Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pihak lain. Tujuannya agar keputusan diambil lebih dekat dengan masyarakat yang terdampak.
Pengertian dan Bentuk Desentralisasi
Rondinelli dan Cheema (1983) membedakan empat bentuk desentralisasi menurut pihak yang menerima kewenangan.
Asas dan Pembagian Urusan menurut UU 23/2014
UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memakai tiga asas:
- Desentralisasi: penyerahan urusan pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom.
- Dekonsentrasi: pelimpahan sebagian urusan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, instansi vertikal, atau gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- Tugas pembantuan: penugasan dari pusat kepada daerah, atau dari provinsi kepada kabupaten/kota, untuk melaksanakan sebagian urusan.
Urusan pemerintahan dibagi tiga:
Teori Desentralisasi Fiskal
- Tiebout (1956). Bila daerah menawarkan paket pajak dan layanan yang berbeda, warga bisa pindah ke daerah yang paling sesuai. Persaingan antardaerah mendorong layanan yang lebih efisien.
- Oates (1972), teorema desentralisasi. Untuk layanan yang manfaatnya terbatas di satu wilayah, pemerintah daerah lebih tepat menyediakannya karena lebih mengenal kebutuhan warganya.
- Prud’homme (1995). Desentralisasi juga punya bahaya: kesenjangan antardaerah bisa melebar, stabilitas makroekonomi terganggu, dan korupsi bisa berpindah ke tingkat lokal bila kapasitas daerah lemah.
Di Indonesia, hubungan keuangan pusat dan daerah kini diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Contoh Topik Penelitian
- Kesiapan daerah menjalankan urusan konkuren bidang pendidikan.
- Pengaruh dana transfer ke daerah terhadap kemandirian fiskal setelah UU HKPD.
- Pelaksanaan tugas pembantuan di tingkat desa.
Konsep terkait ada di artikel pemerintahan menurut para ahli, pemerintahan daerah yang demokratis, dan pemerintah desa. Kebijakan daerah dapat dinilai dengan pendekatan di artikel implementasi kebijakan publik. Contoh judul ada di daftar judul tesis hukum administrasi negara UGM.
Referensi
- Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism. Harcourt Brace Jovanovich.
- Prud’homme, R. (1995). The dangers of decentralization. The World Bank Research Observer, 10(2), 201–220.
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (Eds.). (1983). Decentralization and development: Policy implementation in developing countries. Sage.
- Tiebout, C. M. (1956). A pure theory of local expenditures. Journal of Political Economy, 64(5), 416–424.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Leave a Reply