HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

  1. Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan Di Indonesia
  2. Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan
  3. Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
  4. Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja, Kepuasan Gaji, Komitmen Organisasi Terhadap Niat Pindah (Studi Kasus Pada 4 Perguruan Tinggi Swasta : Unissula, Untag, Usm, Udinus) (Analysis Influence Of Job Satisfaction, Pay Satisfaction, Organizational Commitment To Turnover Intentions)
  5. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Di Pt Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang
  6. Upaya Sekolah Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru Program Tartil Al Quran: Studi Multi Kasus Di Smp Sekolah Alam Insan Mulia (Saim) Surabaya Dan Smp 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya
  7. Legislasi Penataan Ruang Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah Di Kota Semarang
  8. Paradigma Sosiologis Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia
  9. Kebijakan Kriminalisasi Pengguguran Kandungan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia
  10. Perda Tata Ruang Kota Semarang Dan Implementasinya (Studi Analisis Konsistensi Dan Harmonisasinya Dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup)
  11. Pengembangan Model Insentif Jasa Pelayanan Tenaga Perawat Di Instalasi Rawat Inap Berbasis Pada Analisis Pekerjaan Keperawatan Di Rsup Dr. Kariadi Semarang
  12. Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia
  13. Pembangunan Kawasan Industri Menurut Kajian Hukum Lingkungan (Studi Kasus Kawasan Industri Candi Di Kota Semarang)
  14. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Dirugikan Akibat Dari Kepailitan Perusahaan Asuransi (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tentang Kepailitan Pt. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya)
  15. Kebijakan Kriminalisasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Fiskal
  16. Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Cyber Terrorism
  17. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua (Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)
  18. Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Disparitas Pidana Dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang
  19. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana
  20. Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan (Studi Kasus Kartu Kredit Yang Dikeluarkan Pt Bank Central Asia Tbk Dan Pt Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Semarang)
  21. Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah
  22. Kajian Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dinas Antara Perseroan Terbatas Kereta Api (Persero) Dengan Penyewa Di Kota – Semarang

Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan Di Indonesia

Intisari

Studi ini menggambarkan realitas pengakuan hukum terhadap hak atas merek sebagai fidusia atas praktik perbankan di Indonesia. Hak merek belum sepenuhnya diterima sebagai fidusia. Hambatan yang menandai hak belum sepenuhnya diakui sebagai fidusia dapat dikelompokkan dalam faktor hukum dan non-hukum. Faktor hukum merujuk pada kurangnya dasar hukum yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penerimaan hak atas merek sebagai fidusia. Sedangkan faktor non-hukum yang berkaitan dengan aspek ekonomi di mana sifat hak atas merek tidak dapat diprediksi, sehingga bank kesulitan dalam mengukur nilai ekonomi merek, karena tidak semua merek memiliki nilai ekonomi.

Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan

Intisari

Dalam perkembangannya, tuntutan amandemen  atau perubahan UUD NRI 1945 pada akhirnya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya, tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan UUD NRI 1945 melalui mekanisme empat kali sidang Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada telaah atau kajian hukum positif. Sesuai dengan karakter keilmuan hukum normatif, maka telaah hukum positif tersebut meliputi telaah dogmatika hukum, telaah teori hukum, dan telaah filsafat hukum. Dari telaah beberapa putusan MK bersifat ultra petita, ditemukan  bahwa  dalam  pengambilan putusan atas perkara yang diajukan kepada MK, baik berkaitan dengan judicial review maupun  penyelesaian perselisihan Pemilkada, secara teoritis Hakim MK dalam pertimbangannya, lebih condong menggunakan jenis penafsiran Kontekstualisasi nilai-nilai dasar (non original intent ) daripada jenis penafsiran tekstual atau penafsiran originalisme (original intent), sehingga  terbuka ruang diskresi hakim MK begitu luas, yang berakibat  mendistorsi kewenangan legislatif, terutama dalam hal hakim menciptakan dan merumuskan norma baru.

Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Intisari

Persoalan yang menonjol berkaitan dengan aturan pelaksanaan pidana hingga saat ini adalah Indonesia belum memiliki satu aturan yang bersifat komprehensif mengatur pelaksanaan pidana. Selama ini bahasan mengenai pembaharuan hukum pidana cenderung terfokus hanya pada bidang hukum pidana materiel dan hukum pidana formal. Sedangkan pembaharuan hukum pelaksanaan pidana hampir tidak pernah mendapatkan tempat. Untuk itu diperlukan pembaharuan hukum pidana khususnya mengenai hukum pelaksanaan pidana. Permasalahan difokuskan pada dua hal pokok yaitu bagaimana kebijakan hukum pelaksanaan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan yang akan datang. Tujuan penelitian adalah menganalisa kebijakan hukum pelaksanaan pidana saat ini serta untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum pelaksanaan pidana yang akan datang.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder yang dikumpulkan dari sumber primer yaitu perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan formulasi hukum pelaksanaan pidana masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga dalam rangka reorientasi dan reformulasi hukum pelaksanaan pidana untuk masa yang akan datang, seyogyanya ide kodifikasi pelaksanaan pidana menjadi latar belakang pemikiran bagi kebijakan legislatif demi menunjang pelaksanaan sistem pemidanaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja, Kepuasan Gaji, Komitmen Organisasi Terhadap Niat Pindah (Studi Kasus Pada 4 Perguruan Tinggi Swasta : Unissula, Untag, Usm, Udinus) (Analysis Influence Of Job Satisfaction, Pay Satisfaction, Organizational Commitment To Turnover Intentions)

Intisari

Kepuasan kerja (job satisfaction), kepuasan gaji (pay satisfaction) dan komitmen organisasi (organizational commitment) tenaga pengajar (dosen) PTS merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena merupakan salah satu kunci kesuksesan pengembangan perguruan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh langsung Job Satisfaction, Pay Satisfaction, Organizational Commitment terhadap Turnover Intentions. Metode sampling yang dipergunakan adalah purposive sampling, data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 responden tenaga pengajar (dosen tetap yayasan) dart 4 (empat) perguruan tinggi swasta di semarang yaitu : Univesitas Islam Sultan Agung, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Universitas Semarang dan Universitas Dian Nuswantoro. Dan jumlah kuesioner tersebut kembali sebanyak 86 kuesioner, yang layak untuk dianalisa hanya 82 kuesioner (82%). Mat analisis yang dipergunakan adalah Analisis Regresi Berganda (multiple regression analysis), uji parameter secara parsial pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan t-test sedangkan untuk mengetahui pengarub variabel-variabel independen secara bersama (simultan) terhadap variabel independen menggunakan F-test.

