Tesis Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Kebijakan Trans Pakuan di Kota Bogor

Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Trans Pakuan di Kota Bogor

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan sebuah kota harus ditunjang dengan kelancaran lalu lintas untuk mempermudah mobilitas penduduk kota melalui sistem dan pelayanan transportasi. Mobilitas masyarakat juga disebabkan oleh kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang mengharuskan manusia untuk berinteraksi satu sama lainnya. Selain itu, manusia juga memiliki berbagai macam kebutuhan yang seringkali tidak tersedia disetiap tempat sehingga manusia harus bergerak maupun berpindah tempat untuk memenuhi kebutuhannya.

Seiring dengan makin bertambahnya jumlah penduduk dunia, jumlah kota-kota besar terus bertambah dengan jumlah penduduk yang juga besar sehingga membuat mobilitas manusia dari dan menuju wilayah perkotaan semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh daya tarik ekonomi di wilayah perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi. Daya tarik ini merupakan magnet bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kota itu sendiri dan juga bagi masyarakat yang tinggal disekitar wilayah perkotaan. Hal ini menciptakan fenomena jam sibuk di jalanan perkotaan, yaitu kemacetan yang terjadi pada pagi hari ketika masyarakat bergerak menuju pusat-pusat ekonomi, dan pada sore dan malam hari ketika masyarakat mulai kembali ke rumah masing-masing.

B. Pokok Permasalahan

Penurunan jumlah penumpang dan meningkatnya kerugian Trans Pakuan menunjukkan bahwa ada masalah pada implementasi kebijakan Trans Pakuan.

Ekspektasi masyarakat Kota Bogor terhadap Trans Pakuan tidak terpenuhi, sehingga masyarakat Kota Bogor kembali menggunakan moda transportasi angkutan kota atau menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan Trans Pakuan.

Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah evaluasi kebijakan Trans Pakuan di Kota Bogor.

C. Kerangka Pemikiran

Kebijakan Publik

Frederich (1963) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “a proposed course of action of a person, group or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose” (Smith, 2003, hal 8). Definisi yang lebih mudah diingat dikemukakan oleh Dye (1976) yaitu “what governments choose to do or choose not to do” (Krane, 2005, hal 78).

Evaluasi Kebijakan Publik

Dalam menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan, penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan karena rangkaian terakhir dari proses kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat meliputi penilaian atau pemberian nilai atas kebijakan itu sendiri. Selain itu, evaluasi kebijakan juga dapat menilai latar belakang dan tujuan diambilnya suatu kebijakan, bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, dan bagaimana hasil dari kebijakan tersebut lalu perbandingannya dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Operasionalisasi Konsep

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori William N. Dunn. Dimana peneliti menggunakan implementasi sebagai dimensi dan menggunakan 6 kriteria yang diungkapkan oleh Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan sebagai indikator dari implementasi kebijakan yang akan dievaluasi. Penggunaan keenam kriteria tersebut sebagai indikator didasarkan pada keterangan yang ada dalam Nugroho (2008) yang menyatakan bahwa meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan ini lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Jadi, kriteria-kriteria tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan dalam penelitian ini.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi literatur.

Pengumpulan data dalam studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner.

Pengumpulan data dalam studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner.

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data hasil wawancara mendalam adalah teknik analisis data kualitatif.

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Kota Bogor yang menjadi kota tempat diimplementasikannya kebijakan Trans Pakuan.

E. Kesimpulan Tesis

• Hasil penelitian kualitatif berupa wawancara mendalam ke sejumlah informan menunjukkan bahwa kebijakan Trans Pakuan masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
  1. Tidak fokusnya pengelolaan Trans Pakuan. Hal ini disebabkan oleh adanya divisi-divisi usaha selain Trans Pakuan yang dikelola oleh PD Jasa Transportasi.
  2. Ketidakmampuan PD Jasa Transportasi dalam mengoptimalisasikan pelayanan Trans Pakuan dan mengembangkan sumber pendapatan diluar penerimaan tiket.
  3. Trayek Trans Pakuan yang masih beririsan dengan trayek angkutan kota. Hal ini menjadikan Trans Pakuan pilihan kedua bagi masyarakat.
• Hasil penelitian kuantitatif berupa penyebaran kuesioner kepada 100 responden pengguna layanan Trans Pakuan menunjukkan bahwa dari keenam dimensi yang dinilai, dimensi yang memperoleh nilai cukup tinggi adalah dimensi efisiensi, keadilan, dan responsivitas. Sementara dimensi lainnya yaitu efektivitas, kecukupan dan ketepatan masih bernilai rendah.

Contoh Tesis Evaluasi Kebijakan

1. Evaluasi terhadap Kebijakan Pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Propinsi Papua
2. Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta)
3. Evaluasi Kebijakan Registrasi Importir dalam Rangka Meningkatkan Tertib Administrasi Importir Survei pada Importir di KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok II
4. Evaluasi Kebijakan Modal Dikaitkan dengan Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus PT. Jakarana Tama)
5. Evaluasi Kebijakan Penggunaan Free