-Undang), Tepatnya pada Kamis 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya atas Perkara Nomor 96/ PUU-VIII/2015 tentang Perkara Pemohonan Pengujian Pasal 29 ayat 1, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang telah dimohonkan oleh Ike Farida dengan putusan yang berbunyi Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Putusan Mahkamah Kontitusi ini memiliki beberapa dasar-dasar hukum dalam perubahan frasa pada pasalnya dan bagaimana tinjauan maslahah mursalah mengenai putusan yang bersifat final dan mengikat ini.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan Teori Maslahah Mursalah. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder, seperti buku-buku literature fiqh, hukum perdata, serta buku dan kitab yang membahas tentang perjanjian perkawinan.

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian,diperoleh kesimpulan bahwa dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, secara jelas adalah adanya batasan waktu dalam membuat perjanjian perkawinan dalam ketentuan pasal 29,sehingga hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, yang pada kenyataannya menghalangi pelaku kawin campuran untuk mendapat hak dan kebutuhannya untuk memiliki rumah hunian. Dasar hukum lain adalah bahwa pasal 29 tidak melindungi hak pelaku kawin campuran. Dalam Maslahah Mursalah dapat diketahui bahwa isi putusan Judicial review Mahkamah Konstitusi adalah benar-benar membawa kemaslahahan bukan yang bersifat dugaan, mendatangkan keuntungan dan menolak sebuah kemudharatan. Berdasarkan ruh, jiwa dan nilai-nilai hukum Islam. Tidak pula bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, artinya memiliki dimensi yang demokratis, berkprekemanusiaan dan keadilan sosial.

Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Baku Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telkom Speedy

Intisari

Hubungan antara PT. Telkom dengan pelanggannya adalah hubungan kontraktual , terbentuk melalui sebuah perjanjian atau kontrak berlangganan yang dibuat oleh PT. Telkom berupa kontrak berlangganan yang dibuat dalam bentuk baku. Dalam perjanjian baku Telkom Speedy, posisi tawar menawar para pihak tidak seimbang antara PT.Telkom dengan pelanggan. Dari permasalahan tersebut maka penulis melalui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan kontrak berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telkom Speedy ditinjau dari hukum perjanjian dan untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika dikaitkan dengan klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian baku berlangganan Telkom Speedy. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah menguraikan atau memaparkan sekaligus menganalisis tentang isi dari kontrak berlangganan Telkom Speedy dilihat dari hukum positif secara umum dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan unsur-unsur keperdataan serta akibat yang timbul apabila klausula baku yang dimuat dalam perjanjian merugikan konsumen, maka jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif ini mengutamakan penelitian kepustakaan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila ditinjau dari kebebasan membuat perjanjian, perjanjian baku berklausula eksonerasi memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-undang Perlindungan konsumen. Disarankan kepada pelaku usaha untuk berperan aktif menerangkan isi, maksud dan tujuan dari perjanjian baku (Perjanjian Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telkom Speedy) agar setiap konsumen yang ingin berlangganan dengan pelaku usaha benar-benar mengerti isi dari perjanjian tersebut.

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Pemalsuan Merek Eiger Di Kota Semarang)

Intisari

Produk dari EIGER banyak dipalsukan, seperti sandal dan tas yang dipalsukan dan sulit untuk dibedakan antara produk barang asli EIGER milik PT Eigerindo Multi Produk Industri atau barang tiruan/palsu. Di Kota Semarang banyak dijumpai pedagang yang menjual barang dengan merek dagang EIGER yang disangka palsu atau bukan merupakan produk EIGER dari PT Eigerindo Multi Produk. Permasalahan yang dibahas yaitu (1) bagaimana perlindungan pemegang hak atas merek EIGER terhadap pemalsuan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ?, serta (2) bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran merek EIGER terhadap pemalsuan merek di Kota Semarang ?

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber, dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif: Pengumpulan data, Reduksi data, Display data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) Perlindungan hukum pemegang hak atas merek EIGER belum efektif karena terdapat faktor yang menjadi kendala. (2) Kendala dalam permasalahan ini adalah dari faktor pemilik merek yang belum melakukan upaya hukum, budaya masyarakat yang terbiasa mengkonsumsi barang palsu dan sifat delik pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pemerintah dalam menanggapi permasalahan merek sudah efektif dengan beberapa upaya yang telah dilakukan baik secara preventif dan represif. Simpulan dari (1) Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek EIGER berdasarkan permalsuan merek EIGER di Kota Semarang masih belum mendapatkan perlindungan secara efektif dikarenakan dari pihak pemilik sekaligus pemegang hak atas merek EIGER belum melaporkan kepada pihak yang berwenang. (2) Kendala yang dihadapi dalam perlindungan pemegang hak atas merek terhadap pemalsuan merek EIGER di Kota Semarang adalah dari faktor pemerintah, Undang-Undang, dan masyarakat dan budaya. Upaya pemerintah dalam melindungi pemilik dan pemegang hak atas merek dari pelanggaran merek sudah efektif dibuktikan dengan pembaharuan Undang-Undang Merek dan sosialisasi. Pemegang hak atas merek EIGER seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang. Masyarakat harus merubah cara pandang menjadi masyarakat yang anti produk palsu dan anti pembajakan.