Hasil Penelitian

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dart 3 variabel independen yang dipergunakan dalam model, bahwa job satisfaction dan organization commitment menunjukkan pengaruh yang signifikan, bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan kerja dan komitmen organisasi dosen PTS akan semakin menttrunkan niat untuk pindah Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pasewark & Strasser (1996), Shore & Martin (1989). Sedangkan untuk kepuasan gaji dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini tidak berhasil menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk pindah, hal ini disebabkan karena tempat perguruan tinggi swasta yang diamati sating menutupi terutama yang berkaitan dengan finansiil yang mereka dapatkan ditempat masing-masing, Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Locke (1976), Porter & Steer (1973).

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Di Pt Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang

Intisari

Pihak bank dalam memberikan kredit atau meminjamkan modal tentunya mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit tersebut sebagai pengamanan dan kepastian akan kredit yang diberikan tersebut, karena tanpa adanya pengamanan bank akan sulit menghindari resiko yang terjadi sebagai akibat dari kreditur yang wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di bidang Hukum Jaminan khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian Kredit yang diikat dengan Jaminan Fidusia PT. Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang dan penyelesaian kredit apabila debitur wanprestasi pada PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang. Penelitian ini dilakukan PT. Bank Eksekutif Internasional, Tbk, Cabang Semarang dengan subyek penelitian meliputi Account Officer (AO) PT. Bank Eksekutif Internasional, Tbk, Cabang Semarang dan Notaris di Wilayah Kota Semarang yang menjadi rekanaan PT. Bank Eksekutif Internasional, Tbk. Cabang Semarang.

Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan Kredit yang diikat dengan jaminan fidusia, pihak Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang mendakan perjanjian dibawah tangan dan debitur harus menandatangani surat kuasa substitusi untuk pembuatan akte fidusia beserta pendaftaran fidusia 2) Dalam menyelesaikan penyelesaian kredit jika debitur wanprestasi maka pihak bank akan membuat akta fidusia secara notariil berdasar surat kuasa dari debitur yang ditandatangani pada saat pengikatan kredit sebelum pencairan.

Upaya Sekolah Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru Program Tartil Al Quran: Studi Multi Kasus Di SMP Sekolah Alam Insan Mulia (Saim) Surabaya Dan Smp 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana profesionalisme guru program Tartil al-Qur’an, bagaimana kondisi kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Qur’an, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat penguatan profesionalisme guru Tartil al-Qur’an di SMP Sekolah Alam Insan Mulia (SAIM) Surabaya dan SMP 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya. Sehingga guru Tartil al-Qur’an dikategorikan sebagai guru yang profesionalisme. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di SMP Sekolah Alam Insan Mulia (SAIM) dan SMP 17 Agustus 1945 Surabaya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme guru Tartil al-Qur’an di SMP Sekolah Alam Insam Mulia (SAIM) dan SMP 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya adalah dengan adanya supervisi akademik, pelatihan, pembinaan rutin, micro teaching dan evaluasi kinerja guru, adapun kondisi keberhasilan kemampuan peserta didik dalam membaca al-Qur’an antara kedua sekolah ini ada perbedaan jika di porsentasekan, yaitu SMP Sekolah Alam Insan Mulia antara 90% dari target yang di tentukan sedangkan SMP UNTAG masih mencapai 60-70% dari target yang ditentukan. Artinya kemampuan peserta didik di SMP SAIM lebih baik dibandingkan dengan SMP UNTAG. Faktor-faktor pendukung dalam penguatan profesionalisme guru program tartil al-Qur’an di kedua sekolah tersebut adalah adanya kesadaran dalam mengikuti kegiatan penguatan profesionalisme guru dan didukung dengan adanya program kerja Tartil Qur’an yang lain di SMP SAIM. Ketiga, didukung fasilitas dan suport yang kuat dari lembaga UNTAG. Keempat, pengaturan waktu pembelajaran al-Qur’an yang fleksibel, dan kelima target dan pembelajaran al-Qur’an diseragamkan. Faktor penghambatnya adalah adanya perpindahan metode yang lama ke metode yang baru, kurangnya kesadaran guru dalam mengikuti kegiatan penguatan profesionalisme program Tartil Qur’an dalam pembelajaran, kurangnya penguasaan guru di dalam kelas, kurangnya motivasi belajar peserta didik, kurangnya keinginan guru pada peningkatan kinerja pembelajaran. Kemampuan dasar guru yang bersifat hetrogen.

