Tesis Analisis Kebijakan: Analisis Kebijakan CFC di Indonesia

Judul Tesis :  Analisis Kebijakan CFC (Controlled Foreign Corporation) di Indonesia

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi, transaksi internasional atau transaksi antar negara menjadi hal yang lazim dilakukan. Transaksi ini dapat berupa perdagangan internasional, investasi ke mancanegara atau menjalankan usaha di negara lain. Secara ekonomi tentunya kedua belah pihak yang melakukan transaksi mendapatkan keuntungan secara ekonomis. FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Pilihan investasi ke suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi, politik, sosial, keamanan termasuk sistem perpajakan negara tujuan investasi.

FDI terdiri dari inward dan outward. Inward FDI adalah investasi dari mancanegara ke dalam negeri, sedangkan outward FDI merupakan investasi ke mancanegara. FDI bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut ‘home country’) bisa mempengaruhi perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut ‘host country’) baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dengan si penanam modal dapat membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya sekurangnya 10%.

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa diperlukan kebijakan Controlled Foreign Corporation di Indonesia?
2. Permasalahan apa sajakah yang timbul dalam kebijakan Controlled Foreign Corporation?
3. Bagaimanakah perubahan atas kebijakan Controlled Foreign Corporation sejak 2009 di Indonesia jika ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas netralitas?

C. Tinjauan Pustaka

Investasi

Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat ekonomi. Ketika suatu entitas telah berkembang, suatu hal yang alami jika timbul keinginan untuk mengembangkan pasar ke seluruh dunia. Globalisasi telah menyediakan berbagai kesempatan perpajakan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Efektifitas manajemen perpajakan memerlukan pengetahuan mengenai pajak di dalam negeri dan di luar negeri. Pengetahuan tersebut sangat penting terutama bagi negara yang mengenakan pajak kepada WPDN nya berdasarkan worldwide income.

Kebijakan

Menurut Eyestone sebagaimana dikutip oleh Winarno, kebijakan publik secara luas adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Pendapat diatas sesuai atau hampir sama dengan pendapat Dye sebagaimana dikutip oleh Winarno, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Batasan ini tidak memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan lebih nampak sebagai pembenaran atas tindakan pemerintah.

The Neutrality Principle

Bahwa pajak itu seyogyanya netral, yaitu tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Pajak jangan sampai mempengaruhi semangat orang untuk bekerja. Perlu dijaga agar pemindahan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik menimbulkan distorsi sekecil mungkin. Asas netralitas ini bertujuan untuk menjaga agar pemungutan pajak tidak menghambat kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi efisiensi perkonomian nasional.

D. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed approach.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya.

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk dalam penelitian crosssectional research, karena dilakukan pada satu waktu tertentu, pada saat peneliti melakukan penelitian hingga selesai.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data kualitatif berupa kata-kata atau gambaran yang diperoleh dari hasil wawancara, serta data kuantitatif berupa analisis laporan keuangan tahun 2007-2009 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta hasil dari kuesioner penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

E. Kesimpulan

1. Latar belakang dibuatnya kebijakan CFC di Indonesia adalah untuk mencegah dilakukannnya penghindaran pajak oleh wajib pajak Indonesia atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Alasan lain yang melatarbelakangi adalah untuk mengamankan penerimaan negara dan untuk melindungi netralitas ekspor modal.
2. Permasalahan yang ditemukan dalam kebijakan CFC adalah:
   • Kriteria pengendalian/kontrol atas CFC terbatas pada jumlah nominal kepemilikan saham yang bersifat langsung, belum mencakup kepemilikan tidak langsung.
   • Dihapusnya daftar 32 negara pada aturan yang baru menyebabkan aturan ini menjadi kurang sejalan dengan konsep dan tujuan dari CFC rules sebagai specific anti tax avoidance. Dan menyebabkan pergeseran basis pemajakan dividen luar negeri, dari deferral tax basis menjadi current basis yang tidak didukung dengan aturan pelaksanaan yang lebih jelas lagi.
3. Ditinjau dari kepastian hukum, perubahan kebijakan CFC Indonesia sejak 2009 memenuhi kepastian hukum atas subjek pajak, objek pajak dan tarif pajak, waktu pembayaran pajak, akan tetapi, belum memenuhi kepastian hukum untuk prosedur pajak. Sedangkan dari sisi netralitas, perubahan peraturan ini menjadi lebih netral terhadap pilihan investasi di luar negeri dan pemilihan bentuk penghasilan dari luar negeri.

Contoh Tesis Analisis Kebijakan

1. Analisis Kebijakan Penyediaan Reformulated Gasoline ( RFG ) dan Low Sulphur Disel ( LSD )
2. Analisis Kebijakan Penetapan Tarif Ruang Rawat Inap Bagi Keluarga Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari Tahun 2002
3. Analisis Kebijakan CFC di Indonesia
4. Analisis Kebijakan dalam Pengadaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum di DKI Jakarta
5. Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Sewa Guna Usaha (Leasing) di Indonesia
6. Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah