HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis Faktor Yang Pengaruh Cash Holding Daerah

Contoh Tesis – ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CASH HOLDINGS DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Empiris Pada Kabupaten/kota se-Jawa Bali Tahun 2005 s/d 2007)

 

faktor yang mempengaruhi cash holding Tesis Faktor Yang Pengaruh Cash Holding Daerah

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi akuntansi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara. Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mengkoordinasi pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara baik keuangan negara maupun keuangan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 perlu dilaksanakan secara professional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Bastian, 2006).

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas pegelolaan pemerintah daerah pada pihak yang berkepentingan dilakukan dengan media laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu unsur penting yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah kas daerah. Kas daerah yang tersaji dalam neraca merupakan jumlah kas yang tersedia dan siap untuk dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Dalam suatu pemerintah daerah terdiri beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dapat berperan sebagai bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang melakukan pengelolaan kas pada masing-masing SKPD bersangkutan. Oleh karena dalam suatu pemerintah daerah terbagi dalam berbagai SKPD yang mengelola kas, maka kas daerah merupakan hasil konsolidasian kas dari jumlah saldo kas dari SKPD yang terdapat dalam pemerintah daerah bersangkutan.

 

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini menggunakan fokus cash holdings daerah (municipal cash holdings) pada pemerintah daerah di Indonesia. Cash holdings daerah (municipal cash holdings) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kas dan setara kas yang digunakan untuk belanja operasi bulanan pemerintah daerah. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa cash holdings daerah (municipal cash holdings) dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi cash holdings, antaralain coefficient of variation of revenue, debt per capita, size, growth dan Limited revenue sources (Gore, 2009), firm size,leverage, market-to-book ratio, R&D/sales, riskiness of cash flow regulation, leverage, growth dan access to the capital market (Opler et. al., 1999), firm size, leverage, market to book ratio, ratio of firm cash flow to total assets, standard deviation of cash flow to total assets, ratio of the network capital to total assets, ratio of research and development to sales, ratio of capital expenditures to assets, ratio of acquisition spending to assets (Hardford et. al., 2005) dan CV Rev (coefficient of variation of total revenue), log revenue, acces to debt, growth dan labor (Core et. al., 2006).

Berbagai bukti empiris yang membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi cash holdings mendasari perumusan masalah penelitian, yaitu:

  1. Apakah koefisien variasi pendapatan (coefficient of variation of revenue) berpengaruh terhadap cash holdings daerah pada pemerintah daerah di Indonesia?
  2. Apakah utang per kapita (debt per capita) berpengaruh terhadap cash holdings daerah pada pemerintah daerah di Indonesia?
  3. Apakah ukuran pemerintah daerah (Size) berpengaruh terhadap cash holdings daerah pada pemerintah daerah di Indonesia?
  4. Apakah pertumbuhan (growth) berpengaruh terhadap cash holdings daerah pada pemerintah daerah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang dapat dinyatakan seperti berikut ini.

  1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh koefisien variasi pendapatan (coefficient of variation of revenue) terhadap cash holdings daerah pada pemerintah daerah di Indonesia.
  2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh utang per kapita (debt per capita) terhadap cash holdings daerah pada pemerintah daerah di Indonesia.
  3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh ukuran pemerintah daerah (size) terhadap cash holdings daerah pada pemerintah daerah di Indonesia.
  4. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh pertumbuhan (growth) terhadap cash holdings daerah pada pemerintah daerah di Indonesia.

 D. Kesimpulan

Hasil pengujian data dalam penelitian ini mendasari pengambilan simpulan dalam penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi cash holdings daerah pada pemerintah daerah di Indonesia.  Penelitian ini menyimpulkan bahwa utang per kapita (debt per capita), ukuran pemerintah daerah (size) dan pertumbuhan (growth) berpengaruh terhadap cash holdings daerah pada pemerintah daerah di Indonesia. Sedangkan variabel Koefisien variasi pendapatan (coefficient of variation of revenue) tidak berpengaruh terhadap cash holdings daerah pada pemerintah daerah di Indonesia. Simpulan ini didasarkan pada hasil pengujian model penelitian dengan model regresi berganda yang menunjukkan bahwa variabel koefisien variasi pendapatan(coefficient of variation of revenue) tidak berpengaruh terhadap cash holdings daerah pada pemerintah daerah di Indonesia. Variabel utang per kapita (debt per capita) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap cash holdings daerah pada pemerintah daerah di Indonesia. Variabel ukuran pemerintah daerah (size) berpengaruh positif secara signifikan terhadap cash holdings daerah pada pemerintah daerah di Indonesia. Variabel pertumbuhan (growth) berpengaruh positif secara signifikan terhadap cash holdings daerah pada pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kas daerah untuk belanja operasi bulanan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beban utang setiap masyarakat yang menjadi penduduk pemerintah daerah setempat, populasi dan pertumbuhan populasi dalam suatu pemerintah daerah di Indonesia khususnya pemerintah daerah di Jawa dan Bali.

 

 

 

Leave a Reply