Legislasi Penataan Ruang Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah Di Kota Semarang

Intisari

Ada kecenderungan yang kuat bahwa legislasi penataan ruang yang dikeluarkan secara nasional tidak diterapkan dan diikuti secara utuh, tetapi terus mengalami pergeseran dalam regulasi tata ruang di daerah, baik pada tataran filosofi, norma, dan implementasinya. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan menjelaskan dasar pertimbangan terjadinya pergeseran kebijakan hukum tata ruang beserta dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini juga merekonstruksi kebijakan hukum tata ruang yang ideal. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan Socio Legal. Informan dan responden dipilih dengan teknik purposive sampling, validasi data menggunakan triangulasi. Penelitian ini menggunakan paradigma terpadu yang diamati dalam empat tingkatan realitas sosial, yaitu pada tataran makro-obyektif, makro-subyektif, mikro-obyektif, mikro-subyektif. Dari empat tingkatan realitas sosial dalam pemanfaatan riset menggunakan teori struktural kelas bawah dan atas oleh Marx, teori hukum dan perubahan sosial oleh Dror, teori bekerjanya hukum oleh Seidman, teori cybernetics oleh Talcot Parsons teori budaya organesasi oleh Nigro & Nigro, teori interaksionisme simbolik oleh Mead dan Cooley. Hasil penelitian menunjukkan , bahwa pergeseran kebijakan hukum tata ruang dalam regulasi daerah (a) lebih merespon untuk kepentingan kekuatan pasar atau pemilik modal; (b) memenuhi tuntutan perkembangan kawasan terbangun. Implikasi dari kebijakan tersebut adalah timbulnya kesemrawutan ruang kota, kerusakan lingkungan yang berakibat bencana alam, konflik-konflik pertanahan yang memperhadapkan masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha. Analisis tersebut menghasilkan rekonstruksi sebuah kebijakan hukum tata ruang yang lebih bersifat “relasional-kolektif” dan partisipatoris-responsif”. Pola kebijakan tersebut diharapkan adanya kebijakan hukum tata ruang yang lebih baik, tidak mengabaikan kebaradaan manusia dalam masyarakat, mendukung ketahanan lingkungan disamping menumbuhkan nilai keberlanjutan penataan lingkungan perkotaan.

Paradigma Sosiologis Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia

Intisari

Ada dua permasalahan utama yang dianalisis. Pertama, paradigma sosiologis dan implikasinya terhadap pengembangan ilmu hukum. Kedua, implikasi ilmu hukum berparadigma sosiologis terhadap penegakan hukumnya. Analisis dua permasalahan tersebut penting dilakukan, sebab hakikat pengembangan ilmu hukum terletak dan ditentukan oleh paradigma. Paradigma, menentukan pandangan fundamentil mengenai apa yang menjadi pokok persoalan (subject-matter) ilmu hukum, sehingga paradigma yang dianut dalam pengembangan ilmu hukum mempunyai implikasinya tersendiri terhadap penegakan hukumnya Meskipun telah mendapat kritik intern para eksponen pengikutnya, paradigma positivisme mendominasi pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia. Paradigma ini dianut begitu kuat bahkan mentradisi sebagai satu-satunya paradigma dalam pengembangan ilmu hukumnya. Implikasinya, hukum difahami sebagai bangunan normatif semata, terlepas dengan realitas yang melingkupinya. Dalam pengembangan ilmu hukum, paradigma positivisme menempatkan ilmu hukum “terjatuh” pada practical science yang kering. Pengembangan ilmu hukum, hanya bersifat teks sentries dan membatasi model interpretasi teks, sehingga mengandung kelemahan. Paradigma positivisme, tidak membantu pengembangan ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (genuine science). Ilmu hukumnya, tidak mampu memberikan penjelasan yang lengkap dan benar mengenai hukum. Yang ideal adalah bahwa ilmu hukum harus tampil segai sebenar ilmu (genuine science), sehingga hukum harus diterima sebagai realitas yang utuh. Ilmu hukum harus melakukan pencairan, pembebasan dan pencerahan. Pengembangan ilmu hukum berparadigma positivisme, bukan memahami hukum sebagai realitas bahkan mereduksi realitas lain dari hukum. Dominasi paradigma positivisme, mempunyai implikasi terhadap penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya, berhenti pada prosedur, peraturan dan administrative, sehingga bukan pencarian keadilan. Para penegak hukum, terjebak pada absolutisme yang sangat legal positivistic. Paradigma positivisme, melahirkan legisme, sehingga hakim diibaratkan sebagai mesin semata (subsumptie automaat), tidak secara kreatif memandu dan melayani masyarakat. Memasuki dunia peradilan, bukan medan pencarian keadilan melainkan menjadi memasuki rimba peraturan, prosedur dan administrasi. Banyak permasalahan hukum yang timbul sekalipun menusuk rasa keadilan masyarakat, penyelesaiannya hanya berhenti pada prosedur. Di sini prosedur ditempatkan di atas idealisme penegakan hukum. Keadilan terdistorsi sehingga yang dihasilkan adalah keadilan prosedural. Kelemahan penegakan hukum yang diderivikasi dari paradigma positivisme mendorong lahirnya paradigma sosiologis. Paradigma ini menempatkan posisi alami dari hukum, sehingga berbeda dengan paradigma positivisme. Paradigma ini menempatkan posisi alami dari hukum, sehingga berbeda dengan paradigma positivisme, akan tetapi tidak berkehendak menggeser apalagi memfalsifikasi paradigma positivisme. Paradigma sosiologis, justru lahir karena adanya berbagai kelemahan yang diderivikasi dari paradigma positivisme. Di antara paradigma, tidak boleh ada sekat tertutup melainkan saling melengkapi satu sama lain dengan paradigma ini pengembangan ilmu hukum menampilkan hukum sebagai realitas yang utuh dan kompleks. Kondisi ideal yang ingin dicapai, baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun dalam penegakan hukumnya yakni ada keseimbangan antara positivisme (legal positivistic) dan yang sosiologis, sehingga paradigma sosiologis, mutlak diperlukan. Derajat dan kematangan ilmu hukum, diukur dengan kesediaan menghadapi dan menggarap realitas secara penuh. Ilmu hukum harus bersedia menerima hukum sebagai realitas dan menjadikan sebagai objek keilmuannya. Pengembangan ilmu hukum berparadigma sosiologis, akan mempunyai implikasi positif dalam penegakan hukumnya. Dengan paradigma sosiologis, pengembangan ilmu hukum secara mendasar menjadi berbeda dengan cara-cara yang lama yakni menuju terciptanya ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (genuine science). Penegakan hukum senantiasa melihat hukum sebagai institusi yang utuh dan memahami dalam dimensinya yang lengkap. Ke depan, tidak ada lagi dominasi status di antara komunitas ilmuan hukum bahkan sudah saatnya saling terbuka untuk bersama secara kontruktif memahami hukum sehingga mempunyai implikasi yang positif terhadap penegakan hukumnya. Para penegak hukum, tidak lagi berkutat pada pembicaraan hukum yang abstrak melainkan lebih terlibat pada pekerjaan-pekerjaan menyelesaikan problem-problem sosial dalam masyarakat.