Penyelesaian Kredit Macet Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rembang

Intisari

Perjanjian Kredit KUPEDES di Bank Rakyat Indonesia merupakan perjanjian kredit yang persyaratannya sangat mudah dan tidak memerlukan persyaratan yang sangat rumit. Dalam hal ini nasabah yang berminat untuk mengajukan pinjaman kredit di Bank Rakyat Indonesia, selain kelayakan usaha dan penghasilan usaha, lahan pertanian dijadikan pertimbangan kelayakan nasabah untuk mendapatkan pinjaman kredit. Pasca krisis ekonomi global banyak pelaku usaha yang mengalami kegagalan atau kebangkrutan sehingga usaha mereka sampai pada titik mengkhawatirkan, sehingga membutuhkan suntikan modal atau dana untuk mempertahankan usahanya, untuk yang usahanya dapat berhasil dan bangkit kredit tersebut akan sangat membantu tetapi bagi yang usahanya tetap tidak berkembang kredit tersebut akan menjadi beban bagi nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya. Untuk mengantisipasi permasalahan kredit macet pihak Bank Rakyat Indonesia selaku kreditur memiliki prosedur penyelesaian kredit macet tersebut, yang pertama berupa upaya hukum preventif dalam upaya mengatasi kredit macet tersebut dilakukan dengan berbagai cara antara lain kaitannya dengan penilaian kreditur terhadap kemampuan calon nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman kredit KUPEDES untuk dapat membayar dan melaksanakan kewajibannya kepada kreditor, selain persyaratan-persyaratan administrasi lainnya, yang kedua merupakan langkah-langkah untuk menyelamatkan kredit dengan cara penyantuman Kalusulaklausula mengenai cara-cara pembayaran kembali kredit, denda, biaya, pembayaran dimuka dan pelunasan, pengawasan dan penyelesaian hukumnya serta tindakan untuk mengakhiri perjanjian kredit tersebut.

Pendekatan Penelitian

Penyelesaian pertama dilakukan dengan menjual atau melelang jaminan sertifikat hak milik milik debitor melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lembaga Lelang Negara(KP2LN). dalam hal ini pelelangan dilakukan oleh Bank melalui KP2LN berdasarkan surat kuasa dari debitor dan adanya Akta Pembebanan Hak Tanggungan, penyelesaian kedua dilakukan oleh debitor sendiri atas persetujuan Bank dimana debitor mencari pembeli sendiri dan apabila terjual hasil penjualan tersebut untuk membayar sisa pinjaman kredit, penyelesaian yang ketiga adalah pihak Bank membantu mencarikan pembeli barang jaminan tersebut sehingga jaminan tersebut cepat terjual sehingga pinjaman debitor dapat terlunasi. Hal tersebut mengingat berbagai kelemahan-kelemahan apabila jaminan debitor dilelang oleh KP2LN dimana penjualan jaminan berdasarkan penawar tertinggi barang jaminan, sehingga kebanyakan hasil lelang hanya cukup untuk membayar pinjaman kredit di Bank Rakyat Indonesia saja.

Analisis Penerapan Reformasi Birokrasi Dalam Kinerja Pegawaian Pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo (Studi Kasus Pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus)

Intisari

Salah satu faktor utama yang turut berperan dalam perwujudan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) dan pepemerintahan yang baik (good government) adalah birokrasi. Hal ini juga yang menjadi tuntutan masyarakat agar birokrasi mereformasi diri,reformasi birokrasi diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan birokrasi prima yang berujung pada kepuasan layanan birokrasi bagi masyarakat. Bertolak pada Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi mengharuskan setiap Kementerian /Lembaga tidak terkecuali Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan reformasi birokrasi, Kemampuan memberikan pelayanan yang prima dengan mengutamakan kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak positif dari hasil kerja birokrasi yang profesional dan memiliki standard nilai moral yang tinggi, maka Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana Implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo, faktor – faktor yang menyebabkan terhambatnya kinerja aparatur, dan bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat kinerja aparatur tersebut Penelitian ini menggunakan methode deskriptif dengan pendekatan kwalitatif. Objek Penelitian adalah Kinerja Aparatur pada Assisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalodan Pejabat Stuktural pada Assisten Tindak Pidana Khusus sebagai Informan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja aparatur pada Assisten Tindak Pidana Khusus yang dinilai dari beberapa indikator yaitu kepastian hukum, keadilan, propesional dan akuntabel telah cukup baik. Faktor yang mempengaruhi adalah kepemimpinan kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo dengan didukung oleh Aparatur Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang memiliki Integritas tinggi dalam berkerja, menjaga sikap porfesional serta menjunjung tinggi nilai moralitas sebagai seorang jaksa.

Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Cantrang Terhadap Pedapatan Nelayan Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

Intisari

Diberlakukannya Permen KP No 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut dan terumbu karang tempat berkembang biak ikan (pukat cantrang, pukat ikan, pukat tarik, payang, trawl,dll) dengan tujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut agar ikan dapat terus berkembang biak dan agar ikan-ikan kecil tidak terikut terjaring. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan nelayan sebelum diterbitkannya Permen KP No 2 Tahun 2015 dan setelah diterbitkannya Permen KP No 2 Tahun 2015 di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Populasi penelitian ini adalah nelayan yang bekerja sebagai nelayan yang langsung mengunakan alat tangkap ikan pukat cantrang di Kelurahan Pematang Pasir Kota Tanjungbalai yang berjumlah 185 orang dengan sampel 55 orang dengan mengambil 30% dari jumlah populasi. Data diambil menggunakan metode wawancara menggunakan uji t diperoleh nilai sig sebesar 0,000. Nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai sig (0,005 > 0,000) maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Kemudian dari hasil uji t bahwa pendapatan nelayan sebelum diterbitkannya Permen KP No 2 Tahun 2015 berbeda dengan setelah diterbitkannya Permen KP No 2 Tahun 2015, dan dilihat dari analisis deskriftifnya bahwa Permen KP No 2 Tahun 2015 bedampak negatif terhadap pendapatan nelayan, dapat dilihat dari pendapatan nelayan berkurang karena berkurangnya jumlah tangkapan ikan para nelayan setalah adanya Permen Kp No 2 Tahun 2015.

Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika

Intisari

Pemerintah Negara Indonesia melindungi seluruh Indonesia dan seluruh Indonesia Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan bersama, mendidik kehidupan bangsa dan ikuti untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan tak berujung perdamaian dan keadilan sosial. Mewujudkan Indonesia yang aman dan sejahtera masyarakat, upaya terus menerus diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, termasuk di dalamnya bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Psikotropika sangat berguna dan dibutuhkan oleh pengobatan dan layanan untuk kesehatan masyarakat, tetapi jika disalahgunakan atau digunakan dengan tidak setuju dengan pengobatan standar, terutama jika disertai dengan peredaran psikotropika yang tidak setuju akan menghasilkan efek yang sangat merugikan kebaikan individu dan juga masyarakat khususnya generasi muda, bahkan bisa menghasilkan bahaya yang lebih besar yang untuk nilai-nilai budaya dan kehidupan bangsa, dan akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pendekatan Penelitian

Meningkatnya pengamatan dan operasi sebagai upaya untuk mencegah dan melawan sirkulasi gelap dan penyalahgunaan psikotropika sangat dibutuhkan, karena kejahatan psikotropika umumnya dilakukan bersama bahkan dilakukan oleh sindikat organisasi diselesaikan, super rahasia dan rapi. Untuk orang Indonesia negara sirkulasi gelap dan penyalahgunaan zat psikotropika berbahaya lainnya dan berbagai dampak negatifnya merupakan masalah nasional yang kompleks dapat menghancurkan dan mengancam.

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Implikasinya Dengan Alih Fungsi Lahan Dan Penataan Ruang

Intisari

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan pembangunan karena perkembangan populasi dan industri. Fungsi alih tanah dari lahan pertanian digunakan untuk keperluan non-pertanian, seperti kawasan industri atau untuk perumahan / perumahan yang meningkat setiap tahun. Pengurangan lahan pertanian di satu sisi membawa manfaat, tetapi di sisi lain dapat menyebabkan malapetaka jika penggunaan lahan tidak terkontrol dengan baik dan sesuai dengan perencanaan tata ruang, sehingga ada pelanggaran zonasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka keduanya untuk perizinan dan ruang pengguna, sanksi pidana harus diterapkan untuk meminimalkan penggunaan lahan.

Kebijakan Kriminalisasi Pengguguran Kandungan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Intisari

Indonesia adalah negara berkeTuhanan. Agama adalah unsur yang harus ada dalam national and character building. Walaupun telah diatur dalam KUHP tetapi banyak didapati pengguguran kandungan. Tulisan ini hendak menggali kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan dalam hukum positif.. Kesimpulannya adalah kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan yang diatur dalam hukum positif belum cukup memberikan jaminan perlindungan kesehatan. Saran adalah pengguguran kandungan bukanlah langkah terbaik yang dipilih tetapi dalam kondisi membahayakan kesehatan sebaiknya perlu pengaturan yang memberi rasa perlindungan dan jaminan kesehatan ibu hamil, perlu dirumuskan aturan yang memberikan kepastian hukum bagi dokter-pasien, pengaturan kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan hendaknya berdasarkan Pancasila dan tujuan pembangunan nasional.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?
Powered by