Kebijakan Kriminalisasi Pengguguran Kandungan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Intisari

Indonesia adalah negara berkeTuhanan. Agama adalah unsur yang harus ada dalam national and character building. Walaupun telah diatur dalam KUHP tetapi banyak didapati pengguguran kandungan. Tulisan ini hendak menggali kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan dalam hukum positif.. Kesimpulannya adalah kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan yang diatur dalam hukum positif belum cukup memberikan jaminan perlindungan kesehatan. Saran adalah pengguguran kandungan bukanlah langkah terbaik yang dipilih tetapi dalam kondisi membahayakan kesehatan sebaiknya perlu pengaturan yang memberi rasa perlindungan dan jaminan kesehatan ibu hamil, perlu dirumuskan aturan yang memberikan kepastian hukum bagi dokter-pasien, pengaturan kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan hendaknya berdasarkan Pancasila dan tujuan pembangunan nasional.

Perda Tata Ruang Kota Semarang Dan Implementasinya (Studi Analisis Konsistensi Dan Harmonisasinya Dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup)

Intisari

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakekat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Di sisi lain, perubahan besar itu sendiri membawa dampak negative terhadap lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup lebih banyak disebabkan oleh sikap pengkhilafan pembangunan yang kurang menyadari pentingnya segi lingkungan hidup serta akibat keterbatasan dan penataan kota yang kurang baik. Bila dikaji Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan merupakan landasan dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2004 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2000 – 2010. Secara khusus penelitian ini hendak menjelaskan bagaimana analisis konsistensi dan harmonisasinya perda tata ruang kota Semarang bila dikaitkan dengan undang-undang lingkungan hidup beserta implementasinya dan faktorfaktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah tata ruang kota tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis empiris, penelitian hukum yuridis empiris mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif pada setiap peristiwa hukum tertentu. Yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup bila dikaitkan dengan peraturan daerah tata ruang Kota Semarang (kajian hukum normative), dan implementasinya pada peristiwa hukum in concreto (empiris). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan permukiman, penataan ruang tersebut tercantum dalam peraturan daerah RTRW sehingga sudah terdapat konsistensi dan harmonisasi antara peraturan daerah RTRW dengan UULH. Sedangkan analisis pergeseran terbagi menjadi tiga yaitu analisis pergeseran pada azas filosofi, normatif dan analisis pergeseran implementasi penataan ruang. Implementasi kebijakan penataan ruang bila dikaitkan dengan undang-undang lingkungan hidup telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan, karena sebagian kebijakan pengembangan ruang kota Semarang tidak sesuai dengan fungsi peruntukan lahan. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Tata Ruang Kota Semarang bila dikaitkan dengan Undang- Undang Lingkungan Hidup tidak dapat terlepas dari pertimbangan-pertimbangan sosiologis yang antara lain; faktor perkembangan penduduk, faktor ekonomi yang menjadi faktor utama, faktor estetika, serta faktor filosofis. Belum lagi ditambah dengan faktor-faktor lainnya seperti pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak swasta, kebijakan pimpinan yang menyalahi pelanggaran yang dilakukan pihakpihak swasta, kebijakan pimpinan yang menyalahi peraturan perundangundangan, belum adanya tindakan yang konkrit dari pemerintah.

Pengembangan Model Insentif Jasa Pelayanan Tenaga Perawat Di Instalasi Rawat Inap Berbasis Pada Analisis Pekerjaan Keperawatan Di Rsup Dr. Kariadi Semarang

Intisari

Pengelolaan sistem insentif jasa pelayanan perawat di RS Dr. Kariadi Semarang yang belum memuaskan dapat mengakibatkan perasaan ketidakadilan dan menurunkan kinerja. Perlu dikembangkan model pemberian insentif jasa pelayanan di Instalasi Rawat Inap RS Dr. Kariadi Semarang yang didasarkan pada analisis pekerjaan keperawatan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh hasil analisis pekerjaan keperawatan sebagai acuan mengembangkan model insentif jasa pelayanan tenaga keperawatan di Instalasi Rawat Map (IRNA) yang kbih adil, menganalisis informasi pekerjaan untuk menyusun deskripsi pekerjaan dart spesifikasi pekerjaan keperawatan, mengevaluasi jabatan keperawatan, serta menyusun model insentif jasa pelayanan bagi tenaga perawat di IRNA dengan Metode Poin. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif berkkasi di IRNA RS Dr. Kariadi Semarang Populasi penelitian ini seluruh tenaga keperawatan di IRNA yaitu Penanggung Jawab 28 orang, Kepala Ruang 20 orang, Ketua Tim 30 orang dan Perawat Pelaksanan 397 orang Cara pengambilan sampel acak sederhana. Besar sampel untuk data kuantitatif yaitu Penanggung Jawab 12 orang, Kepala Ruang 16 orang, Ketua Tim 18 orang dan Perawat Pelaksana 103 orang. Sampel untuk data kualitatif yaitu Penanggung Jawab 10 orang, Kepala Ruang 10 orang, Ketua Tim 10 orang dan Perawat Pelaksana 20 orang Basil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Analisis pekerjaan keperawatan (Penanggung Jawab, Kepala Ruang, Ketua Tim, Perawat Pelaksana) mast tumpang tindih, wewenang clan pengambilan keputusan belum dibuat secara tertulis ; 2)a. Tersusunnya uraian dan spesifikasi pekerjaan keperawatan terdiri dari Penanggung Jawab, Kepala Ruang, Ketua Tim, Perawat Pelaksana, b. Evaluasi jabatan keperawatan di IRNA merupakan dasar dalam penyusunan model insentif jasa pelayanan, c. Model insentif jasa pelayanan tenaga keperawatan yang dikembangkan adalah sebagai berikut : Kepala Ruang (skor 722), Ketua Tim (skor 711), Perawat Pelaksana (skor 675) dan Penanggung Jawab (skor 670).

Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia

Intisari

Regulasi vicarious liability dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupakan wujud dari ide keseimbangan sekaligus pelengkap (complement) dari asas Geen Straft Zonder Schuld, hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 2008. Penjelasan Pasal 38 ayat (2), menyatakan bahwa vicarious liability harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dari sinilah penulis merasa perlu untuk membuat sebuah penelitian tentang vicarious liability dalam kebijakan hukum pidana, karena pada kenyataannya pengaturan vicarious liability dalam Konsep KUHP belum menegaskan dalam hal-hal apa saja subjek hukum dapat dipertanggunjawabkan secara vicarious.

Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bertujuan mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai: pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dalam kebijakan formulasi hukum pidana saat ini, dan pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dalam kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang.

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni yang memusatkan penelitian pada sumber data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.

  1. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip
  2. Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Kebijakan formulasi vicarious liability/ pertanggungjawaban pengganti di Indonesia saat ini lebih tertuju pada kejahatan korporasi. Kebijakan formulasi vicarious liability/ pertanggungjawaban pengganti di Indonesia yang akan datang sebaiknya dirumuskan tidak hanya untuk tindak pidana korporasi, atau tidak hanya pada hubungan kerja, tapi juga dapat diterapkan pada hubungan orang tua dengan anaknya, dan suami dengan isterinya. Vicarious liability seharusnya diterapkan pada tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana strict liability (dilakukan oleh orang dalam “hubungan” yang telah disebutkan), dan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana denda.

Pembangunan Kawasan Industri Menurut Kajian Hukum Lingkungan (Studi Kasus Kawasan Industri Candi Di Kota Semarang)

Intisari

Pembangunan Kawasan Industri Candi di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang dimulai pada tahun 1995/1996 setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah, dalam perjalanannya telah melakukan penyimpangan-penyimpangan perijinannya, penyimpangan Site Plan, penyimpangan penguasaan lahan, penyimpangan golongan galian C, penyimpangan tataguna lahan. Penyimpangan itu diketahui sejak tahun 2003, kemudian Pemerintah melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Semarang, memberitahukan kepada Pemrakarsa, bahwa dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, mewajibkan kepada PT IPU selaku pemrakarsa Kawasan ini, untuk membuat kajian ulang sebelum melakukan pembangunan kawasan selanjutnya. Penulisan Tesis dengan judul PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI MENURUT KAJIAN HUKUM LINGKUNGAN (Studi Kasus Kawasan Industri Candi di Kota Semarang) ini, didasari kepada pelaksanaan pembangunan kawasan industri yang diprakarsai oleh PT IPU, telah menimbulkan dampak luas bukan hanya kepada masyarakat sekitar kawasan saja, melainkan juga kepada masyarakat umum kota Semarang, antara lain Masyarakat petani tambak di kawasan pantai utara kota Semarang, masyarakat perumahan yang berdekatan dengan aliran sungai silandak, masyarakat umum pengguna jasa transportasi udara dan transportasi darat (kereta Api, Bus) khususnya pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau dampak yang dirasakan masyarakat sekitar kawasan adalah adanya penurunan Debit air bawah tanah yang terus merosot akibat pembangunan / pembuatan Sumur Air Bawah Tanah di Kawasan Industri yang tidak terkendali, debu yang mengguyur sekitar kawasan Industri Candi ini, merosotnya kuwalitas kesehatan masyarakat sekitar, merosotnya kesuburan tanah yang menyebabkan menurunnya kemampuan resapan air atau kemampuan konservasi kawasan sekitar. Pembangunan kawasan Industri candi di kawasan Jalan Gatot Subroto Ngaliyan Semarang dari sisi perijinannya telah terjadi pelanggaran, karena pembangunan yang sampai sekarang masih berjalan, tidak mempunyai dasar perijinan yang resmi, dari institusi tehnis Pemerintah kota Semarang, maka perlu dilakukan langkah-langkah hokum yang jelas yang beupa peninjauan kembali perijinannya, pemberian sanksi secara hokum yang jelas, dan transparan kepada publik.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Dirugikan Akibat Dari Kepailitan Perusahaan Asuransi (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tentang Kepailitan Pt. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya)

Intisari

  1. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (PT. AJBAJ) telah mengalami risiko kebangkrutan yang sangat fatal. Dalam hal ini, pemegang polis asuransi sebagai pelanggan tentu tidak tahu apa yang harus dilakukan jika perusahaan asuransi sebagai pemindahan risiko bangkrut. Diperlukan aturan hukum dan perlindungan hukum yang kuat, sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi pemegang polis asuransi yang berkomitmen pada perusahaan asuransi jiwa jika perusahaan tersebut bangkrut. Masalah hukum yang dibahas dalam tesis ini adalah: Apa pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam mengajukan aplikasi kebangkrutan terhadap PT.AJBAJ ke Pengadilan Niaga; Apa pertimbangan hukum para Hakim yang menyatakan kebangkrutan PT. AJBAJ dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K / Pdt.Sus-Pailit / 2015; dan Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa sebagai akibat dari kebangkrutan PT. AJBAJ sebagai perusahaan asuransi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan philosophi, pendekatan statuta, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, dasar pertimbangan OJK dalam mengajukan kebangkrutan terhadap PT. AJBAJ karena keuangan perusahaan sulit untuk dipulihkan dan tidak membayar klaim asuransi yang disebabkan oleh pemegang polis asuransi. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung atas banding yang diajukan oleh OJK adalah terpenuhinya pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 di mana PT. AJBAJ memiliki dua atau lebih kreditor yang tidak dibayar setidaknya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Bentuk dan proses perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dibagi menjadi dua, perlindungan hukum preventif sebagai upaya preventif dan menekan perlindungan hukum sebagai upaya setelah perselisihan terjadi. Dengan demikian, di masa depan, jika terjadi kebangkrutan, pemegang polis asuransi sebagai pelanggan harus mendapatkan perlindungan yang pasti dari Pemerintah dan Perusahaan Asuransi yang merupakan hak mereka untuk mendapatkan keadilan.

Kebijakan Kriminalisasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Fiskal

Intisari

Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksi pidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yang merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan dimana sistem pemidanaan fiskal harus terintegrasi dalam aturan umum (Buku I) KUHP atau dapat pula membuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum tersebut. Konsekuensi logis dari kedudukannya sebagai sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan, aturan umum dalam Bab I s/d VIII (Pasal 1 s/d 85) Buku I KUHP dapat diberlakukan terhadap aturanaturan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 103 KUHP. Menjadi masalah apabila aturan-aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal tersebut tidak terintegrasi dalam aturan umum Buku I KUHP atau bahkan tidak diatur dalam aturan umum Buku I KUHP. Hal ini dapat berpengaruh di dalam pengaplikasian aturan-aturan pidana tersebut yang pada akhirnya menjadi tidak operasional.

Pendekatan Penelitian

Masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam tesis ini adalah masalah kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana fiskal yang diatur dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana fiskal di masa yang akan datang ditinjau dari sudut pembaharuan hukum pidana dalam ruang lingkup peraturan perundangundangan fiskal di bidang pajak, kepabeanan, cukai, pajak daerah dan restribusi daerah serta di bidang penerimaan negara bukan pajak. Pendekatan masalah dilihat dari sudut pandang kebijakan hukum pidana yang ditinjau dari fungsionalisasi hukum pidana khususnya pada tahap formulasi.

Oleh karena permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan salah satu masalah sentral dalam kebijakan kriminal, khususnya kebijakan hukum pidana, maka pembahasan objek penelitian ini yang berkisar pada masalah penetapan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dapat dipidana beserta pertanggungjawaban pidananya dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) yang ditempuh lewat pendekatan yuridis normatif, dengan bertumpu pada data sekunder.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian hampir seluruhnya ketentuan-ketentuan pidana yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal saat ini tidak memberi kualifikasi yuridis, dimana KUHP yang saat ini berlaku masih membedakan antara “kejahatan” dan “pelanggaran” dimana hal ini berpengaruh terhadap sistem pertanggungjawaban pidana dalam hal percobaan, menyuruh melakukan (doenplegen), turut serta melakukan (medeplegen), menganjurkan (uitlokken), dan pembantuan (medeplichtige). Demikian pula halnya dengan masalah recidivie yang diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal namun tanpa disertai aturan pelaksanaannya dan perumusan ancaman sanksi pidana yang menyimpang dari KUHP, tetapi tidak ada pedoman pemidanaannya. Oleh karena itulah apabila terhadap aturanaturan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal tersebut hendak diadakan pembaharuan, maka perancang undang-undang seyogianya tetap bertumpu pada sistem pemidanaan atau sistematika KUHP yang berlaku.

Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Cyber Terrorism

Intisari

Cyber terrorism merupakan salah satu jenis cyber crime dari beberapa jenis- jenis cyber crime yang ada, yang muncul akibat dari dampak negatif perkembangan sarana teknologi informasi dan komunikasi masyarakat global, sehingga terjadi perubahan- perubahan pola perilaku masyarakat dalam bidang tersebut sebagai penyalahgunaan komputer. Motivasi dari aksi kejahatan cyber terrorism adalah untuk kepentingan kelompok tertentu dengan tujuan untuk menunjukkan eksistensinya dipanggung politik dunia. Dari latar belakang tersebut di atas, maka dalam thesis ini ditetapkan dua masalah pokok, yaitu : Bagaimana kebijakan kriminal pada saat ini dalam menanggulangi tindak pidana cyber terrorism? dan Bagaimanakah kebijakan kriminal yang akan datang guna menanggulangi tindak pidana cyber terrorism di Indonesia? Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dilakukan dengan cara mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Selain itu digunakan kajian yuridis komparatif yaitu dengan melakukan kajian perbandingan terhadap peraturan hukum pidana diberbagai negara yang mengatur tentang cyber terrorism.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam kebijakan kriminal yang ada saat ini, dapat digunakan dalam menanggulangi tindak pidana cyber terrorism, sedangkan kebijakan kriminal yang akan datang seyogyanya perlu dilakukan peningkatan dan perubahan, terlebih lagi secepat perlu disyahkan Konsep RUU KUHP agar lebih optimal dalam menanggulangi tindak pidana cyber terrorism.

Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua (Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)

Intisari

Menurut pandangan hukum Perdata perkawinan itu hanya sebagai suatu kontrak semata saja, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 KUHPerdata yaitu “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menentukan: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian deskriptif analitis, yang memaparkan atau menganalisis dan sekaligus menjelaskan aturan-aturan tentang Akibat Hukum Anak Pasca Perceraian Orang Tua, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak-hak Keperdataan Anak dan Pengawasan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian. Permasalahan tanggung jawab orang tua pasca perceraian merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup anak kecil (anak yang masih dibawah umur) atau anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri, baik dalam masalah harta kekayaan maupun mengurus kehidupannya sendiri atau dengan istilah lain yakni anak yang belum cakap bertindak dalam hukum. Menurut penulis bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian orang tuanya tidak lepas atau hilang begitu saja, baik tanggung jawab ibu ataupun ayah. Ayah atau ibu yang sudah bercerai tetap dibebankan tanggung jawab memelihara, melindungi, dan mendidik anak mereka sampai mereka besar atau sampai mereka menikah. Biasanya dalam hal hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun pengadilan memutuskan ibunya lah yang berhak memelihara anak, karena pada umumnya melihat ibu yang sangat dekat dengan jiwa seorang anak tersebut karena ibu yang melahirkan dan menyusui anak. Dalam hal ini ayah tidak dilepaskan begitu saja dari tanggung jawabnya. Bahwa prinsip hukum tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hukum Islam maupun hukum Adat pada hakikatnya membebankan biaya nafkah dan pemeliharaan kepada orang tua laki-laki. Pada saat terjadinya perceraian orang tua berkewajiban untuk memperhatikan anak agar tetap mendapatkan pendidikan yang baik, memberikan nafkah pemeliharaan dan menjamin untuk mensejahterakan hidup anak di kehidupan yang akan mendatang. Berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 301 KUHPerdata. Dalam hal demikian biasanya Hakim akan memutuskan berdasarkan Pasal 105 KHI.

Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Disparitas Pidana Dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang

Intisari

Kajian terhadap Pertimbangan Hakim tentang Disparitas Pidana dalam Kasus-kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang). Banyak putusan PN Semarang yang penerapan pidananya berbeda, padahal tindak pidana-tindak pidananya sama, misal kasus pencurian. Tindak pidananya sama tentang pencurian, tetapi pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana berbeda-beda. Dalam konteks ini maka ada disparitas pidana yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Pendekatan Penelitian

Bagaimanakah disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang? Apa yang menjadi pertimbangan hakim tentang disparitas pidana atas kasus tindak pidana pencurian? Bagaimanakah pengaruh disparitas pidana terhadap tujuan pemidanaan tindak pidana pencurian? Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mendeskripsikan disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang; untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim tentang disparitas pidana atas kasus tindak pidana pencurian; untuk mengetahui pengaruh disparitas pidana terhadap tujuan pemidanaan tindak pidana pencurian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis atau yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah penelitian deskriptif analitis. Sebagai data primer yaitu hasil wawancara, sedangkan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu sejumlah referensi yang relevan dan aktual. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka dan wawancara/Interview. Metode analisis data menggunakan analisis data empiris.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya disparitas pidana ini bukan hanya di PN Semarang, namun pada seluruh pengadilan di Indonesia bahkan di dunia ini tidak bisa sama sekali meniadakan disparitas pidana. Disparitas pidana tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaannya. Simpulan: disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat. Saran: hendaknya ada penelitian yang lebih dalam lagi tentang disparitas pidana. Sehubungan dengan itu, akademik perlu membuka seluas-luasnya pada peneliti lainnya untuk meneliti terhadap upaya mengatasi disparitas pidana, dengan harapan dapat diperkecil dampak negatif dari adanya disparitas pidana.

Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana

Intisari

Dalam karya ilmiah ini, penelitian dilakukan karena ada alasan objektif dari suatu permasalahan yang diangkat bahwa pentingnya perlindungan saksi, serta lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban ternyata belum sepenuhnya menjawab masalah perlindungan saksi itu sendiri. Permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana, bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana, dan bagaimana kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang. Atas dasar pengamatan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan memilih jenis penelitian deskriptif analitis. Lahirnya Undang-undang perlindungan saksi dan korban dianggap sangat penting dalam rangka perlindungan saksi dan korban terhadap hak-hak individunya. Formulasi undang-undang perlindungan saksi merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia sebagai subsistem peradilan pidana, dimana dalam penegakkannya selalu bersinggungan dengan para penegak hukum. Penegakkan hukum dalam perlindungan saksi, ditemukan bahwa para saksi seringkali tidak mendapat perlindungan hukum dan bahkan malah dijadikan tersangka. Demikian dalam kebijakan formulasi hukum tetang perlindungan saksi dimasa yang akan datang diperlukan harmonisasi hukum baik itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dibentuk dalam satu sistem hukum, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan hukum. Undang-undang perlindungan saksi dan korban merupakan karya terbaru bangsa dalam perkembagan hukum pidana Indonesia yang mengilhami sebuah cita-cita hukum yang melindungi hak asasi segenap bangsa Indonesia terutama hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian hukum perlindungan saksi merupakan pedoman dalam melakukan formulasi hukum pidana dalam satu sistem hukum yang baku yaitu dalam sebuah formulasi hukum sistem peradilan pidana Indonesia.

Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan (Studi Kasus Kartu Kredit Yang Dikeluarkan Pt Bank Central Asia Tbk Dan Pt Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Semarang)

Intisari

Kartu kredit merupakan salah satu instrumen baru di dunia perdagangan yang mempunyai nilai uang, sehingga dapat dipakai sebagai alat dalam bertransaksi. Namun Kartu kredit belum dapat disebut sebagai surat berharga karena tidak dapat dipindah tangankan. Sebagai alat pembayaran, perkembangan penggunaannya semakin meluas sehingga hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit tersebut, mengingat peraturan hukumnya relatif masih lemah. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat yaitu, – Bagaimana kajian hukum penggunaan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan. – Bagaimana mekanisme penggunaan Kartu Kredit dalam transaksi jual beli. – Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan. – Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit serta cara mengatasinya. Metoda pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan utama penelitian, yang diperoleh melalui dokumen-dokumen pada bank Danamon dan BCA Semarang. Dari data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif. Perkembangan kartu kredit di Indonesia dimulai sekitar tahun 1968 dengan masih menggunakan kartu terbitan luar Indonesia oleh American Express Bank, kemudian tahun 1973 Kartu Kredit telah diterbitkan oleh Bank- Bank di Indonesia. Dalam pengertian di Indonesia, Kartu kredit adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan bank penerbit kepada pengguna yang dapat digunakan untuk belanja di tempat-tempat tertentu.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian, kajian hukum dalam penggunaan kartu kredit adalah setiap perjanjian yang terjadi bersifat perjanjian insidentil, yang timbul pada saat transaksi jual beli atau pelayanan jasa. Mekanisme tiap Bank penerbit kartu kredit selalu berbeda-beda dalam memberikan persetujuan, tetapi syarat-syarat dan prosedurnya relatif sama. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam menggunakan kartu kredit terjadi pada saat penandatanganan perjanjian persetujuan kartu kredit antara penerbit dan pengguna kartu kredit, karena secara yuridis belum ada undangundang yang mengatur secara tegas. Hambatan yang muncul adalah, sering terjadi pemalsuan, pencurian maupun penipuan. Cara mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menimpan kartu rkedit di tempat yang aman, adanya tadna tangan dan foto di panel depan kartu serta tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun. Pemegang kartu kredit segera menghubungi pihak bank penerbit bila terjadi kehilangan Kartu Kredit.

Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Intisari

Korupsi yang terjadi di Indonesa sudah sangat memprihatinkan. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri, tetapi juga pengusaha, swasta, pejabat negara, aparat penegak hukum serta para wakil rakyat yang duduk di DPR maupun DPRD. Korupsi merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) dan untuk memberantasnya bukan perkara yang mudah, sehingga dibutuhkan cara yang luar biasa pula dengan dukungan dan komitmen seluruh rakyat Indonesia, aparat negara dan profesionalisme aparat penegak hukum yang tentunya juga harus didukung dengan penyempurnaan perangkat undangundang yang terkait dengan pemberantasan korupsi khususnya penyidik POLRI. Sehingga tesis saya beri judul “ Penyidikan Polri terhadap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polda Jateng “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : a) Proses penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polda Jateng saat ini b). Proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Polda Jateng berdasarkan hukum Ideal/masa depan . Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini dengan pendekatan yuridis normatif empiris, yakni meneliti azas-azas hukum terkait hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek . disamping itu juga dengan pendekatan deskriptif analitis yakni menggambarkan penyidikan Polri terhadap tindak pidana korupsi, serta pendekatan konseptual yang mengkaji pandangan para ahli yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian memberikan kesimpulan : a) Bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Jateng masih berdasarkan pada aturan hukum posisitf saat ini, antara lain Hukum Acara Pidana , UU No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. b). Bahwa dalam proses penyidikan Polri terhadap Tindak Pidana Korupsi untuk dimasa yang akan datang atau ideal , diperlukan adanya Politice Will dari pemerintah dan instansi yang terkait , hal ini terlihat dari rumitnya birokrasi dalam pengurusan ijin pemeriksaan terhadap pejabat tertentu yang harus menunggu persetujuan tertulis dari Presiden karena hal tersebut mutlak diperlukan untuk Pejabat / orang-orang tertentu seperti Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah , sebagaimana yang tertuang dalam pasal 36 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sehingga menghambat jalannya proses penyidikan . Dari uraian tersebut diatas penulis memberikan saran / rekomendasi untuk dimasa yang akan datang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi semestinya surat ijin atau surat persetujuan tertulis dari Presiden tidak diperlukan lagi, guna kelancaran penyidikan , hal ini agar tidak terjadi diskriminatif dan dalam hal penyidikan agar dibentuk sebuah Lembaga Terpadu (Satu Atap) yang terdiri dari personil Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan BPKP.

Kajian Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dinas Antara Perseroan Terbatas Kereta Api (Persero) Dengan Penyewa Di Kota – Semarang

Intisari

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 bahwa rumah adalah sebagai tempat tinggal atau hunian serta sarana pembinaan keluarga. Dan dalam Pasal 9 UU tersebut diatas bahwa Pemerintah dan badan-badan social atau keagamaan dapat menyelenggarakan pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan khusus dengan tetap memperhatikan ketentuan UU tersebut. Dan yang dimaksud kebutuhan khusus adalah pembangunan rumah-rumah dinas. Rumah dinas merupakan fasilitas yang disediakan bagi pegawai dinas tertentu yang berkaitan dengan tugas kedinasannya. Demikian juga yang dilakukan PT Kereta Api (Persero) yang pendiriannya berdasar PP No. 19 tahun 1998 dan Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-17171.HT.01.01.Th.99. Menempati rumah dinas PT Kereta Api (Persero) berdasarkan perjanjian tertulis yang sudah diatur secara baku dari perseroan dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1320 tentang syarat-syarat sahnya perjanjian . Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang menandatanganinya.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi bersifat diskriftif analisis, yaitu memaparkan permasalahan untuk mendapat informasi tentang obyek dengan mengambil beberapa responden sebagai sample. Tujuan utama PT Kereta Api (Persero) memberi fasilitas rumah dinas adalah untuk memperlancar pekerjaan pegawai yang berkaitan dengan tugas yang diembannya. Tetapi dalam perkembangan dan berjalannya waktu , penggunaan rumah dinas banyak menyimpang dari tujuan awal tersebut . Penghuni rumah dinas PT Kereta Api (Persero) sekarang terbagi : pegawai aktif , pensiunan dan pihak ketiga . Penghuni /penyewa rumah dinas PT Kereta Api (Persero) berdasar SPR (Surat Penunjukan Rumah) yang merupakan perjanjian karena berisi beberapa klausula yang disepakati antara perseroan dengan penyewa . Dalam praktek banyak penyewa yang tidak mentaati ketentuan batas waktu menempati rumah dinas yang tercantum dalam SPR tersebut dengan alasan : karena uang pesangon yang diberikan perseroan tidak memadai , mereka telah keluar banyak biaya untuk merenovasi rumah dan berharap dapat membeli rumah dinas tersebut. Sedang kendala yang dihadapi PT Kereta Api (Persero) untuk mengambil alih rumah dinas yang ditempati oleh yang tidak berhak adalah tuntutan ganti kerugian dari penghuni yang terlalu besar sehingga sulit untuk dipenuhi oleh perseroan , keinginan penyewa untuk membeli rumah dinas tidak dapat dipenuhi karena pihak perseroan belum memikirkan apalagi memutus untuk menjual rumah dinasnya.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?
Powered by